batampos – Lima korban penipuan investasi bodong yang dilakukan mantan karyawan BNI Life berinisial SR mendesak Polres Lingga untuk bersikap transparan dalam pelaporan aliran dana yang diduga telah digelapkan oleh tersangka. Mereka mempertanyakan selisih besar antara total dana korban yang diakui penyidik dan pengakuan dari pelaku.

Dina, salah satu perwakilan korban, menyatakan bahwa hingga kini, pihak kepolisian hanya mencatat kerugian korban sebesar Rp2,3 miliar. Padahal, kata Dina, SR sendiri mengakui total dana yang dihimpunnya dari para korban mencapai Rp7,3 miliar dari 30 orang korban.

“Uang saya saja yang ditipu oleh SR sebesar Rp1,3 miliar. Teman saya bahkan ada yang dirugikan hingga Rp3,2 miliar. Jadi sangat tidak masuk akal jika laporan penyidik hanya menyebut Rp2,3 miliar,” kata Dina saat ditemui di Lingga, Kamis (17/7).

Menurut Dina, pengakuan dari pelaku dan jumlah nominal yang sebenarnya tidak sinkron dengan yang tertuang dalam berkas penyidikan Satreskrim Polres Lingga.

“Kami minta kejelasan dan transparansi. Jangan sampai ada yang ditutupi. Kami ingin uang kami kembali dan pelaku dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

Para korban berharap proses hukum berjalan jujur dan adil, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mereka juga menuntut pengusutan tuntas seluruh aliran dana yang terlibat dalam penipuan berkedok investasi tersebut.

Sebelumnya, SR kembali ditetapkan sebagai tersangka. Status kedua ini ditetapkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau dalam kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong yang menelan kerugian hingga belasan miliar rupiah.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti, keterangan ahli, saksi, dokumen, serta hasil gelar perkara.

“Penetapan status tersangka terhadap saudara Safaringga dilakukan setelah semua unsur terpenuhi, termasuk keterangan dari pihak BNI dan ahli,” ujar Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Argya Satrya Bhawana, Senin (14/7). (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Korban Investasi Bodong di Lingga Desak Polisi Transparan Soal Aliran Dana pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Komitmen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan hukum kembali diwujudkan melalui peluncuran Diseminasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 dalam Rangka Layanan Grasi Berbasis Elektronik.

Kegiatan ini digelar secara hybrid di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dan disiarkan daring yang diikuti oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum, 33 Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari seluruh Indonesia.

Kegiatan diseminasi ini menandai babak baru dalam tata kelola layanan grasi yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 sendiri merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi, yang kini dimodernisasi dalam bentuk layanan digital melalui platform resmi Ditjen AHU, yakni ahu.go.id.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan bahwa reformasi ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan dalam birokrasi layanan grasi yang selama ini dinilai lamban karena bergantung pada proses manual dan pengolahan fisik dokumen.

Widodo menerangkan bahwa saat ini sudah ada 90 layanan yang dapat diakses secara online oleh masyarakat salah satunya e-Grasi. Sistem e-Grasi salah satu terobosan yang diajukan Direktorat Pidana Ditjen AHU dalam transformasi digital Ditjen AHU, untuk lebih dekat dan memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan grasi.

“Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pidana terkait dengan diseminasi ataupun sosialisasi ataupun koordinasi pelaksanaan e-Grasi ini, tentu menjadi hal yang sangat penting bagi Ditjen AHU, agar semua pihak ketika sudah menggunakan sistem e-Grasi ini akan dengan mudah bisa dijalani dengan baik,” kata Widodo (17/7).

Widodo juga menekankan keberhasilan penerapan e-Grasi tentu memerlukan sinergi dari seluruh pihak. Melalui kegiatan diseminasi ini, Ditjen AHU mengajak seluruh jajaran untuk aktif berkoordinasi dan saling mendukung agar layanan e-Grasi dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Pidana Ditjen AHU, Taufiqurrakhman, dalam laporannya mengungkapkan bahwa, peluncuran e-Grasi tak lepas dari dukungan kolaboratif antara Ditjen AHU dan Ditjen Pemasyarakatan, yang secara resmi dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani pada tahun 2025 tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi dalam rangka mendukung sinergitas tugas dan fungsi layanan grasi berbasis elektronik.

“Melalui surat edaran kami pada Maret 2025, kami telah meminta seluruh Kanwil Kementerian Hukum untuk berkoordinasi kepada Kepala Lapas dan Kepala Rutan di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti permintaan pengisian Data User Account e-Grasi guna keperluan akses layanan e-Grasi pada laman ahu.go.id,” jelas Taufiqurrakhman.

Tanjungpinang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan diseminasi karena wilayah ini termasuk yang aktif dalam pengajuan permohonan grasi, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif Lapas atau Rutan setempat dalam pelaksanaan layanan hukum.

“Kami berharap layanan e-Grasi ini dapat meningkatkan pelayanan kepada warga binaan khususnya mereka yang akan mengajukan grasi,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Kepri berkomitmen penuh mendukung transformasi digital layanan publik, termasuk dalam pelaksanaan Layanan E-Grasi.

Melalui E-Grasi, proses pengajuan permohonan grasi kini menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, dengan memangkas birokrasi yang panjang demi memberikan kemudahan bagi masyarakat, Warga Binaan, dan Anak Binaan pemohon grasi di seluruh wilayah.

“Kami di Kepri siap mengawal percepatan layanan publik menuju AHU PASTI Cepat, demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tambah Edison Manik.

Reporter: M. Ismail 

Artikel Diseminasi e-Grasi: Ditjen AHU Percepat Transformasi Digital Layanan Hukum pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pembangunan pagar beton di pinggir laut kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menuai protes dari warga yang kerap mengunjungi lokasi tersebut untuk bersantai.

Warga menilai, pembangunan pagar itu menghalangi pemandangan laut yang selama ini menjadi daya tarik utama Gurindam 12.

“Dari dulu kita sering ke sini sore-sore untuk lihat sunset dan santai di atas batu miring. Sekarang sudah dibangun pagar, jadi tidak bisa lagi duduk-duduk,” ujar Imel, salah satu pengunjung Gurindam 12, Kamis (17/7).

Hal senada disampaikan Iqbal, pedagang kopi di kawasan tersebut. Ia mengatakan pagar beton itu mulai dibangun sekitar dua pekan lalu. Sejak pembangunan dimulai, para pedagang dipindahkan ke lokasi lain.

“Katanya sih ini buat trek joging, seperti di Batam. Tapi pembangunannya lama. Sekarang tempat ini jadi sepi karena orang pindah ke tempat yang belum dipagar,” katanya.

Menurut Iqbal, sejak pagar dibangun, hampir tak ada lagi warga yang bersantai di tepi laut. Ia sendiri mengaku harus berpindah-pindah tempat berjualan karena kehilangan banyak pelanggan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Kepri, Rodi Yantari menjelaskan, proyek ini merupakan bagian dari penataan kawasan pesisir Gurindam 12 agar lebih tertata dan ramah publik.

“Tahun ini Gurindam 12 ditata dengan pembangunan trek joging dan taman. Anggaran Rp4,5 miliar disiapkan. Penataan dimulai dari Tugu Sirih hingga Lembaga Adat Melayu,” kata Rodi.

Ia menambahkan, trek joging akan menyatu dengan pedestrian di atas batu susun di tepi pantai agar tetap menghadirkan nuansa alami sambil memberikan akses olahraga kepada masyarakat. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Pagar Beton di Gurindam 12 Tanjungpinang Tuai Protes Warga pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang memastikan bahwa beras berkualitas rendah dan bermasalah tidak beredar di wilayah tersebut.

Kepala DP3 Tanjungpinang, Robert Lukman, menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum menerima laporan terkait temuan beras kualitas rendah yang diduga dioplos lalu dijual dalam kemasan premium.

“Kami belum ada menerima laporan seperti itu. Kami juga mendampingi Otoritas Keamanan dan Keselamatan Pangan Daerah (OKPPD) Kepri dalam pengawasan, karena otoritas pengawasan beras berada di tingkat provinsi,” kata Robert, Kamis (17/7).

Menurutnya, beberapa merek beras dengan kualitas rendah memang telah dirilis oleh pemerintah pusat. Namun, hingga kini belum ditemukan merek-merek tersebut beredar di Kota Tanjungpinang.

“Termasuk merek-merek yang ada di Tanjungpinang, sejauh ini belum ditemukan masalah,” ujarnya.

Meski demikian, DP3 tetap melakukan pemantauan ketat terhadap distribusi dan kualitas beras di pasaran. Robert mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan kemasan beras yang tampak premium namun belum jelas isinya.

“Jika rasa dan bentuk tidak berubah, ya teruskan saja. Jangan mudah tergiur kemasan yang tampak premium tapi isinya belum tentu demikian,” tambahnya.

Pengawasan ini menurut Robert penting untuk melindungi konsumen dari praktik curang yang merugikan dan memastikan kualitas pangan di daerah tetap terjaga. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Pemko Tanjungpinang Klaim Tak Temukan Beras Oplosan Berkualitas Rendah pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten Lingga mengumumkan sebanyak 453 peserta lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II tahun 2025.

Berdasarkan pengumuman resmi yang disampaikan pada 30 Juni 2025, formasi terbesar diisi oleh tenaga teknis, yakni sebanyak 389 orang, mengungguli formasi guru dan tenaga kesehatan.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lingga, Said Ibrahim, menyampaikan bahwa proses pengangkatan dan pelantikan para PPPK akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun, ia menegaskan bahwa pelantikan harus dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Berdasarkan informasi resmi dari BKN, pelantikan para PPPK tidak boleh melebihi bulan Oktober 2025,” ujar Said Ibrahim, Kamis (17/7).

Menurutnya, proses administrasi dan penetapan Nomor Induk PPPK saat ini masih berlangsung dan akan dipercepat agar seluruh tahapan pengangkatan selesai tepat waktu.

“Kita sedang menyelesaikan tahapan penetapan NIP dan kelengkapan administrasi lainnya. Target kita, pelantikan bisa dilakukan sebelum Oktober,” kata dia.

Keberhasilan ratusan peserta ini dipandang sebagai langkah strategis dalam penguatan kapasitas aparatur sipil negara, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis yang selama ini masih kurang di berbagai instansi daerah.

Pemkab Lingga berharap para PPPK yang lulus seleksi bisa segera beradaptasi dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Lingga Umumkan 453 PPPK Lulus Seleksi, Didominasi Tenaga Teknis pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian menyerahkan langsung akta kelahiran kepada sejumlah orang tua di Desa Bayat, Kecamatan Siantan Selatan, Kamis (17/7).

Penyerahan ini merupakan bagian dari program jemput bola yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk menertibkan administrasi kependudukan di wilayah terpencil.

“Ini bentuk komitmen Pemkab Anambas untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Kita turun langsung agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akta kelahiran,” ujar Raja Bayu kepada Batam Pos.

Akta yang diberikan merupakan dokumen yang sebelumnya belum diurus oleh warga, sebagian besar akibat keterbatasan akses dan biaya ke pusat layanan di Tarempa. Kini, warga cukup datang ke kantor desa untuk mengurus dokumen, tanpa harus menyeberang pulau.

Sekretaris Disdukcapil Anambas, Firmansyah mengatakan pelayanan berbasis desa ini akan terus didorong demi mendekatkan layanan ke masyarakat. “Kami ingin masyarakat semakin sadar pentingnya dokumen kependudukan. Tidak ada lagi alasan menunda pengurusan karena jarak,” katanya.

Langkah ini disambut antusias oleh warga. Rina, salah satu orang tua penerima akta mengaku sangat terbantu. “Selama ini kami bingung mau ke Tarempa karena biaya dan waktu. Sekarang bisa diurus di desa, sangat membantu,” ujarnya.

Melalui program ini, pemerintah berharap seluruh warga, terutama anak-anak yang belum tercatat, bisa segera memiliki dokumen resmi sebagai dasar akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Pemkab Anambas berencana melanjutkan program jemput bola ini ke desa-desa lain di wilayah kepulauan tersebut dalam waktu dekat. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Wabup Anambas Serahkan Akta Kelahiran di Desa Bayat Lewat Program Jemput Bola pertama kali tampil pada Kepri.