batampos – Upaya hukum Heri Kafianto untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di wilayah pelabuhan Batam resmi kandas.

Pengadilan Negeri (PN) Batam secara tegas menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya, dalam sidang putusan yang digelar di ruang sidang PN Batam, Senin (2/6).

Dalam permohonannya yang diajukan sejak 7 Mei 2025, Heri Kafianto menggugat Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) dengan dalih bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan cacat prosedur hukum.

Ia meminta hakim agar membatalkan Surat Penetapan Tersangka serta Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Bidang Pidana Khusus Kejati Kepri, serta menghentikan proses penyidikan terhadap dirinya.

Namun, dalam putusan dengan Nomor: 4/Pid.Pra/2026/PN Btm, majelis hakim menyatakan seluruh dalil permohonan tidak berdasar dan menolak praperadilan tersebut secara keseluruhan. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Dengan demikian, status Heri Kafianto sebagai tersangka tetap sah secara hukum. Heri merupakan mantan Kepala Bidang Komersial Pelabuhan di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ia diduga kuat terlibat dalam pengelolaan tidak sah terhadap fasilitas milik negara dengan menunjuk pihak ketiga untuk mengelola jasa pemanduan dan penundaan kapal tanpa melalui prosedur yang benar, selama periode 2015 hingga 2021.

Penetapan tersangka terhadap Heri dilakukan oleh penyidik Pidsus Kejati Kepri berdasarkan Surat Nomor: Print-28/L.10.5/Fd.1/01/2025 tanggal 13 Januari 2025.

Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto, menyambut baik putusan hakim tersebut. Menurutnya, keputusan ini menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan jajarannya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

“Penyidik telah melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka secara profesional berdasarkan alat bukti yang cukup. Selanjutnya, penyidik akan segera menyelesaikan penyidikan dan menyusun berkas perkara secara komprehensif agar perkara ini segera dibawa ke pengadilan,” ujar Teguh.

Ia menambahkan, perkara ini menjadi sorotan publik karena diduga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, Kejati Kepri berkomitmen untuk menuntaskan proses hukum dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel PN Batam Tolak Praperadilan Heri Kafianto, Status Tersangka Korupsi PNBP Tetap Sah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Nuansa persaudaraan dan semangat belajar terpancar hangat di aula lantai 2 SMPIT/SMAIT Fajar Ilahi Bengkong, Batam, Senin (2/6/2025). Lembaga pendidikan ini kedatangan tamu istimewa: rombongan guru dan 55 siswi dari Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah, Singapura.

Kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya, setelah tahun sebelumnya rombongan majelis guru madrasah tersebut melakukan studi banding awal. Kali ini, semangat kolaborasi lintas negara itu kembali terjalin, dengan membawa serta para siswi untuk lebih mengenal sistem pembelajaran sekolah sunnah di Batam.

Rombongan tiba sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan dua armada bus. Sejak turun dari kendaraan, para tamu disambut hangat oleh siswa-siswi Fajar Ilahi, membentuk barisan di sepanjang jalur masuk hingga ke aula. Senyum dan salam menyambut langkah para tamu dalam suasana yang penuh keakraban.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Latifah Hasanah yang menyejukkan suasana. Sambutan dari kedua belah pihak menegaskan betapa pentingnya hubungan persahabatan antar lembaga pendidikan Islam lintas negara. Suasana menjadi makin istimewa ketika seorang siswa SMAIT Fajar Ilahi yang berkewarganegaraan Singapura turut memberikan testimoni pengalamannya bersekolah di Indonesia.

Dalam sesi utama, Ustadz Ferry Anshar memberikan tausyiah penuh motivasi. Ia menekankan dua kunci dalam meraih tujuan hidup: memiliki cita-cita yang jujur dan tekad kuat untuk mewujudkannya.

Acara semakin meriah dengan saling bertukar cendera mata dari kedua sekolah. Kemudian para siswa dari SMPIT Fajar Ilahi menampilkan pembacaan matan Tuhfatul Ahkam, sebuah karya keilmuan yang sarat nilai. Disusul dengan penampilan siswi Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah yang membacakan poster kegiatan mereka dalam bahasa Arab dan Inggris, menunjukkan semangat belajar lintas bahasa dan budaya.

Sebelum berpamitan, rombongan diajak melihat hasil karya siswa-siswi Fajar Ilahi, mulai dari proyek kreatif hingga produk edukatif yang membanggakan. Kunjungan ditutup dengan salat zuhur berjamaah dan sesi foto bersama yang penuh canda tawa dan keceriaan.

“Thank you for your coming!” teriak siswa-siswi Fajar Ilahi sambil melambaikan tangan dan menjabat tangan para tamu. Rangkaian acara yang penuh makna ini menjadi simbol eratnya ukhuwah Islamiyah dalam bingkai pendidikan.

Semoga kunjungan ini tak berhenti sampai di sini. Kelak, akan ada balasan kunjungan yang memperkuat jalinan silaturahmi dan kolaborasi pendidikan antar kedua lembaga, demi mencetak generasi muslim yang unggul, berilmu, dan berakhlak mulia. (*)

Artikel Siswa Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah Singapura Berkunjung Sekolah Fajar Ilahi, Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seorang wanita berinisial Vla (30) ditemukan tewas dengan puluhan luka tusuk di salah satu kamar hostel di kawasan simpang Basecamp Sagulung, Senin (2/6) sekitar pukul 03.00 WIB. Ia dibunuh secara brutal oleh pelanggan prianya, Mi (20), setelah terjadi cekcok soal tarif layanan.

Peristiwa berdarah itu terjadi setelah keduanya melakukan pertemuan yang diatur melalui aplikasi MiChat. Mereka sepakat untuk bertemu dengan tarif Rp350 ribu sekali layanan. Namun, setelah transaksi terjadi, pelaku hanya membayar Rp50 ribu. Hal inilah yang memicu pertengkaran hebat antara keduanya.

Pelaku yang masih berusia 20 tahun tersebut mengaku membawa pisau dari rumah “untuk berjaga-jaga.” Dalam kondisi emosi saat korban menuntut pembayaran penuh, Mi nekat menikam Vla berkali-kali hingga korban terkapar bersimbah darah di dalam kamar.

“Pelaku gelap mata karena korban marah-marah soal uang. Katanya mau transfer, tapi korban tetap ngotot minta sesuai kesepakatan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris.

Ia menambahkan, pelaku mengakui perbuatannya dan tidak melarikan diri setelah kejadian. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak hostel, namun nyawanya tidak tertolong karena luka tusuk yang terlalu banyak dan dalam. Kepolisian menyatakan luka korban mencapai puluhan tusukan di beberapa bagian tubuh vital.

Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, membenarkan peristiwa tersebut. “Masalahnya hanya soal ongkos yang tidak sesuai. Pelaku kalap dan akhirnya melakukan tindakan fatal,” katanya.

Mi kini telah diamankan dan ditahan di Polsek Sagulung. Pihak hostel juga memberikan keterangan bahwa kamar tempat kejadian disewa oleh pelaku sehari sebelumnya dengan tarif Rp170 ribu per malam.

“Yang pesan kamar itu laki-lakinya. Sekitar jam tiga pagi kami dengar ribut-ribut, lalu kami temukan korban dalam kondisi parah,” ujar seorang resepsionis yang enggan disebutkan namanya.

Menurut kesaksian tersebut, pelaku tidak berusaha kabur dan tetap berada di dalam kamar ketika petugas datang. Polisi yang tiba tak lama kemudian langsung mengamankan Mi beserta barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan untuk membunuh.

Kasus ini menyoroti kembali risiko praktik prostitusi daring yang kerap terjadi tanpa pengawasan, serta bahaya transaksi ilegal yang berujung pada kekerasan. Pihak kepolisian tengah mendalami latar belakang pelaku dan kemungkinan adanya unsur perencanaan dalam pembunuhan ini. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Wanita Tewas Ditikam di Kamar Hostel Usai Cekcok Soal Tarif pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batam mengalami peningkatan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam, hingga awal Juni tercatat 32 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 109 kasus kekerasan terhadap anak.

Kepala UPTD PPA Kota Batam, Dedy Suryadi, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak mendominasi laporan yang diterima pihaknya tahun ini.

“Tahun 2025 ini kami mencatat 109 kasus kekerasan terhadap anak dan 32 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Dedy, Senin (2/6).

Ia merinci, kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan fisik dan seksual. Dari 32 kasus, 12 merupakan kekerasan fisik dan 15 merupakan kekerasan seksual. Sementara itu, lima kasus lainnya mencakup penelantaran, eksploitasi, hingga perdagangan orang (trafficking).

“Sebagian besar korbannya adalah perempuan dewasa yang mengalami kekerasan dari pasangan atau orang terdekat. Kami terus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada para korban,” jelasnya.

Dari 109 kasus kekerasan terhadap anak, mayoritas adalah kekerasan seksual dengan jumlah 73 kasus. Sisanya terdiri dari 22 kasus kekerasan fisik dan satu kasus kekerasan psikis.

“Kasus kekerasan seksual pada anak masih menjadi yang tertinggi setiap tahunnya,” tambah Dedy.

Salah satu kasus terbaru adalah seorang bocah laki-laki berusia empat tahun yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya. Dedy menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi untuk membawa korban ke rumah aman milik UPTD PPA, setelah mendapat izin dari keluarga.

“Ini masih tahap diskusi, tetapi yang terpenting anak ini harus diselamatkan dan diberikan rasa aman terlebih dahulu. Rumah yang ditempatinya kemungkinan besar tidak lagi menjadi tempat yang nyaman baginya, meski ayah tirinya sudah ditangkap. Rasa takut masih mungkin dirasakan anak ini,” ujar Dedy.

Langkah membawa korban ke rumah aman dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif bagi pemulihan fisik dan psikis anak. Rumah aman tersebut menyediakan pengasuh, makanan, serta layanan psikologis yang diperlukan selama proses pemulihan.

“Di rumah aman nanti, anak akan merasa tenang, bisa bermain, dan terlindungi. Psikolog juga akan kami siapkan untuk mendampingi proses pemulihannya,” katanya.

UPTD PPA Kota Batam terus memberikan layanan pendampingan, mulai dari konseling psikologis, bantuan hukum, hingga penanganan medis bagi para korban. Mereka juga bekerja sama dengan rumah sakit, kepolisian, dan sejumlah LSM untuk memperkuat layanan dan jangkauan penanganan kasus.

“Kami ingin memastikan para korban mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, baik secara fisik maupun mental,” tegasnya.

Dedy mengimbau masyarakat agar lebih peduli dan tidak ragu untuk melapor jika mengetahui adanya kekerasan di lingkungan sekitar.

“Kami berharap masyarakat lebih proaktif melapor. Ini penting untuk memutus mata rantai kekerasan di Kota Batam,” katanya.

Sebagai catatan, pada tahun 2024 lalu, UPTD PPA mencatat 219 kasus kekerasan terhadap anak dan 47 kasus kekerasan terhadap perempuan, mayoritas berupa kekerasan seksual dan fisik. Tren tersebut menunjukkan perlunya pendekatan jangka panjang, terutama dalam membangun kesadaran dan kepedulian kolektif masyarakat.

“Kami ingin Batam menjadi tempat yang aman, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis, bagi semua korban kekerasan,” pungkas Dedy. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Sepanjang 2025, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Batam Capai 141 Kasus pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Upaya mediasi antara karyawan PT Maruwa Indonesia dan pihak likuidator yang dijadwalkan Senin (2/6) gagal total. Ketidakhadiran likuidator membuat ratusan pekerja kembali harus menelan kekecewaan, menyusul ketidakjelasan nasib mereka pasca penghentian operasional perusahaan sejak awal April lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk, langsung mendatangi pabrik PT Maruwa di kawasan industri Bintang, Tanjunguncang, bersama perwakilan Disnaker Batam dan pengawas dari Disnaker Provinsi Kepri. “Kami turun untuk mengecek mediasi yang rencananya digelar hari ini, tapi ternyata likuidator tidak datang. Maka tidak jadi ada mediasi,” ungkap Dandis.

Ia menegaskan, Komisi IV akan terus mengawal proses ini hingga hak-hak karyawan terpenuhi. “Kami sudah berkoordinasi dengan Polsek dan Disnaker agar tidak ada pemindahan aset sebelum persoalan ini tuntas,” lanjutnya. Menurut Dandis, nilai aset perusahaan diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

Susi Juniati, Kepala UPT Pengawas Disnaker Kepri, menyebut pihaknya masih dalam tahap awal pengumpulan data. Ia menjelaskan, kewajiban terhadap karyawan mencakup beberapa bagian, diantaranya upah dan pesangon. “Untuk upah menjadi tanggung jawab kami di Disnaker Provinsi, sementara pesangon atau kompensasi adalah kewenangan Disnaker Batam,” ujarnya.

Namun hingga kini, Disnaker pun masih kesulitan mengakses informasi karena belum bisa bertemu langsung dengan likuidator yang disebut-sebut berada di Jakarta. “Kita upayakan segera ada pertemuan. Tapi kalau tetap tidak ada solusi, bisa masuk ke ranah pidana sesuai UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja,” ujar Susi.

Manager Production Control PT Maruwa, Aris Sianturi, menyatakan bahwa dua likuidator yang ditunjuk perusahaan, Nico Lambert dan Salmon, tidak memberikan kepastian apapun. “Mereka sendiri bilang sulit komunikasi dengan pihak Jepang. Jadi sampai sekarang belum ada kejelasan,” katanya.

Sejak operasional dihentikan, ratusan karyawan belum menerima gaji, pesangon, dan hak normatif lainnya. Terlebih lagi, sejumlah petinggi perusahaan dilaporkan menghilang. Aris menyebut Presiden Direktur PT Maruwa, Hirabayashi, masih berada di Batam namun tidak pernah lagi muncul sejak 23 Mei.

Komisi IV DPRD Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari lalu menyimpulkan bahwa penutupan PT Maruwa bukan karena bangkrut, melainkan akibat akuisisi sepihak yang hanya menyasar cabang Malaysia. Maruwa Malaysia telah dijual ke investor asal Hong Kong, sementara cabang Batam ditinggalkan tanpa kepastian.

Sebelumnya, komisaris sempat menjanjikan kelanjutan operasional dengan tim baru. Namun suplai material dari Malaysia terputus, dan produksi di Batam lumpuh. “Kami punya proyek yang belum selesai, tapi semuanya ikut terhenti karena saling tergantung dengan Malaysia,” jelas Aris.

Karyawan menuntut pembayaran hak-hak yang diperkirakan mencapai Rp14 miliar. Namun pihak perusahaan hanya mengakui kewajiban sebesar Rp12 miliar dan menyebut aset hanya senilai Rp2 miliar. “Kami tidak terima. Nilai hak kami berdasarkan perhitungan Undang-Undang,” ujar Nita karyawan lainnya.

Selain upah, karyawan juga melaporkan tunggakan iuran BPJS dan dugaan pemindahan material ke Jepang. “Kami curiga, perusahaan masih beroperasi di luar negeri, tapi di sini ditutup begitu saja,” kata salah satu pekerja yang enggan disebut namanya.

Desakan agar pemerintah bersikap lebih tegas terus disuarakan. Para pekerja berharap ada keterlibatan langsung dari komisaris dan direksi dalam proses mediasi, bukan hanya perwakilan likuidator yang tidak bisa memberi keputusan.

PT Maruwa Indonesia bergerak di bidang manufaktur Flexible Printed Circuit (FPC) dan telah lama beroperasi di Batam. Namun sejak 9 April 2025, aktivitas pabrik terhenti total tanpa pemberitahuan resmi. “Kami ditinggalkan. Ini bukan soal bisnis saja, ini soal kemanusiaan,” tutup Aris dengan nada kecewa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak likuidator maupun manajemen pusat PT Maruwa. Komisi IV DPRD Batam berencana memanggil kembali seluruh pihak terkait untuk menjadwalkan ulang mediasi dan memastikan penegakan hak-hak karyawan tidak diabaikan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Mediasi Gagal, Komisi IV DPRD Batam Sidak PT Maruwa, Nasib Karyawan Kian Tak Menentu pertama kali tampil pada Metropolis.