batampos – Kejaksaan Agung mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan melalui pesan singkat (SMS), aplikasi perpesanan instan, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan tilang elektronik (ETLE) dan Kejaksaan RI. Sebab, muncul penipuan dengan modus pemberitahuan ETLE.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan, modus penipuan ini biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan pesan berisi tautan (link) yang seolah-olah merupakan pemberitahuan tilang elektronik.

“Setelah diklik, tautan tersebut akan mengarahkan pengguna ke halaman palsu yang dapat mencuri data pribadi, atau memasang perangkat lunak berbahaya (phishing/malware) di perangkat korban,” paparnya.

Kejaksaan RI menegaskan bahwa kejaksaan tidak pernah mengirimkan tautan atau link berisi surat tilang, permintaan pembayaran, atau informasi perkara hukum melalui pesan singkat atau aplikasi perpesanan.

“Informasi resmi dari Kejaksaan RI hanya disampaikan melalui saluran resmi, termasuk situs web dan akun media sosial resmi,” ujarnya.

Segala bentuk informasi tilang elektronik yang sah berasal dari sistem ETLE yang dikelola oleh Korlantas Polri, dan masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs resmi https://etle-pmj.info/.

“Untuk diketahui, tautan atau link berbahaya (malicious link) yang mengatasnakan e-tilang tersebut yaitu https://tilang-kejaksaanr.top. Tautan tersebut memiliki potensi risiko dan dampak,” paparnya.

Dampaknya diantaranya, phishing dapat berdampak pencurian data pribadi pengguna, dalam hal ini nomor kartu kredit dapat dicuri dan disalahgunakan. Lalu, kehilangan keuangan (financial loss) dimana dana milik korban dikirim ke rekening palsu yang tidak dapat ditelusuri.

“Penurunan reputasi institusi, dimana masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem ETLE dan Kejaksaan,” ujarnya.

Kejaksaan mengimbau kepada masyarakat agar mengabaikan dan hapus pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Kejaksaan atau ETLE. “Jangan klik tautan yang tidak dikenal atau tidak jelas sumbernya. Serta, laporkan pesan mencurigakan tersebut ke pihak yang berwajib atau melalui kanal pengaduan resmi Kejaksaan dan Kepolisian,” tegasnya.

Menurutnya, perlu verifikasi informasi melalui situs atau akun media sosial resmi instansi terkait. “Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang mengatasnamakan Kejaksaan. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan RI tidak pernah mengirimkan tautan apapun terkait penegakan hukum melalui pesan pribadi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan cermat dalam menerima informasi,” ujar Harli Siregar.

Langkah preventif ini merupakan upaya Kejaksaan RI dalam mendukung penegakan hukum yang bersih dan transparan serta melindungi masyarakat, terutama dari beragam bentuk kejahatan digital. (*)

Artikel Marak Penipuan Berkedok Tilang Elektronik, Masyarakat Diminta Waspada pertama kali tampil pada News.

batampos – Diskon tiket kapal laut sebesar 50 persen segera diberlakukan pada periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Salah satunya yang akan diterapkan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero).

Corporate Communication PT Pelni, Ditto Pappilanda, memastikan bahwa diskon tiket yang akan diterapkan kepada masyarakat hanya untuk tarif dasar.

Sehingga, setiap masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kapal laut, masih tetap harus membayar pas pelabuhan dan juga biaya asuransinya.

“Diskon berlaku sebesar 50 persen dari tarif dasar, tidak termasuk asuransi dan pass pelabuhan. Dan semua skema pembelian kita lakukan dengan perhitungan yang sama,” kata Ditto dalam media briefing di Jakarta, Rabu (4/6).

Lebih lanjut, Ditto membeberkan soal simulasi pemotongan tiket kapal laut yang akan diberlakukan di seluruh moda angkutan PT Pelni.

Baca Juga: Wakil Kepala KSP Qodari Yakin Program Sekolah Rakyat Mampu Ubah Nasib Keluarga Miskin

Ia memastikan, dari seluruh tarif dasar yang ditetapkan untuk semua rute. Nantinya, masih akan tetap ditambah oleh pass pelabuhan dan juga asuransi.

Sebagai contoh, dia menyebut untuk Kapal Pelni ruas Belawan Pulau Batam. Setiap pemesanan untuk keberangkatan periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025 akan dikenakan harga tiket sebesar Rp 179.000 per orang.

Menurutnya, harga itu terdiri dari diskon tarif kapal laut sebesar Rp 125.500 dari mulanya dibanderol Rp 251.000 per orang. Sehingga, setelah ditambah pas pelabuhan sebesar Rp 47.500 dan asuransi sebesar Rp 6.000, maka setiap tiket kapal laut Pelni dikenakan Rp 179.000 per orang.

“Tarif dasar setelah diskon Rp 125.500, ditambah Rp 47.500 dan Rp 6.000. Maka, tiket kapal setelah diskon 50 persen, menjadi Rp 179.000 per orang,” ujarnya.

Lebih lengkap, berikut ini simulasi dan besaran harga tiket kapal laut Pelni untuk sejumlah ruas di tanah air. Ada dari Tanjung Priok, Belawan hingga Pulau Batam:

Tiket Kapal Laut Ekonomi Pelni

1. Ruas Belawan – Pulau Batam

• Harga tarif dasar Rp 251.000
• Pas pelabuhan Rp 47.500
• Asuransi Rp 6.000
• Total harga tiket Rp 304.500

Potongan tarif dasar 50% Rp 125.500
Jadi, harga tiket setelah diskon Rp 179.000

2. Ruas Pulau Batam – Belawan

• Harga tarif dasar Rp 251.000
• Pas pelabuhan Rp 10.000
• Asuransi Rp 6.000
• Total harga tiket Rp 267.000

Potongan tarif dasar 50% Rp 125.500
Jadi, harga tiket setelah diskon Rp 145.500

3. Ruas Batam – Tanjung Priok

• Harga tarif dasar Rp 366.000
• Pas pelabuhan Rp 10.000
• Asuransi Rp 6.000
• Total harga tiket Rp 382.000

Potongan Tarif Dasar 50% Rp 183.000
Harga tiket setelah diskon Rp 199.000

4. Ruas Tanjung Priok – Pulau Batam

• Harga tarif dasar Rp 366.000
• Pas pelabuhan Rp 25.000
• Asuransi Rp 6.000
• Total harga tiket Rp 397.000

Potongan Tarif Dasar 50% Rp 183.000
Harga tiket setelah diskon Rp 214.000

(*)

Artikel Ada Diskon Tarif Kapal Pelni, Cek Ya … pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah Vietnam resmi menghapus aturan pembatasan dua anak per keluarga sebagai upaya mencegah krisis demografi akibat turunnya angka kelahiran. Kebijakan baru ini menjadikan Vietnam sebagai negara pertama di ASEAN yang secara terbuka membatalkan regulasi tersebut.

Seperti dilaporkan The Straits Times (4/6), langkah tersebut diambil setelah Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam pada Selasa (3/6) mengesahkan revisi terhadap Pasal 10 Ordonansi Kependudukan. Amandemen ini memberikan kebebasan kepada pasangan menikah maupun orang tua tunggal untuk menentukan jumlah anak, waktu kelahiran, serta jaraknya tanpa intervensi negara.

Sejak diberlakukan pada 1988, kebijakan lama hanya memperbolehkan satu hingga dua anak per keluarga, kecuali dalam kondisi tertentu. Walau begitu, penerapan aturan ini lebih ketat bagi anggota Partai Komunis—dengan ancaman sanksi administratif hingga pencopotan jabatan jika melanggar—sedangkan masyarakat umum relatif jarang dikenai tindakan tegas.

Menteri Kesehatan Dao Hong Lan menyampaikan bahwa kebijakan baru bertujuan memberi keleluasaan bagi keluarga untuk mengambil keputusan sesuai kondisi sosial dan ekonomi mereka. “Undang-undang ini mendukung kebebasan pasangan dalam merencanakan keluarga, dengan mempertimbangkan aspek usia, kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kesiapan membesarkan anak. Semua didasarkan pada prinsip kesetaraan,” jelasnya kepada Anadolu Agency.

Fertilitas Terus Menurun

Data pemerintah menunjukkan bahwa tingkat kelahiran nasional telah menurun selama tiga tahun berturut-turut. Pada akhir 2024, tingkat fertilitas hanya mencapai 1,91 anak per perempuan—di bawah angka ideal 2,1 anak.

Kementerian Kesehatan sebenarnya telah mengusulkan perubahan ini sejak awal 2024, menyusul peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai cepatnya proses penuaan populasi di Vietnam. Negara ini diperkirakan akan berpindah dari status “masyarakat menua” ke “masyarakat tua” hanya dalam dua dekade.

Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 100 juta jiwa, Vietnam kini bergabung dengan sejumlah negara Asia lainnya—seperti Tiongkok dan Korea Selatan—yang juga telah melonggarkan kebijakan pengendalian kelahiran, bahkan aktif mendorong pertambahan jumlah anak dalam keluarga. (*)

Artikel Vietnam Hapus Batas Dua Anak, Antisipasi Krisis Populasi pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa program diskon tarif transportasi yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi nasional akan segera dilaksanakan mulai bulan ini hingga akhir Juli 2025. Saat ini, pelaksanaannya hanya menunggu terbitnya surat keputusan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pernyataan itu disampaikan Erick usai bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (4/6). Ia menjelaskan bahwa diskon tarif akan berlaku untuk berbagai moda transportasi utama, seperti kereta api, jalan tol, dan pesawat terbang.

“Presiden ingin program diskon yang dibahas dalam rapat terbatas bisa langsung diimplementasikan sejak awal Juni,” ungkap Erick.

Ia menambahkan, bersama Kementerian Keuangan, pihaknya tengah memfinalisasi surat keputusan agar kebijakan bisa segera berjalan. Erick optimistis program ini akan membantu masyarakat selama masa liburan dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Selama ini insentif di sektor transportasi terbukti berdampak positif terhadap ekonomi di daerah,” ujarnya.

Tanpa Membebani BUMN

Erick menegaskan bahwa potongan tarif ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan BUMN. Pasalnya, Kementerian Keuangan akan menyediakan dana tambahan sebagai kompensasi bagi operator transportasi milik negara.

“Kami akan memastikan agar pelaksanaan program tetap berjalan selaras dengan stabilitas keuangan BUMN, khususnya yang berada di bawah BPI Danantara Indonesia,” jelasnya.

Kebijakan serupa juga sempat diberlakukan saat musim mudik Lebaran, dan dinilai berjalan cukup lancar. “Karena sudah ada pengalaman sebelumnya, kompleksitas kali ini seharusnya tidak terlalu tinggi,” tambahnya.

DPR Beri Dukungan

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menyambut baik kebijakan ini. Ia menilai bahwa stimulus akan memberi dorongan signifikan pada ekonomi rakyat karena mampu memacu konsumsi dan mobilitas masyarakat, khususnya di sektor pariwisata, usaha mikro, serta transportasi lokal.

“Ini akan mendorong sektor informal, pelaku UMKM, dan ekosistem ekonomi daerah,” ujar Charles.

Namun, ia mengingatkan agar stimulus juga diarahkan pada sektor produktif dan tidak hanya bersifat jangka pendek. Ia menyoroti pentingnya keberlanjutan kebijakan agar bisa menyentuh masalah struktural di lapangan, termasuk persoalan kelas menengah.

Menurutnya, kelompok kelas menengah yang terdampak PHK dan penurunan pendapatan kini mulai rentan, padahal mereka adalah motor konsumsi nasional. “Menjaga daya beli kelas menengah sama dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” paparnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,44 triliun untuk stimulus ekonomi periode Juni–Juli 2025. Dari total tersebut, Rp 23,59 triliun bersumber dari APBN dan sisanya Rp 850 miliar berasal dari dana non-APBN. Langkah ini ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II tetap mendekati angka 5 persen. (*)

Artikel Diskon Tarif Transportasi Berlaku pada Bulan Ini hingga Akhir Juli pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, secara resmi membuka fasilitas pusat data terbesar di Indonesia milik PT DCI Indonesia, bernama JK6.

Terletak di DCI H1 Campus, Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Bekasi, pusat data ini memiliki daya listrik sebesar 36 megawatt. JK6 merupakan fasilitas ke-8 yang dibangun oleh DCI Indonesia dan menjadi tulang punggung infrastruktur digital nasional.

Di tengah lebih dari 220 juta pengguna internet dari total 280 juta penduduk, pusat data memegang peran strategis dalam menopang layanan digital—dari transaksi keuangan, layanan pemerintahan, komunikasi hingga sektor industri penting lainnya.

CEO sekaligus pendiri DCI Indonesia, Toto Sugiri, menyatakan bahwa keberadaan JK6 semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin pusat data di tanah air. Dengan kehadiran JK6, kapasitas total DCI Indonesia kini mencapai 119 megawatt.

Menurutnya, inisiatif ini juga mendukung visi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen dalam lima tahun melalui penguatan infrastruktur digital.

“Kami menunjukkan bahwa karya anak bangsa mampu bersaing di industri global. Seluruh pengembangan kami berbasis keahlian lokal, namun tetap memenuhi standar internasional,” jelas Toto dalam acara peresmian, Selasa (3/6).

Dukungan Pemerintah Pusat

AHY menegaskan pentingnya keberadaan pusat data berskala internasional di dalam negeri. Meski bukan satu-satunya pendorong kemajuan, ia menyebut infrastruktur digital adalah prasyarat penting bagi lompatan ekonomi Indonesia ke depan.

“Pemerintah akan terus memberikan dukungan terhadap transformasi digital nasional, termasuk melalui sinergi dengan sektor swasta. DCI adalah contoh nyata kepeloporan sejak 2013 yang kini memimpin industri pusat data nasional,” ujar AHY.

Menteri Komdigi Meutya Hafid turut menambahkan bahwa peresmian JK6 bukan hanya pencapaian korporat, tetapi juga simbol kesiapan Indonesia untuk berperan lebih besar di kancah digital Asia.

“Pusat data ibarat pelabuhan digital, menopang sektor-sektor strategis. Maka hilirisasi digital harus diperkuat lewat kebijakan inovatif, dukungan untuk startup, kolaborasi multipihak, serta penguatan institusi,” kata Meutya menutup pernyataannya. (*)

Artikel Pusat Data Terbesar di Indonesia Ada di Cikarang pertama kali tampil pada News.