batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Penahanan ini dilakukan, setelah KPK menetapkan delapan tersangka pada 5 Juni 2025 lalu.

“Setelah adanya kecukupan bukti pada proses penyidikan, hari ini KPK melakukan penahanan terhadap empat tersangka dari total delapan tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7).

Keempat tersangka yang ditahan itu yakni, Suhartono (S) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker periode 2020–2023; Haryanto (HY) Dirjen Binapenta periode 2024–2025 sekaligus Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan; Wisnu Pramono (WP) mantan Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2017–2019; serta Devi Angraeni (DA), Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemnaker periode 2024–2025.

Penahanan terhadap empat tersangka itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 17 Juli 2025 sampai dengan 5 Agustus 2025.

“Para tersangka akan ditahan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih,” jelas Setyo.

Setyo menjelaskan, RPTKA merupakan dokumen perizinan penting bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing. Pengurusan izin ini dilakukan di Direktorat PPTKA, di bawah Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker. Namun dalam praktiknya, proses tersebut diduga menjadi ajang pemerasan oleh sejumlah oknum pejabat dan pegawai.

“Dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak-pihak di Kemnaker diduga melakukan pemerasan kepada para pemohon,” ucap Setyo.

Menurut Setyo, pemerasan dilakukan melalui berbagai modus, seperti memberi informasi kekurangan berkas kepada pemohon yang sudah memberi atau berjanji memberi uang. Sementara pemohon yang tidak membayar, tidak diberi informasi atau bahkan tidak diproses.

“Petugas di Kemnaker juga secara aktif menawarkan ‘bantuan’ untuk mempercepat pengesahan RPTKA dengan imbalan sejumlah uang, yang kemudian disetorkan ke rekening tertentu,” ungkapnya.

Bahkan, pemohon yang tidak membayar juga dipersulit dalam proses wawancara via Skype yang menjadi syarat dalam penerbitan RPTKA.

“Jadwal wawancara dengan TKA diatur manual. Jika tidak memberi uang, jadwal tidak diberikan, dan ini bisa menghambat izin kerja dan tinggal TKA,” ujar Setyo.

Akibat keterlambatan tersebut, perusahaan dikenakan denda Rp 1 juta per hari, yang akhirnya membuat banyak pemohon terpaksa membayar uang pelicin. Total pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar.

Uang hasil pemerasan itu juga diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) senilai Rp 8,94 miliar. KPK menyatakan akan terus mendalami perkara ini, termasuk menelusuri aliran dana serta menindak tegas pihak-pihak yang masih berperan aktif dalam praktik korupsi di lingkungan Kemnaker.

“KPK tidak akan mentoleransi tindakan korupsi yang menyusahkan masyarakat dan pelaku usaha yang ingin menjalankan kewajiban administratifnya secara sah,” pungkasnya. (*)

Artikel KPK Resmi Tahan 4 Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan TKA di Kemnaker pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui mengamankan uang tunai senilai Rp 1,3 miliar yang disita dari kediaman Muhammad Aufar Hutapea (MAH), mantan suami artis Olla Ramlan. Uang tersebut diamankan dalam proses penyidikan kasus dugaan suap pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) tahun 2012–2014.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya, Gunardi Wantjik (GW) Direktur PT Melanton Pratama; Frederick Aldo Gunardi (FAG) pegawai PT Melanton Pratama; Chrisna Damayanto (CD) Direktur Pengolahan PT Pertamina; dan Alvin Pradipta Adiyota (APA) pihak swasta.

“Di dalam penyidikan perkara ini, penyidik juga telah menyita uang senilai Rp 1,3 miliar dari MAH, selaku pihak swasta, developer pembangunan apartemen,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (17/7).

KPK menduga, sumber uang itu berasal dari salah satu tersangka dalam kasus ini, Gunardi Wantjik (GW) Direktur PT Melanton Pratama. Diduga, Gunardi melakukan pembelian atas sebuah unit apartemen.

“Sumber uang diketahui dari tersangka GW yang melakukan pembelian apartemen kepada MAH,” ungkap Budi.

Penggeledahan yang mengarah pada penyitaan uang tersebut dilakukan pada Selasa (15/7) di sejumlah lokasi, termasuk rumah tersangka Gunardi Wantjik dan Frederick Aldo Gunardi di kawasan Jakarta Utara. Dari penggeledahan itu, penyidik turut menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang mendukung penyidikan.

“Penyidik telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” ucap Budi.

Selain itu, pada 8 Juli 2025, penyidik juga telah menggeledah rumah tersangka Chrisna Damayanto, serta rumah Alvin Pradipta Adiyota yang berlokasi di Kota Bekasi. Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan untuk memperkuat penyidikan kasus dugaan suap pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) tahun 2012–2014.

“Semua penggeledahan itu dilakukan untuk menguatkan konstruksi hukum kasus dugaan suap dan gratifikasi,” tegas Budi.

Lebih lanjut, Budi memastikan pihaknya akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan penyidikan kasus tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk transparansi dalam kerja pemberantasan korupsi.

“KPK akan terus memberikan update perkembangan penyidikan perkara ini sebagai bentuk transparansi publik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait Kasus Suap di Pertamina, KPK Amankan Uang Rp 1,3 Miliar dari Rumah Mantan Suami Olla Ramlan pertama kali tampil pada News.

batampos – Masyarakat dihebohkan dengan dugaan perdagangan bayi lintas negara yang baru-baru ini diungkap Polda Jawa Barat. Polda Jabar mengungkap sindikat perdagangan bayi itu telah beroperasi sejak 2023.

Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyoroti serius kasus perdagangan bayi lintas negara tersebut. Ia menyebut kejahatan itu bukan hanya pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk kejahatan terorganisir yang merusak nilai kemanusiaan dan mencoreng sistem hukum Indonesia.

“Ini bukan insiden tunggal atau kelalaian individu. Ini adalah kejahatan terorganisir dan potret nyata dari celah sistemik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjadikan bayi sebagai objek perdagangan,” kata Gilang kepada wartawan, Kamis (17/7).

Pasalnya, modus penjualan bayi-bayi itu ditampung di Bandung sebelum dikirim ke Pontianak untuk diproses dokumen kependudukannya seperti Kartu Keluarga (KK) dan paspor, lalu diselundupkan ke luar negeri, termasuk ke Singapura.

Baca Juga: Diduga Libatkan KKB, Polisi Tangkap 2 Penyelundup Amunisi Ilegal di Pelabuhan Kota Jayapura

Dari 24 transaksi penjualan bayi yang terdeteksi, sebanyak 15 bayi telah dipastikan dibawa ke Singapura. Harga per bayi dipatok Rp 11 juta hingga Rp 16 juta.

Ia menyoroti celah dalam sistem administrasi negara yang memungkinkan bayi masuk dalam KK palsu dan memperoleh paspor resmi.

“Jika seorang bayi bisa dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga palsu dan memperoleh paspor resmi, maka sudah saatnya kita akui ada kebocoran fatal dalam birokrasi negara,” ujarnya.

Legislator PDIP ini juga menekankan perlunya penindakan tegas dan menyeluruh terhadap para pelaku. Ia menilai, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aktor lapangan semata.

“Penindakan simbolik tidak akan menyelesaikan persoalan. Kita butuh penyelidikan menyeluruh yang berani menyentuh akar jejaring, bukan hanya dahan dan rantingnya. Tumpas tuntas dengan menangkap aktor intelektualnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gilang mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencatatan sipil, pengawasan rumah sakit, biro adopsi, dan lembaga keimigrasian. Ia mendorong penguatan integritas digital, audit berkala data kependudukan, hingga peningkatan pengawasan terhadap penerbit dokumen identitas.

“Negara tidak boleh menoleransi hal ini dalam bentuk apa pun. Kita tidak sedang bicara soal kelalaian prosedural, melainkan kejahatan sistemik terhadap anak-anak yang bahkan belum sempat memiliki pilihan atas nasibnya sendiri,” imbaunya.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menetapkan 13 tersangka sindikat perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura. Para tersangka didominasi perempuan sebanyak 12 orang dan seorang pria.

Mereka disangkakan melanggar pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 2 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau Pasal 330 KUHP. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun. (*)

Artikel Sindikat Perdagangan Bayi ke Singapura Terbongkar, Komisi III DPR Minta Polri Usut Tuntas pertama kali tampil pada News.