batampos – Aksi WNI ingin masuk Mekkah secara ilegal untuk bisa mengikuti pelaksanaan ibadah haji kembali terjadi. Tiga orang asal Jawa Timur nekat lewat gurun pasir untuk memuluskan niatnya meski berakhir tragis.

Tiga orang tersebut ditemukan dehidrasi parah. Hingga akhirnya, salah satu dari tiga WNI tersebut meninggal dunia.

Kabar ini dibenarkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan, pihaknya dan KJRI Jeddah tengah menangani kasus tersebut.

“Berdasarkan koordinasi dengan Kepolisian Jumum, Mekkah, almarhum SM ditemukan meninggal dunia pada 27 Mei 2025 di gurun wilayah Jumum karena dehidrasi,” tuturnya di Jakarta, Minggu (1/6).

Padahal, sebelumnya, almarhum bersama 10 rekannya sudah terkena razia dalam upaya yang sama, masuk Mekkah. Namun usai razia, mereka akhirnya diarahkan menuju Jeddah.

“Namun almarhum bersama 2 rekan WNI memaksakan diri masuk kembali ke Mekkah melalui gurun dengan menggunakan taksi,” ungkapnya.

Dalam perjalanannya, mereka ternyata kembali bertemu dengan patroli polisi. Melihat ini, sang sopir taksi kemudian memaksa mereka turun di tengah gurun. Hingga akhirnya mereka dehidrasi parah, dan satu orang meninggal dunia.

Saat ini, mereka telah dievakuasi. Jenazah SM saat ini berada di RS Forensik Mekkah untuk proses visum. Sedangkan, 2 WNI lainnya, masih dalam perawatan.

“Kemlu dan KJRI Jeddah telah menghubungi keluarga di Indonesia untuk menyampaikan duka cita dan menginformasikan langkah penanganan jenazah,” jelasnya.

Atas kondisi ini, Judha kembali mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku. WNI harus memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi nusuk. “Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” tegasnya.

Konjen RI di Jeddah Yusron B. Ambary menambahkan, dua orang WNI lainnya berinisial J dan S. Mereka berasal dari Jawa Timur, di mana almarhum SM diketahui berasal dari Madura.

Berdasarkan data yang dihimpun KJRI Jeddah, almarhum SM tiba di Arab Saudi menggunakan Visa Ziarah Multiple. Usai terkena razia, almarhum memutuskan kembali mencoba memasuki wilayah Mekkah bersama J dan S dengan taksi gelap melalui area gurun pasir. Ketiganya kemudian ditemukan oleh patroli Pesawat Drone Aparat Keamanan Arab Saudi setelah diturunkan secara paksa oleh sopir taksi yang takut kena razia.

“Saat ditemukan, SM sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga kuat akibat dehidrasi. Sementara itu, saudara J dan S dibawa Aparat Keamanan ke rumah sakit dan setelah menjalani perawatan kembali diusir ke Kota Jeddah,” paparnya.

Yusron meminta agar para WNI tidak terlibat dalam aktivitas haji non-prosedural. Sebab, sanksinya pun cukup berat. WNI bisa dilarang masuk Saudi selama 10 tahun.

“Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji, jangan sampai Uang Hilang Haji Melayang,” pungkasnya.

Haji Furoda

Pada bagian lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membuka posko pengaduan terkait penyelenggaraan haji furoda yang batal tahun ini. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah Sudi yang tidak mengeluarkan visa untuk jamaah haji furoda.

Posko pengaduan dibuka offline di kantor YLKI yang beralamat di Jalan Pancoran Barat VII No.1, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui email di alamat [email protected].

Pasalnya, YLKI menilai banyak konsumen yang dirugikan karena sudah membayar uang. Oleh karena itu, YLKI mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa jamaah haji furoda bisa mendapatkan refund dari pihak travel penyelenggaran haji.

Dalam waktu dekat, YLKI juag akan bersurat ke pemerintah untuk melakukan pendataan jumlah dan nama jamaah haji furoda yang gagal berangkat. “Jamaah haji furoda harus mendapatkan refund uang dengan prinsip fair, wajar dan transparan,” tegas Ketua YLKI Niti Emiliana.

Untuk memastikan refund berjalan, YLKI memintah pemerintah melakukan pengawasan secara ketat pengembalian refund uang jamaah haji ini. Termasuk, waktu pengembalian uang tersebut.

Selain itu, Pemerintah didesak untuk mewaspadai agen yang masih menawarkan kuota jamaah haji furoda kepada konsumen. Apabila masih ditemukan agen nakal etrsebut, maka Kementerian Agama wajib menyetop aktivitas penjualan agen tersebut.

“Secara makro KPPU harus turun tangan mengawasi praktik agar dapat berjalan dengan fair dan terbebas dari praktik persaingan usaha tidak sehat,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menegaskan, bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait adanya kemungkinan dibukanya kembali penerbitan proses visa furoda. Apalabi, soal info yang menyebut penerbitan visa dilakukan pada 1 Juni 2025.

“Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu, sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut,” tegasnya. (*)

Artikel 3 WNI Nekat Masuk Mekkah Lewat Gurun Pasir, 1 Orang Ditemukan Meninggal pertama kali tampil pada News.

Dari peternakan sederhana di Bekasi, seekor sapi unggulan dikirim ke Istana. Presiden Prabowo Subianto memilihnya sebagai hewan kurban. Di baliknya, berdiri sosok Ahmad Jupri, peternak berdarah dingin yang memulai usahanya dari tujuh ekor sapi dan bantuan Rp20 juta.

Laporan Raiza Septianto

Di lahan satu hektare di Jatiasih, Kota Bekasi, seekor sapi Simental berdiri tegap di kandang barisan N. Itulah barisan utama, tempat sapi-sapi pilihan dipelihara dengan perlakuan terbaik. Tubuh sapi itu kekar, bulunya cokelat keemasan, beratnya lebih dari satu ton. Tahun ini, ia dipilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto.

“Sapi ini kami rawat sejak bobotnya masih 500 kilogram. Kami beri perawatan maksimal. Hasilnya, ya seperti ini,” kata Ahmad Jupri, 44 tahun, pemilik peternakan, saat ditemui pada Minggu, 1 Juni.

Jupri bukan peternak turun-temurun. Ia lulusan akuntansi yang memilih meninggalkan dunia angka untuk menggeluti peternakan sejak 2005, tak lama setelah menyelesaikan kuliah. “Saya bukan anak peternak. Tapi saya jatuh cinta dengan dunia ini,” ujarnya. Ilmu peternakan ia pelajari secara otodidak. Modal awalnya hanya Rp20 juta dari dosennya, dan tujuh ekor sapi PO (Peranakan Ongole). Kini, ia mengelola lebih dari seribu ekor dengan nilai aset miliaran rupiah.

Sapi pilihan Presiden itu berasal dari Puring, Kebumen. Namun proses penggemukan dilakukan di Bekasi. Seleksi dilakukan ketat, melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kota dan Provinsi, serta diverifikasi oleh tim Sekretariat Presiden. “Mereka datang langsung, timbang sapi, cek kandang, periksa kesehatannya. Setelah itu baru dipilih. Harganya Rp85 juta. Teman-teman bilang mestinya bisa di atas Rp100 juta,” ucap Jupri. Tapi soal harga, menurutnya, tak terlalu penting. “Ini penghargaan kami untuk Presiden.”

Peternakan Jupri memang tak biasa. Ia rutin memasok hewan kurban ke instansi seperti Istana, Bank Indonesia, DPR, hingga pejabat level wakil menteri. Beberapa bahkan sudah memesan untuk tahun depan. “Nama-nama pejabat sudah banyak kami catat di kandang. Tapi memang, klien kami lebih banyak birokrat daripada artis,” kata Jupri sambil tertawa kecil.

Namun perlakuan terhadap sapi tetap sama. Setiap sapi, dari pesanan Presiden hingga kurban ibu-ibu majelis taklim, dimandikan setiap pagi dan diberi pakan lima sampai enam kali sehari. Menu makannya komplet: konsentrat, bekatul, onggok, ampas tahu, dan rumput segar. “Semua kami rawat dengan standar yang sama,” katanya.

Dua tahun terakhir, meski ekonomi dihantam krisis, bisnis Jupri justru tumbuh. “Tahun lalu kami jual 800–900 ekor. Tahun ini sudah tembus 1.000,” ujarnya. Ia percaya, semangat berkurban tak goyah oleh tekanan ekonomi. “Ini soal iman. Banyak yang yakin, lewat kurban, rezeki mereka dijaga Allah.”

Ia mengapresiasi langkah Presiden membagikan sapi kurban ke setiap kota dan kabupaten. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar simbolik. “Kami jadi merasa diperhatikan. Ini motivasi besar bagi peternak lokal.”

Bagi Jupri, kandang bukan sekadar tempat usaha. Ia membangun lapangan bola, bulu tangkis, dan gedung serbaguna untuk masyarakat sekitar. Mahasiswa dari IPB, Undip, hingga Unpad kerap datang magang. “Kalau pejabat bicara soal ketahanan pangan, ya kami ini pelakunya. Kami mulai dari nol,” katanya.

Ahmad Jupri mungkin hanya peternak dari pinggiran Bekasi. Tapi dari kandangnya yang sederhana, lahir sapi yang sampai ke meja Presiden. Dan dari sapi-sapi itu, suara ketahanan pangan Indonesia bergema sampai ke istana. (*)

Artikel Dari Bekasi Sapi Kurban Pak Presiden Berasal pertama kali tampil pada News.

batampos – Sebanyak 67 serikat buruh dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja (KSP) menyatakan bahwa surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan terkait penghapusan batas usia dalam proses perekrutan karyawan dinilai belum cukup kuat. Mereka meminta agar kebijakan tersebut ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) agar memiliki daya paksa hukum yang lebih jelas.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa SE tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap praktik perekrutan yang diskriminatif di perusahaan.

“Larangan mengenai batas usia, penampilan fisik, tinggi badan, dan bahkan agama dalam syarat rekrutmen sudah ada sejak dua dekade lalu, namun tidak pernah diterapkan secara efektif di lapangan,” ungkap Iqbal, Sabtu (1/6). “Oleh karena itu, kami menilai aturan ini harus ditetapkan melalui permenaker, bukan hanya berbentuk SE.”

Iqbal menambahkan, permenaker nantinya harus secara tegas melarang syarat rekrutmen yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Selain itu, perlu diatur sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.

“SE yang pernah diterbitkan sebelumnya tidak memiliki daya paksa. Tanpa sanksi yang jelas, aturan itu hanya menjadi simbol semata,” tegasnya.

Meski demikian, Iqbal mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, syarat seperti batas usia dan penampilan fisik bisa dibenarkan. Contohnya, industri penerbangan yang memerlukan kriteria tinggi badan untuk awak kabin, atau industri fesyen yang memang menekankan penampilan. Beberapa laboratorium pun memerlukan tenaga kerja muda dengan ketajaman indera yang tinggi.

“Namun, pengecualian seperti itu sebaiknya diatur secara khusus dan hanya bisa diberlakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Di luar pengecualian tersebut, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh menegaskan bahwa seluruh sektor industri, termasuk BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah, tidak boleh menetapkan batasan usia, penampilan menarik, atau tinggi badan sebagai syarat kerja. Mereka menilai praktik itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Ketenagakerjaan.

Pemerintah Dinilai Kurang Serius

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, juga menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap tidak maksimal dalam menangani persoalan diskriminasi di proses rekrutmen kerja.

“Langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang hanya menerbitkan surat edaran menunjukkan ketidaktegasan pemerintah. Seolah belum sepenuh hati menyelesaikan persoalan ini,” kata Mirah.

Ia menambahkan, tidak semua permasalahan ketenagakerjaan bisa diselesaikan melalui SE. Sebagai contoh, kasus pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Meski setiap tahun Kemenaker mengeluarkan SE terkait THR dan mencantumkan sanksi, tetap saja masih banyak perusahaan yang melanggar.

“Kalau SE saja yang sudah memuat sanksi masih dilanggar, apalagi SE seperti ini yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Maka penting untuk mengubahnya menjadi Permenaker agar lebih efektif,” tutup Mirah. (*)

Artikel Koalisi Serikat Pekerja Desak SE Soal Usia Kerja Diubah Jadi Permenaker pertama kali tampil pada News.