batampos.co.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tahun 2015 dari sektor pajak dan retribusi daerah mencapai Rp 891 miliar. Lebih kecil dari pendapatan BP Batam yang mencapai Rp 986 miliar.
“Ini belum maksimal. Bila dikelola dengan baik, PAD Batam akan lebih tinggi. Jauh di atas BP Batam,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Yudi Kurnain.
Menurut Yudi masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil belum maksimal menggenjot PAD. Seperti pengelolaan retribusi parkir yang targetnya terus merosot dari tahun ke tahun.
Di APBD-P Tahun 2015, retribusi parkir awalnya ditergetkan Rp6 Miliar. Namun Dinas perhubungan hanya mampu merealisasikan Rp3,8 Miliar.
“Tahun 2016 tak jauh berbeda, targetnya hanya Rp4 Miliar pertahun,” ungkap Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Batam ini.
Padahal, potensinya bisa mencapai ratusan miliar karena jumlah kendaraan dan tempat pakir di Batam terus bertambah. Setiap bulannya ada ribuan kendaraan roda empat baru dan puluhan ribu roda dua baru.
Begitupun retribusi sampah, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), serta Pajak penerangan lampu jalan umum (PPJU), pendapatannya juga sangat jauh dari kata maksimal.
Tahun ini, pendapatan lebih kecil ketimbang belanja daerah. Pendapatan (PAD plus dana perimbangan pusat ke daerah) hanya Rp2,3 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,5 triliun. Defisit Rp190 Miliar.
Pendapatan daerah sambung Yudi seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan daerah. Persentase paling besar dipergunakan untuk belanja langsung Rp1,7 triliun. Untuk keperluan belanja modal, barang dan jasa, serta belanja pegawai.
Sisanya dipergunakan untuk belanja tak langsung Rp866 miliar. Keperluan belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan kepada partai politik, serta dana tak terduga.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak menuding, PAD Batam kecil karena tidak bisa leluasa mengelola daerahnya.
“Saat ini, pemerintah hanya mengelola sebagain kecil saja,” kata Jefri.
Hanya menyasar pendapatan yang kecil, seperti pajak dan retribusi parkir, sampah, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, PBB, dan lainnya.
Aset yang besar seperti lahan, bandara dan pelabuhan, seluruhnya dikelola Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pemko tak mendapatkan kontribusi dari hal itu.
“Wajar jika penghasilan BP lebih besar, laut, air dan udara mereka yang kuasai,” kata Jefri.
Sayangnya, lanjut Jefri aset yang menurutnya bisa menghasilkan banyak pendapatan itu tidak dikelola BP Batam dengan baik. Sehingga hasil yang didapatkannya lebih kecil dari yang seharusnya.
“Bayangkan labuh jangkar, parkir pesawat saja, penghitungannya menggunakan dolar,” tutup Jefri. (hgt/bp)
