Angkot jurusan Jodoh-Nongsa saat menunggu penumpang di jalan Imam Bonjol beberapa waktu lalu. Foto: Iman Wachyudi/ batampos.co.id
batampos.co.id – Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar turun mulai hari ini, Jumat (1/4) 2016. Terkait turunnya BBM tersebut, beberapa sopir angkot maupun ojek di kawasan Simpang Panbil, akan melakukan penyesuain antara harga BBM dan tarif.
“Kalau memang turun, kami akan diskusikan dulu dengan ketua track angkutan Bengkong, Dapur 12, Tanjunguncang, Punggur, Nongsa dan juga Tanjungpiayu,” ujar salah satu sopir angkutan jurusan Bengkong-Nongsa, Kamis (31/3) kemarin.
Namun ia mengaku, harga BBM yang turun hanya Rp 500 tersebut tidak terlalu berdampak pada turunnya tarif angkutan.
“Kalau Rp 500 gak terlalu berdampak, kecuali ia (BBM, red) turunnya Rp 5000 baru kami turunkan,” ujarnya lalu tertawa.
Ia juga mengatakan, ketika BBM naik pada tahun lalu Rp 7000, ia tidak menaikkan tarif angkutan kepada pelanggannya. “Naiknya pun kemarin, tarifnya tetap Rp 6000,” akunya.
Senada juga dikatakan, Sadam, Tukang ojek khusus kawasan Batamindo ini mengaku akan berdiskusi terlebih dahulu dengan ketua ojek kawasan industri batamindo.
“Kami tidak bisa menurunkan langsung tarifnya,” katanya kepada koran Batam Pos (grup batampos.co.id).
Selain itu ia mengaku akan tetap bertahan dengan tarif yang sekarang. “Kemungkinan tarifnya gak diturunkan, karena BBMnya turun hanya Rp 500,” ungkapnya.
Kaerul, sopir trans Batam juga mengatakan belum tahu apakah tarifnya diturunkan ataupun tidak. “Kita tunggu keputusan dari Dinas Perhubungan, mereka yang punya kebijakan,” imbuhnya.
Diketahui, BBM turun dari Rp 6.950 ribu menjadi Rp 6.450 ribu. (cr19)
Karyawan SPBU Pasir putih saat mengisi BBM ke kenderaan warga. Foto: Immanuel Sebayang/Batam Pos.
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam masih harus menunggu surat edaran dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, terkait turunnya harga BBM yang ditetapkan hari ini. Pasalnya turunnya harga BBM akan berpengaruh pada turunnya tarif angkutan umum terutama angkot.
Naik turunnya tarif angkutan umum harus menunggu referensi pusat. “Kita tunggulah surat edaran atau semacamnya dari Kementerian Perhubungan, nanti kita akan sesuaikan,” kata Kabag Humas Pemko Batam, Ardi. Kamis (31/3).
Pihak Organda dan YLKB bisa berunding terlebih dahulu, selanjutnya keputusan itu akan dijadikan referensi bagi Dishub. “Kita juga tunggu masukan dari mereka, nanti akan kita (pemko) tentukan nilainya,” ujarnya.
Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan bisa pro aktif juga menanyakan hal tersebut ke Kementrian Perhubungan. “Karena ini diumumkan baru tadi malam, secepatnya kita umumkan setelah sampai surat edarannya,” jelasnya.
Dia mengatakan tentunya kebijakan yang diambil nantinya akan mendahulukan kepentingan masyarakat. “Baik itu kepentingan pengusaha dan pengguna angkutan umum ,” katanya.
Diketahui, harga BBM turun dari Rp 6.950 ribu menjadi Rp 6.450 ribu. (cr18)
Sebanyak 6.500 botol jamu tradisional ilegal diamankan BPOM Kepri dari sebuah rumah di kawasan Bengkong, Kamis (31/3). Foto: Ist
batampos.co.id – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepulauan Riau mengamankan 6.500 botol jamu tradisional ilegal dari sebuah rumah di kawasan Bengkong, Kamis (31/3). Jumlah tersebut terdiri dari empat jenis jamu dengan harga total mencapai Rp 97,5 juta.
“Mereka ini bukan produsen karena kami menemukan produknya sudah jadi dan tinggal diedarkan,” kata Kepala BPOM Kepri, Setia Murni.
Pengamanan ini berawal dari penemuan jamu tradisional tersebut di pasaran. Petugas kemudian menggali informasi. Setelah mendapat informasi pasti, mereka segera menuju lokasi. Di lokasi, tidak ada perlawanan dari pemilik produk.
BPOM, kata Setia Murni, akan menindak-lanjuti penemuan ini dengan mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Bukti-bukti itu untuk bekal memprosesnya secara hukum. Sebab, tindakan memproduksi dan/atau mengedarkan jamu tradisional tanpa izin edar itu bertentangan dengan hukum. Pelakunya dapat dijerat dengan pasal 197 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika terbukti bersalah, ia akan diganjar dengan kurungan penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1,5 milyar.
“Kami melarang mereka untuk mengedarkan produk ini. Tentu kami akan terus melakukan pengawasan peredarannya di toko-toko,” ujarnya.
Pengamanan 6.500 botol jamu tanpa izin edar ini menjadi hasil operasi ketiga yang BPOM Kepri lakukan di bulan Maret ini. Sebelumnya, mereka juga mengamankan 238 kemasan dari 46 jenis kosmetik tanpa izin edar di salon-salon kecantikan di Batam. Harganya mencapai Rp 48,5 juta.
Selain itu, BPOM Kepri juga menyita 657 kemasan dari 124 jenis kosmetik tanpa izin edar di toko kosmetik di wilayah Tanjungpinang. Harganya mencapai Rp 127 juta.
“Badan POM RI telah mengirimkan perintah ke segala Balai POM untuk mengamankan produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Baik itu pangan, kosmetik, maupun obat-obatan,” ujarnya.
Namun demikian, BPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan produk tanpa izin edar tersebut. Setia Murni menghimbau masyarakat untuk berperan aktif melindungi diri dan menjadi pengawas atas dirinya sendiri. Yakni, dengan mengecek kemasan, izin edar, dan tanggal kadaluarsa dari setiap produk yang hendak digunakan.
“Karena yang tidak punya izin edar atau kemasannya tidak utuh itu berarti belum melalui tes keamanan mutu dari BPOM,” ujarnya. (ceu)
Warga mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan, Batam Kota. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menambah kerjasama dengan satu rumah sakit dan tiga klinik utama. Yakni, RS Graha Hermine, Klinik Utama Dunia Medical Centre, Klinik Utama Sano Medika, dan Klinik Utama Asih. Mulai bulan ini, keempatnya sudah dapat melayani pasien rujukan anggota BPJS Kesehatan.
“Pelayanan yang diberikan pelayanan rujukan. Klinik utama itu setara dengan Rumah Sakit Kelas D,” kata Kepala Unit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Utama Batam, Irfan Rachmadi.
Keempatnya berlokasi di wilayah padat penduduk. RS Graha Hermine dan Klinik Utama Dunia Medical Centre berada di Kecamatan Batuaji, Klinik Utama Sano Medika berada di Kecamatan Sagulung, dan Klinik Utama Asih berlokasi di Kecamatan Sekupang. Irfan mengatakan, jumlah peserta di Kecamatan Batuaji dan Sagulung terbanyak dibanding kecamatan-kecamatan lainnya.
“Khusus untuk wilayah Sekupang, bergabungnya Klinik Utama Asih dengan BPJS Kesehatan tentu akan meningkatkan akses pelayanan peserta. Biasanya, peserta di wilayah Sekupang, dirujuk ke RS Otorita Batam atau RS Awal Bros,” ujarnya.
RS Graha Hermine memiliki pelayanan dasar dan spesialistik yang cukup lengkap. Serta, pelayanan perawatan kritis memadai. Sementara Klinik Utama Dunia Medical Centre memiliki poli spesialis penyakit dalam, poli kandungan, dan poli anak. Dan Klinik Utama Sano Medika memiliki poli penyakit dalam, poli anak, dan poli paru.
“(Sedangkan) Klinik Utama Asih dilengkapi dengan poli kandungan, poli anak, dan poli bedah,” kata Irfan lagi.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan Cabang Utama Batam telah bekerja-sama dengan sembilan rumah sakit di Batam. Yakni, RS Camatha Sahidya, RS Harapan Bunda, RSIA Mutiara Aini, dan RS St. Elisabeth. Juga RS Charis Medika, RS Otorita Batam, RS Budi Kemuliaan, RSUD Embung Fatimah, dan RS Awal Bros.
Sementara untuk fasilitas kesehatan pratama, BPJS Kesehatan Cabang Utama Batam telah bekerja-sama dengan 17 Puskesmas dan 73 Klinik Pratama. Dari 73 klinik pratama tersebut, baru sembilan klinik yang buka 24 jam. Yaitu, Klinik Budi Rosari – Bengkong, Klinik Alam Sehat – Batuaji, Klinik Harapan Kita Group, Klinik BIP, Klinik Raja Labora, Klinik Medika Panbil, Klinik Ulido, Klinik Buah Hati Medika, dan Klinik Genta Medical Centre – Batuaji.
“Saat ini, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Batam mencapai 65 persen dari total penduduk Batam 1,2 juta,” ujarnya. (ceu)
Gedung BP Batam di Batamcenter. Foto: cecep mulyana/batampos.co.id Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Di tengah derasnya sorotan publik, BP Batam ternyata mampu membukukan kinerja membanggakan sepanjang 2015 lalu. BP Batam berhasil menyetor uang negara sebesar Rp 986 miliar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Penerimaan pajak ini jauh dari target. Padahal target kita hanya Rp 760 miliar,” kata Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono, Minggu (13/3/2016).
Andi mengatakan, penerimaan ini lebih banyak didapatkan dari Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), penerimaan dari pelabuhan, bandara, serta rumah sakit.
“Kalau dari lahan itu UWTO mencapai Rp 400 an miliar. Memang ini sangat tinggi,” katanya.
Sementara dari pelabuhan, BP Batam mampu meraup pendapatan sebesar Rp 204 miliar sepanjang 2015 lalu. Kemudian dari Bandara Hang Nadim, pendapatannya sekitar Rp 149 miliar. “Memang dari pelabuhan lebih besar dari bandara. Tahun ini juga kita yakini, nilai penerimaan dari pelabuhan dan bandara ini juga tetap tinggi,” katanya.
Pendapatan ini kemudian digunakan untuk anggaran operasional BP Batam. Termasuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan BP Batam.
“Misalnya untuk penambahan luas apron bandara. Tahun ini ada sekitar Rp 100 miliar untuk anggaran tersebut,” katanya.
Sebelumnya, anggota Banggar DPR RI saat berkunjung ke BP Batam mengapresiasi pendapatan BP Batam yang sangat tinggi dan melampaui target. Jazilul Fawad, ketua rombongan Banggar DPR RI berharap. di tahun ini penerimaan BP Batam juga tetap dimaksimalkan.
“Kita sudah tahu memang pendapatannya jauh dari target. Ini bagus, mudah-mudahan tahun ke tahun terus berkembang,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Hari ini, Senin (14/3), warga Kota Batam resmi punya pemimpin baru. Pasangan HM Rudi dan Amsakar Ahmad dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di Gedung Daerah, Tanjungpinang oleh Gubernur Kepri HM Sani.
Antusiasme RAMAH lovers ingin mengikuti prosesi pelantikan RAMAH
Rudi mengaku tak punya persiapan khusus jelang pelantikan. Ia bahkan mengaku tidak membeli baju baru. Baju putih yang akan dikenakan hari ini adalah baju lamanya saat ia dilantik menjadi Wakil Wali Kota Batam mendampingi Ahmad Dahlan, lima tahun lalu.
“Baju itu cuma setahun sekali dipake jadi masih terawat. Habis pakai bungkus masuk lemari. Biasanya saya pakai saat upacara 17 Agustus,” ujar Rudi kepada Batam Pos kemarin (13/3).
Baju lamanya itu disebutnya masih dalam kondisi bagus hingga saat ini. Bahkan ukurannya pun masih sama. Hanya saja karena naik jabatan dari wakil walikota menjadi walikota, Rudi mengaku ada perubahan pada tanda jabatan dan pangkat yang dipasang pada baju putih tersebut.
“Yang ditambah di baju ini hanya tanda jabatan dan pangkat. Sekarang logo ‘garuda’ yang dipasang agak bundar. Kalau wakil dulu agak lonjong. Untuk pangkat tiga bintang kalau wakil dua bintang. Ini saja yang beda,” ujar mantan anggota DPRD Batam ini.
Pelantikan kali ini menurut Rudi sedikit berbeda dengan pelantikan dirinya sebagai wakil walikota Batam lima tahun lalu dimana tidak semua anggota keluarganya kumpul. “Satu anak saya sedang ujian di Yogja jadi tidak bisa hadir,” katanya.
Rudi juga mengaku tidak tinggal di rumah dinas wali kota yang berada di Tanjungpinggir, Sekupang. Ia memilih untuk tetap tinggal di rumah pribadinya yang berada di perumahan Rosedale, Batamcenter.
Rumah dinas wali kota itu menurutnya hanya akan ia gunakan untuk rapat-rapat internal atau dijadikan sebagai hunian alim ulama yang datang ke Batam. “Daripada mereka (alim ulama) harus nginap di hotel. Kan bisa pakai rumah dinas itu karena saya tetap tinggal di rumah pribadi saya,” ujar politikus Partai Demokrat ini.
Untuk ruang kerjanya di kantor Pemko Batam, Rudi mengaku akan tetap pindah ke ruang kerja yang selama 10 tahun ditempati Ahmad Dahlan. Ruang kerjanya sebagai wakil wali kota telah ia kosongkan. Beberapa buku penting tentang pemerintah daerah dan buku-buku agama miliknya telah dipindahkan ke ruang kerja barunya, di ruang wali kota Batam.
“Meja, kursi, gorden bahkan karpet di ruangan wali kota tetap saya pakai. Kalau karpet kan tinggal divacum cleaner. Jadi nggak ada yang baru termasuk mobil dinas saya,” katanya.
Setelah dilantik, Selasa (15/3) nanti Rudi akan langsung mengumpulkan seluruh SKPD di lingkup Pemko Batam. Ia akan menyampaikan visi dan misinya kepada para SKPD untuk memajukan Batam ke depan. Seluruh SKPD juga diminta untuk melaksanakan visi dan misi tersebut.
Setelah itu, dirinya akan mengundang para pengusaha dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan visi misinya. “Setelah SKPD saya akan kumpulkan pengusaha dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama agar visi misi kami juga dipahami oleh mereka agar tidak terjadi misunderstanding,” ujarnya.
Ia juga berharap ada kekompakan dan kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Jadi apapun permasalahan masyarakat di lapangan, saya minta disampaikan betul kepada kami. Kami akan berusaha berbuat yang terbaik untuk masyarakat Batam,” pungkasnya.
Terpisah, Amsakar Achmad juga mengaku tak punya persiapan khusus jelang pelantikan. “Karena poses pelantikan sudah ada standarnya,” ujar Amsakar kepada Batam Pos kemarin.
Sama dengan Rudi, Amsakar juga mengaku anggota keluarganya tidak lengkap hadiri pelaksanaan pelantikan tersebut. Dua anaknya tidak bisa menghadiri acara pelantikan karena pekerjaan dan kuliah. “Tadi saja (kemarin,red) anak abang harus pulang ke Jakarta karena selesai masa cutinya. Yang satu lagi tak bisa hadir karena harus kembali ke Semarang,” ujar mantan Kepala Dinas Pedagangan, Perindustrian dan ESDM Pemko Batam ini.
Amskar juga mengaku hingga saat ini belum berpikir untuk tinggal di rumah dinas wakil walikota.”Abang belum berpikir ke sana. Masih tunggu arahan pak wali (Rudi,red). Yang jelas di rumah pribadi sekarang juga bisa digunakan dan tidak berpengaruh dengan pelayanan,” ujar Amsakar.
Senada dengan Rudi, Amsakar mengatakan setelah dilantik, langkah awal yang ia lakukan adalah mendampingi walikota untuk berkoordinasi dengan internal SKPD untuk menyampaikan program-program prinsip pasangan dengan sebutan ‘Ramah’ ini. “Kawan-kawan SKPD harus bergerak serentak meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami akan berkantor di kantor kecamatan secara acak,” ujarnya.
Selain itu, bersama walikota, pihaknya akan konsentrasi pada tranparansi penggunaan anggaran dan pelayanan sesuai visi dan misi mereka.
“Kami konsentrasi pada tranparansi pengelolaan anggaran. Kami akan terbuka untuk publik,” pungkasnya.
Dengan pelantikan Rudi-Amsakar ini, maka Agussahiman akan melepaskan jabatannya sebagai Plh Wali Kota Batam. Dia kembali menjabat sebagai Sekda Batam.
“Otomatis itu. Karena Batam kan sudah punya wali kota,” ucap Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri, Misni, Minggu (13/3).
Misni juga menjelaskan bahwasanya surat perintah bertandatangan Gubernur Kepri sebelumnya tentang Plh Wali Kota Batam itu memang mesti diterbitkan guna menghindari kekosongan jabatan di suatu pemerintahan. Namun, ketika sang pemilik jabatan telah tersedia dan sudah membacakan sumpahnya, seketika terhapus mandat surat perintah tersebut.
“Kemarin itu kan mesti pakai Plh Wali Kota Batam karena kami masih menunggu SK Pelantikan dari Mendagri, sekarang SK yang sudah ditunggu-tunggu itu keluar,” ujar Misni.
Merujuk Surat Keputusan Mendagri bertanggal 10 Maret 2016, Gubernur Kepri Muhammad Sani mesti melakukan proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad selaku pasangan kepala daerah terpilih Kota Batam.
“Setelah selesai pelantikan dan pengambilan sumpahnya, besok (hari ini, red) Pak Rudi dan Pak Amsakar sudah langsung bertugas sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2016-2021,” kata Misni. (spt/aya/bp)
batampos.co.id – Senin (14/3) Rudi SE – Amsakar akan dilantik Gubernur Kepri sebagai pasangan Walikota – Wakil Walikota Batam periode 2016 – 2021. Rencananya mereka akan dilantik pukul 14.00. WIB
Kalau rencana itu tak berubah maka Senin pagi menjadi saat terakhir bagi Agussahiman sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam.
Agus menjabat sejak 1 Maret, lalu.
Begitu Rudi dilantik maka saat itu juga kedudukan AGussahiman kembali sebagai Sekretaris Kota Batam.
“Otomatis itu. Karena Batam kan sudah punya wali kota,” ucap Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri, Misni, Minggu (13/3).
batampos.co.id – PT Arafah Tamasya Mulia (ATM) mengadakan Tabligh Akbar dengan tema Ketika Impian Menjadi Kenyataan, Mudahnya Langkah menuju Baitullah, Minggu (13/3).
Acara Tabligh Akbar digelar di ruang aula Wisma Batam (PIH) Batam Centre.
“Tausiah sendiri akan di sampaikan oleh Hamzah Husain. Kebetulan beliau merupakan ustad yang juga Direktur Utama PT Arafah Tamasya Mulia,” ungkap ketua panitia Tabligh Akbar Mitra Wahyuni.
“Adapun Tausiah yang disampaikan oleh pak ustad untuk membangkitkan keinginan warga Batam untuk berangkat umrah dan haji. Jadi, baitullah bukan hanya sekedar mimpi kalau kita mau bekerja keras,” lanjut Mitra Wahyuni.
Selain mendengarkan Tausiah daru Ustad Hamzah Husain, para peserta juga berpeluang mendapatkan door prise 10 Voucher DP umroh secara gratis senilai Rp 10 juta dan 1 Voucher umroh gratis dari PT Arafah Tamasya Mulia.
“Untuk peserta sendiri ada sekitar 350 undangan, yang mana dari 350 undangan tersebut terbagi dari ibu-ibu pengajian yang ada di Kota Batam,” lanjut Wahyuni.
Ditempat terpisah, Hamzah Husain yang merupakan Owner atau Direktur Utama dari PT Arafah Tamasya Mulia mengatakan pihaknya akan terus menggencarkan dua program unggulan PT Arafah Tamasya Mulia kepada masyarakat Batam.
“Adapun program unggulan dari PT Arafah Tamasya Mulia, yaitu mengembangkan program dakwah dan sosial,” tandas Hamzah Husain. (egi)
batampos.co.id – Herbert Frank Brandana, warga negara Amerika ditemukan tewas mengapung di pantai sekitar Nongsa Village, Minggu (13/3/2016) siang.
Belum diketahui pasti penyebab kematian Frank. Polisi dari Polsek Nongsa masih melakukan penyelidikan.
“Ditemukan sekitar pukul 13.00. Penyebab kematian masih kami selidiki. Korban warga Amerika,” ujar Kapolsek Nongsa, Kompol C. Bambang Harleyanto.
Mayat Frank sudah dibawa ke Rumah Sakit BP Batam di sekupang. Pria berusia 70 tahun yang bekerja sebagai teknisi ahli di salah satu perusahaan pipa migas di wilayah Kabil itu, saat ditemukan mengenakan pakaian olahraga.
“Kita masih menunggu hasil visum,” ujar Bambang. (kontributor 1/nur)
Darmin Nasution, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Kawasan (DK) Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Foto: istimewa
batampos.co.id – Ketua Dewan Kawasan Darmin Nasution memastikan hadir dalam sosialisasi tentang Dewan Kawasan Batam dan rencana perombakan pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (14/3/2016).
Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata mengatakan, sesuai informasi dari Kemenko Perekonomian, Darmin dan seluruh anggota DK serta kementerian terkait akan hadir di acara yang mengambil tempat di di Hotel Swissbell Harbour Bay.
“Seluruh pengusaha diundang, baik yang tergabung di Apindo, Kadin, Himpunan Kawasan Industri Kepri, BSOA, REI, Hipmi, dan asosiasi atau organisasi pengusaha lainnya,” ujar Adi, sapaan akrab Ardinata, Minggu (13/3/2016).
Selain membawa informasi penting, di pertemuan ini Darmin akan membeberkan berbagai hal terkait kebijakan pemerintah mengubah status Batam dari Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (free trade zone/FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Swiss Belhotel Harbour Bay, Batam, lokasi pertemuan DK dengan para pengusaha dan pemangku kepentingan. Foto: dok swiss belhotel
Juga soal kebijakan pemerintah yang langsung mengambil alih peran DK dan BP Batam di bawah kendali pemerintah pusat.
“Intinya semua kebijakan ini, bagaimana Batam bisa lebih cepat maju, investasi mengalir deras dengan menghilangkan semua hambatan,” ujar Sekretaris Kabinat Pramono Anung di Jakarta.
Hal senada juga dikatakan Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, pemerintah pusat ingin Batam benar-benar menjadi lokomotif pembangunan nasional.
“Kebijakan ini perlu disosialisasikan ke semua kalangan di Batam, termasuk pengusaha,” kata Tjahjo.
Kendati datang membawa informasi penting seputar kebijakan pemerintah terhadap DK dan BP Batam, Darmin juga akan tetap memberikan panggung kepada pengusaha untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan yang diambil pemerintah pusat tersebut.
Masukan tersebut menjadi penting bagi DK untuk merumuskan hal-hal teknis nantinya, setelah setruktur baru DK dan BP Batam rampung.
Tjahjo mengatakan, dari pemerintah pusat yang akan datang antara lain; Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Gubernur Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, dan Wali Kota Batam Rudi. (nur/ara/jpgrup)
