batampos – Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengingatkan Pemerintah untuk meninjau ulang rencana evakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Ia memahami, mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun, Pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang terkait rencana evakuasi warga Gaza korban perang ke Indonesia.

“Tugas sejarah kita adalah mendorong dan mendukung bangsa-bangsa untuk merdeka. Itu jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, dalam konteks kemerdekaan Palestina, Indonesia wajib memberikan dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (11/4).

Pria yang akrab disapa Kang TB itu menegaskan, kemerdekaan Palestina adalah hak dasar yang harus diwujudkan, yakni merdeka di tanah air mereka sendiri, bukan di tempat lain.

“Kemerdekaan itu harus didapatkan oleh bangsa Palestina, merdeka di tanahnya sendiri yang menjadi hak mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terusir,” tuturnya.

Terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia, Kang TB memberikan apresiasi. Namun, ia mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang.

“Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi. Tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” ungkap Kang TB.

Anggota Komisi Pertahanan dan Hubungan Internasional DPR itu, menyoroti kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya. Menurutnya, hal ini justru bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.

“Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis (genosida) yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.

TB Hasanuddin pun mempertanyakan, apakah evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina, atau justru agenda terselubung pihak luar.

“Apa yang sebenarnya dibutuhkan Palestina? Apakah bantuan medis, logistik, atau evakuasi besar-besaran seperti yang pernah diusulkan Donald Trump? Kalau itu sejalan dengan ide Trump, patut kita waspadai. Karena pasti ada tujuan lain di baliknya,” ucap Kang TB.

Karena itu, TB Hasanuddin juga mengingatkan jika proses evakuasi tidak disertai dengan jaminan pemulangan, maka sebaiknya langkah tersebut ditunda.

“Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya,” pungkasnya. (*)

Artikel Legislator PDIP Ingatkan Pemerintah Tak Terburu-buru Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Singgung Agenda Terselubung pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia akan meningkatkan nilai perdagangan dengan Turkiye sekaligus memperluas akses pasar.

Keinginan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turkiye, Kamis (10/4) waktu setempat.

Prabowo menjelaskan, peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai hambatan perdagangan dengan Turkiye.

“Kita sepakat memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan,” kata Prabowo dalam keterangan pers bersama yang disiarkan virtual, Kamis malam (10/4).

Untuk merealisasikan kesepakatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku dirinya dan Erdogan telah menginstruksikan Menteri Perdagangan masing-masing untuk menyelesaikan pembahasan preferential trade agreement (PTA). Di situ akan lebih detail dibahas teknisnya.

Tak hanya itu, dia meyakini hal itu dapat menjadi langkah awal untuk membentuk perjanjian yang lebih maju yakni Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

“Di bidang investasi, kami sepakat menyelesaikan bilateral investment treaty secepat mungkin,” sebut Prabowo.

Prabowo turut mengundang perusahaan-perusahaan Turkiye untuk berpartisipasi dan investasi dalam pengembangan sektor strategis di Indonesia. Seperti industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan, dan tekstil kelas atas.

Prabowo meyakini, Turkiye dan Indonesia harus sama-sama mengembangkan kekuatan ekonomi.

Sebab, hanya dengan kekuatan ekonomi yang kuat, suara kedua negara berkembang bisa didengar dunia. “Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi,” tegas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, dia turut mengapresiasi kontribusi perusahaan konstruksi Turkiye dalam pembangunan 42 rumah sakit di Indonesia. Termasuk ikut serta mendorong kerja sama lebih lanjut di bidang kesehatan, termasuk produksi vaksin bersama.

Tak hanya itu, Indonesia dan Turkiye juga akan menjalin kerja sama erat di sektor pertahanan.

“Kita juga memiliki kesepakatan untuk membuat joint venture yang penting antara perusahaan pertahanan strategis di antara dua negara kita,” jelas Presiden.

Sementara itu, Erdoğan juga menyampaikan komitmen pemerintahannya untuk terus meningkatkan hubungan di seluruh kerangka internasional. Seperti PBB, G20, D8, dan MIKTA. Turkiye juga menghargai posisi Indonesia terhadap isu Palestina.

“Pada masa mendatang kami akan terus bekerja bersama Indonesia dalam hal rekonstruksi Gaza dan juga dalam mempertahankan hak Palestina,” ucap Presiden Erdoğan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut mewakili Presiden RI dalam memberi sambutan pada Turkiye-Indonesia CEO Roundtable Meeting.

“Indonesia dan Turki perlu memperkuat kerja sama ekonomi serta melihat potensi yang masih sangat besar antara kedua negara, di tengah ketidakpastian global dan tren proteksionisme yang baru saja dilakukan oleh Amerika Serikat,” ujar Airlangga dalam pertemuan itu.

Indonesia dan Turki memiliki fundamental ekonomi relatif stabil dengan konsumsi domestik cukup tinggi.

Tahun 2025 ini menandai 75 tahun kerja sama bilateral Indonesia dan Turki, untuk itu kerja sama tahap lanjutan menjadi suatu keharusan bagi kedua negara.

Perdagangan kedua negara pada 2024 sekitar USD 2,4 miliar, dan ditargetkan oleh kedua Kepala Negara untuk mencapai hingga USD 10 miliar.

Untuk itu, percepatan dan implementasi dari limited preferential trade agreement menjadi suatu keharusan.

Melalui perjanjian perdagangan ini, kedua negara dapat fokus pada beberapa produk utama untuk dibebaskan, baik secara tarif maupun non-tarif, dengan waktu negosiasi yang relatif lebih cepat.

“Turki melihat Indonesia sebagai mitra utama dan hub bagi perdagangan di kawasan ASEAN,” tutur Deputi Menteri Perdagangan Turki Ozgur Volkan Agar.

Turki telah memiliki kerja sama perdagangan bebas dengan Malaysia dan Vietnam sehingga sudah menjadi keharusan bahwa limited preferential trade agreement segera diselesaikan, sejalan dengan mandat kedua negara.

Di sisi lain, Indonesia juga dapat melihat Turki sebagai hub untuk masuk pada pasar Uni Eropa dan mendukung percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA.

“Ada potensi produk pertanian Turki untuk bisa masuk ke pasar Indonesia, dan sebaliknya Turki juga terbuka terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan Indonesia ke pasar Turki,” jelas Menteri Pertanian dan Kehutanan Turki Ibrahim Yukmali.

Produk-produk tersebut dapat menjadi bahan baku bagi industri makanan-minuman serta sektor industri kerajinan di Turki sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara.

Pihaknya menekankan bahwa proteksionisme perdagangan yang saat ini dilakukan beberapa negara di dunia justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan negara-negara utama dunia. (*)

Artikel Indonesia-Turkiye Perluas Kerja Sama Perdagangan, Target Nilai Transaksi Dagang jadi USD 10 Miliar pertama kali tampil pada News.