batampos – Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa sebanyak 17,3 juta pekerja dan 565 guru di tanah air akan menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan, berlaku pada Juni-Juli 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bantuan ini akan diberikan kepada pekerja dan guru yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah dari Upah Minimum Provinsi (UMP)/Kabupaten/Kota.

“Kepada pekerja dan para guru honorer yaitu pemberian bantuan subsidi upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi kabupaten dan kota,” kata Sri Mulyani usai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/6).

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa para pekerja yang akan menerima bantuan ini ditujukan kepada mereka yang telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Adapun besarannya secara total sebesar Rp 600 ribu untuk dua bulan.

Pihaknya memastikan bahwa penyaluran bantuan ini akan segera dicairkan pada bulan Juni. Tak hanya untuk pekerja, bantuan subsidi upah juga akan diberikan kepada 565 ribu guru honorer.

“Baik itu 288 ribu guru di lingkungan Kementerian Dikdasemen maupun 277 ribu guru di Kementerian Agama,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tengah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja.

Adapun untuk BSU, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut detail syarat dan ketentuan pekerja dan besaran bansos masih dalam tahap finalisasi. Namun ia membocorkan bahwa batas upah yang akan menerima bansos berupa uang tunai dari pemerintah adalah maksimal memiliki gaji sebesar Rp 3,5 juta.

Untuk diketahui, BSU sempat digelontorkan pemerintah saat masa Covid-19 sebesar Rp 600.000. Namun ketika ditanya soal besarannya akan sama dengan saat Covid-19, Airlangga hanya mengatakan lebih kecil tanpa menyebut nominal yang akan diberikan.

“Subsidi upah seperti Covid. (Rp 600 ribu, pak?) Tidak. Lebih kecil,” jelas Airlangga. (*)

Artikel Cair Mulai Bulan Ini, Pekerja dan Guru Honorer Gaji Bakal Terima Bantuan Subsidi Upah Rp 300 Ribu Per Bulan pertama kali tampil pada News.

batampos – Sebanyak 32 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dan sekitar 200 lainnya mengalami luka-luka ketika antrean bantuan kemanusiaan di wilayah Rafah, Gaza, diserang pada Minggu (1/6).

Samed Hamuda, salah seorang yang selamat dari kejadian itu, menuturkan bahwa saat mereka sedang mengantre untuk menerima bantuan makanan dari organisasi Gaza Humanitarian Foundation (GHF), tiba-tiba terjadi serangan mendadak.

“Tanpa peringatan, drone jenis quadcopter mulai menembak ke arah kerumunan. Tak lama, tembakan dari tank pun terdengar. Beberapa orang tewas tepat di depan mata saya. Saya langsung berlari untuk menyelamatkan diri,” ujar Samed, dikutip dari AFP.

Pihak militer Israel membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan resminya, militer menegaskan bahwa pasukannya tidak melakukan serangan terhadap warga sipil yang berada di area distribusi bantuan. Mereka menganggap laporan yang beredar tidak sesuai fakta.

Serangan Bom Molotov Terjadi saat Aksi Damai Yahudi di Colorado, AS

Sementara itu, di Boulder, Colorado, Amerika Serikat, aksi damai yang diselenggarakan komunitas Yahudi berujung tragedi. Seorang pria melemparkan bom molotov dan menyemprotkan api ke arah peserta aksi, menyebabkan enam lansia mengalami luka bakar. Satu di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

Aksi tersebut sebenarnya bertujuan menyerukan pembebasan warga Israel yang ditahan di Gaza. Namun, pelaku menyerang sambil meneriakkan slogan seperti “Bebaskan Palestina!”, “Hentikan Zionis!”, dan “Mereka pembunuh!”.

Tersangka pelaku telah ditahan dan diidentifikasi sebagai Mohamed Sabry Soliman. Menurut Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, Soliman diketahui merupakan warga negara asing yang tinggal di Amerika secara ilegal setelah visanya habis masa berlaku. (*)

Artikel Serangan Saat Distribusi Bantuan di Rafah Tewaskan Puluhan Warga Palestina pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan agar Menteri Perdagangan (Mendag) mempertimbangkan ulang rencana pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk benang filamen sintetis asal Tiongkok. Usulan kenaikan tarif sebesar 42,3 persen yang diajukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dinilai bisa berdampak negatif terhadap kelangsungan industri di sektor hilir, terutama karena keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri yang belum mampu menjawab permintaan pasar secara optimal.

Dalam surat resmi yang dikirim ke Mendag Budi Santoso, KPPU menegaskan bahwa kebijakan tarif ini dapat merusak iklim persaingan yang sehat, khususnya di industri hilir. Direktur Kebijakan Persaingan Sekretariat Jenderal KPPU, Lelyana Mayasari, menjelaskan bahwa setelah dilakukan kajian menyeluruh terhadap impor benang filamen sintetis dari Tiongkok, terdapat beberapa isu penting yang perlu diperhatikan.

Salah satunya adalah ruang lingkup produk yang dikenakan tarif anti-dumping dinilai terlalu luas. Bahkan, sebagian produk tersebut belum tersedia dari produsen dalam negeri. KPPU juga mencatat bahwa segmen utama seperti Partially Oriented Yarn (POY), Spin Drawn Yarn (SDY), dan Drawn Texture Yarn (DTY) hanya diproduksi oleh satu atau dua pelaku usaha saja. Hal ini berisiko menimbulkan dominasi pasar oleh segelintir pihak.

“Situasi ini bisa mengarah pada penguatan posisi dominan satu pelaku usaha, alih-alih mendorong iklim persaingan yang adil dan sehat,” ujar Lelyana.

Veri Anggrijono, Ketua Komite Tetap Kebijakan dan Regulasi Industri di Kamar Dagang dan Industri (Kadin), menyatakan dukungannya terhadap pandangan KPPU. Menurutnya, apabila BMAD tetap diberlakukan, hal itu dapat menyebabkan banyak perusahaan di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) kolaps.

“Kita sedang membicarakan nasib puluhan ribu tenaga kerja yang bekerja di industri TPT. Mereka perlu dilindungi,” tegasnya. (*)

Artikel KPPU Minta Mendag Revisi Kenaikan Bea Masuk Benang Filamen Demi Lindungi Industri Hilir pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam menangani kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan seorang pejabat berinisial D. Inspektur Jenderal Kementerian PU, Dadang Rukmana, menyatakan bahwa temuan awal berasal dari Unit Pencegahan Gratifikasi (UPG), yang kemudian diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum lembaga antirasuah itu mengambil tindakan.

Dadang mengungkapkan bahwa pelaporan dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku. “Begitu ada indikasi, UPG langsung melaporkannya melalui sistem resmi ke KPK,” jelasnya. Ia menilai bahwa langkah yang diambil KPK kemungkinan besar merupakan hasil dari laporan yang diajukan oleh UPG Kementerian PU.

Dadang menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal akan bersikap terbuka dan bekerja sama dengan KPK dalam menindaklanjuti perkara ini. “Kami tidak akan tebang pilih. Jika terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Adapun dugaan gratifikasi yang sedang diselidiki melibatkan permintaan dana dari kepala balai untuk membiayai hajatan pernikahan seorang pejabat. Dadang menyebutkan bahwa saat ini proses pemeriksaan internal sedang berjalan, dan pihaknya memiliki waktu 30 hari untuk menuntaskan investigasi dan memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran etik atau disiplin.

Lebih lanjut, Dadang menegaskan bahwa Kementerian PU memiliki anggaran yang besar dan karena itu, risiko praktik korupsi selalu diantisipasi sejak awal. “Kami sudah bentuk sistem pencegahan agar potensi pelanggaran seperti ini bisa ditekan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyampaikan bahwa mereka telah menerima informasi tentang dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian PU, dengan modus permintaan uang dari staf untuk kebutuhan pribadi pimpinan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa informasi tersebut didapat dari hasil penyelidikan internal Itjen Kementerian PU. “KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan segera berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal dan Inspektur Investigasi Kementerian PU,” ujarnya. (idr/aph)

Artikel Kementerian PU Usut Dugaan Gratifikasi Pejabat, Lapor ke KPK pertama kali tampil pada News.

batampos – Kabar baik bagi para dosen yang ingin melanjutkan studi ke jenjang doktor. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) meluncurkan program beasiswa S3 yang memungkinkan para dosen tetap menjalankan tugas mengajar sambil berkuliah serta mempertahankan penghasilannya.

Program Beasiswa Doktor untuk Dosen Indonesia (PDDI) tahun 2025 ini menawarkan dua pilihan: skema single degree serta joint/double degree. Dengan skema ini, peserta dapat mengikuti perkuliahan di dalam negeri sekaligus memperoleh pengalaman belajar di luar negeri, sesuai kerja sama yang telah dijalin dengan universitas mitra.

Tersedia pula dua jalur studi, yakni program doktor berbasis riset (by research) dan berbasis perkuliahan (by coursework). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa model by research memungkinkan dosen untuk tetap aktif mengajar tanpa harus meninggalkan kampus sepenuhnya. Dengan cara ini, pendapatan mereka tidak akan terganggu.

“Namun, beban mengajar akan disesuaikan agar tidak mengganggu proses perkuliahan maupun kegiatan riset mereka,” ujar Brian saat peluncuran resmi program di kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, pada Minggu (2/6).

Mengatasi Kendala Finansial dalam Studi Doktoral

Brian mengungkapkan, salah satu alasan utama dosen enggan melanjutkan studi ke S3 adalah kekhawatiran terkait pendapatan yang berkurang. Untuk itu, Kemendikti telah melakukan koordinasi dengan para rektor universitas agar program ini bisa dilaksanakan secara fleksibel.

Ia mencontohkan, dosen dari wilayah Sumatera yang mengambil studi di ITB dapat menjalani sebagian besar penelitian di kampus asalnya, hanya perlu tinggal sementara di ITB selama satu hingga dua bulan. Skema ini dianggap realistis dan bisa dijalankan dengan baik.

Tak hanya menjamin penghasilan tetap, para dosen yang mengikuti program ini juga tetap bisa mempertahankan sertifikasi dosen (serdos) mereka. Tahun ini, tersedia kuota 1.100 penerima beasiswa, yang berpotensi ditingkatkan menjadi 2.000, jika kerja sama dengan LPDP disepakati.

Upaya ini penting mengingat jumlah dosen bergelar doktor masih minim. Dari 335.014 dosen di Indonesia berdasarkan data PDDikti, baru sekitar 25% (84.618 orang) yang berpendidikan S3. Sisanya, 75% (249.692 orang) masih berpendidikan Magister (S2).
Syarat Pendaftaran Beasiswa PDDI 2025

Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemendikti Saintek, Henri Tambunan, menjelaskan syarat umum pendaftaran beasiswa ini. Calon peserta harus merupakan dosen dari perguruan tinggi di bawah Kemendikti Saintek. Selain itu, pelamar wajib memiliki IPK minimal 3,25 pada jenjang magister (skala 4) dan telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) dari universitas tujuan. (*)

Artikel Kemendikti Saintek Luncurkan Program Doktor untuk Dosen Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Sebagian Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) hingga kini belum sepenuhnya mengembalikan dana milik calon jemaah haji (CJH) furoda. Beberapa agen perjalanan baru mengembalikan sebagian dana, ada pula yang mengalihkannya ke program haji khusus. Bahkan, terdapat penyelenggara yang menganggap dana yang sudah disetor hangus.

Asosiasi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi), salah satu wadah PIHK, telah mengirim surat kepada seluruh anggotanya untuk segera mengembalikan dana pendaftaran haji furoda kepada para jemaah, sesuai kesepakatan awal. Ketua DPD Asphirasi Jawa Timur, Syihabul Muttaqin, menyampaikan bahwa bila ada tawaran keberangkatan tahun depan, hal tersebut harus dijalankan dengan bijaksana demi menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, Asphirasi juga menyarankan agar PIHK berkomunikasi dengan CJH furoda yang gagal berangkat agar bersedia dialihkan ke haji khusus, walaupun masa tunggunya sekitar delapan tahun.

Menurut Syihabul, harga paket haji furoda bervariasi antara USD 13.500 hingga USD 26.000. Ia menyebut belum ada kejelasan soal visa furoda dan menyampaikan bahwa visa mujamalah, yang sering disamakan dengan visa furoda, justru berbeda dan biasanya dialokasikan untuk negara-negara mayoritas muslim, seperti Indonesia, melalui mekanisme otoritas Arab Saudi.

Syam Resfiadi, pemilik travel Patuna sekaligus Ketua Umum Sapuhi, menyatakan telah mengembalikan dana jemaah secara penuh tanpa potongan. Ia menjelaskan bahwa sebagian kecil visa furoda memang diterbitkan untuk Indonesia, namun jumlahnya sangat terbatas. Karena ketidakpastian tersebut, pihaknya memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah menggunakan skema visa furoda sama sekali. Syam menambahkan, beberapa PIHK kesulitan mengembalikan dana karena telah digunakan untuk memesan hotel dan tiket penerbangan. (*)

Artikel Belum Ada Kepastian, Dana Haji Furoda Masih Menggantung pertama kali tampil pada News.

batampos – Pada akhir Mei, pasar aset kripto ditutup dengan capaian harga tertinggi baru untuk Bitcoin (BTC), yaitu USD 111.980 atau sekitar Rp1,82 miliar. Lonjakan harga yang terjadi pada 22 Mei itu memicu harapan pasar bahwa Bitcoin berpotensi menembus level USD 120.000 (sekitar Rp1,92 miliar) dalam waktu dekat. Meski demikian, bulan Juni historisnya cenderung menjadi periode yang kurang bersahabat bagi aset digital ini.

Fyqieh Fachrur, analis dari Tokocrypto, mengungkapkan bahwa menurut data CoinMarketCap, kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan kini menyentuh angka USD 3,3 triliun. Indeks fear and greed menunjukkan angka 61, menandakan bahwa pasar masih berada dalam fase optimisme tinggi atau greed. “Bitcoin mendominasi dengan pangsa pasar sebesar 63,2 persen dan total valuasi mencapai USD 2,09 triliun. Posisi ini menempatkan BTC di jajaran sepuluh aset global terbesar,” katanya pada Minggu (2/6).

Secara teknikal, indikator seperti MACD dan RSI memperlihatkan adanya tekanan jual yang meningkat. Meskipun demikian, besarnya akumulasi Bitcoin, terutama oleh investor institusional dan ritel, menjadi sinyal bahwa kepercayaan terhadap BTC sebagai instrumen investasi jangka panjang masih sangat kuat. Jumlah akumulasi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 66.975 BTC atau sekitar USD 7,2 miliar.

“Jika tren akumulasi ini berlanjut, maka besar kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan pergerakan naik selama bulan Juni,” tambahnya.

Meski ada sentimen positif, Fyqieh mengingatkan bahwa Juni merupakan bulan yang cukup rentan dalam kalender tahunan kripto. Faktor-faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi makro dan strategi waktu dari lembaga keuangan dapat memicu koreksi tajam. Karena itu, investor disarankan untuk memperkuat strategi pengelolaan risiko dan berhati-hati dalam menentukan posisi.

Ia juga menyoroti bahwa pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan pada 17–18 Juni mendatang akan menjadi salah satu agenda penting yang bisa memengaruhi arah pasar. Ketidakjelasan seputar kebijakan suku bunga dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global perlu diperhatikan secara seksama oleh pelaku pasar.

Dari sisi aliran dana, produk ETF berbasis Bitcoin mencatatkan kinerja yang kuat sepanjang Mei, dengan dana masuk bersih mencapai USD 9,76 miliar. Selama 20 hari perdagangan, hanya terjadi penurunan pada tiga hari, menunjukkan bahwa minat terhadap investasi kripto dalam format terstruktur terus tumbuh.

Dengan situasi pasar seperti saat ini, jika BTC mampu mempertahankan posisi di atas batas resistensi USD 110.000, maka target harga jangka pendek berikutnya berada di kisaran USD 115.000 hingga USD 120.000. Namun, apabila terjadi aksi jual besar-besaran, maka Bitcoin kemungkinan akan menguji kembali level support di angka USD 102.000 hingga USD 100.000.

“Kendati ada potensi koreksi, pergerakan turun yang signifikan diperkirakan tidak akan berlangsung lama karena struktur pasar kini lebih stabil dan mendapat dukungan luas dari investor besar,” pungkasnya. (*)

Artikel Akumulasi Investor Picu Optimisme Kenaikan Harga Bitcoin pertama kali tampil pada News.

batampos – Dalam rangka memperingati Bulan Soekarno, Mohammad Guntur Soekarnoputra, anak tertua dari Presiden pertama Indonesia dan Fatmawati, akan mengadakan pameran fotografi. Acara ini akan berlangsung di Galeri Nasional Jakarta pada tanggal 7 hingga 13 Juni, dengan menampilkan ratusan karya jepretan miliknya.

Dana yang diperoleh dari penjualan foto selama pameran amal tersebut akan didonasikan kepada komunitas seniman dan jurnalis yang membutuhkan. Tak hanya itu, cucu Guntur, Syndria Kameron, juga turut memamerkan karya lukisnya. “Cucu saya sebenarnya juga seorang fotografer, namun waktunya sangat terbatas untuk mencetak hasil karyanya,” ujar Cak Tok, sapaan akrab Guntur, saat hadir di Galeri Nasional Jakarta kemarin (2/6).

Guntur menjelaskan bahwa bulan Juni dipilih sebagai Bulan Bung Karno karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, ulang tahun Bung Karno pada 6 Juni, dan hari wafatnya sang Proklamator pada 21 Juni.

Ia juga bercerita bahwa ketertarikannya pada dunia fotografi sudah dimulai sejak kelas enam SD, saat mendapatkan kamera Kodak Instamatic 100 dari Bung Karno sebagai hadiah naik kelas. Sejak itu, hobi memotret terus berlanjut hingga kini.

Dengan kamera pertamanya itu, Guntur berhasil mengabadikan berbagai momen, mulai dari aktivitas sehari-hari Bung Karno dan Bung Hatta, hingga kebersamaan keluarga, termasuk dengan Megawati. Beberapa foto yang akan dipamerkan adalah koleksi yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan masing-masing memiliki cerita unik di baliknya. “Ada foto yang proses pemotretannya sampai harus membujuk model selama setahun,” ujarnya.

Pameran ini direncanakan akan dibuka oleh Megawati Soekarnoputri, sementara penutupan akan dihadiri oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. (wan/ttg)

Artikel Guntur Soekarnoputra Gelar Pameran Foto Rayakan Bulan Bung Karno pertama kali tampil pada News.