batampos – PT Pertamina Patra Niaga mengimbau para nelayan agar tidak menitipkan jerigen kepada pihak lain saat membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi di SPBU. Penitipan tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap penyelewengan, meskipun proses pembelian menggunakan QR code sah milik nelayan.

Imbauan ini disampaikan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU Kabil, Batam. Dalam kasus tersebut, diketahui ada praktik pembelian BBM menggunakan QR code milik nelayan, namun dengan membawa jeriken dalam jumlah banyak yang diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Kalau nelayan datang langsung dengan QR code miliknya, tetap kami layani. Tapi kalau dititipkan, apalagi membawa banyak jeriken, itu rawan. Godaannya besar dan potensi penyelewengan tinggi. Kami imbau lebih baik tidak menitip, demi mencegah penyalahgunaan,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Sumbagut, Susanto Satria.

Menurutnya, sistem pembelian BBM subsidi saat ini telah menggunakan QR code dari program Subsidi Tepat, yang didesain agar penyaluran lebih akurat dan transparan. Namun, ia mengakui bahwa sistem digital sekalipun bisa dimanipulasi jika ada niat menyimpang dari oknum.

“Kami sudah menerapkan sistem digitalisasi dan pengawasan secara berkala. Tapi kalau ada perilaku yang tidak jujur, tetap saja bisa diselewengkan. Karena itu peran serta masyarakat sangat kami butuhkan untuk melapor jika melihat indikasi pelanggaran,” tambahnya.

Sedangkan terkait kasus di SPBU Kabil saat ini telah ditangani oleh aparat penegak hukum (APH). Pertamina juga telah memberikan sanksi administratif berupa penghentian operasional selama sembilan hari kepada SPBU tersebut.

“Kami hormati dan dukung proses hukum yang dilakukan oleh APH. Dari sisi Pertamina, kami sudah bertindak sesuai aturan,” ujarnya.

Meski demikian, Pertamina memastikan bahwa tidak ada pengurangan kuota penyaluran BBM di SPBU Kabil pascakejadian. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi di kawasan tersebut.

“Penyaluran tetap dilakukan seperti biasa. SPBU Kabil mendukung kebutuhan BBM untuk area sekitar bandara dan dua wilayah lainnya. Jika penyaluran dikurangi, masyarakat justru yang akan dirugikan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa setiap pelanggaran tidak hanya berdampak pada SPBU, tetapi juga terhadap masyarakat luas yang bergantung pada distribusi BBM subsidi.

“Ketika terjadi penyalahgunaan, yang dirugikan itu bukan cuma SPBU, tapi juga masyarakat yang seharusnya menerima subsidi. Jadi mari kita awasi bersama, sesuai kapasitas kita sebagai masyarakat,” imbaunya.

Hingga saat ini, tidak ada laporan penyimpangan dari SPBU lain di wilayah Batam. Pertamina menyatakan akan terus meningkatkan sistem pengawasan dan merespons cepat setiap laporan dari warga. “Untuk informasi SPBU lain tidak ada,” tegasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pertamina Imbau Nelayan Tidak Titip Jerigen, Rawan Disalahgunakan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 058/BWI/P-BWI/2025 tanggal 15 Mei 2025, telah ditetapkan kepengurusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Batam masa jabatan 2025–2028. Kepengurusan ini diketuai oleh Buralimar. Terdapat 11 orang pengurus dan 3 orang Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh H. Firmansyah.

“BWI Kota Batam sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005, dengan pergantian pengurus yang silih berganti. Namun sempat vakum sejak 2020. Alhamdulillah, tahun ini terbentuk kembali kepengurusan baru untuk melaksanakan beberapa tugas sesuai Peraturan Badan Wakaf Indonesia,” ungkap Buralimar.

Adapun tugas BWI Batam antara lain: melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, melakukan pembinaan terhadap nazhir (pengelola/pengawas wakaf) dalam pengembangan harta benda wakaf, mengelola tanah wakaf, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh BWI Pusat dan Provinsi.

Dalam rapat awal yang dihadiri oleh beberapa pengurus dan Dewan Pertimbangan, telah dibahas sejumlah program prioritas, seperti: pengajuan dana operasional ke Kemenag RI, mengaktifkan dan merenovasi sekretariat BWI, mempersiapkan pelantikan, menyusun program kerja, serta mengefektifkan tugas dan fungsi badan pelaksana. Badan ini terdiri dari beberapa divisi, yakni:

• Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf
• Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi
• Divisi Kerja Sama Kelembagaan dan Advokasi
• Divisi Pendataan, Sertifikasi, dan Ruislagh
• Divisi Pengawasan dan Tata Kelola

Meskipun belum resmi dilantik, BWI Kota Batam sudah bergerak cepat melakukan sosialisasi dan menjaring potensi wakaf dalam berbagai bentuk, seperti harta tidak bergerak (rumah, ruko, bangunan), wakaf uang, serta bentuk wakaf lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Buralimar, potensi wakaf di Kota Batam cukup besar. Nantinya BWI akan menjalin kerja sama dan saling mendukung dengan berbagai organisasi seperti BAZNAS, Dewan Masjid Indonesia (DMI), FKUB, IPHI, serta organisasi keislaman seperti Muhammadiyah dan NU. Semua ini bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan perekonomian serta usaha produktif umat.

Buralimar yang akrab disapa Bang Bur menambahkan, penduduk Kota Batam pada medio 2024 mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa, dengan jumlah umat Islam sekitar 900 ribu orang. “Jika 1 orang saja mewakafkan Rp10 ribu setahun, maka terkumpul sekitar Rp9 miliar. Jika 30 persen dari jumlah itu terealisasi, maka dalam 3 tahun masa kepengurusan akan terkumpul sekitar Rp9 miliar. Itu belum termasuk wakaf tanah dan harta lainnya,” jelasnya.

Dana yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan tidak hanya untuk ekonomi produktif, tetapi juga membantu masyarakat kurang mampu, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya.

Kota Batam sendiri bisa dikatakan sebagai pelopor pembentukan badan wakaf. Sebab, sebelum adanya BWI secara nasional pada 2004, Batam telah memiliki Badan Wakaf Batam bersifat lokal yang memiliki beberapa aset, seperti ruko yang digunakan sebagai sekretariat dan klinik bersalin.

“Doakan kami bisa bekerja maksimal,” tambah Bur. “Ini tantangan tersendiri karena BWI Kota Batam merupakan perwakilan dari BWI Pusat, sehingga tidak seotonom lembaga lain. Kami berharap ada dukungan dari Pemerintah Kota Batam agar BWI lebih diberdayakan dan bisa berbuat maksimal untuk umat dan masyarakat Kota Batam.”

Ia juga menekankan bahwa wakaf saat ini belum sekuat zakat, infak, dan sedekah dalam hal pengelolaan maupun dasar hukum. Padahal, wakaf adalah bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. “Sebagaimana sabda Nabi, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Wakaf adalah bagian dari sedekah jariyah—pahalanya mengalir terus, bahkan setelah meninggal dunia, selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan oleh orang lain.”

Karena itu, BWI Kota Batam mengusung tagline: Wakaf, Pahalanya Mengalir Tiada Akhir.

Buralimar pun mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Islam, untuk mendukung penuh BWI Kota Batam agar dapat berfungsi maksimal demi kebaikan dan kemaslahatan umat. (*)

Artikel Diamanahkan Jadi Ketua BWI Batam, Buralimar Bertekad Himpun Potensi Wakaf pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam Rafki Rasyid menekankan pentingnya penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan lahan yang masih menjadi hambatan utama investasi di Batam. Menurutnya, solusi tuntas perlu dimulai dari pembenahan di tingkat dasar, termasuk keberanian menindak para oknum yang selama ini memperkeruh tata kelola lahan.

“Persoalan lahan ini harus dibereskan dari akar. Selama masih ada oknum aparat maupun masyarakat yang bermain, maka selama itu pula investasi akan terus terganggu,” tegas Ketua Apindo Batam.

Ia menyarankan agar pimpinan BP Batam yang baru bersikap lebih tegas dan berani dalam menertibkan permainan lahan. Apindo mendorong agar alokasi lahan ke investor benar-benar dilakukan dalam kondisi siap bangun, seperti yang sudah diterapkan di Vietnam.

“Lahan yang diberikan ke pengusaha harus benar-benar bebas dari sengketa dan siap digunakan. Jangan sampai pengusaha yang sudah bayar UWT malah diminta lagi membayar biaya pengosongan, apalagi sampai berseteru dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Apindo meminta BP Batam segera menambah luasan lahan yang tersedia untuk investasi. Mengingat saat ini ketersediaan lahan mulai terbatas, sementara minat investasi terus tumbuh.

Di sisi lain, Apindo juga meminta pemerintah mengambil kebijakan yang adil dan bijak, mengingat persoalan lahan tidak hanya menyangkut kepentingan investasi, tetapi juga hak masyarakat.

“Pemerintah harus hadir sebagai penengah. Investasi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi, tapi hak masyarakat atas lahan juga harus dijaga,” tambahnya.

Apindo memperingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera dituntaskan, maka tidak hanya investasi baru yang gagal masuk, namun investor lama pun bisa berpindah ke daerah atau negara lain, seperti Johor, yang saat ini terus berkembang.

“Kita tidak ingin kehilangan momentum. Jangan sampai Batam ditinggalkan investor hanya karena persoalan klasik yang seharusnya bisa diselesaikan dari dulu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Apindo Dorong BP Batam Tuntaskan Akar Masalah Lahan untuk Dukung Investasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dalam upaya merawat harmoni antara dunia usaha dan penyedia energi, PT PLN Batam menyambangi kantor Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafky Rasyid, Selasa, 20 Mei lalu. Dari pihak PLN Batam hadir Sekretaris Perusahaan, Zulhamdi, serta Vice President Niaga, Ika Patria Wardana. Suasana pertemuan berlangsung cair, namun tetap sarat muatan strategis.

Salah satu agenda utama yang digelar dalam pertemuan itu adalah penyesuaian tarif listrik industri. Zulhamdi menjelaskan, langkah tersebut diambil demi menjaga keberlanjutan operasional dan mutu layanan perusahaan. Menurutnya, PLN Batam harus menghadapi kenyataan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang melonjak, lantaran 85 persen pembangkitnya menggunakan bahan bakar gas.

Apindo tak tinggal diam. Rafky Rasyid menyuarakan kegelisahan para pelaku industri atas lonjakan harga gas industri yang menembus angka lebih dari 100 persen. Meski demikian, ia menyatakan pemahaman terhadap penyesuaian tarif listrik yang dilakukan PLN Batam, mengingat tekanan biaya yang dialami perusahaan pelat merah tersebut.

Zulhamdi, dalam diskusi itu, turut memaparkan langkah-langkah konkret yang telah diambil PLN Batam, salah satunya adalah mengajukan peninjauan harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka bahkan meminta agar PLN Batam diberikan harga di bawah ketentuan HGBT demi menjamin kesinambungan pasokan listrik yang terjangkau.

“PLN Batam tidak pernah menerima subsidi ataupun kompensasi dari pemerintah. Setiap potensi kerugian kami tanggung sendiri,” ujar Zulhamdi, lugas.

Pernyataan itu mendapat anggukan dari Rafky. Ia menegaskan bahwa efisiensi biaya energi adalah kebutuhan mendesak bagi industri agar tetap bisa bersaing di kancah global. Apindo, kata dia, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya PLN Batam dalam memperjuangkan harga gas yang lebih rasional.

“Apindo Batam, Apindo Kepri, dan Apindo Pusat akan bersuara satu ke Kementerian ESDM,” ujar Rafky.

Keduanya sepakat, sinergi lintas sektor mutlak diperlukan. Apalagi kebijakan HGBT sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya saing industri nasional melalui pengendalian harga gas bumi di sektor-sektor strategis.

Pertemuan ini menjadi penanda dari langkah awal kolaborasi yang lebih erat antara PLN Batam dan dunia usaha. Harapannya, komunikasi yang terbuka dan intensif ini bisa menjelma menjadi manfaat nyata—bagi masyarakat, pelaku industri, hingga iklim investasi di Kota Batam. (*)

Artikel Silaturahmi Strategis PLN Batam dan Apindo pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ratusan driver ojek online di Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (20/5) pagi. Aksi yang dinamai offbid dan tuntut rasa ini memusatkan protes pada tuntutan agar aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim mengikuti regulasi tarif yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri.

Sejak pagi, para pengemudi dari berbagai komunitas driver online di Batam dan sekitarnya mulai berkumpul di sejumlah ruas jalan utama, lalu bergerak menuju Gedung Graha Kepri. Mereka menyuarakan aspirasi dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, namun tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu pengguna jalan lain.

Aksi berjalan kondusif tanpa tindakan anarkis. Sekitar pukul 14.40 WIB, massa mulai membubarkan diri secara tertib usai perwakilan mereka melakukan audiensi bersama jajaran pemerintah dari unsur eksekutif dan legislatif di dalam Gedung Graha Kepri.

Baca Juga: Aplikator dan Driver Online Batam Sepakati SK Gubernur, Kesepakatan Tarif Online Disahkan

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, memastikan bahwa pengamanan berlangsung sesuai prosedur. “Aksi pengamanan kita lakukan dari Polda Kepri maupun Polresta Barelang. Ini kaitannya dengan rekan-rekan driver online yang menuntut agar aplikator mengikuti aturan SK Gubernur,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat bertujuan menjaga keamanan dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan damai. “Situasi aksi demo ini kondusif. Teman-teman sebagian masih ada di luar Graha Kepri, sementara perwakilan mereka sedang bertemu dengan jajaran pemerintah,” tambahnya.

Sebanyak 300 personel kepolisian dikerahkan untuk pengamanan, disiagakan di beberapa titik strategis, dan mendapat dukungan dari personel Polda Kepri. Koordinasi lintas satuan berjalan lancar selama aksi berlangsung. Polisi mencatat jumlah peserta aksi berkisar antara 500 hingga 600 orang.

Kapolresta juga menegaskan bahwa aksi telah mengantongi izin resmi sesuai peraturan yang berlaku. “Surat izinnya tentu sesuai dengan peraturan Kapolri. Aksi maksimal sampai jam 18.00 WIB,” tegasnya.

Tiga Poin Kesepakatan

Dalam audiensi bersama perwakilan pengemudi dan pihak pemerintah, telah dicapai kesepakatan penting yang menjadi hasil konkret dari aksi hari itu. Tiga poin utama tersebut adalah:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi Tarif

Aplikator Gojek, Grab, dan Maxim menyatakan akan mengikuti Surat Keputusan Gubernur Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus di Kota Batam, serta Keputusan Gubernur Nomor 1113 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat oleh aplikator di Kota Batam.

2. Penyesuaian Tarif Paling Lambat 31 Mei 2025

Ketiga aplikator sepakat akan melakukan penyesuaian tarif berdasarkan kedua SK Gubernur tersebut paling lambat tanggal 31 Mei 2025 pukul 23.59 WIB.

3. Sanksi bagi Aplikator yang Tidak Patuh

Apabila pihak aplikator tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam kedua SK tersebut, maka mereka akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kesepakatan ini, para pengemudi dari driver daring berharap aplikator benar-benar menjalankan komitmennya, sehingga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin. Pemerintah pun diminta turut mengawal implementasi keputusan agar tidak berhenti pada janji. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Dikawal 300 Polisi, Kapolresta Pastikan Aksi Massa Driver Online di Batam Berlangsung Kondusif pertama kali tampil pada Metropolis.