batampos – Hari kedua pelaksanaan pendaftaran jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Batam tahun ajaran 2025/2026 telah berlangsung pada Selasa (3/6). Hingga pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 114 akun telah menyelesaikan seluruh proses pendaftaran.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan bahwa dari total 1.151 akun yang sudah terdaftar dalam sistem, sebanyak 1.037 akun telah melakukan login, dan 114 akun di antaranya telah menyelesaikan proses pendaftaran dan memilih sekolah.

“114 akun ini sudah menyelesaikan berkas dan sudah memilih sekolah tujuan,” ujarnya, Selasa (3/6).

Tri menyampaikan bahwa meskipun pendaftaran jalur afirmasi telah memasuki hari kedua, masih ada orang tua yang datang ke posko untuk menanyakan kelengkapan berkas, terutama terkait kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, jumlahnya tidak sebanyak hari pertama.

“Masih ada (yang datang), tapi tak banyak,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kunjungan ke Posko SPMB di Gedung Gurindam cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan sistem layanan, di mana proses seperti pengaturan ulang (reset) kata sandi kini bisa dilakukan langsung di sekolah masing-masing.

“Kalau dulu reset password harus di Gedung Gurindam, sekarang bisa langsung di sekolah. Jadi tidak terlalu ramai lagi di sini,” jelasnya.

Untuk jalur afirmasi tingkat SD, Disdik Batam menyediakan kuota sebesar 15 persen dari total daya tampung yang tersedia di seluruh sekolah negeri, atau sekitar 2.496 siswa. Proses pendaftaran jalur afirmasi akan berlangsung hingga 10 Juni 2025. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan pada Rabu, 11 Juni 2025.

Setelah jalur afirmasi selesai, pendaftaran akan dilanjutkan dengan jalur domisili dan mutasi yang dibuka mulai 11 hingga 15 Juni 2025. Hasil seleksi jalur ini akan diumumkan pada 17 Juni 2025, dan peserta yang lolos diminta untuk melakukan daftar ulang pada 17 hingga 19 Juni 2025.

Sementara itu, pantauan Batam Pos di SDN 009 Batuaji menunjukkan suasana yang relatif sepi. Hingga siang hari di hari kedua pendaftaran jalur afirmasi ini, belum terlihat orang tua calon murid yang datang ke sekolah tersebut.

“Sejauh hari ini belum ada yang datang,” ujar salah seorang guru di sekolah yang berada di kawasan Tanjung Uncang tersebut.

Sebagai informasi, jalur afirmasi dalam SPMB ditujukan untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar dalam program bantuan pemerintah, seperti PKH dan DTKS. Jalur ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk memberikan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 114 Akun Selesaikan Pendaftaran Jalur Afirmasi SD di Hari Kedua pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kasus dugaan tindak pidana korupsi Pelabuhan Batuampar yang ditangani Ditkrimsus Polda Kepri masih dalam proses penyidikan. Penyidik dugaan korupsi itu, juga belum menetapkan tersangka, dengan alasan nilai kerugiaan negara dari BPK belum keluar.

AKBP Braiel Arnold Rondonuwu POLDA Tipikor mengatakan penanganan kasus dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah itu masih proses. Dimana masih pemeriksaan saksi dan lainnya.

“Untuk penyidikan perkara masih proses,” ujar Braiel, Selasa (3/6).

Disinggung terkait penetapan tersangka dan nilai kerugiaan negara. Ia tegaskan belum keluar dari BPK, sehingga belum bisa untuk penetapan tersangka.

“Masih proses perhitungan BPK,” tegasnya.

Diketahui, tim Ditkrimsus Polda Kepri telah menanggani dugaan korupsi sejak Februari lalu. Bahkan pada Maret 2025, tim Polda Kepri juga melakukan pengeledahan di Kantor BP Batak, bahkan memeriksa mantan Kepala BP Batam Muhammad Rudi beserta beberapa Deputi BP Batam.

Kasi penkum kajati Kepri, Yusnar Yusuf mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima berkas penyidikan dari polda kepri. Padahal SPDP sudah diterima sejak Februari.

“Kami belum terima berkas, hanya spdp yang kami terima pada akhir Februari. Intinya kami masih menunggu,” pungkasnya.

Diketahui, pada Rabu (19/3), penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam. Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya pendalaman atas dugaan korupsi dalam proyek yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi logistik di wilayah perbatasan tersebut.

Secara terpisah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian pada akhir Februari lalu. Dalam SPDP tersebut, tercantum tujuh nama terlapor, yakni AM (aparatur sipil negara di BP Batam), IAM, IMS, ASA, AH, IS, dan NVU, yang diketahui merupakan gabungan dari pegawai BUMN dan pihak swasta.

Meskipun SPDP telah diterbitkan, ketujuh orang tersebut masih berstatus sebagai terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka secara resmi.

Sebagai informasi, proyek revitalisasi Dermaga Utara Batuampar adalah bagian dari program strategis nasional yang dicanangkan untuk mendukung kelancaran distribusi barang di Batam. Namun, pelaksanaannya yang terhenti di tengah jalan menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan anggaran, yang kini tengah dalam proses penyidikan aparat penegak hukum. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Kasus Dugaan Korupsi Pelabuhan Batuampar Belum Ada Nilai Kerugiaan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sepanjang Januari hingga April 2025, Polda Kepulauan Riau (Kepri) menangani 55 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Dari total tersebut, kasus persetubuhan anak mendominasi dengan jumlah 28 laporan, diikuti kekerasan fisik atau psikis dan pencabulan masing-masing 13 laporan, serta satu kasus aborsi.

Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Andika Aer, menyebut angka tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kepri masih rawan terhadap kekerasan anak. Sepanjang tahun 2024, Polda Kepri mencatat ada 242 kasus kekerasan anak

“Untuk Januari hingga April tahun 2025, ada 55 perkara atau laporan. Untuk perbandingan dengan 2024, datanya belum kami hitung, ujar AKBP Andika.

Rinciannya, dari 28 laporan persetubuhan anak, 10 kasus masih dalam tahap penyelidikan, 16 kasus masuk penyidikan, dan dua kasus sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan. Sementara pencabulan terdiri dari 5 kasus penyelidikan, 7 kasus penyidikan, dan satu kasus P21.

“Untuk kekerasan fisik dan psikis, 11 kasus masih diselidiki, satu kasus disidik, dan satu kasus dihentikan penyelidikannya. Adapun kasus aborsi tengah dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Kanit PPA Polda Kepri, Iptu Yanti, mengungkapkan mayoritas korban kekerasan seksual merupakan anak-anak yang kehilangan perhatian dari keluarga, terutama figur ayah dan ibu. Ketidakpedulian orang tua membuat anak-anak rentan mencari kasih sayang di luar rumah dan berujung menjadi korban.

“Banyak anak-anak yang menjadi korban karena tidak mendapatkan kasih sayang yang semestinya di rumah. Mereka mencari sosok itu di luar dan dimanfaatkan,” jelas Yanti.

Ia juga menyoroti peran lingkungan pergaulan serta faktor ekonomi sebagai pemicu. “Ada anak-anak yang terjebak gaya hidup bebas, bahkan menganggap hubungan seksual di usia anak itu sesuatu yang lumrah,” imbuhnya.

Kasus persetubuhan anak paling banyak terjadi di wilayah kepulauan seperti Anambas, Lingga, dan Batam. “Korban seringkali tidak berani bicara. Bahkan ada yang menjadi korban dari keluarga sendiri,” kata Yanti.

Ia menambahkan bahwa minimnya pelaporan dan pengawasan di daerah kepulauan menjadi tantangan besar dalam penanganan kasus kekerasan anak.

Polda Kepri menggandeng UPT PPA Kepri dan pekerja sosial (pepsos) untuk melakukan asesmen terhadap korban. Pendampingan diberikan secara menyeluruh, mulai dari sisi hukum hingga psikologis.

“Setiap anak akan didampingi oleh tenaga yang tersertifikasi. Jika ada gangguan kejiwaan, kami rujuk ke dokter. Jika butuh psikolog, kami tunjuk khusus,” tuturnya.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah. Dalam sosialisasi, pihak kepolisian mengimbau pentingnya pengawasan terhadap anak dan memberikan pemahaman hukum kepada siswa maupun guru.

“Kami terus sosialisasi ke sekolah, mengingatkan anak-anak untuk menjaga tubuh mereka, kampanye ‘don’t touch your body’. Sayangnya masih banyak guru yang belum memahami hukum perlindungan anak,” tegasnya.

Yanti berharap sinergi antarinstansi dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di Kepulauan Riau. (*) 

Reporter : Yashinta

Artikel Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Anak di Kepri, Persetubuhan Anak Capai 28 Laporan pertama kali tampil pada Metropolis.

Artikel Jalan Berlubang di Bawah JPO SP Plaza Picu Kemacetan Parah, Warga Minta Proyek Digesa pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dalam dua hari berturut-turut, Kota Batam kedatangan tiga pejabat tinggi negara, yakni Menteri Transmigrasi, Panglima TNI, dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Kota ini menjadi pusat perhatian nasional, tetapi pertanyaan krusial menggantung: apakah gelombang kunjungan elite ini akan berdampak nyata pada percepatan pembangunan di Batam?

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman tiba lebih dahulu pada Senin (2/6) kemarin, membawa agenda penguatan sinergi pembangunan antarwilayah, khususnya kawasan perbatasan dan kepulauan. Sehari berselang, Jenderal TNI, Agus Subiyanto dan Wamen Investasi, Todotua Pasaribu, menyusul dengan agenda yang tak kalah penting, yaitu penguatan pertahanan dan peresmian investasi sektor pariwisata premium.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut langsung ketiganya. Kunjungan tersebut sebagai sinyal kuat dukungan pusat terhadap pembangunan Batam.

“Komitmen ini menjadi motivasi bagi kami di daerah,” katanya.

Akan tetapi, dalam sambutan dan pernyataan normatif itu, tersirat pertanyaan mengenai esensi kunjungan-kunjungan itu. Apakah ini akan mempercepat penyelesaian persoalan mendasar seperti ketimpangan infrastruktur, pengelolaan lahan, hingga kepastian investasi yang masih sering tersendat?

Selama bertahun-tahun, Batam sering jadi lokasi kunjungan pejabat pusat dengan janji besar, mulai dari penguatan ekonomi digital, FTZ yang lebih optimal, hingga kawasan investasi kelas wahid. Namun, banyak di antaranya masih jalan di tempat atau tersendat di level koordinasi lintas lembaga.

Kunjungan Menteri Transmigrasi, misalnya, membawa isu strategis tentang pembangunan wilayah kepulauan dan integrasi transmigrasi. Tapi di Batam sendiri, isu transmigrasi tak pernah menjadi prioritas utama, sementara penataan pemukiman dan maraknya rumah liar (ruli) terus jadi masalah akut.

Begitu pula kehadiran Panglima TNI. Meski strategis dalam konteks pertahanan wilayah perbatasan, tak ada sinyal pergeseran kebijakan nyata.

Wamen Investasi meresmikan Hotel The Westin Nirup Island, simbol investasi premium baru di Batam. Tapi kawasan itu sendiri selama ini dikenal tertutup bagi publik dan hanya bisa diakses kalangan terbatas.

Kunjungan tiga pejabat pusat ini bisa menjadi titik balik, atau sekadar catatan tamu baru dalam daftar panjang seremoni pembangunan di Batam. (*) 

Reporter: Arjuna

Artikel 3 Pejabat Negara Sambangi Batam, Tapi Apa Dampaknya?  pertama kali tampil pada Metropolis.