Laman 14140 – batampos.co.id

Senin Depan Pimpinan Baru BP Batam Mulai Bekerja, Minta Karyawan Kompak

Metropolis

Putut A

-

Kamis, 7 Apr 2016 - 11:43 WIB

Pimpinan BP Batam saat dilantik Ketua DK Darmin Nasution, Selasa (5/4/2016) malam. Foto: istimewa

batampos.co.id – Tujuh pimpinan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam langsung menggelar rapat di kantor perwakilan BP Batam di Jakarta, Rabu (6/4/2016). Mereka menyiapkan konsep-konsep pengembangan ekonomi Batam sebelum resmi berkantor di Batam, Senin (11/4/2016) pekan depan.

“Kami tidak mau berlama-lama. Langsung kerja cepat,” kata Purba Robert Sianipar, Deputi IV BP Batam, Rabu (6/4/2016).

Robert mengatakan sesuai dengan instruksi dari Menko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Darmin Nasution dan Presiden Jokowi, maka semua pimpinan bertanggungjawab untuk memajukan Batam. Kata dia, ke depan Batam harus mampu bersaing dan menjadi yang terdepan di Asia Tenggara.

“Kami sangat yakin dan optimistis investasi akan meningkat di Batam,” katanya.

Sebelum resmi berkantor di Batam, akan dilakukan serah terima jabatan (sertijab) dari pimpinan lama BP Batam Mustofa Widjaja kepada para pimpinan yang baru di bawah komando Hatanto Reksodiputro.

Menurut Robert, dukungan dari semua pihak, termasuk pegawai BP Batam sangat diharapkan untuk menciptakan iklim kerja yang baik. Sebab pergantian unsur pimpinan BP Batam murni untuk tujuan memajukan Batam.

Dia menjelaskan, proses pergantian unsur pimpinan BP Batam ini sudah sesuai prosedur dan ketentuan. DK Batam, kata dia, juga memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengangkat pimpinan baru BP Batam.

“Itu semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada yang dilanggar,” katanya.

Ini sekaligus menjawab tudingan dari sejumlah pegawai BP Batam yang menggelar demonstrasi menolak pelantikan pimpinan baru BP Batam, Rabu (6/5/2016). Dia juga memastikan, sejauh ini belum ada keputusan mengenai nasib para pegawai BP Batam. Termasuk soal wacana pemindahan pegawai BP Batam ke Pemko Batam.

“Masalah demo itu, sudah kami dengar. Kami tidak tahu mengenai isu-isu itu. Kami tidak pernah menyampaikan hal demikian” katanya.

Onward Siahaan, anggota DPRD Kepri juga optimistis di bawah pimpinan Hatanto Reksodiputro bersama enam pimpinan lainnya, BP Batam akan mampu meninkatkan daya saing Batam. Sebab komposisi pimpinan baru BP Batam sangat lengkap dan diyakini bisa bergerak cepat.

“Semuanya profesional, orang-orang hebat. Kalau untuk hubungan dagang internasional tidak usah diragukan. Investasi pasti akan meningkat,” katanya.

Onward mengajak semua pihak memberikan kesempatan kepada para pimpinan baru BP Batam untuk bekerja. “Pak Presiden berharap ada gerak cepat pertumbuhan ekonomi dan investasi,” katanya.

Ia berharap semua pegawai BP Batam melihat pergantian BP Batam ini secara positif. Sebab dasar pergantian unsur pimpinan BP Batam ini karena masalah kinerja yang dinilai kurang baik. Sehingga investasi di Batam tak berkembang sesuai harapan.

Anggota Tim Teknis BP Batam, Taba Iskandar, mengatakan pergantian unsur pimpinan ini sebagai langkah awal membenahi internal BP Batam. Apalagi, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga langsung melakukan audit.

“Bila ada kejanggalan langsung ditindak,” kata Taba.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak, berharap audit ini bisa mengungkap permainan oknum BP Batam. “Siapa saja yang selama ini bermain lahan akan ketahuan,” kata Jefri. (ian/hgt/leo/bpos)

Tahun Ini, Dana Reses Anggota DPRD Batam Rp 8,1 Miliar

Metropolis

Putut A

-

Kamis, 7 Apr 2016 - 11:17 WIB

0

Anggota DPRD Kota Batam, Aman memotong pita saat peresmian semenisasi jalan perumahan Taman Marcelia Batamcentre beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam tahun 2016 ini, akan dilakukan tiga kali. Anggaran yang dialokasikan pun sangat fantastis, yakni mencapai Rp 8,1 miliar. Padahal, reses untuk menyerap aspirasi para konstituennya tersebut jarang diakomodir dalam rencana pembangunan daerah.

Pada tahun 2016 ini, dana reses anggota dewan dianggarkan sebesar Rp 8,1 miliar setahun untuk tiga kali reses. ”Setiap anggota (dewan) dianggarkan Rp 54 juta,” ungkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Reses di Sekretariat DPRD Kota Batam, Agus Saidi, Rabu (6/4).

Agus menyebutkan, dana reses DPRD terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp 3 miliar atau Rp 22,3 juta per orang. Tahun 2015 meningkat menjadi Rp 4,5 miliar atau Rp 30 juta perorang. Selanjutnya, pada tahun 2016 ini dinaikkan lagi menjadi Rp 8,1 miliar atau Rp 54 juta perorang.

”Kenaikan tahun ini diajukan dalam APBD Perubahan 2015 lalu,” jelasnya.

Menurut Agus pembiayaan untuk dana reses ini terdiri dari empat komponen, yakni sewa gedung, sewa sound system, sewa kursi, dan untuk biaya konsumsi. Sekali reses, hanya untuk konsumsi diangarkan sebesar Rp 33.750.000, sewa kursi Rp 3.750.000, sound system Rp 4.500.000, serta sewa tenda Rp 12 juta.

Dikatakannya, reses tersebut bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti pengaduan konstituen anggota legislatif di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menyebutkan hasil reses dijadikan pokok pemikiran DPRD Kota Batam. Hasilnya dilaporkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kota Batam yang menjadi sumber rancangan pembangunan Kota Batam. Kemudian dihimpun dan dibukukan melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

”Alhamdulilah, ada yang masuk ada juga yang tidak,” ungkapnya. Menurut Nuryanto, harusnya dibangun koordinasi antara DPRD dengan Pemerinta Kota (Pemko) Batam, agar hasil reses serta musrenbang menjadi sumber rancangan pembangunan Batam. (hgt)

Harga BBM Turun, Tarif Angkutan Swasta Turun Hingga Rp 500

Metropolis

Putut A

-

Kamis, 7 Apr 2016 - 10:41 WIB

0

Angkutan umum bimbar dan carry saat ngetem di halte depan SP Plaza Sagulung, Jumat (18/3) lalu.

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Batam, Zulhendri memastikan akan ada perubahan tarif angkutan swasta di Batam menyusul penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), 1 April lalu. Namun untuk tarif angkutan umum seperti Trans Batam tidak akan mengalami penurunan tarif karena sudah mendapat subsidi dari negara.

“Saat ini sedang dalam tahap pembahasan bersama dengan Organisasi Angkatan Darat (Organda) dan Yayasan Perlindungan Konsumen. Namun turunnya tidak signifikan,” katanya kemarin (6/4) di Hotel Vista, Baloi, Batam.

Zulhendri melanjutkan penurunannya sekitar 3 persen dari tarif yang sekarang.”Penurunannya sekitar Rp 300-500,” imbuhnya.

Namun, menurut Zulhendri, sebenarnya penurunan itu tidak akan terlalu berpengaruh, karena pada kenyataannya di lapangan, tarif yang dibayarkan penumpang sesuai dengan pembulatan angka keatas ataupun ke bawah.

“Contohnya jika ongkosnya menjadi Rp 2800, maka penumpang tetap bayar Rp 3000. Di lapangan semuanya mengikuti pembulatan ke atas atau ke bawah. Lagipula banyak sopir tak bawa uang receh untuk uang kembalian,” katanya lagi.

Selain itu, pembahasan mengenai penurunan tarif BBM ini melewati banyak perdebatan karena seperti sebelumnya, harga suku cadang angkutan umum tidak ikut turun, sehingga selalu menjadi faktor untuk tetap menstabilkan tarif angkutan umum.

“Namun, sekarang tinggal menunggu SK-nya. Bagi yang melanggar tentu saja ada sanksi yang mengikuti,” pungkasnya. (leo)

Harga BBM Turun, Tarif Trans Batam Tetap

BBM Turun, Organda Batam Minta Tarif Angkutan Umum Turun di Bawah Tiga Persen

DPRD Batam Desak Pemerintah Segera Turunkan Tarif Angkutan Umum

Pemko Batam Siap Turunkan Tarif Transportasi Umum

Organda Batam Sepakat Turunkan Tarif Angkutan Umum

Harga BBM Turun Rp 500, Tarif Angkutan Masih Tetap

Pemko Batam Tunggu Surat Edaran Kementerian Perhubungan Terkait Tarif BBM

Warga Puri Agung Tolak Kehadiran Keluarga Guru Ngaji Cabul

Metropolis

Putut A

-

Kamis, 7 Apr 2016 - 10:21 WIB

0

Saifudin pelaku pelecehan seksual terhadap muridnya saat di Polsek Sei Beduk, Kamis (17/2). Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos — Saifudin pelaku pelecehan seksual terhadap muridnya saat di Polsek Sei Beduk, Kamis (17/2).
Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Sejumlah warga Perumahan Puri Agung 3 dan 4, Kelurahan Mangsang menandatangani surat pernyataan menolak keluarga Saifudin pelaku pencabulan terhadap enam santriwatinya, beberapa waktu yang lalu.

“Kemarin istri dan anak pelaku meminta untuk pulang dan ingin tinggal lagi di rumahnya, tapi sebagian warga menolaknya,” ujar salah satu warga, Syamsiah, Rabu (6/4).

Permintaan tersebut ditolak karena keluarga korban ingin anak mereka hidup tenang tanpa dibayang-bayangi oleh luka yang menggores hati mereka.

“Anak-anak ini kan masih trauma, kalau keluarga pelaku hadir lagi pastinya mereka kembali terluka,” katanya.

Ia sendiri pun mengaku tidak ingin menerima kehadiran mereka, apalagi tinggal satu komplek dengan mereka. “Bukannya ngusir tapi biarkan warga di sini hidup tenang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua RT 4, Kirno membenarkan hal tersebut, menurutnya penandatanganan oleh sejumlah warga merupakan permintaan langsung dari pihak keluarga korban.

“Jadi kemarin keluarga korban dari rumah kerumah untuk meminta dukungan dari warga lain,” imbuhnya.

Meskipun begitu, ia mengaku pro dan kontra antara warga dan keluarga tetap ada, namun sebagian besar warga menandatangi surat pernyataan tersebut, ” Yang tolak ada, karena mereka merasa iba terhadap pelaku,” ujarnya. (cr19)

Korban Pelecehan Seksual Guru Ngaji Mengaku Dielus-elus Pelaku

Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 6 Muridnya, Guru Ngaji Dipolisikan

Rudi: Kalau Ada yang Pungli Saya Pecat

Metropolis

Putut A

-

Kamis, 7 Apr 2016 - 10:04 WIB

0

Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan akan melakukan perombakan kepada pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Batam dalam waktu dekat ini.

“Pegawai yang tidak bekerja dengan baik, akan saya mutasi,” kata Rudi saat melakukan kunjungan ke Kecamatan Sekupang, Rabu (6/4) sore.

Rudi juga menyinggung mengenai pungutan liar yang dilakukan beberapa SKPD. Dirinya akan menindak tegas jika ada pegawai yang masih melakukan pungli.

“Bapak atau ibu pernah pungli tidak?,” tanya Rudi.

Dirinya telah mengintruksikan kepada camat jangan ada pungli dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau ada yang pungli saya pecat,” tegas Rudi.

Rudi juga menyinggung mengenai kebijakan terkait pembagian wewenang yang nantinya akan dipegang oleh Pemko Batam dan BP Batam.

Kebijakan nantinya akan mempengaruhi investor untuk datang ke Batam. Saat ini diakuinya tidak ada peta mengenai lahan yang masih tersedia di Batam.

“Investor datang, tapi kita tidak bisa kasih tahu dimana lahan yang masih tersedia,” ujarnya.

Nantinya Pemko Batam maupun Provinsi Kepri siap menampung pegawai BP Batam, jika adanya kebijakan baru.

“Semua tergantung mereka (pegawai BP,red) apakah mau pindah kemana, kalau mau kembali ke Departemen silahkan. Kami siap menampung,” tutup Rudi. (cr17)

825 Tenaga Satpol PP Batam Tidak Direkrut Secara Resmi

Metropolis

Putut A

-

Kamis, 7 Apr 2016 - 09:42 WIB

0

Anggota Satpol PP Kota Batam saat latihan di Dataran Engku Putri Batamcenter beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 825 tenaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam ilegal. Pasalnya, mereka tidak direkrut secara resmi dan tak mempunyai perjanjian kontrak.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Andri Tri Wibowo mengatakan beberapa bulan lalu pihaknya menerima laporan adanya dugaan korupsi di Satpol PP Batam. Dimana, korupsi diduga terjadi saat perekrutan 825 tenaga Satpol PP tahun 2015 lalu.

”Laporan itu masuk bulan Oktober lalu. Dan saat ini kita sedang mengkaji lebih dalam terkait laporan tersebut,” kata Andri, Rabu (6/4).

Dikatakannya, setelah mengkaji, pihaknya tak menemukan tanda-tanda adanya dugaan korupsi. Sebab, penerimaan 825 tenaga Satpol tak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Batam.

”Setelah kita cek ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batam, ternyata perekrutan mereka tak dibebankan kepada APBD. Artinya dalam hal ini negara tak dirugikan,” ujarnya.

Masih kata Andri, dari pengkajian sementara, pihaknya menilai jika ratusan tenaga honorer Satpol PP itu adalah ilegal. Sebab tak direkrut secara resmi dan tak mempunyai perjanjian kontrak.

”Jangan sampai mereka ini tidak mempunyai legalitas, kemudian dibebankan kepada negara,” sebut Andri.

Andri menekankan status 825 tenaga Satpol PP Batam itu harus dikaji ulang keberadaannya agar mempunyai kedudukan yang legal atau secara hukum bisa dipertanggungjawabkan.

”Angka 825 itu benar-benar jumlah yang sangat besar dan perlu satu persatu diperiksa untuk mengetahui apa modusnya,” kata Andri lagi.

Terkait ramainya diberitakan adanya uang ”pelicin” yang jumlahnya cukup besar sekitar puluhan juta untuk bisa menjadi seorang penegak Perda, Andri pun tak menampiknya. Terkait hal itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian.

”Ada yang sudah buat laporan ke Polresta Barelang. Dasar laporan ada yang pernah memberikan sesuatu karena ada yang dijanjikan. Tapi kenyataannya tidak sesuai harapan dan ini murni penipuan,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Reserse dan Kriminal Polresta Barelang, Kompol Yoga Buanadipta Ilafi membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, kata dia, masih memeriksa saksi-saksi yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. ”Baru satu orang yang buat laporan dan masih tahap lidik,” kata Yoga, kemarin.

Lebih lanjut, kata Yoga, yang menjadi terlapor dalam kasus ini adalah seseorang berinisial J. ”J ini adalah orang yang menjanjikan kepada korban (anggota satpol PP),” ujarnya. (she)

Audit BP Batam Sudah Dimulai, Ditargetkan Tuntas 1 Juli

Metropolis

Putut A

-

Rabu, 6 Apr 2016 - 19:45 WIB

0

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam menyatakan, proses audit atas Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam sudah dimulai. Menurutnya, tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dikerahkan untuk audit finansial, operasional dan legal BP Batam.

“Ini sudah jalan. Sudah ada 20 orang yang ke sana (Batam, red),” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (6/4).

Ia menambahkan, tim audit dari BPKP itu dituntut kerja cepat. “Paling lambat 1 Juli sudah selesai. Nanti bisa ada laporan sehingga melangkah barunya bisa clean and clear,” katanya.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, pasca-pelantikan para pengurus baru di BP Batam di bawah komando Hatanto Reksodipoetro di Jakarta, Selasa (5/4), maka proses serah-terima jabatan akan secepatnya dilakukan. Menurutnya, pemerintah pusat tak mau Batam justru berada dalam kondisi vakum.

“Satu minggu ini selesai. Nanti sertijab (serah terima jabatan, red) bisa di Batam atau di mana,” ucapnya.

Selain itu Tjahjo juga mengatakan, hal yang tak kalah penting adalah mengakhiri dualisme institusi yang berwenang menerbitkan perizinan investasi di Batam. Bahkan targetnya dalam enam bulan ke depan masalah dualisme sudah tuntas.

“Pokoknya tidak ada dualisme. Nanti teknisnya macam-macam. Ada juga sejumlah pulau lain yang akan dilihat selain Batam. Yang penting fokus enam bulan harus jelas laporannya, harus bisa bersaing,” tegasnya.(chi/jpnn)

BW Minta KPK Usut Nama WNI di Panama Papers

Metropolis

Putut A

-

Rabu, 6 Apr 2016 - 19:17 WIB

0

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Foto: dokumen JPNN.Com — Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Foto: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengharapkan lembaga penegak hukum tidak mendiamkan nama-nama warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi klien firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Menurutnya, KPK dan Kejaksaan Agung semestinya mendalami nama-nama WNI klien Mossack Fonseca sebagaimana bocoran dokumen Panama Papes.

“Kalau gua penegak hukum ambil inisiatif, bisa KPK dan Kejagung. Yang jelas bukan kepolisian karena ini sudah beyond (kasus di mancanegara, red),” kata BW di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/4).

Menurutnya, langkah awal yang bisa diambil KPK dan Kejaksaan Agung adalah dengan mengonfirmasi langsung nama-nama yang tercantum di Panama Papers ke pihak Mossack Fonseca itu. Sebab, ada dugaan klien firma hukum asal Panama itu adalah perusahaan atau figur-figur yang menyembunyikan aset untuk menyiasati kewajiban pajak.

“Setidak-tidaknya bikin pertemuan untuk klarifikasi ini apa. Ini sesunguhnya apa yang sih terjadi? Itu yang harus diklarifikasi lebih dulu,” ujar pria yang lebih beken disapa dengan inisial BW itu.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif menyatakan, pihaknya tak mendiamkan dokumen Panama Papers. “KPK mempelajari nama-nama yang ada di dokumen itu,” katanya.(put/jpg)

Bangkai Kapal Terbakar, Pekerja Galangan Kapal Tanjunguncang Berhamburan Selamatkan Diri

Metropolis

Putut A

-

Rabu, 6 Apr 2016 - 16:04 WIB

0

batampos.co.id – Salah satu kapal yang berada di dalam kawasan industri galangan kapal PT Batam Mitra Sejahtera (BMS), Tanjunguncang, Batuaji terbakar, Rabu (6/4) sekira pukul 12.00 WIB.

Informasi yang diterima di lapangan, kapal yang terbakar itu merupakan kapal rusak dan diinformasikan akan discrabkan oleh pihak perusahaan. Kebakaran terjadi diduga karena kesalahan teknis dari pekerja saat mencoba memotong badan kapal tersebut.”Tadi pukul 12.00 WIB, ada bunyi sirine kebakaran terus ada asap tebal dari dalam perusahaan,” kata Roy salah satu warga di dekat galangan kapal itu.

Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, sebab pihak perusahaan melalui sekuriti di gerbang masuk perusahaan menolak untuk diliput. Bahkan kepada wartawan, sekuriti mengatakan kalau informasi kebakaran itu tak benar. “Tak ada kebakaran di sini. PT lain kali,” kata salah satu sekuriti sambil menutup gerbang perusahaan.

Sementara warga dan pekerja di sekitar lokasi BMS mengakui ada kebakaran di dalam perusahaan galangan kapal itu. Warga bahkan mengatakan ada mobil pemadam kebakaran yang masuk ke dalam kawasan perusahaan beberapa saat setelah mendengar sirene kebakaran. “Ada kok mobil pemadam masuk tadi,” kata Roy.

Meskipun tak diakui pihak perusahaan, namun akibat kebakaran itu, sempat membuat sejumlah pekerja di dalam kawasan perusahaan khawatir dan lari berhamburan ke luar dari kapal tempat mereka bekerja. “Banyak yang lari keluar tadi,” kata Hironimus warga lainnya.

Bahkan sejumlah pekerja lain yang berada di atas crane juga turun melepaskan pekerjaanya akibat kepulan asap tebal kebakaran itu. “Khawatir saja, memang agak jauh sih jaraknya, tapi asapnya sampai ke sini makanya turun kami dari crane,” ujar Syamsudin pekerja lainnya.

Tidak saja pekerja, sejumlah petugas Bea dan Cukai di kantor pos BC cabang Tanjunguncang serta pekerja di perusahaan-perusahaan lain di dekat kawasan PT BMS itu, juga mengaku sempat khawatir dengan asap tebal dari sumber kebakaran itu.”Asapnya lumayan tebal, tapi sebentar saja,” kata salah satu petugas BC Batam di dekat lokasi PT BMS.

Kebakaran itu tak sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, sebab berhasil diredamkan oleh pihak perusahaan dan pemadam kebakaran. (eja)

Wagub: Ayo Kita Bangun Kepri

Metropolis

Putut A

-

Rabu, 6 Apr 2016 - 15:38 WIB

0

Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menghadiri pelantikan PAC Gempar Batam. foto:ist

batampos.co.id – Wakil gubernur Kepri Nurdin Basirun mengajak seluruh generasi muda di Kepri untuk bersama-sama membangun Provinsi Kepri. Hal ini disampaikan Nurdin saat menghadiri pelantikan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Generasi Muda Padang Pariaman (Gempar) Kota Batam, Minggu (3/4) malam, di lokasi Parkir Taras Mall, Batam Centre.

Menurut Nurdin, generasi muda merupakan faktor utama mendukung dan mensukseskan pembangunan. Ini dikarenakan generasi muda selalu memiliki kreativitas dan pemikiran yang brilian. Ide-ide cemerlangpun selalu hadir pada generasi muda.

“Sumbangkanlah pemikiran untuk membangun Kepri. Kalau Kepri maju maka kita juga yang akan merasakan manfaatnya. Ayo bersama-sama kita bangun Kepri,” ujar mantan Bupati Karimun ini.

Sementara itu Ketua Gempar Kota Batam, Soni Piliang mengatakan, PAC yang dilantik yakni Batam Kota, Lubukbaja, Bengkong dan Batuampar. Kesempatan itu, Soni mengajak seluruh pemuda asal Pariaman, Sumatera Barat bergandengan tangan untuk mengisi pembangunan di Batam.

“Marilah kita bersatu dan bersinergi dengan seluruh organisasi kepemudaan di Batam untuk membangun Batam,” ujarnya.

Soni juga menegaskan pihaknya sangat mendukung program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kota Batam dan juga Provinsi Kepri. (bni/bpos)

batampos.co.idbatampos.co.id

batampos.co.idbatampos.co.id

batampos.co.idbatampos.co.id

batampos.co.idbatampos.co.id

Senin Depan Pimpinan Baru BP Batam Mulai Bekerja, Minta Karyawan Kompak

Tahun Ini, Dana Reses Anggota DPRD Batam Rp 8,1 Miliar

Harga BBM Turun, Tarif Angkutan Swasta Turun Hingga Rp 500

Warga Puri Agung Tolak Kehadiran Keluarga Guru Ngaji Cabul

Rudi: Kalau Ada yang Pungli Saya Pecat

825 Tenaga Satpol PP Batam Tidak Direkrut Secara Resmi

Audit BP Batam Sudah Dimulai, Ditargetkan Tuntas 1 Juli

BW Minta KPK Usut Nama WNI di Panama Papers

Bangkai Kapal Terbakar, Pekerja Galangan Kapal Tanjunguncang Berhamburan Selamatkan Diri

Wagub: Ayo Kita Bangun Kepri