batampos – Memasuki tahun ajaran baru 2025/2026, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bergerak cepat merespons persoalan ratusan calon peserta didik baru yang belum tertampung di sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN). Salah satu langkah strategis yang diambil yakni melalui penyebaran Formulir Penyaluran Calon Murid Baru ke satuan pendidikan yang masih memiliki daya tampung.

Formulir ini khusus diperuntukkan bagi siswa yang tidak lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan belum memperoleh tempat belajar. Dalam formulir tersebut, siswa diminta mencantumkan data identitas lengkap serta memilih hingga lima SMKN dengan maksimal tiga jurusan pilihan di masing-masing sekolah.

“Dengan pengisian formulir ini, kami memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal haknya untuk mendapatkan pendidikan menengah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, dalam surat edarannya yang ditujukan kepada kepala cabang dinas dan satuan pendidikan negeri se-Kepri.

Andi menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun lulusan SMP kehilangan hak atas pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri.

“Kami berkomitmen untuk menyalurkan semua calon siswa ke sekolah yang masih memiliki kursi kosong. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata,” tegasnya.

Ia juga mengimbau orang tua untuk tidak panik serta segera mengisi dan mengembalikan formulir penyaluran sesuai petunjuk. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan urutan kebutuhan siswa, ketersediaan jurusan, serta lokasi tempat tinggal calon siswa.

Surat edaran tersebut juga menekankan bahwa daftar sekolah-sekolah negeri yang masih memiliki kuota akan segera diumumkan untuk penempatan siswa dari jalur penyaluran. Proses distribusi siswa akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi memastikan keadilan bagi seluruh peserta.

Sejumlah sekolah favorit mengalami lonjakan peminat dan menyebabkan persaingan yang sangat ketat. Sebaliknya, di beberapa SMKN lain, kursi masih tersedia untuk menampung siswa baru. Disdik berharap masyarakat memahami langkah ini sebagai solusi pemerataan dan tidak terfokus pada sekolah-sekolah tertentu saja.

Di sisi lain, pantauan di lapangan menunjukkan banyak orang tua masih mendatangi sekolah-sekolah favorit, berharap anaknya bisa diterima kembali. Salah satunya Amirullah, warga Batuaji, yang menginginkan anaknya tetap masuk di SMKN 1 Batam karena alasan kualitas dan jarak yang dekat dari rumah.

“Biaya di sekolah negeri juga lebih terjangkau,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dikky, warga Sagulung, yang berharap anaknya bisa diterima di SMKN 5 Batam yang dikenal sebagai sekolah kejuruan perkapalan. Lokasi sekolah yang dekat dengan rumahnya di Kavling Seroja menjadi alasan utama.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam, Kasdianto, menyampaikan belum ada kebijakan penambahan kuota.

“Yang ada baru pemerataan siswa sesuai surat edaran Kadisdik,” ujarnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Tak Ada Siswa Tertinggal, Disdik Kepri Salurkan Murid Baru ke Sekolah yang Masih Kosong pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos  – Harga-harga kebutuhan pokok di Kepulauan Riau mulai menunjukkan penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kepri mengalami deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan (mtm) pada Juni 2025. Meski tak sedalam bulan sebelumnya yang mencapai deflasi 0,44 persen, capaian ini menjadi sinyal positif terkendalinya inflasi daerah.

“Deflasi ini menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil di tengah tingginya permintaan selama libur sekolah. Ini bukti bahwa upaya pengendalian inflasi kita berada di jalur yang tepat,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto.

Deflasi juga terjadi di tiga daerah utama penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni Batam sebesar 0,06 persen, Tanjungpinang 0,13 persen, dan Karimun 0,71 persen. Penurunan harga ini didorong oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi hingga 0,55 persen.

“Pasokan komoditas pangan seperti cabai merah, ayam ras, dan sayuran tetap terjaga berkat kerja sama lintas daerah yang kita bangun. Ini sangat membantu menekan tekanan harga,” ujar Rony.

Kelompok Transportasi turut memberi andil deflasi sebesar 0,03 persen, terutama karena penurunan tarif angkutan laut. Stimulus diskon tiket kapal yang berlaku sepanjang Juni hingga Juli 2025 dinilai efektif membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli.

“Kami apresiasi kebijakan subsidi tarif kapal dari pemerintah, karena ini langsung berdampak pada pengeluaran masyarakat. Sektor transportasi menjadi penyumbang deflasi yang cukup signifikan,” ujar Rony.

Meski demikian, tekanan dari kenaikan tarif angkutan udara selama musim libur sekolah dan long weekend masih menahan deflasi lebih dalam. Kenaikan harga emas perhiasan juga mendorong inflasi kecil pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, dalam keterangannya, menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas harga. “Koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan TPID di semua level menjadi kunci pengendalian inflasi di daerah,” ujarnya.

Berbagai langkah pengendalian telah dijalankan, seperti penandatanganan kerja sama antar daerah (KAD) dengan provinsi penghasil pangan, penyediaan iklan layanan masyarakat untuk edukasi inflasi, serta penyaluran beras SPHP dan pelaksanaan pasar murah di sejumlah daerah menjelang Iduladha.

Memasuki Juli 2025, pemerintah daerah tetap waspada. Beberapa faktor berpotensi mendorong inflasi, seperti penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tarif listrik di Batam, dan masih tingginya tarif angkutan udara. Namun, musim panen hortikultura serta keberlanjutan diskon tarif kapal laut diharapkan mampu menahan tekanan harga.

Bank Indonesia dan TPID Kepri berkomitmen melanjutkan kerja sama dan memperkuat strategi 4K, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. (*)

Reporter: FISKA JUANDA

Artikel Harga Bahan Pokok Menurun, Kepri Catat Deflasi di Juni 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidikan dugaan korupsi proyek revitalisasi Dermaga Utara Batuampar masih terus bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri. Hingga akhir Juni ini, lebih dari 40 saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik dalam proses penyidikan

“Masih jalan di penyidikan, sudah ada 40 saksi yang diperiksa,” tegas Direktur Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Silvester Simamora, kemarin.

Menurut dia, saat ini pihaknya agak berjalan lambat karena masih menunggu hasil perhitungan dari BPK terkait kerugiaan. Jika memang sudah ada, maka mungkin bisa berjalan lebih cepat.

.“Masih proses perhitungan di BPK, belum selesai. Mudah-mudahan pertengahan Juli sudah keluar,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pemeriksaan saksi masih mungkin bertambah. Beberapa nama yang sebelumnya sudah diperiksa, termasuk pejabat lama di lingkungan BP Batam, berpeluang dipanggil kembali untuk pendalaman.

Termasuk salah satu nama yang kini sudah dilantik sebagai pejabat, Fesly Abadi S, yang sebelumnya juga sempat diperiksa penyidik. fesly menurut informasi, memiliki peran penting dalam proyek pelabuhan yang kini disidik Polda Kepri

“Penunjukan pejabat tidak mempengaruhi proses penyidikan. Kalau memang dibutuhkan, bisa saja diperiksa lagi,” tegas Silvester.

Penyidikan kasus ini telah berlangsung sejak Februari lalu. Bahkan, pada 19 Maret 2025, tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penggeledahan di kantor BP Batam. Sejumlah dokumen proyek disita sebagai barang bukti, termasuk dokumen anggaran, kontrak kerja, dan laporan kemajuan pekerjaan.

Dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri pada akhir Februari, tercantum tujuh nama terlapor. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara di BP Batam, pegawai BUMN, serta pihak swasta. Ketujuhnya hingga kini masih berstatus sebagai terlapor.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri, Yusnar Yusuf, membenarkan bahwa pihaknya belum menerima berkas penyidikan dari kepolisian. “Kami baru terima SPDP-nya saja. Sampai sekarang, berkas belum masuk. Kami masih menunggu,” ujarnya.

Proyek revitalisasi Dermaga Utara Batuampar sendiri merupakan bagian dari program strategis nasional yang ditujukan untuk mempercepat distribusi logistik di wilayah perbatasan. Namun proyek tersebut sempat terhenti di tengah jalan dan menimbulkan dugaan adanya penyimpangan anggaran. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Meski Kembali Dilantik Jadi Direktur, Fesly Berpeluang Diperiksa Lagi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Insiden meninggalnya seorang anak setelah diduga ditolak saat hendak mendapatkan penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit milik pemerintah di Batam menjadi sorotan tajam kalangan DPRD.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Tumbur Hutasoit, menilai pelayanan di IGD perlu segera dievaluasi menyeluruh. Kejadian tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem layanan kesehatan darurat.

“Tolak ukurnya adalah kejadian beberapa hari lalu soal anak yang ditolak di IGD hingga pada akhirnya anak kita itu meninggal dunia karena diduga lambat penanganan,” katanya, Selasa (1/7).

Komisi I DPRD Batam akan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif. “Ini menjadi catatan kami ke pemerintah untuk segera dievaluasi. Jangan sampai terulang kembali dan korban berikutnya jatuh akibat buruknya manajemen pelayanan,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengaku telah memanggil dan memberikan arahan langsung kepada pihak rumah sakit. Ia meminta agar setiap pasien, terutama dalam kondisi darurat, harus menjadi prioritas utama penanganan.

“Saya sudah sampaikan kepada direktur rumah sakit untuk memprioritaskan pasiennya. Jangan main-main dengan persoalan nyawa ini,” kata dia.

Dia inginkan komitmen RSUD Pemko Batam dalam mengedepankan pelayanan dan kepentingan kesehatan warga. “Lepas dari persoalan itu saya ingin ketat memberikan penekanan bahwa RSUD Pemko ini harus mengedepankan kesehatan warga dan pelayanan terhadap warga,” lanjutnya.

Amsakar mengindikasikan, bila memang dibutuhkan, Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang sistem pelayanan atau administrasi di rumah sakit akan ditinjau ulang. Hal ini untuk menghindari kendala teknis atau administratif yang bisa berujung pada pengabaian pasien.

Sering kali pasien BPJS dihadapkan pada situasi di mana tagihan tidak dapat langsung ditagihkan karena proses administratif. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan menghambat pelayanan.

“Cuma kalau masalahnya seperti itu, nanti rekam medis ini termasuk yang tidak dapat ditagih. Pokoknya warga itu harus dilayani dengan baik,” kata Amsakar. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPRD Batam Desak Evaluasi Layanan IGD di RS Plat Merah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sidang perdana praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Kapten KM Rizki Laut IV, M. Fahyumi, terhadap Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), ditunda oleh Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (30/6) tidak jadi digelar lantaran ketidakhadiran pihak termohon, yaitu Polda Kepri.

Penundaan ini disampaikan langsung oleh hakim tunggal yang memimpin sidang, Watimena. Menurutnya, Polda Kepri mengajukan permohonan penjadwalan ulang dengan alasan adanya kegiatan seremonial dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara.

“Kami telah menerima surat dari Polda Kepri. Mereka meminta penundaan karena ada kegiatan Bhayangkara,” ujar Watimena di ruang sidang.

Baca Juga: Penangkapan Nahkoda Kapal KM Rizki Laut IV Dipersoalkan Kuasa Hukum

Selain ketidakhadiran termohon, pihak pemohon juga menyatakan hendak memperbaiki sejumlah administrasi dalam dokumen permohonan. Kuasa hukum pemohon, Yanuar Nahak, menyebut bahwa perbaikan bersifat redaksional dan tidak mempengaruhi substansi gugatan.

“Ada kesalahan penulisan dalam permohonan. Namun tidak mengubah isi dari petitum kami,” kata Yanuar.

Hakim kemudian mengabulkan penundaan dan menjadwalkan ulang sidang pada Senin, 7 Juli 2025. Ia juga mengingatkan kedua pihak untuk memanfaatkan waktu yang tersedia guna menyempurnakan dokumen pendukung.

Namun di luar sidang, nada kekecewaan terdengar dari pihak pemohon. Yanuar menilai alasan ketidakhadiran Polda Kepri terlalu mengada-ada, mengingat permohonan praperadilan telah didaftarkan sejak 19 Juni 2025.

Baca Juga: Penyidikan Kasus Kapal Angkut 10 Ton Solar Ilegal Berlanjut, Nahkoda Ditetapkan Tersangka

“Harusnya dua minggu cukup untuk mempersiapkan kehadiran. Kami juga sibuk, tapi tetap menghormati proses hukum,” ucapnya.

Permohonan praperadilan ini diajukan oleh kuasa hukum M. Fahyumi, yakni Yanuar Nahak dan Agustinus Nahak, untuk menguji keabsahan tindakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian. Mereka menyoroti kejanggalan dalam penetapan tersangka terhadap kliennya yang dinilai terlalu cepat dan tidak prosedural.

Menurut Yanuar, proses hukum terhadap kliennya berlangsung dalam tempo kurang dari 24 jam, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang semuanya dilakukan pada hari libur nasional.

“Terlalu cepat dan terlalu rapi untuk sesuatu yang terjadi di luar hari kerja. Proses hukum tidak boleh diburu-buru, apalagi pada momentum libur nasional,” katanya.

Yanuar juga menekankan bahwa praperadilan adalah hak konstitusional warga negara untuk menguji keabsahan tindakan aparat hukum. Ia berharap majelis hakim bersikap objektif dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan.

Baca Juga: Polda Kepri Amankan Kapal Pengangkut 10 Ton Solar Ilegal

“Kami ingin ada kepastian hukum, bukan proses yang dikebut di bawah bayang-bayang kekuasaan,” ujarnya .

KM Rizki Laut IV ditangkap oleh Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Kepri pada Kamis, 29 Mei 2025, saat berlayar dari Perairan Kabil menuju Tanjunguncang, Batam. Kapal tersebut dihentikan oleh speedboat yang membawa lima pria bersenjata.

Menurut pengacara Agustinus Nahak, petugas tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan langsung memborgol awak kapal tanpa penjelasan.

“Petugas bersenjata lengkap datang tanpa identitas, menyita barang pribadi tanpa berita acara, dan hanya kapten kapal yang ditahan,” ujarnya.

Setelah kapal dibawa ke dermaga Mako Polairud Polda Kepri, dua awak kapal lainnya dipulangkan setelah pemeriksaan hampir 12 jam, sedangkan kapten kapal ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan lebih dari 20 hari. Kuasa hukum menyatakan sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, namun hingga kini belum mendapat respons dari kepolisian.

Agustinus menilai penindakan terhadap kliennya tidak sesuai dengan hukum acara pidana dan terkesan tergesa-gesa. “Kami melihat proses ini tidak memenuhi asas due process of law. Oleh karena itu, praperadilan menjadi upaya terbuka untuk menguji keabsahan tindakan tersebut,” pungkasnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Polda Kepri Absen, Sidang Perdana Praperadilan Kapten Kapal KM Rizki Laut Dijadwalkan Ulang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau mencatat nilai ekspor Kepri sepanjang Januari hingga Mei 2025 mencapai USD 10.416,02 juta. Angka ini naik 34,75 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara khusus Mei 2025, nilai ekspor Kepri mencapai USD 2.386,35 juta, atau naik signifikan sebesar 43,18 persen dibanding Mei 2024.

Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, menyebutkan kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor migas. Pada Mei 2025, nilai ekspor migas mencapai USD 372,90 juta atau naik 38,77 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.

“Kontribusi migas memberikan dorongan signifikan terhadap total ekspor Kepri,” ujarnya, Selasa (1/7).

Dari sisi ekspor nonmigas, golongan barang dengan kode HS 85 (mesin/peralatan listrik) mendominasi sepanjang Januari–Mei 2025, dengan nilai ekspor mencapai USD 4.204,09 juta. Komoditas ini menyumbang 48,52 persen dari total ekspor nonmigas Kepri.

HS 2 digit merupakan sistem klasifikasi internasional (Harmonized System) yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis barang dalam perdagangan global.

Dari sisi negara tujuan, Singapura masih menjadi mitra dagang utama Kepri. Nilai ekspor ke negara tersebut selama Januari–Mei 2025 mencapai USD 2.909,89 juta atau berkontribusi 27,94 persen dari total ekspor Kepri.

“Singapura juga menjadi tujuan utama ekspor migas, dengan nilai USD 1.149,72 juta atau sebesar 65,63 persen dari total ekspor migas, ” tambahnya.

Sedangkan untuk ekspor nonmigas, Amerika Serikat tercatat sebagai negara tujuan utama dengan nilai USD 2.122,13 juta atau sekitar 24,49 persen.

Berdasarkan pelabuhan, ekspor terbesar Kepri berasal dari Pelabuhan Batu Ampar dengan nilai USD 5.918,41 juta. Disusul Pelabuhan Tanjungbalai Karimun USD 1.132,95 juta, Sekupang USD 1.096,97 juta, Kabil/Panau USD 698,30 juta, dan Kijang USD 575,18 juta.

“Kelima pelabuhan ini menyumbang 90,46 persen dari total ekspor selama lima bulan pertama 2025,” sebut Margaretha.

Untuk volume ekspor, Pelabuhan Tanjungbalai Karimun tercatat paling tinggi, yakni 5.065,30 ribu ton. Kemudian Pelabuhan Kijang 941,27 ribu ton, Tarempa 761,14 ribu ton, Batu Ampar 760,77 ribu ton, dan Belakangpadang 630,45 ribu ton. Total volume dari lima pelabuhan tersebut mencapai 88,14 persen dari keseluruhan volume ekspor Kepri periode Januari–Mei 2025. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Nilai Ekspor Kepri Naik 34,75 Persen, Periode Januari–Mei 2025 Tembus USD 10,41 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.