batampos— Seorang buruh pabrik bernama Juliat (27) ditemukan tewas setelah diduga mengalami kecelakaan kerja di kawasan industri PT BBS, Mukakuning, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam, Senin (17/6) siang. Korban ditemukan tergeletak di dekat tumpukan kontainer dengan luka-luka yang cukup serius di tubuhnya.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Saat ditemukan oleh rekan sesama pekerja, tubuh Juliat sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di bawah kontainer. Tidak ada saksi mata yang menyaksikan secara langsung detik-detik kejadian tersebut.

Kapolsek Seibeduk, Iptu Alex Yasral, membenarkan adanya insiden ini. Ia mengatakan bahwa pihak kepolisian menerima laporan dari pihak keamanan perusahaan usai tubuh korban ditemukan. “Korban pertama kali ditemukan oleh pekerja lain dalam kondisi tergeletak dan langsung dilaporkan ke pihak sekuriti perusahaan,” ujar Alex.

BACA JUGA: Laka Kerja di PT VME Batuampar, Polisi Periksa Pihak Perusahaan dan Saksi

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun sayangnya, nyawa Juliat tidak dapat diselamatkan. Diduga kuat korban mengalami luka dalam akibat jatuh dari ketinggian saat sedang menjalankan rutinitas pekerjaannya.

“Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Dugaan sementara korban jatuh dari kontainer saat sedang bekerja. Namun belum bisa dipastikan secara detail karena tidak ada saksi yang melihat langsung,” tambah Kapolsek.

Untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, polisi telah memeriksa lima orang saksi, termasuk dari pihak perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan guna memperjelas kronologi kejadian serta memastikan apakah ada unsur kelalaian dalam kecelakaan kerja tersebut.

Jenazah korban kini masih berada di RS Bhayangkara Polda Kepri untuk keperluan autopsi. Polisi juga telah mengamankan lokasi kejadian dan terus menggali informasi tambahan dari lingkungan kerja korban.

Pihak keluarga korban sudah diinformasikan terkait kejadian ini dan saat ini menunggu hasil pemeriksaan medis. Kejadian ini kembali menjadi peringatan penting bagi perusahaan agar meningkatkan standar keselamatan dan pengawasan di area kerja, terutama pada sektor-sektor yang berisiko tinggi. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Pekerja Tewas Diduga Jatuh dari Kontainer di Kawasan Industri Mukakuning pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan keprihatinan atas meninggalnya seorang anak bernama Muhammad Alif Okto Karyanto (12), warga Kavling Sei Lekop, Sagulung setelah Instalasi Gawat Darurat (UGD) RSUD Embung Fatimah menolak melakukan perawatan dengan fasilitas BPJS Kesehatan pada Minggu (15/06/2025).

“Informasi yang kami dapatkan, pasien masuk hampir tengah malam dan sempat dirawat beberapa jam namun setelah dilakukan observasi pasien dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk dirawat dengan fasilitas BPJS Kesehatan dan harus melalui pembayarn secara mandiri.

Karena alasan tidak mampu orangtua membawa yang bersangkutan pulang kerumah dan tidak lama kemudian meninggal dunia,” ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pada Senin (16/06/2025).

Menurutnya, sekalipun pasien didiagnosa tidak memenuhi kriteria dirawat dengan BPJS Kesehatan, seharusnya para medis yang bertugas saat itu dapat mempertimbangkan alasan kemanusiaan untuk tetap merawat pasien apalagi orangtua pasien tidak mampu secara ekonomi untuk membiaya perawatan secara mandiri.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Batam Evaluasi Kasus Bocah Meninggal Usai Tak Dirawat di IGD RSUD Embung Fatimah

“Rumah sakit ini milik Pemerintah Kota Batam, maka seharusnya lebih manusiawi dan tanggap pada setiap masyarakat yang datang berobat apalagi kondisi pasien berstatus disegerakan untuk dirawat untuk menyelamatkan nyawanya,” tegas Lagat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, sebenarnya telah diatur kriteria pasien kegawatdaruratan.

Disebutkan yakni bahwa Pasien Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Pasien adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

Indikator utama pasien yang termasuk dalam gawat darurat adalah mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan; adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi; adanya penurunan kesadaran; adanya gangguan hemodinamik; dan/atau memerlukan tindakan segera.

“Kami sangat heran mengapa hasil observasi para medis menyimpulkan pasien anak Muhammad Alif Okto Karyanto tidak memenuhi syarat kegawatdaruratan untuk dirawat dengan skema BPJS Kesehatan. Malah pasien ditawarkan pihak IGD untuk dirawat dengan biaya mandiri. Itu berarti memang pasien harus dirawat segera ketika itu. Terbukti pasien meninggal beberapa jam pasca dibawa pulang oleh orangtuanya karena kemungkinan kondisinya makin buruk dirumah,” tutur Lagat.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri mencurigai pihak RSUD Embung Fatimah menerapkan standar lain untuk mendiagnosa pasien IGD untuk dirawat mandiri yang seharusnya dapat dirawat dengan BPJS Kesehatan.

“Kekawatiran klaim pembayaran tidak akan dibayarkan BPJS Kesehatan apabila pasien tidak memenuhi kriteria adalah keliru. Pihak BPJS Kesehatan hanya melakukan pemeriksaan administrasi atas usulan pembayaran klaim dan tidak mempersoalkan hal hal teknisnya. Sepanjang pihak Rumah Sakit punya pertimbangan catatan pelengkap kondisi pasien yang jelas untuk tetap merawat pasien meski tidak memiliki indikator kuat dirawat, misalnya, pasien pasien kondisi lemah, keadaan orangtuanya tidak mampu, ditangani dini hari, dll. Maka BPJS Kesehatan dapat mempertimbangkannya untuk disetujui,” jelas Lagat.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri berharap agar Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Batam melakukan pemeriksaan atas kasus ini.

“Pemeriksaan harus dilakukan objektif tanpa berpihak dan semoga hasilnya dapat dipublikasi agar diketahui luas masyarakat. Kita semua cukup prihatin atas hal ini. Peristiwa ini merupakan pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara layanan kesehatan dan tidak boleh lagi terjadi,” pungkas Lagat. (*)

Artikel Prihatin, Ombudsman Minta PERSI dan IDI Kota Batam Periksa RSUD Embung Fatimah karena Tolak Pasien BPJS Kesehatan hingga Meninggal Dunia pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjejer di simpang Hutatab, Sagulung ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Senin (16/6). Penertiban ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan aturan di kawasan yang telah beberapa kali dibersihkan dari aktivitas liar.

Puluhan personel Satpol PP Kota Batam diterjunkan ke lokasi penertiban. Kehadiran aparat penegak perda itu sempat membuat para pedagang panik dan tergesa-gesa mengemasi barang-barang mereka. Suasana sempat memanas, namun proses penertiban berlangsung tertib dan terkendali.

Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Batam, Jondri menjelaskan bahwa lokasi tersebut sudah pernah dua kali ditertibkan sebelumnya. Namun para pedagang tetap kembali dan membuka lapak yang sama, seolah tidak mengindahkan peringatan pemerintah.

“Ini adalah penggusuran yang ketiga kalinya. Sebelumnya kita sudah memberikan imbauan dan peringatan secara lisan maupun tertulis, tapi sepertinya tidak direspon oleh para pedagang,” ujar Jondri.

Menurut Jondri, penertiban kali ini menyasar 13 lapak tenda yang berdiri tanpa izin. Lapak-lapak tersebut menempati fasilitas umum yang seharusnya bebas dari aktivitas komersial, terlebih lagi jika dikelola oleh pihak yang tidak berwenang.

“Hari ini ada 13 lapak tenda milik pedagang yang kita tertibkan,” tegasnya.

Diketahui, sejumlah lapak yang dibongkar itu sebelumnya diduga kuat dikoordinir oleh oknum yang disebut-sebut menarik iuran dari para pedagang untuk ‘mengamankan’ lokasi. Meski bukan pejabat resmi, oknum tersebut diduga kerap mencatut nama pihak tertentu demi melanggengkan aktivitas PKL di area tersebut.

Satpol PP menegaskan bahwa penertiban akan terus dilakukan terhadap aktivitas serupa yang melanggar aturan. Pemerintah Kota Batam melalui Satpol PP meminta masyarakat mematuhi peraturan terkait penempatan usaha dan tidak membuka lapak di zona terlarang terutama di row jalan yang menghambat arus lalu lintas.

Warga sekitar menyambut baik langkah tegas yang diambil pemerintah. Mereka berharap lokasi yang telah dibersihkan tidak kembali ditempati secara ilegal.

“Kalau dibiarkan, nanti makin semrawut. Sudah bagus dibersihkan, semoga ada pengawasan rutin,” kata Adi, seorang warga yang menyaksikan penertiban. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Satpol PP Kembali Tertibkan Lapak PKL di Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.