batampos – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka opsi untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2025. Ia menyinggung adanya lima poin kritik yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia atas penyelenggaraan ibadah haji.

“Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Adapun, rincian lima poin yang dibahas dalam nota diplomatik dari Arab Saudi itu pertama adalah soal ketidaksesuaian data jemaah antara E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan. Ia memastikan, permasalahan itu sudah diselesaikan sejak awal Mei 2025.

Kedua, pengangkutan jemaah dari Madinah ke Mekkah. Di mana ada perbedaan syarikah pada sebagian kecil jemaah dalam satu kloter, sehingga jemaah sempat menunggu di Madinah karena beda konfigurasi.

Ketiga, penempatan hotel yang tidak sesuai. Keempat, kesehatan jemaah lansia dan risiko tinggi dan kelima adalah soal pembayaran Dam jemaah haji Tamattu.

Meski persoalan yang disinggung Arab Saudi dalam nota diplomatik sudah diselesaikan, tak dipungkiri masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan haji yang harus dibenahi. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan agar persoalan yang muncul di penyelenggaraan haji 2025 tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.

“Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain,” ujar Puan.

Ia memastikan, Komisi VIII DPR RI akan segera menggelar rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 bersama pemerintah dan pimpinan DPR RI yang turut terlibat dalam Tim Pengawas (Timwas) I Haji DPR di Arab Saudi.

“Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menyatakan jika ditemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025, maka DPR dimungkinkan membentuk pansus guna menginvestigasi hal tersebut.

“Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” pungkasnya. (*)

Artikel DPR Buka Opsi Bentuk Pansus untuk Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025 pertama kali tampil pada News.

batampos – Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menaruh perhatian serius terhadap perkembangan permasalahan internasional atas meluasnya perang di kawasan Asia Barat. Puluhan ribu nyawa penduduk sipil di Gaza dan Tepi Barat telah menjadi korban, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mempunyai solusi tuntas untuk menciptakan perdamaian.

“Perang di Palestina belum juga reda, kini meletus perang baru antara Iran dan Israel. Diperparah lagi oleh serangan Amerika terhadap Iran. Akibatnya kawasan tersebut semakin berbahaya bagi lalu lintas darat, udara, dan laut sehingga mengganggu jalur-jalur penerbangan dan pelayaran, dan berdampak buruk bagi perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” ucap Sultan saat membuka Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/25).

DPD RI menyerukan untuk menahan diri dan tidak memperparah keadaan, tetapi mengutamakan perundingan dan solusi diplomatik untuk mencapai perdamaian di kawasan itu. DPD RI juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengevakuasi WNI dan melakukan segala upaya demi menjamin keselamatan dan keamanan jutaan warga Indonesia di kawasan tersebut. “KBRI di negara-negara tersebut diharapkan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang jatuh korban dalam perang yang sedang berlangsung,” kata senator asal Bengkulu itu.

Selain menyoroti isu internasional, sidang paripurna kali ini adalah menerima penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pada kegiatan reses. Dalam laporannya, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian yang mewakili Sub Wilayah Barat I menjelaskan Komite I DPD RI mencermati UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait lemahnya sistem dan koordinasi pelaksanaan SIASN. Salah satunya honorer yang telah mengabdi lama merasa terpinggirkan dalam mekanisme PPPK, begitu juga dengan regulasi terkait mutasi ASN yakni Permen PAN RB RI No. 6 Tahun 2024 telah melampaui PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

“Ketimpangan distribusi ASN terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu adalah bukti nyata lemahnya manajemen sumber daya manusia pemerintahan Indonesia,” ujar Penrad.

Penrad juga menambahkan bahwa Komite III DPD RI dalam laporan resesnya menyoroti pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lonjakan konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di kalangan remaja telah menyebabkan peningkatan kasus obesitas dan diabetes. “Sampai hari ini, belum ada regulasi kuat tentang pengiklanan MBDK. Integrasi data kesehatan juga masih terbatas. Edukasi tentang kesehatan juga belum menjadi bagian utuh dalam kurikulum sekolah,” paparnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan laporan aspirasi Sub Wilayah Barat II dalam ruang lingkup Komite II DPD RI. Ia mengutarakan bahwa masyarakat Bali yang mengeluhkan warga negara asing (WNA) banyak mengambil alih properti, sehingga tidak mampu bersaing membeli properti. “Ke depan kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/Kepala BPN dan Kementerian Hukum untuk mendorong penyelesaian kepemilikan properti oleh WNA ini,” tuturnya.

Ida Bagus juga mempertanyakan permasalahan Koperasi Merah Putih terkait permodalan, model bisnis, dan skala prioritas. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi integrasi peran Koperasi Merah Putih, BumDes, dan koperasi eksisting agar tidak terjadi duplikasi fungsi. “Kami mendorong kinerja Himbara dalam memberikan pembiayaan modal awal Koperasi Merah Putih dengan memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian,” paparnya.

Laporan hasil aspirasi masyarakat daerah di Sub Wilayah Timur I, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Maria Goreti membeberkan tugas Komite I DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, mall pelayanan publik (MPP) di daerah belum sepenuhnya optimal karena bebarapa aspek yaitu alokasi anggaran, kualitas SDM, serta sarana-prasarana. “Koordinasi antar instansi dalam MPP masih lemah, sehingga menghambat integrasi layanan. Selain itu MPP cenderung menjadi proyek fisik tanpa orientasi kualitas pelayanan jangka panjang,” tegasnya.

Sementara itu, laporan dari Sub Wilayah Timur II disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma. Ia mengatakan pada lingkup Komite II DPD RI, masyarakat mengakui mengalami kesulitan akses bahan bakar dan prasarana produksi untuk nelayan. “Kami mendorong agar pemerintah mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir yang strategis,” paparnya.
Laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah tersebut akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada Masa Sidang V. (*)

Artikel Sidang Paripurna DPD RI: Seruan Perdamaian Dunia dan Tegaskan Aspirasi Daerah pertama kali tampil pada News.

batampos – Menyambut Tahun Baru Muharram 1447 Hijriyah, Kemenag menggelar sejumlah acara. Diantaranya adalah pencanangan 1.000 masjid inklusif. Masjid-masjid atau musala yang masuk dalam program ini, akan mendapatkan bantuan pendanaan Rp 15 juta.

Informasi tersebut disampaikan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Abu Rokhmad di Jakarta pada Selasa (24/6). Dia mengatakan, untuk kategori masjid anggaran yang disalurkan Rp 15 juta per unit. Sedangkan untuk musala, besarannya Rp 10 juta per unit.

Dia menegaskan, sesuai dengan tujuannya, dana yang dikucurkan itu digunakan untuk memenuhi kelengkapan masjid atau musala. “Supaya bisa lebih ramah lansia dan difabel,” katanya.

Jadi, syarat yang ditetapkan Kemenag, anggaran itu digunakan untuk membeli perlengkapan seperti kursi bagi lansia untuk salat. Kemudian juga bisa digunakan untuk membangun jalur kursi roda. Atau melengkapi tempat wudhu dengan pengaman khusus bagi lansia atau difabel.

Kemenag menargetkan di setiap provinsi di Indonesia ada satu masjid dan mushola ikut ambil bagian dalam program itu. Sehingga bisa jadi contoh untuk masjid atau mushola lainnya. Kemenag ingin membantu semua masjid dan musala, tetapi terbentur dengan keterbatasan anggaran.

Kegiatan lain yang dilaksanakan Kemenag menyambut Tahun Baru Muharam 1447 adalah Ngaji Budaya Tradisi Muharram di Nusantara yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (23/6). Kegiatan yang bernuansa seni dan budaya ini dibuka langsung oleh Menag Nasaruddin Umar. Dia menyebut bahwa seni atau kesenian bisa menjadi media untuk mendekatkan diri dengan Allah atau Tuhan.

Menurut Nasaruddin, tradisi ngaji budaya merupakan bentuk sujud budaya yang bukan hanya ritual fisik. Lebih dari itu, juga menjadi simbol penundukan batin manusia di hadapan Tuhan. “Tradisi seperti ini harus dilestarikan di Kemenag, apa pun agama kita,” ujar Nasaruddin.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan, seni dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk penajaman hati. Dia lantas mengutip pesan Imam Ghazali bahwa orang yang tidak punya rasa seni, hatinya kering. Menurut dia seni adalah salah satu jalan mendekatkan diri kepada Tuhan.

“Cara mencintai Tuhan bisa lewat seni. Jadi, membaca Al-Qur’an pun harus dengan lantunan yang indah, azan juga begitu. Jadi, tradisi Muharram ini adalah upaya menajamkan hati nurani kita,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menyampaikan ada dua pesan dalam Ngaji Budaya supaya dipahami dan dihayati seluruh masyarakat Indonesia. Dia menyebut, Muharram memiliki kekayaan tradisi di berbagai daerah dan suku di Nusantara.

Abu mencontohkan, di Semarang masyarakat biasa mandi di sungai dekat Tugu Soeharto pada malam satu Syuro. Ritual ini diiringi doa sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memperoleh energi dan semangat baru menyambut Tahun Baru Hijriah.

“Hal-hal semacam ini perlu kita refleksikan kembali agar maknanya tetap hidup di tengah masyarakat,” kata Abu.

Pesan kedua yang ingin disampaikan adalah pentingnya nilai ekoteologi dalam tradisi Muharram. Dikatakan Abu, masyarakat di masa lalu sering menyampaikan cerita-cerita mistis untuk menanamkan kesadaran menjaga alam.

Kisah-kisah yang terkesan menakutkan itu sejatinya adalah cara leluhur mengingatkan agar manusia senantiasa merawat dan melestarikan lingkungan sekitar. “Cerita-cerita itu adalah simbol bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab spiritual,” terang Abu. (*)

Artikel Kemenag Bagi-bagi Uang Rp 15 Juta untuk Masjid, Rp 10 Juta untuk Musala pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Perdagangan kembali melakukan pengawasan distribusi MINYAKITA di wilayah Indonesia Timur. Pada Selasa (24/6), pengawasan dilaksanakan di Pasar Sentral Hamadi, Kota Jayapura, Papua, serta di gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Papua.

“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kesesuaian harga MINYAKITA di wilayah Papua. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa stok MINYAKITA tersedia dan mencukupi, dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter,” ujar Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Mario Josko.

Mario menjelaskan, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 23 Juni 2025, harga rata-rata MINYAKITA di tingkat nasional tercatat sebesar Rp16.700 per liter. Angka ini menunjukkan tren penurunan sebesar 1,76 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dan 0,60 persen dibandingkan minggu sebelumnya.

Adapun harga MINYAKITA di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, masih mencapai Rp18.000 per liter. Hal ini diduga disebabkan oleh kontinuitas pasokan dan kondisi geografis Papua yang menantang.

“Untuk pembentuk harga Provinsi Papua sendiri hanya berasal dari Kota Jayapura. Rata-rata harga MINYAKITA di Provinsi Papua kini berada di angka Rp16.850 per liter, turun 6,39 persen dari minggu sebelumnya yang mencapai Rp18.000 per liter. Kami berharap, dengan adanya pasokan yang terus menerus, tren penurunan harga MINYAKITA akan berlanjut dan stabil sesuai HET,” tutur Mario.

Saat ini, Perum Bulog Kantor Wilayah Papua telah menerima pasokan MINYAKITA dari PT Mahesi Agri Karya sebanyak 1.900 dus, yang akan didistribusikan secara merata di Provinsi Papua. Pasokan tersebut diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan MINYAKITA di wilayah ini.

“Produsen dan distributor lain juga kami harapkan ikut membantu mengoptimalkan pendistribusian MINYAKITA, baik melalui jalur distributor maupun BUMN Pangan. Kementerian Perdagangan secara aktif akan terus mendorong pengiriman MINYAKITA ke wilayah timur Indonesia guna memenuhi kebutuhan pedagang pengecer di pasar rakyat, terutama pasar-pasar pantauan,” tambah Mario.

Kementerian Perdagangan juga mengimbau agar para produsen MINYAKITA terus menjaga kontinuitas distribusi ke pasar rakyat, serta mematuhi ketentuan harga sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Mario menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan di berbagai daerah. Selain memastikan ketersediaan dan kesesuaian harga, pengawasan juga bertujuan menjaga kesesuaian mutu produk dalam rangka perlindungan konsumen. Kemendag juga mendorong dinas perdagangan daerah agar aktif melakukan pendampingan dan pengawasan bersama Satgas Pangan, serta berkoordinasi dengan produsen, distributor, dan Perum Bulog untuk menjamin stok dan keterjangkauan harga MINYAKITA di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Mario menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri telah menyurati produsen minyak goreng dan BUMN Pangan agar memprioritaskan distribusi DMO MINYAKITA secara kontinu dan merata, terutama ke pedagang pengecer di pasar rakyat (pasar pantauan). Sumber pasokan MINYAKITA bergantung pada kewajiban DMO para pelaku ekspor CPO, dan distribusinya dilakukan secara komersial tanpa subsidi atau dana pemerintah.

Selain itu, BUMN Pangan seperti Perum BULOG dan ID Food diharapkan meningkatkan koordinasi dengan dinas perdagangan setempat, melaksanakan kewajiban pelaporan distribusi melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), serta memastikan distribusi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tadi kami lihat bersama, stok MINYAKITA di Jayapura tersedia dan harga di tingkat konsumen juga sudah sesuai HET. Ke depan, kami berharap semakin banyak produsen yang berpartisipasi dalam pendistribusian MINYAKITA ke Papua, Maluku, dan wilayah timur Indonesia lainnya, agar masyarakat semakin mudah memperoleh MINYAKITA dengan harga terjangkau sesuai HET,” pungkas Mario.(*)

Artikel Dorong Pemerataan Distribusi MINYAKITA, Kemendag Lakukan Pengawasan di Wilayah Indonesia Timur pertama kali tampil pada News.