batampos – Layanan penukaran uang rupiah oleh Bank Indonesia (BI) melalui program kas keliling disambut antusias warga di kawasan Masjid Agung Raja Ahmad Tabib, Selasa (3/3) pagi hingga siang.
‎
‎Sejak pagi hari, ratusan warga sudah memadati area layanan untuk menukarkan uang pecahan kecil menjelang Ramadan dan Idulfitri. Hingga pukul 12.00 WIB atau menjelang waktu Zuhur, tercatat sekitar 300 orang telah melakukan penukaran.
‎
‎Petugas keamanan BI di lokasi, Roban, mengatakan kuota penukaran pada hari itu memang dibatasi sesuai jumlah pendaftar.
‎
‎“Hari ini yang daftar sampai pukul 12.00 sekitar 300 orang,” ujarnya saat ditemui Batam Pos di lokasi pelayanan.
‎
‎Dalam layanan tersebut, setiap warga dibatasi maksimal penukaran sebesar Rp5,3 juta per orang. Pembatasan ini dilakukan agar distribusi uang pecahan dapat merata dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
‎
‎Adapun pecahan uang yang disediakan dalam layanan penukaran tersebut meliputi Rp50.000 sebanyak 50 lembar, Rp20.000 sebanyak 50 lembar, Rp10.000 sebanyak 100 lembar, Rp5.000 sebanyak 100 lembar, Rp2.000 sebanyak 100 lembar, serta Rp1.000 sebanyak 100 lembar, dengan total maksimal penukaran sebesar Rp5,3 juta per orang.
‎
‎Untuk jadwal dan lokasi penukaran berikutnya, masyarakat diwajibkan melakukan pendaftaran melalui aplikasi resmi BI, yakni SI PINTAR.
‎
‎“Untuk memastikan jadwal dan tempatnya harus memakai aplikasi SI PINTAR,” kata Roban.
‎
‎Bank Indonesia juga akan membuka gelombang kedua penukaran pada Jumat mendatang. Warga diimbau mendaftar lebih awal melalui aplikasi guna memastikan ketersediaan kuota dan menghindari antrean panjang di lokasi.
‎
‎Program kas keliling ini rutin digelar setiap menjelang hari besar keagamaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang pecahan kecil, sekaligus menjaga distribusi uang rupiah tetap tertib dan terkontrol.(*)
‎

Artikel 300 Warga Tukar Uang di Masjid Agung Batam Center, BI Buka Gelombang Kedua Jumat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Praktik penyelundupan narkotika dengan modus body strapping kini menjadi tren baru yang semakin sering terungkap di wilayah perbatasan Batam. Modus menyembunyikan barang terlarang dengan menempelkan paket langsung di tubuh pelaku dinilai menjadi cara favorit jaringan narkoba untuk mengelabui petugas pemeriksaan.

Kasus terbaru berhasil diungkap Bea Cukai Batam di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, saat seorang penumpang asal Malaysia kedapatan membawa narkotika yang dililitkan pada bagian tubuhnya. Pengungkapan ini mempertegas meningkatnya penggunaan metode body trapping dalam upaya penyelundupan lintas negara.

Petugas Bea Cukai menyebut, pelaku biasanya memanfaatkan celah kepadatan arus penumpang internasional dengan harapan lolos dari pemeriksaan konvensional. Namun keberadaan Tim K-9 serta teknologi pemindai modern terbukti efektif mendeteksi gerak-gerik mencurigakan para kurir narkoba.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Agung Widodo, menegaskan bahwa tren penyelundupan menggunakan metode body trapping menjadi perhatian serius aparat pengawasan perbatasan. Menurutnya, jaringan narkotika terus mengubah pola penyelundupan untuk menghindari deteksi petugas.
“Modus body trapping ini memang menjadi salah satu pola yang cukup sering ditemukan belakangan ini. Karena itu pengawasan di seluruh pintu masuk internasional terus kami tingkatkan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sebagai langkah antisipasi, Bea Cukai Batam memastikan peningkatan pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan teknologi, tetapi juga melalui penguatan intelijen serta analisis risiko terhadap penumpang dan barang bawaan.
Selain itu, koordinasi lintas instansi turut diperkuat, mulai dari Kepolisian, BNN, Imigrasi hingga otoritas pelabuhan guna mempersempit ruang gerak jaringan penyelundup narkotika internasional yang menjadikan Batam sebagai jalur transit.

Bea Cukai Batam menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan di seluruh pintu keluar dan masuk wilayah Indonesia, sekaligus memperkuat sinergi antar instansi demi menekan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan transnasional yang kian berkembang.(*)

Artikel Penyelundupan Narkotika dengan Modus Body Strapping Marak, Bea Cukai Perketat Pengawasan Jalur Internasional pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos -Struktur pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) masih bertumpu pada investasi dan kinerja ekspor. Di tengah laju ekonomi yang relatif tinggi, konsumsi rumah tangga belum menunjukkan daya dorong yang cukup kuat untuk menyeimbangkan pertumbuhan secara lebih merata.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan gambaran tersebut tercermin dalam komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dan lapangan usaha.

“Secara umum pertumbuhan Kepri masih ditopang investasi dan net ekspor. Konsumsi rumah tangga belum sekuat pertumbuhan ekonominya,” ujar Rony dalam Bincang Bareng Media di kantor BI Kepri, Selasa, (3/3).

Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan tren nasional, di mana pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Di Kepri, akselerasi ekonomi lebih banyak digerakkan sektor-sektor berbasis eksternal,” jelasnya.

Lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan menjadi penopang utama. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri turut terdorong proyek lapangan minyak dan gas (migas) baru yang memasuki fase produksi (onstream).

Aktivitas industri dan pertambangan, kata Rony, menunjukkan tren positif dalam beberapa periode terakhir. Sejumlah proyek migas memperkuat prospek tersebut. Kegiatan pertambangan migas Forel dan Terubuk mulai beroperasi pada 16 Mei 2025 dengan produksi sekitar 20 ribu barel minyak per hari dan 60 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

“Lapangan ini ditargetkan mencapai kapasitas penuh pada akhir 2025,” ujarnya.

Selain itu, proyek pipa WNTS–Pemping dijadwalkan rampung pada kuartal I 2026. West Natuna Exploration Ltd. menargetkan estimasi produksi pada akhir 2027, sementara KUFPEC Anambas membidik fase onstream pada kuartal I 2027.

Dengan perkembangan tersebut, BI memperkirakan sektor pertambangan dan industri pengolahan masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi Kepri dalam jangka menengah. Namun, Rony menekankan pentingnya memperkuat konsumsi domestik agar struktur pertumbuhan lebih seimbang dan berkelanjutan.

“Penguatan konsumsi rumah tangga diperlukan supaya pertumbuhan tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal,” ujarnya.

Di tengah struktur pertumbuhan yang masih timpang, survei konsumen BI menunjukkan optimisme masyarakat tetap terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Kepri pada triwulan I 2026—hingga Februari—tercatat sebesar 137,00, meningkat dibanding periode sebelumnya.

IKK merupakan indikator persepsi rumah tangga terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ke depan. Nilai di atas 100 mencerminkan responden berada pada level optimistis.

Kenaikan IKK ditopang dua komponen utama, yakni Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) sebesar 145,34 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) 128,67.

Menurut Rony, perbaikan ini menunjukkan pemulihan keyakinan setelah sempat melambat pada triwulan II tahun lalu akibat kebijakan tarif resiprokal dan efisiensi anggaran.

Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) juga berkontribusi terhadap perbaikan persepsi dan ekspektasi konsumen pada awal tahun.

“Survei tersebut melibatkan 200 rumah tangga responden dan menjadi salah satu rujukan BI dalam memantau daya beli serta persepsi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Artikel Investasi dan Ekspor Dongkrak Ekonomi Kepri, Konsumsi Rumah Tangga Masih Tertinggal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau mencuat seiring temuan puluhan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Ketiadaan dokumen berimplikasi pada tak tersetornya Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) ke kas negara dan daerah.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya. Ia bilang, temuan itu setelah inspeksi mendadak di PT Huaqiang Konstruksi Indonesia di kawasan industri Galang Batang, Kabupaten Bintan, pada awal Februari lalu.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim pengawas ketenagakerjaan mendapati 30 TKA tidak memiliki dokumen kerja resmi.

“Tindak lanjut kami lakukan sesuai ketentuan. Kami berkoordinasi dengan pihak imigrasi agar TKA tidak lagi menggunakan visa indeks C16, C18, dan C20 untuk bekerja tanpa RPTKA,” ujar Diky, Senin (2/3).

Para pekerja asing yang terjaring dikenai sanksi administratif berupa denda berdasarkan lama pelanggaran. “Jika satu bulan Rp6 juta, dua bulan Rp12 juta, dan tiga bulan Rp18 juta,” tambahnya.

Ia menyebut, jumlah pasti TKA yang dikenai sanksi maupun total denda yang terkumpul masih dalam proses penghitungan. Setelah ditetapkan, Disnakertrans akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait mekanisme pembayaran.

Diky memaparkan potensi kehilangan penerimaan daerah apabila TKA tidak membayar kewajiban DKPTKA melalui RPTKA.

“Kalau diasumsikan ada 500 TKA tanpa RPTKA, dengan kewajiban rata-rata 1.200 dolar AS per orang per bulan, lalu dikali kurs Rp16 ribu, itu potensi kehilangan yang bisa terjadi,” ujarnya.

Pengawasan di kawasan Galang Batang masih berjalan karena banyak perusahaan subkontraktor yang mempekerjakan TKA, terutama asal Tiongkok. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap hingga seluruh pekerja asing dipastikan mengantongi dokumen sah.

Selain di Bintan, pengawasan juga menyasar kawasan industri di Batam. Di kawasan Tanjung Sauh, dokumen RPTKA perusahaan dinyatakan lengkap.

Pemeriksaan di kawasan Kabil dijadwalkan setelah Lebaran. Sementara di Nongsa Digital Park, Disnakertrans menemukan sekitar 20 TKA belum memiliki RPTKA. Jumlah pastinya masih diverifikasi karena para pekerja asing di lokasi tersebut diketahui telah kembali ke negara asal.

“Apabila mereka kembali bekerja tanpa dilengkapi RPTKA, sanksi yang sama akan diberlakukan. Bahkan bisa direkomendasikan kepada imigrasi untuk deportasi,” kata dia. (*)

Artikel Potensi Kehilangan PAD Besar karena TKA Ilegal yang Bekerja di Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.