Kegiatan sosialisasi pendamping pengelolaan Dana Desa oleh Kejari Lingga di Kecamatan Singkep Barat, Senin (11/8). F. Vatawari/Batam Pos.
batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga menggelar sosialisasi pendampingan pengelolaan dana desa di Balai Runding Kemala Mestika, Kantor Camat Singkep Barat.
Kegiatan ini diikuti para kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, dan pendamping lokal desa.
Sosialisasi bertujuan memberikan edukasi agar para kepala desa memahami tata kelola dana desa yang sesuai aturan. Kepala Kejari Lingga, Amriyata, menegaskan pentingnya menerapkan asas transparansi, partisipatif, akuntabilitas, serta ketertiban dan disiplin anggaran.
“Transparansi berarti masyarakat berhak tahu penggunaan anggaran, partisipatif memastikan mereka terlibat, akuntabilitas menuntut laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan ketertiban anggaran menjaga kepatuhan pada aturan,” ujarnya, Senin (11/8).
Amriyata mengingatkan, pelanggaran terhadap prinsip tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Ia juga memaparkan modus penyimpangan yang sering terjadi, seperti mark-up pengadaan, perjalanan dinas fiktif, pemotongan anggaran, proyek fiktif, hingga penggunaan dana untuk kepentingan politik.
“Kelalaian seperti salah menyusun SPJ, perencanaan tanpa studi kelayakan, dan salah input laporan keuangan juga menjadi sorotan,” tambahnya.
Menurutnya, penyimpangan kerap dipicu rendahnya kompetensi aparat desa, lemahnya partisipasi masyarakat, minimnya transparansi, intervensi pihak luar, dan pengaruh politik lokal.
Camat Singkep Barat, Febrizal Taufik, mengapresiasi langkah Kejari Lingga. “Kejaksaan tidak hanya mengawasi, tetapi juga membuka ruang konsultasi bagi desa dan BPD,” ucapnya.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian yang telah dilakukan di Kecamatan Singkep, Singkep Selatan, dan Singkep Pesisir. Kejari Lingga menargetkan seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga mendapat pendampingan serupa agar pengelolaan dana desa semakin transparan dan akuntabel. (*)
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Peru Dina Boluarte saat menyampaikan pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025) (ANTARA/Andi Firdaus)
batampos – Presiden Peru Dina Boluarte menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi negaranya di kawasan Asia Tenggara, sekaligus salah satu negara dengan ekonomi yang berkembang paling dinamis di Asia.
Dalam keterangan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, Presiden Boluarte menyampaikan apresiasi atas kemajuan hubungan bilateral kedua negara yang kini berada pada titik paling aktif dalam lima dekade terakhir.
“Indonesia bukan hanya negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, tetapi juga negara demokrasi Muslim terbesar di dunia. Lima dekade persahabatan, kerja sama, dan saling pengertian telah membentuk hubungan yang kokoh dan langgeng,” ujar Boluarte.
Menurutnya, perdagangan bilateral Indonesia-Peru memiliki dinamika dan potensi yang luas. Saat ini, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar keenam Peru di Asia, sedangkan Peru menjadi tujuan utama keempat produk Indonesia di kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara membahas sejumlah isu strategis, mulai dari politik dan diplomasi hingga peluang kerja sama perdagangan dan investasi.
Keduanya, juga menyaksikan penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diproyeksikan memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan, mendorong pertukaran barang, serta menjadi landasan perjanjian di bidang investasi, jasa, perdagangan elektronik, dan lainnya.
“CEPA adalah bukti tekad pemerintah kita mendorong perdagangan yang lebih bebas dan memperkuat perekonomian,” katanya. (*)
Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) Batam masih melakukan penyisiran di perairan sekitar Jembatan 1 Barelang untuk mencari Rivaldo.
batampos – Aksi nekat seorang pria melompat dari Jembatan 1 Barelang, Senin (11/8) dini hari, menggegerkan warga. Kejadian sekitar pukul 01.00 WIB itu disaksikan langsung oleh warga berinisial Hmd Adr.
Saksi melihat korban berdiri di sisi kiri jembatan, menatap ke arah laut, lalu terjun bebas ke perairan. “Tiba-tiba saja dia lompat,” kata Hmd.
Kapolsek Sagulung, Iptu Husnul, mengatakan informasi pertama datang dari warga dan petugas Ditpam yang berjaga di Pos Jembatan 1. Saat dicek, petugas menemukan motor Honda Beat hijau putih BP 2938 ME terparkir, kunci masih tergantung.
“Di jok motor ada dompet berisi kartu Jamsostek, kartu berobat, dan KIS atas nama Rivaldo Rahul Setiawan. Ada juga topi di spion dan botol minuman keras,” ujar Husnul. Barang-barang itu sudah diamankan, polisi berkoordinasi dengan Polairud dan Basarnas.
Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris, membenarkan korban yang melompat adalah Rivaldo Rahul Setiawan. “Sampai sekarang belum ditemukan. Pencarian masih kami lakukan,” tegasnya.
Kepala Unit Siaga SAR Batam, Dedius Febrianto Sembiring, mengatakan pihaknya menerima laporan pukul 07.00 WIB. Enam personel Basarnas dikerahkan dengan membawa rubber boat, drone thermal, dan Aqua Ace.
Pencarian menyisir perairan bawah jembatan, namun hingga sore belum membuahkan hasil. Cuaca hujan dan arus deras menjadi kendala.
Menurut saksi, Rivaldo melompat dari sisi kiri jembatan, arah Dendang Melayu menuju Jembatan 2. Motifnya belum diketahui. Polisi masih menggali keterangan dari saksi dan keluarga.
Jembatan 1 Barelang sudah beberapa kali menjadi lokasi aksi serupa. Warga diminta waspada dan segera melapor jika melihat orang dengan gelagat mencurigakan di area jembatan. (*)
Seorang wanita Palestina tua memegang bendera Palestina selama protes di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza. Australia Berencana mengakui negara Palestina di forum PBB. (Mohammed Saber/EPA)
batampos – Rencana Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese untuk mengakui Palestina di Majelis Umum PBB bulan depan menuai kritik keras dari Israel.
PM Israel Benjamin Netanyahu menyebut langkah Australia dan negara-negara Barat lain sebagai ‘delusi’ yang tidak akan membawa perdamaian di Timur Tengah.
“Melihat negara-negara Eropa dan Australia masuk ke lubang kelinci itu begitu saja, saya rasa ini memalukan, tapi tidak akan mengubah posisi kami,” ujar Netanyahu kepada wartawan.
Hal serupa disampaikan Duta Besar Israel untuk Australia Amir Maimon. Ia menegaskan bahwa pengakuan tersebut tidak akan mengubah ‘realitas di lapangan’ dan justru berisiko meningkatkan posisi Hamas di Palestina.
“Perdamaian tidak tercapai melalui deklarasi, tetapi ketika pihak yang memilih jalur teror meninggalkannya, dan ketika kekerasan serta hasutan berakhir,” kata Maimon dalam pernyataannya dikutip via ABC.
Oposisi Australia juga menolak langkah pemerintah. Pemimpin Oposisi Sussan Ley menilai pengakuan Palestina saat ini sama saja dengan memberi ‘hadiah’ kepada Hamas, yang masih menguasai Gaza.
Ia mengingatkan, selama ini posisi bipartisan Australia adalah menunggu pengakuan negara Palestina hingga proses perundingan damai selesai.
“Anthony Albanese telah berkomitmen mengakui Palestina sementara sandera masih berada di terowongan Gaza dan Hamas masih berkuasa di sana,” tegas Ley.
Ley juga menekankan bahwa keputusan sepihak ini membuat Australia tidak sejalan dengan sekutu terpentingnya, Amerika Serikat, yang menilai pengakuan dini tidak akan mempercepat berakhirnya perang atau tercapainya solusi dua negara. (*)
Viral video pelatih paus dimangsa Orca ternyata hoaks. F. x.com/NadaAljafar.
batampos – Video dramatis yang mengklaim seorang pelatih paus bernama Jessica Radcliffe ditelan saat pertunjukan laut viral di TikTok, YouTube, dan Facebook. Rekaman tersebut disebut-sebut terjadi di sebuah taman hiburan laut, disaksikan banyak penonton, dan trending global dalam hitungan jam.
Salah satu unggahan bahkan menyebut Radcliffe meninggal 10 menit setelah diselamatkan staf taman laut. Ada pula klaim penyebab serangan karena darah menstruasi yang bercampur air kolam.
Namun, tidak ada bukti kredibel yang menguatkan cerita ini. Tidak ada catatan pelatih orca profesional bernama Jessica Radcliffe, laporan medis, atau pemberitaan dari media arus utama. Demikian dikutip dari The Star, Senin (11/8).
Faktanya, video yang beredar adalah kompilasi potongan rekaman lama dari pertunjukan SeaWorld dan dokumenter, diberi narasi buatan AI yang bukan suara asli kejadian.
Kisah fiktif itu diduga terinspirasi dua insiden nyata serangan orca terhadap pelatih: Alexis Martinez, pelatih di Loro Parque, Tenerife, yang tewas diserang orca Keto pada 24 Desember 2009; serta Dawn Brancheau, pelatih senior SeaWorld Orlando, yang tewas diserang orca Tilikum saat pertunjukan pada 24 Februari 2010.
Orca, atau paus pembunuh, adalah predator sosial cerdas dari keluarga lumba-lumba. Meski mampu berinteraksi dengan manusia, mereka tetap memiliki naluri liar yang dapat membahayakan. (*)
Kelenteng Akar Pohon Beringin di Senggarang Tanjungpinang. F. Yusnadi Nazar/Batam Pos.
batampos – Di sebuah gang sempit di pesisir Senggarang, Tanjungpinang, berdiri bangunan tua yang nyaris sepenuhnya terbungkus akar pohon beringin raksasa.
Warga mengenalnya sebagai Kelenteng Akar Pohon Beringin atau Banyan Tree Temple, meski nama aslinya adalah Kelenteng Tao Ca Kong.
Bangunan ini diperkirakan berdiri sejak 1811. Awalnya, kelenteng ini merupakan rumah megah milik Kapitan Tionghoa Chiao Chen, tokoh penting komunitas Tionghoa pada masa itu. Setelah ditinggalkan, rumah tersebut diubah menjadi tempat ibadah dan dirawat turun-temurun oleh warga setempat.
Seiring waktu, akar pohon beringin yang tumbuh di dekatnya merambat, melilit tiang, membungkus atap, dan menyatu dengan dinding. Perpaduan arsitektur klasik dan alam ini menciptakan panorama unik yang memikat wisatawan lokal maupun mancanegara.
“Diperkirakan akar-akar pohon beringin telah merambat sejak ratusan tahun lalu,” kata sejarawan Kepri, Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, Senin (11/8).
Menurut Anastasia, sejarah kelenteng ini tidak lepas dari kedatangan besar-besaran pekerja Tionghoa ke Tanjungpinang pada masa Yang Dipertuan Muda II Riau, Daeng Celak, sekitar 1728–1745.
Mereka didatangkan untuk mengolah perkebunan gambir di Senggarang, lalu menetap dan berbaur dengan masyarakat lokal.
Setelah menjadi pusat ibadah, Kelenteng Akar Pohon Beringin berkembang menjadi ikon wisata budaya dan spiritual Tanjungpinang. Setiap perayaan Imlek dan Cap Go Meh, kelenteng ini dipadati peziarah dan wisatawan yang ingin menyaksikan prosesi keagamaan.
Sebagai warisan sejarah, Kelenteng Tao Ca Kong telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui SK Wali Kota Tanjungpinang Nomor 485 Tahun 2019. (*)
Dhonny Armandos, Kasi Pidum Kejari Lingga. F. Vatawari/Batam Pos.
batampos – Kasus penipuan berkedok investasi BNI Life yang menyeret mantan karyawan BNI Life cabang Dabo Singkep, berinisial SR, kini memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga telah menetapkan berkas perkara SR berstatus lengkap atau P-21.
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Lingga, Dhonny Armandos, membenarkan hal tersebut. Penetapan P-21 dilakukan sekitar satu hingga dua minggu lalu, setelah berkas yang diajukan penyidik Polres Lingga dinilai memenuhi unsur formil dan materil.
“Iya benar, sekitar satu atau dua minggu lalu kita sudah menetapkan P-21 untuk berkas perkara penipuan terhadap tersangka SR,” ujar Dhonny di kantornya, Senin (11/8).
Sebelumnya, berkas perkara SR sempat lima kali dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lingga kepada penyidik Polres Lingga karena belum memenuhi kelengkapan. Namun, pada pengajuan kelima, JPU menilai berkas telah lengkap.
Saat ini, SR sudah berada di rumah setelah menjalani 60 hari masa kurungan pasca penetapan tersangka. Kejari Lingga masih menunggu tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Lingga.
“Setelah penyerahan tahap II nanti, baru kita akan melakukan penahanan terhadap SR,” tambah Dhonny.
Dengan status P-21 ini, SR akan segera menjalani proses hukum di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (*)
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura. Foto. Arjuna/ Batam Pos
batampos – Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mendukung penuh rencana pemerintah pusat merelokasi 2.000 warga Gaza korban perang ke Pulau Galang, Batam, untuk mendapatkan perawatan medis.
Rencana ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan Indonesia yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Kami dari Pemprov Kepri menyambut baik arahan Presiden. Apa yang beliau laksanakan di Galang ini murni misi kemanusiaan,” ujar Nyanyang, Sabtu (9/8).
Menurutnya, program ini bertujuan memulihkan kondisi fisik dan mental warga Gaza terdampak konflik. Perawatan akan difokuskan pada penyembuhan trauma, baik fisik maupun psikologis.
Kedatangan para pengungsi kemungkinan dilakukan bertahap. Dari total 2.000 orang, gelombang pertama diperkirakan hanya 300-500 orang, menunggu arahan pemerintah pusat.
Lokasi penampungan akan memanfaatkan bekas fasilitas pasien Covid-19 di Pulau Galang, yakni Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI). Fasilitas ini dinilai memadai karena memiliki sarana medis dan akomodasi terintegrasi.
Pemprov Kepri, kata Nyanyang, siap membantu pendampingan tenaga medis dan logistik. “Kami akan berkoordinasi dengan Gubernur dan OPD terkait untuk mendampingi, baik di Batam maupun tujuh kabupaten/kota lainnya,” katanya.
Meski demikian, seluruh persiapan infrastruktur dan kebutuhan utama akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Soal waktu kedatangan, Nyanyang mengaku belum mendapat informasi resmi. “Arahannya belum ada,” singkatnya.
Ia menegaskan, Pemprov Kepri akan mengedepankan nilai kemanusiaan dalam menyambut pengungsi Gaza. “Ini murni kemanusiaan, dan itu yang akan kita utamakan,” tutupnya. (*)
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
batampos – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SK itu diterbitkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yaqut Cholil Qoumas, dan diduga menjadi dasar pembagian kuota haji tambahan yang dinilai janggal.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menjelaskan SK tersebut mengatur pembagian haji khusus yang mencapai 50 persen dari kuota tambahan 20.000 jamaah, atau setara 10.000 kursi untuk haji plus.
“Dalam rangka mensukseskan penyidikan KPK dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2024, kami sebagai pelapor telah menyampaikan copy PDF SK Menteri Agama tersebut,” kata Boyamin kepada wartawan, Senin (11/8).
Menurut Boyamin, isi SK tersebut diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ia menegaskan, pasal 64 UU tersebut menetapkan bahwa kuota haji khusus atau haji plus maksimal hanya 8 persen, bukan 50 persen seperti yang tercantum dalam SK.
“Ini jelas pelanggaran, karena persentase yang ditetapkan dalam SK jauh melebihi batas yang diatur undang-undang,” tegasnya.
Selain itu, Boyamin menyoroti bentuk regulasi yang digunakan. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 UU No. 8/2019, pengaturan kuota haji seharusnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) yang dipublikasikan dalam lembaran negara setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.
“Pengaturan kuota haji dengan hanya menggunakan SK Menteri Agama adalah pelanggaran, karena SK tidak memerlukan persetujuan Menkumham dan tidak diterbitkan dalam lembaran negara,” ujar Boyamin.
Ia juga mengungkapkan, penyusunan SK tersebut diduga dilakukan secara tergesa-gesa oleh empat orang pejabat dan staf di Kementerian Agama.
“Mereka adalah AR alias Gus AD yang saat itu staf khusus Menteri Agama, FL pejabat eselon I, NS pejabat eselon II, dan HD pegawai setingkat eselon IV,” ungkap Boyamin.
Jamaah Haji Khusus Kena Pungli Rp 75 Juta
Dugaan penyimpangan yang dinilai paling janggal, lanjut Boyamin, terkait adanya pungutan liar terhadap calon jamaah haji khusus kuota tambahan. Ia menduga, setiap jamaah diminta membayar tambahan sekitar Rp 75 juta atau setara USD 5.000.
“Jika kuota tambahan haji khusus sebanyak 9.222 orang, maka dugaan pungutan liar ini mencapai Rp 691 miliar,” tuturnya.
Boyamin merinci, angka tersebut berasal dari kuota haji khusus tambahan 10.000 kursi, dikurangi 778 kursi untuk petugas haji, sehingga tersisa 9.222 jamaah.
“Perhitungan sederhana saja sudah menunjukkan potensi kerugian yang fantastis,” urainya.
Selain pungutan liar, MAKI juga menyoroti dugaan mark up atau pemahalan harga pada penyediaan katering makanan dan penginapan hotel untuk jamaah haji.
Meski nilai kerugiannya belum bisa dihitung, Boyamin menilai hal itu layak menjadi perhatian.
MAKI mendesak KPK untuk menelusuri aliran dana yang terkait dugaan pungutan liar dan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.
“Untuk efek jera, wajib bagi KPK menggunakan ketentuan TPPU sehingga aset hasil kejahatan bisa disita dan dikembalikan,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023–2024 naik ke tahap penyidikan.
Langkah ini diambil setelah KPK melakukan penyelidikan melalui permintaan keterangan sejumlah pihak. Salah satunya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
“KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan,” ucap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8) dini hari.
Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Dalam penyidikan perkara ini, KPK menerbitkan sprindik umum dengan pengenaan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” pungkasnya. (*)
Pelajar SMK Negeri 2 Anambas sedang mengikuti ujian tertulis baru-baru ini. Perlu diketahui, CKG khusus pelajar belum menyentuh pelajar di Anambas. F. SMK Negeri 2 Anambas untuk Batam Pos.
batampos – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus pelajar berusia 7 tahun ke atas yang merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto belum dirasakan siswa-siswi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Padahal, program ini sudah berjalan di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam.
“Kami iri melihat daerah lain yang langsung cepat tanggap. Begitu diinstruksi Presiden, mereka langsung bergerak,” ujar salah satu pelajar SMA di Anambas yang enggan disebutkan namanya, Senin (11/8).
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menghadirkan program demi mencetak generasi emas yang sehat. “Semoga di Anambas cepat dilaksanakan. Kami tak sabar ikut cek kesehatan,” harapnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Anambas, Satrio Pratama, membenarkan pelaksanaan CKG di Anambas belum dimulai. Menurutnya, pihaknya masih melakukan konsolidasi tenaga kesehatan dan memantapkan peralatan medis.
“Insya Allah pekan ketiga Agustus kita laksanakan,” kata Satrio. Ia menjelaskan tenaga kesehatan dari 10 kecamatan akan mendatangi seluruh sekolah di wilayah masing-masing. “Pelajar cukup menunggu di sekolah. Tidak perlu datang ke Puskesmas,” jelasnya.
Jenis pemeriksaan meliputi tes fisik, deteksi penyakit, hingga skrining kesehatan mental dan reproduksi sesuai usia dan jenis kelamin. “Syaratnya hanya persetujuan orang tua pelajar,” tambahnya.
Saat ini data pelajar yang akan mengikuti CKG tercatat 2.468 orang dan kemungkinan bertambah.
Kepala Puskesmas Tarempa, Afriyanti, memastikan pihaknya siap melaksanakan program tersebut. “Kami akan mendatangi 16 sekolah mulai dari SD hingga SMA, termasuk pesantren,” ujarnya.
Meski mengaku kekurangan tenaga medis, Afriyanti menyiasati dengan jadwal bergilir agar petugas tidak kelelahan. Namun, ia menyebut alat skrining seperti stik darah untuk pemeriksaan gula dan kolesterol belum tersedia khusus untuk program ini.
“Sebenarnya alat ada, tapi penggunaannya untuk warga yang datang ke Puskesmas. Kalau untuk CKG pelajar, kita tunggu dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri,” pungkasnya. (*)
