batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam resmi mengabulkan permohonan pengesahan identitas yang diajukan oleh Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra. Permohonan ini terkait penyesuaian data pribadi, khususnya mengenai perubahan nama dari nama lahirnya.

Juru Bicara PN Batam, Vabiannes Stuart Wattimena, menjelaskan bahwa penetapan perkara tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai langsung oleh Ketua PN Batam, Tiwik, pada tanggal 11 Juli 2025.

“Majelis hakim telah mengabulkan permohonan dari pemohon berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),” ujar Vabiannes kepada wartawan, Senin (14/7).

Perkara yang teregister dengan nomor 309/Pdt.P/2025/PN Btm itu diajukan oleh Li Claudia Chandra guna melakukan pengesahan dan pencatatan ulang data identitas pribadinya. Dalam permohonannya, dijelaskan bahwa nama lahir pemohon adalah Mong Siu seorang perempuan kelahiran Dabo Singkep pada 24 Mei 1972. Nama tersebut tercantum dalam akta kelahiran
yang dikeluarkan oleh *Jtatatan Sipil Golongan Tjina Dabo/Singkep* tertanggal 25 Mei 1972.

Namun, melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 09/Pdt.P/1996/PN.TPI tanggal 23 Januari 1996, nama Mong Siu telah resmi berubah menjadi Li Claudia Chandra.

Dalam penetapan tersebut juga ditegaskan bahwa pemohon adalah anak sah dari ibu bernama Lie Mie Lan alias Liliana dan ayah bernama Cin Fu Fa.

Atas dasar itu, PN Batam memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan dan mencatatkan perubahan identitas tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam.

Proses pelaporan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak salinan penetapan berkekuatan hukum tetap diterima.

Putusan ini menjadi langkah administrasi hukum penting bagi Li Claudia Chandra dalam memastikan kesesuaian identitas pribadinya dalam seluruh dokumen negara, terutama dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel PN Batam Sahkan Identitas Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rencana pemberlakuan tarif impor sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Tarif Trump, diperkirakan mulai berlaku Agustus mendatang. Kebijakan ini dikhawatirkan berdampak serius terhadap iklim usaha dan investasi di Batam, yang selama ini menjadi basis manufaktur ekspor ke pasar global, termasuk Amerika Serikat.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut telah menyampaikan kepada para pelaku usaha untuk mulai menyiapkan opsi alternatif menghadapi potensi kebijakan tersebut.

“Neraca perdagangan kita di luar negeri itu surplus cukup signifikan. Jadi saat kami bertemu pelaku usaha, saya minta mereka cari alternatif. Kalau memang kita berjualan ke sana (Amerika Serikat) 32 persen kita kena, ya kita jualan ke sini aja, lah,” katanya, Minggu (13/7).

Baca Juga: Tarif Trump 32 Persen Ancam Industri Batam, Apindo Minta Pengusaha Tak Panik

Menurutnya, ketimpangan perlakuan dagang yang muncul akibat kebijakan tarif tersebut tidak adil. Sebab, produk dari Amerika bisa masuk ke Indonesia dengan bebas PPN, PPNBM, dan bea masuk, sementara produk dari Batam ke sana justru dibebani tarif tinggi.

“Kalau ke sana diberlakukan tarif yang tidak proporsional, kita masuk ke sini dibebaskan, masa barang kita ke sana harus membayar sampai 32 persen. Ini kebijakan yang sangat memberatkan,” ujarnya.

BP Batam pun akan segera menggelar diskusi lanjutan bersama eksportir guna membedah dampak riil dari kebijakan tarif tersebut terhadap volume dan arah perdagangan.

Meski begitu, Amsakar menilai tekanan terhadap neraca perdagangan nasional, khususnya dari Batam, belum tergolong signifikan. Berdasarkan data BP Batam, neraca perdagangan luar negeri Batam selama periode 2020-2024 mencatat surplus sebesar US$6,82 miliar.

“Dampaknya tidak begitu signifikan terhadap neraca, tapi secara personal saya harapkan badan usaha mulai berpikir mencari opsi pasar lain,” kata dia.

Terkait aspirasi pelaku usaha agar pemerintah memberikan insentif tambahan guna menanggulangi beban akibat kebijakan eksternal seperti tarif impor, ia menjawab bahwa saat ini Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) sudah dilengkapi dengan sejumlah insentif penting.

“KPBPB itu insentif yang diberikan negara kepada investor yang serius, seperti bebas PPN, bea masuk, dan PPNBM,” katanya.

Namun, ia tak menampik bahwa beberapa pelaku usaha menuntut insentif yang lebih fleksibel sebagaimana yang diterapkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti skema pembayaran kewajiban secara cicil.

Meski demikian, ia yakin pelaku usaha di Batam cukup tangguh untuk bertahan. Menurutnya, hal terpenting yang dibutuhkan dunia usaha bukan sekadar insentif, tetapi kepastian regulasi.

“Yang mereka harapkan itu adalah kepastian regulasi. Itu yang sedang kita rombak,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Tarif Trump 32 Persen Ancam Ekspor Batam, Amsakar Dorong Diversifikasi Pasar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Memasuki tahun ajaran baru 2024/2025, aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah di Kota Batam mulai berjalan normal. Namun, di tengah semangat baru itu, muncul kekhawatiran terkait banyaknya pelajar yang masih nekat membawa kendaraan pribadi ke sekolah tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menanggapi kondisi ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Wilayah Batam, Kasdianto, kembali mengingatkan larangan tersebut.

“Imbauan ini sudah pernah kami sampaikan. Kami harap orang tua juga turut mengawasi dan mengantar anaknya ke sekolah jika belum memenuhi syarat berkendara,” tegas Kasdianto, Senin (14/7). Ia menekankan, keselamatan siswa merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, dan pemerintah.

Di sejumlah titik seperti kawasan Batuaji dan Sagulung, fenomena pelajar membawa motor ke sekolah semakin marak. Tak hanya melanggar aturan, sebagian dari mereka juga berkendara secara ugal-ugalan dan tanpa helm. Bahkan, beberapa terlihat melakukan aksi berbahaya seperti standing di jalan raya, yang tentu membahayakan diri dan orang lain.

Seorang warga Sagulung, Santi (38), mengaku resah. Ia sering melihat pelajar saling berboncengan lebih dari dua orang, melawan arus, bahkan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. “Bukan cuma berisik, tapi juga bikin takut kalau sampai terjadi kecelakaan. Sudah pernah hampir nyerempet anak saya yang lagi nyeberang,” keluhnya.

Meskipun pihak sekolah telah menerima Surat Edaran dari Dinas Pendidikan, tak semua bisa mengendalikan perilaku siswa. Beberapa pelajar bahkan memarkir sepeda motornya di rumah warga atau di tempat ibadah untuk menghindari pantauan pihak sekolah. Kepala sekolah pun dihadapkan pada tantangan untuk menindak tegas para pelanggar.

Surat Edaran yang dimaksud, yakni Nomor 3/100.3.4.3//II/2025, berisi larangan keras bagi siswa yang belum memiliki SIM untuk mengendarai motor ke sekolah. Kepala satuan pendidikan diminta menjatuhkan sanksi tegas kepada pelajar yang melanggar, termasuk melibatkan orang tua dalam proses pembinaan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, sebelumnya menyatakan bahwa keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama. Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua dan lingkungan harus turut mengingatkan anak-anak agar tidak membahayakan diri dan pengguna jalan lainnya,” katanya.

Pihak kepolisian turut aktif dalam pengawasan lalu lintas pelajar. Kapolsek Sagulung Iptu Rohandi Tambunan dan Kapolsek Batuaji AKP Raden Bimo menyebut, pihaknya rutin menggelar patroli khusus saat jam masuk dan pulang sekolah. Edukasi juga terus dilakukan ke sekolah-sekolah untuk menekan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, sebelumnya juga menegaskan bahwa usia minimal untuk memiliki SIM adalah 17 tahun. Ia meminta peran tegas dari orang tua agar tidak memfasilitasi anak di bawah umur untuk mengendarai motor. “Kalau sampai terjadi kecelakaan, penyesalannya bisa seumur hidup. Ini soal keselamatan, bukan sekadar aturan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zaenal menyebut bahwa patroli akan terus dilakukan setiap hari, tidak hanya di akhir pekan. Polisi juga akan menindak pelajar yang terlibat dalam aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar dapat ditekan secara signifikan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Tahun Ajaran Baru Dimulai, Pelajar Nekat Bawa Motor ke Sekolah Tanpa Helm dan SIM, Warga Batam Resah pertama kali tampil pada Metropolis.