Kepala Dinas Sosial Bintan, Samsul. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan tengah mempersiapkan dokumen pendukung untuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kompleks Bandar Seri Bentan, Bintan Buyu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Samsul, mengatakan pihaknya serius menjemput program Sekolah Rakyat dari Pemerintah Pusat. Lahan seluas 10 hektare telah disiapkan, dengan 2,8 hektare di antaranya akan digunakan sebagai tahap awal pembangunan.
“Dokumen sertifikat lahan lagi disiapkan,” ujar Samsul, Senin (11/8).
Sekolah Rakyat tersebut direncanakan mulai dibangun pada 2026 dengan fasilitas gedung sekolah, asrama, rumah guru, dan sarana olahraga. Nantinya, akan tersedia 6 rombongan belajar (rombel) untuk tingkat sekolah dasar, 15 rombel untuk SMP, dan 15 rombel untuk SMA.
Bintan masuk dalam usulan pembangunan Sekolah Rakyat tipe 2, di mana pembangunan dimulai dari gedung baru. Ini berbeda dengan tipe 1 yang memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah yang sudah ada, seperti di Natuna.
“Sekolah Rakyat tipe 1 sudah memiliki siswa yang diterima pada Juli lalu. Di Indonesia, diperkirakan hanya ada sekitar 100 Sekolah Rakyat tipe 1,” pungkas Samsul. (*)
Tampak pompong nelayan sedang terparkir di Pelabuhan usai hujan disertai angin kencang melanda Anambas. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
batampos – Setelah hampir dua pekan dilanda cuaca panas, hujan akhirnya membasahi Kabupaten Kepulauan Anambas pada Senin (11/8). Guyuran ini disambut gembira warga di tengah krisis air yang melanda beberapa minggu terakhir.
Turunnya hujan membuat suhu udara terasa lebih sejuk. Banyak warga memanfaatkan momen ini untuk menampung air hujan sebagai kebutuhan sehari-hari.
“Alhamdulillah hujan turun. Tadi saya sudah di perairan Durai mau melaut cari ikan, tapi karena hujan lebat disertai angin kencang, terpaksa putar balik ke Tarempa Barat,” ujar Edho, nelayan setempat.
Ia mengatakan, cuaca hujan membuat aktivitas melaut berisiko, terutama bagi nelayan tradisional. “Tapi kita tetap bersyukur. Dua minggu ini panas terus, sampai sering ada kebakaran. Semoga hujan bisa bertahan tiga hari ke depan,” harapnya.
Sementara itu, Prakirawan BMKG Tarempa, Jumiati Marbun, memprediksi hujan akan mengguyur Anambas hingga Senin (18/8) mendatang. Tinggi gelombang diperkirakan 0,5–2,5 meter.
Jumiati mengimbau nelayan untuk berhati-hati saat melaut. “Jika cuaca tak mendukung, sebaiknya tunda keberangkatan. Kalau pun tetap berangkat, jangan sendirian dan bawalah teman demi keselamatan,” pungkasnya. (*)
Deputi Keluarga Sejahtera, Nopian foto bersama Kepala BKKBN Kepri saat usai mengisi materi kuliah umum di Poltekkes Tanjungpinang, Senin (11/8). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (11/8).
Setibanya di Kota Gurindam, Nopian langsung mengisi kuliah umum di Kampus Politeknik Kesehatan (Poltekkes Tanjungpinang) yang mengangkat tema Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan Siap Nikah Goes to Campus.
Dalam paparannya, Nopian menekankan pentingnya kesiapan diri sebelum menikah. Menurutnya, kehidupan pascamenikah sangat berbeda dibanding masa pacaran, sehingga calon pasangan harus matang secara mental, ekonomi, dan sosial.
“Kalau tidak siap, bisa berujung perceraian. Pada 2023, angka perceraian di Indonesia mencapai 408.347 kasus, 61 persen karena perselisihan dan pertengkaran, sisanya masalah ekonomi, kurang kesiapan mental, dan KDRT,” ujarnya.
Ia menjelaskan ada 10 dimensi kesiapan menikah: kesiapan berkeluarga, usia, finansial, emosi, sosial, moral, mental, interpersonal, fisik, intelektual, dan keterampilan hidup. Mahasiswa diminta memanfaatkan website Siap Nikah atau berkonsultasi dengan pakar.
Selain kuliah umum, BKKBN Kepri juga menyalurkan Makanan Bergizi (MBG) di tiga posyandu: Kenari dan Camar di Kelurahan Tanjungpinang Timur, serta Mentari di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Sebanyak 109 balita, 7 ibu hamil, dan 9 ibu menyusui menjadi penerima manfaat.
Kegiatan ini melibatkan petugas KB, BGN, kader posyandu, ketua RT/RW, dan masyarakat.
Kepala BKKBN Perwakilan Kepri, Rohina menegaskan pembagian MBG bertujuan mencegah stunting dan meningkatkan kesadaran gizi seimbang.
Masyarakat menyambut positif program ini, dengan harapan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mendukung terciptanya keluarga berkualitas di Tanjungpinang. (*)
Puskesmas Sei Lekop, yang berlokasi di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur menjadi salah tempat cek kesehatan gratis. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Program cek kesehatan gratis (CKG) bagi pelajar di Kabupaten Bintan sempat terhenti akibat gangguan pada aplikasi pelaporan dari Kementerian Kesehatan.
Program yang telah berjalan sejak 17 Juli 2025 itu merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memantau kesehatan siswa di sekolah.
Kepala Dinas Kesehatan Bintan, Retno Riswati, mengatakan pelaksanaan sempat dihentikan sementara hingga perbaikan aplikasi selesai.
“Kemungkinan minggu ini aplikasi dari Kementerian Kesehatan sudah siap dan cek kesehatan gratis akan dilanjutkan,” kata Retno, Senin (11/8).
Ia menjelaskan, untuk 14 puskesmas di Bintan, pelayanan CKG masih menunggu aplikasi siap digunakan.
“Kita masih menunggu aplikasi bisa digunakan,” ujarnya.
Sebelumnya, program CKG sudah dilaksanakan di Kecamatan Bintan Utara oleh Puskesmas Tanjunguban. Capaian awal meliputi 14 sekolah, terdiri dari 11 SD, 1 pondok pesantren, 1 madrasah ibtidaiyah (MI), dan 1 sekolah luar biasa (SLB), dengan total 1.342 anak.
Target program ini mencakup 13.697 siswa sekolah dasar (SD) di seluruh Bintan. Sementara data jumlah siswa SMP dan SMA masih menunggu dari Dinas Pendidikan Bintan.
“Data dari Disdik, yang SMP dan SMA belum dikirim,” pungkas Retno. (*)
Barang bukti 80 kilogram sabu yang diamankan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dari pengungkapan kasus di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025). ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.
batampos – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap dua tersangka yang berupaya menyelundupkan 80 kilogram sabu di Pare-Pare, Sulawesi Selatan.
“Tersangka yang diamankan berinisial B dan MA,” kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso di Jakarta, Senin.
Diterangkan Eko, pengungkapan ini bermula ketika pihaknya menerima informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jalan Mattirotasi Baru, Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada Senin ini.
Selanjutnya, tim gabungan yang terdiri dari Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, dan Bea Cukai melakukan pengamatan dan pengawasan pada daerah tersebut.
Penyidik kemudian menemukan sebuah mobil Suzuki Carry yang berisi tiga orang. Dua orang dari mobil tersebut, kata Eko, masuk ke mobil Mitsubishi Triton Double Cabin.
“Gerak-gerik dua orang tersebut sangat mencurigakan,” ujarnya.
Tim gabungan pun langsung melakukan pengejaran dan menangkap ketiga orang tersebut pada Senin pukul 01.45 WITA. Dua dari tiga orang tersebut, yakni B dan MA, ditetapkan sebagai tersangka. Adapun satu orang lainnya yang berinisial H berstatus saksi.
“Tersangka B berperan sebagai pengendali kurir atas dan tersangka MA berperan sebagai kurir,” kata Eko.
Dari penangkapan itu, penyidik mendapatkan barang bukti 80 kilogram sabu yang disamarkan dengan bungkus teh china.
“Tim gabungan berkonsolidasi dan melakukan pengecekan keaslian barang tersebut menggunakan test kit narkotika. Hasil yang didapatkan adalah positif narkoba jenis sabu,” imbuhnya.
Selain sabu, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, yaitu klip kecil dengan berat bruto 1,5 gram yang diduga sabu, uang tunai Rp20 juta, dua unit mobil, dan tiga unit ponsel.
Eko mengatakan, langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik adalah membawa kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Jakarta, untuk penyidikan lebih lanjut.
Selain itu, mengecek kandungan dari seluruh barang bukti yang diamankan di laboratorium. (*)
Warga melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan layanan QRIS saat berbelanja makanan di kawasan Harbourbay. Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Lonjakan transaksi digital melalui QRIS di Kepri terus mencatat rekor. Baru setengah tahun berjalan, nilai transaksi sudah menembus Rp4,14 triliun, mendekati total capaian sepanjang 2024.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto, mengatakan sepanjang 2024 volume transaksi QRIS di wilayahnya tumbuh 117 persen dengan nilai mencapai Rp5,01 triliun. BI Kepri pun optimistis angka tersebut akan melampaui Rp6 triliun pada akhir 2025.
“Sementara pada awal 2025 hingga pertengahan tahun, nilai transaksi sudah menembus Rp4,14 triliun,” katanya, Senin (11/8).
Melihat tren yang terus menguat, dia yakin target transaksi tahun ini akan melampaui capaian tahun lalu. Dari 9 juta transaksi pada 2024, BI menargetkan jumlahnya dapat menembus 50 juta transaksi pada 2025.
Menurutnya, digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM, untuk mengakses layanan keuangan. Kemudahan ini mendorong perputaran uang di sektor riil lebih cepat dan efisien.
Tak hanya di dalam negeri, transaksi lintas negara melalui QRIS juga terus meningkat, terutama dengan Malaysia dan Singapura. Pada 2024, transaksi QRIS dengan Malaysia tercatat 7,83 juta kali. Tahun ini, hingga pertengahan tahun, jumlahnya sudah mencapai 9,6 juta transaksi.
Sementara untuk Singapura, dari 1,8 juta transaksi pada 2024, kini sudah naik menjadi 2,83 juta transaksi. Pertumbuhan ini disebut sebagai indikasi kuat bahwa wisatawan mancanegara semakin nyaman menggunakan QRIS saat berbelanja dan berwisata di Kepri.
Pihaknya tengah menyiapkan perluasan kerja sama pembayaran digital ke negara lain. “Kami sedang menjajaki dengan Thailand dan Arab Saudi. Kami optimis ini akan membuka peluang besar bagi sektor pariwisata, kuliner, dan industri kreatif di Kepri,” tambahnya.
Ia menilai, integrasi pembayaran lintas negara akan menjadi katalis positif untuk menarik kunjungan wisatawan. Kemudahan pembayaran ini akan membuat wisatawan semakin nyaman berbelanja, berkuliner, dan menikmati Kepri.
BI Kepri juga mendorong pelaku usaha untuk segera mengadopsi QRIS agar tidak tertinggal dari tren digitalisasi. Dengan perkembangan yang begitu cepat, BI yakin QRIS akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah di tahun-tahun mendatang. (*)
Dirut Batam Pos Elmi Gusti menerima ucapan selamat dari para relasi setia Batam Pos yang kini berusia 27 tahun.
batampos – Harian Pagi Batam Pos merayakan momen spesial ulang tahun ke-27 bersama dengan tamu-tamu dan relasi penting.
Batam pos telah berdiri selama 27 tahun dengan menyajikan berita untuk pembaca setia di Kepulauan Riau.
Dukungan dan doa sebagai media terpercaya di Kota Batam yang telah berdiri dari tahun 1998 disambut hangat oleh para tamu – tamu penting.
Berbagai karangan bunga dari Wali Kota dan Wakil wali Kota, BP Batam, Biro Umum BP Batam, Bupati kepulauan Anambas, Ketua Koni Kepri, Kadis Kominfo kota Batam, Batam Televisi, Nada Florist, Alfamart, dan Toteles Bake House.
Kehadiran dari berbagai tamu penting seperti BP Batam, Aston Hotel, Kadin Batam, dan Wyndham Panbil Batam. Kemeriahan ulang tahun Batam Pos ke-27 ini juga menjadi pondasi sebagai media terpercaya di Batam saat ini.
Perayaan HUT ke-27 Batam Pos menjadi momen refleksi dan perayaan atas dedikasi media ini dalam menyampaikan informasi yang faktual dan terpercaya bagi masyarakat Batam dan sekitarnya. (*)
batampos – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepulauan Riau menegaskan tidak memiliki data penerima bantuan sosial (bansos) yang berprofesi sebagai pegawai BUMN maupun dokter.
Pernyataan ini menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya profesi tersebut dalam daftar penerima.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kepri, Irwanto, menjelaskan pihaknya selama ini tidak mengetahui secara detail profesi penerima bansos karena penyaluran dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
“Kita memang tidak punya data itu. Bahkan tingkat kabupaten dan kota juga tidak memiliki data yang menyangkut profesi,” kata Irwanto, Senin (11/8).
Irwanto menyebut, Dinsos hanya mengantongi data jumlah total penerima. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tercatat 48.917 keluarga penerima, terdiri dari Bintan 4.432 keluarga, Karimun 6.532 keluarga, Anambas 1.204 keluarga, Lingga 5.132 keluarga, Natuna 1.962 keluarga, Batam 24.456 keluarga, dan Tanjungpinang 5.217 keluarga.
Sementara penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tercatat di Bintan 5.814 keluarga, Karimun 8.529 keluarga, Anambas 1.368 keluarga, Lingga 8.915 keluarga, Natuna 3.636 keluarga, Batam 28.870 keluarga, dan Tanjungpinang 6.363 keluarga.
“Kita hanya punya rekapan. Karena penyaluran langsung dari pusat, kami kurang tahu apakah ada dokter atau pegawai BUMN yang ikut menerima bansos,” ujarnya.
Irwanto menambahkan, jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2025 tercatat 109,98 ribu orang atau 4,44 persen, turun dibandingkan September 2024 yang mencapai 117,28 ribu orang atau 4,78 persen. (*)
Tangkapan layar jumpa pers Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata yang disiarkan dalam kanal youtuber resmi di Jakarta, Senin (11/8/2025) (ANTARA/Walda Marison)
batampos – Komisi Yudisial (KY) telah menetapkan secara resmi 16 nama yang meliputi 13 orang calon hakim agung dan tiga orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang selanjutnya diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan.
“Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY di Gedung KY, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2025),” kata Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ke-16 nama yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan itu dengan komposisi empat hakim agung Kamar Pidana, dua hakim agung Kamar Perdata, dua hakim agung Kamar Agama, satu hakim agung Kamar Militer, satu hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), tiga hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta tiga hakim ad hoc HAM di MA.
Mukti Fajar menjelaskan, para calon yang dinyatakan lolos seleksi terakhir di KY ini telah menjalani serangkaian tahapan, mulai dari administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka.
KY memastikan para calon yang diusulkan ini telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dan integritas berdasarkan rekam jejak yang telah dilakukan.
“KY menjamin bahwa calon yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas. Selain itu, seleksi ini juga sudah melibatkan partisipasi publik semaksimal mungkin, terutama pada tahap penelusuran rekam jejak dan wawancara,” ucap Mukti Fajar.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Muhammad Taufiq HZ memaparkan daftar lengkap nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang diusulkan KY ke DPR.
Nama-nama tersebut sudah tertera dalam Pengumuman Nomor: 13/PENG/PIM/RH.01.06/08/2025 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2025.
Berikut nama-nama calon hakim tersebut.
Kamar Pidana:
1. Alimin Ribut Sujono (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
2.Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Pengawasan Mahkamah Agung)
3. Julius Panjaitan (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu)
4. Suradi (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
Kamar Perdata:
1.Ennid Hasanuddin (Hakim Tinggi Mahkamah Agung)
2. Heru Pramono (Hakim Tinggi Mahkamah Agung)
Kamar Agama:
1.Lailatul Arofah (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
2. Muhayah (Waki Ketua Pengadilan Agama Samarinda)
Kamar Militer:
1. Agustinus Purnomo Hadi (Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung)
Kamar Tata Usaha Negara:
2.Hari Sugiharto (Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN)
Kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak:
1.Budi Nugroho (Hakim Pengadilan Pajak)
2. Diana Malemita Ginting (Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)
3. Triyono Martanto (Hakim Pengadilan Pajak)
Selanjutnya, Taufiq mengumumkan Pengumuman Nomor: 12/PENG/PIM/RH.04.06/08/2025 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2025, yaitu:
Calon hakim ad hoc HAM di MA
1. Agus Budianto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)
2. Bonifasius Nadya Arybowo (Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung)
3. Moh Puguh Haryogi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)
“Keputusan KY bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” tutup Taufiq.
Longsor terjadi di kawasan Bengkong Harapan, tepatnya dekat Simpang Bengkong Harapan, Senin (11/8). Foto. M. Sya’ban/ Batam Pos
batampos – Hujan deras yang mengguyur Batam sejak Senin (11/8) pagi memicu longsor di Simpang Bengkong Harapan dan banjir di puluhan titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada sekitar 60 titik banjir tersebar di berbagai wilayah.
Kepala BPBD Batam, Agus Bendri, mengatakan pihaknya langsung turun ke lapangan bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dan tim teknis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) untuk meninjau lokasi longsor.
“Tadi kami sudah turun bersama Ibu Wakil Wali Kota dan tim Bina Marga,” ujarnya.
Menurut Agus, banjir mulai surut begitu hujan berhenti. “Kalau banjir, begitu hujan selesai, genangan ikut hilang,” tambahnya.
Longsor di Bengkong disebut akibat curah hujan tinggi yang diperparah faktor pendukung lain. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan koordinasi lintas instansi, mulai dari DBM-SDA, Perkimtan, Dinsos, hingga Diskominfo.
Wakil Wali Kota memantau langsung proses evakuasi material longsor. Pemerintah juga menyiapkan opsi penggunaan anggaran tak terduga untuk percepatan perbaikan.
“Kalau penyelesaiannya harus digesa dan anggarannya tidak ada di Bina Marga, bisa pakai anggaran tidak terduga. Tapi ini tetap harus berproses,” ujar Agus.
Meski banjir sudah surut, BPBD memastikan fokus penanganan kini diarahkan pada pemulihan dampak longsor di Simpang Bengkong Harapan. (*)
