batampos – Seorang bocah laki-laki berusia tiga tahun terbaring lemas di Rumah Sakit Camantha Sahidiya, Mukakuning, Kecamatan Seibeduk Batam, sejak tiga hari terakhir. Bocah malang tersebut diduga menjadi korban penganiayaan, dengan luka-luka yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik, termasuk luka akibat benda tajam di tubuhnya.

Informasi sementara menyebutkan bahwa bocah tersebut dibawa ke rumah sakit oleh orangtuanya. Namun, tak lama setelah menyerahkan anak mereka kepada pihak medis, kedua orangtua bocah itu langsung pergi tanpa kabar, diduga untuk menghindari tanggung jawab biaya pengobatan.

Petugas keamanan rumah sakit mengaku telah mencoba mencari keberadaan orangtua bocah tersebut. Hasil pencarian mengarah pada sang ayah, yang berhasil dijumpai oleh petugas. Namun, menurut keterangan pihak rumah sakit, sang ayah enggan kembali ke rumah sakit dengan alasan tidak memiliki ongkos untuk menanggung biaya perawatan anaknya.

Kondisi ini memicu perhatian dari berbagai pihak, termasuk aktivis perlindungan anak di Kepulauan Riau. Pemerhati Anak Provinsi Kepri, Erry Syahrial, menyatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kasus ini dan tengah menelusuri kebenaran informasi dugaan kekerasan terhadap bocah tersebut.

“Informasi yang kami terima, anak ini memang diduga kuat menjadi korban kekerasan. Orangtuanya sudah dicari, tetapi tampaknya enggan bertanggung jawab. Kami akan cek lagi kebenarannya di lapangan,” ungkap Erry kepada wartawan, Sabtu (25/5).

Sementara itu, pihak kepolisian juga tidak tinggal diam. Kapolsek Seibeduk, Iptu Alex Yasral, membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan terhadap anak dan menyatakan bahwa timnya sudah mulai melakukan penyelidikan.

“Iya, informasinya seperti itu. Korban saat ini sedang dirawat dan kami sudah cek langsung ke rumah sakit. Kami sedang menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas luka-luka yang diderita anak ini,” ujar Iptu Alex.

Hingga kini, identitas lengkap orangtua serta kronologi kejadian masih dalam pendalaman pihak berwajib. Polisi juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan instansi terkait untuk memastikan keselamatan dan pemulihan bocah tersebut.

Pihak rumah sakit telah memastikan bahwa kondisi anak stabil meski masih dalam pengawasan intensif. Mereka juga menyampaikan akan terus memberikan perawatan medis sambil menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Bocah 3 Tahun Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Orangtua Menghilang Usai Antar ke RS pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di flyover Laluan Madani tampak tidak berfungsi dengan baik pada Sabtu (24/5) malam. Alih-alih menyala stabil, cahaya lampu justru berkedip-kedip tidak menentu, menimbulkan kebingungan dan keluhan dari para pengendara yang melintas.

Beberapa warga yang melewati jalan tersebut mengaku terganggu dengan kondisi tersebut, karena kedipan lampu membuat pandangan menjadi tidak nyaman, bahkan membahayakan.

“Sengaja itu vibes malam Minggu,” tulis akun Instagram @hanggoro di kolom komentar unggahan Batam Pos.“Kayaknya nyambung ke diskotik,” tambah akun @bambanghw dengan nada bercanda.

Namun di balik candaan warganet, ada kekhawatiran nyata dari pengendara. Andi, salah satu warga yang melintas malam itu, mengaku kesulitan melihat jalan ketika lampu PJU berkedip, apalagi ia memiliki gangguan penglihatan.

“Saya punya mata minus, jadi kalau lampu berkedip gitu harus ekstra pelan bawa motornya. Kalau bisa kami minta langsung diperbaiki, karena sangat mengganggu,” ujar Andi.

Keluhan serupa disampaikan Widia, pengendara lain yang merasa kondisi tersebut bisa memicu kecelakaan, terutama bagi pengguna jalan yang melaju dalam kecepatan tinggi.

Menanggapi hal ini, Kepala PJU Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Kukuk, mengatakan gangguan tersebut sudah ditangani pada malam itu juga.

“Oh, tadi malam itu. Tapi langsung bisa teratasi. Kalau kejadian seperti ini, biasanya karena jaringannya bermasalah. Jadi begitu teknisi sampai di lokasi, langsung bisa diatasi,” ujar Kukuk.

Ia memastikan kondisi lampu di flyover Laluan Madani sudah kembali normal sejak Sabtu malam. Namun Kukuk juga mengungkapkan bahwa gangguan PJU tidak hanya terjadi di kawasan tersebut. Di jalur Sukajadi, tepatnya setelah Polresta Barelang, pihaknya kerap menghadapi gangguan akibat aksi vandalisme.

“Hampir tiap malam masih dikerjain maling. Tiap malam problem. Nah, kadang cuma dipotong saja, enggak diambil. Enggak tahu motifnya apa,” ungkapnya.

DBMSDA berharap masyarakat turut menjaga fasilitas umum dan segera melapor jika menemukan adanya kerusakan atau tindakan pencurian agar bisa cepat ditindaklanjuti. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Lampu Flyover Laluan Madani Berkedip Tak Menentu, Pengendara Terganggu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Baru sekitar seperempat bayi di Kota Batam yang telah mendapatkan imunisasi polio jenis Inactivated Polio Vaccine (IPV) hingga Mei 2025. Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam mencatat, dari total target 22.988 anak usia di bawah satu tahun, baru 3.641 anak atau 25,8 persen yang telah menerima vaksin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menjelaskan bahwa imunisasi IPV diberikan dalam dua tahap, yakni saat bayi berusia 4 bulan (IPV 1) dan 9 bulan (IPV 2). Vaksin ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dini terhadap penyakit polio, yang masih menjadi ancaman di sejumlah daerah.

“Target imunisasi polio ini hanya untuk anak-anak di bawah usia satu tahun. Kami mendorong agar setiap bayi menerima dua dosis vaksin, sesuai jadwal,” ujar Didi.

Ia menegaskan bahwa pelayanan imunisasi IPV tersedia secara gratis di seluruh puskesmas yang ada di Batam. Saat ini, terdapat 21 puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan yang siap memberikan layanan imunisasi kepada masyarakat.

“Tidak ada pungutan biaya. Orang tua bisa datang langsung ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan imunisasi bagi anak-anaknya,” kata Didi.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, angka imunisasi polio tahun ini tergolong masih rendah. Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan mencatat cakupan imunisasi IPV 1 mencapai 84,8 persen dan IPV 2 mencapai 74,6 persen dari total target sebanyak 22.908 anak.

Didi mengakui masih rendahnya capaian sementara tahun ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya imunisasi, mobilitas penduduk yang tinggi, serta tantangan menjangkau daerah-daerah tertentu di Batam.

Untuk meningkatkan cakupan, Dinkes Batam terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk melalui Posyandu, kader kesehatan, dan kerja sama lintas sektor. Para kader Posyandu juga dikerahkan untuk mendata dan menjangkau keluarga yang anaknya belum menerima vaksin.

“Kami berharap masyarakat, terutama para orang tua, semakin sadar bahwa imunisasi bukan hanya melindungi anak mereka sendiri, tetapi juga melindungi anak-anak lain melalui kekebalan kelompok (herd immunity),” tambahnya.

Penyakit polio sendiri merupakan penyakit menular yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan kematian. Meski Indonesia telah dinyatakan bebas polio sejak 2014, risiko penularan tetap ada, terutama jika cakupan imunisasi rendah.

Karena itu, Didi mengingatkan agar orang tua tidak menunda atau melewatkan jadwal imunisasi anak.

“Polio ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah dengan imunisasi. Maka dari itu, jangan tunda, bawa anak ke puskesmas,” imbaunya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Baru 25 Persen Bayi di Batam Telah Diimunisasi Polio pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang Hari Raya Iduladha, Balai Karantina (Barantin) Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepri, meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban.

Terdapat 12 ekor sapi asal Lampung Tengah tiba di Kepri, pada Kamis (22/5) lalu. Seluruh sapi yang masuk diperiksa oleh petugas karantina melalui dua tahapan, yaitu pemeriksaan dokumen persyaratan dan pemeriksaan fisik.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sapi dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan gejala klinis Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) lainnya. Hewan-hewan tersebut juga telah divaksinasi PMK sebelum diberangkatkan.

“Jelang Iduladha, seluruh kekuatan Karantina Kepri termasuk Satuan Pelayanan (Satpel) Tanjung Uban siaga penuh. Kami ingin memberi jaminan kesehatan terhadap hewan kurban karena ini yang diharapkan masyarakat,” kata Kepala Barantin Kepri, Herwintarti, Minggu (25/5).

Sapi kurban tersebut dikirim untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Menariknya, salah satu sapi berbobot lebih dari satu ton merupakan pesanan Presiden Prabowo Subianto untuk dikurbankan di Kampung Bugis Sekera, Kecamatan Bintan Utara.

Wilayah Bintan dan Tanjungpinang memang rutin mendapatkan suplai hewan kurban dari daerah lain, mengingat sebagian besar pasokan berasal dari luar pulau. Selain dari Lampung Tengah, sapi dan kambing juga didatangkan dari Kabupaten Anambas dan Natuna, dua wilayah yang dikenal surplus stok hewan kurban.

Pada Iduladha tahun 2024 lalu, Satpel Tanjung Uban mencatat telah melakukan pemeriksaan dan sertifikasi terhadap 956 ekor sapi dalam 56 kali pemasukan. Sementara untuk kambing, tercatat sebanyak 3.163 ekor dalam 43 kali pemasukan ke wilayah tersebut.

Adapun per 22 Mei 2025, Karantina Kepri telah mencatat pemasukan 459 ekor sapi dalam 29 kali pengiriman, serta 2.238 ekor kambing dalam 25 kali pengiriman. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga hari raya tiba.

“Kepri ini unik karena terdiri dari banyak pulau. Ada wilayah yang bisa menjadi pemasok seperti Natuna dan Anambas, yang kemudian menyuplai ke daerah lain yang kekurangan,” katanya.

Pihaknya memiliki komitmen tinggi dalam mencegah penyebaran HPHK, Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dengan mematuhi aturan dan melaporkan setiap lalu lintas hewan yang mencurigakan melalui kanal #LaporKarantina.

“Dalam melakukan pengawasan, kami tidak bekerja sendiri. Dukungan semua pihak di pelabuhan sangat kami harapkan agar lalu lintas hewan kurban bisa berjalan sehat dan aman,” kata Herwin.

Reporter: Arjuna

Artikel Barantin Kepri Siaga Awasi Lalu Lintas Hewan Kurban Jelang Iduladha pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos  – Menjelang dibukanya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam meluncurkan kanal khusus untuk mendukung proses pendaftaran siswa baru secara daring. Inovasi ini diwujudkan melalui kehadiran aplikasi SPMB Kota Batam yang kini sudah bisa diunduh melalui telepon pintar.

Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menyampaikan, aplikasi ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi seputar penerimaan siswa baru.

“Sudah bisa diunduh lewat ponsel. Orangtua bisa mengecek dan mengakses informasi dari aplikasi tersebut,” ujar Tri, Kamis (22/5) lalu.

Dalam aplikasi ini, orangtua atau wali murid dapat mulai mendaftar dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir anak, serta Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Meski pendaftaran belum resmi dibuka, aplikasi tersebut sudah bisa digunakan untuk simulasi dan pengenalan.

“Bisa dicoba saja dulu. Karena belum dibuka resmi, jadi informasi di dalamnya belum sepenuhnya lengkap. Tapi aplikasinya sudah bisa didownload dan digunakan untuk mengenal sistemnya,” katanya.

Selain melalui aplikasi ponsel, SPMB juga dapat diakses melalui peramban internet menggunakan komputer atau laptop. Disdik memberikan dua opsi mekanisme pendaftaran demi menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Jadi ada dua mekanisme. Bisa dari ponsel lewat aplikasi, atau dari laptop lewat browser,” katanya.

Tahun ini, SPMB Kota Batam akan menerapkan istilah baru yaitu domisili menggantikan sistem zonasi yang selama ini digunakan dalam penentuan lokasi sekolah. Mekanisme ini dinilai lebih fleksibel dan adil bagi calon peserta didik.

Menurut dia, penggunaan domisili memungkinkan siswa yang tinggal di daerah yang beririsan dengan dua atau lebih sekolah dapat mendaftar ke semua sekolah tersebut. Seleksi akhir akan ditentukan oleh panitia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Selama ini banyak keluhan orangtua karena anaknya tidak bisa daftar ke sekolah A, padahal letaknya dekat. Dengan domisili, mereka bisa daftar ke sekolah A dan B sekaligus,” katanya.

Adapun jalur pendaftaran yang tersedia pada SPMB 2025/2026 meliputi jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Setiap jalur memiliki kuota dan kriteria masing-masing sesuai ketentuan pemerintah pusat dan daerah.

Jalur domisili tetap memprioritaskan siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Untuk jenjang SD, jalur ini mendapat alokasi 70 persen dari total daya tampung, sedangkan jenjang SMP dialokasikan 40 persen.

Jalur afirmasi ditujukan bagi siswa dari keluarga tidak mampu serta penyandang disabilitas. Kuota afirmasi ditetapkan sebesar 12 persen untuk SD dan 20 persen untuk SMP.

Selanjutnya, jalur prestasi dikhususkan bagi jenjang SMP dan SMA. Penilaian didasarkan pada nilai rapor, prestasi akademik, dan non-akademik seperti seni, olahraga, hingga kepemimpinan siswa.

Jalur ini tidak berlaku untuk tingkat SD. Untuk SMP, setiap sekolah wajib mengalokasikan 25 persen dari daya tampung untuk jalur prestasi. Ini memberi ruang lebih bagi siswa berprestasi agar dapat bersaing secara sehat.

Sementara itu, jalur mutasi diperuntukkan bagi siswa yang orangtuanya mengalami perpindahan tugas. Termasuk di dalamnya anak guru yang ingin mendaftar di sekolah tempat orangtuanya mengajar.

Kuota jalur mutasi sebesar 5 persen untuk SD maupun SMP. Disdik Batam menargetkan setiap kelas di jenjang SD maksimal 28 siswa, dan jenjang SMP maksimal 32 siswa per kelas.

Berikut jadwal pendaftaran SPMB untuk jenjang SD: Jalur afirmasi dibuka mulai 2-10 Juni 2025, disusul pengumuman pada 11 Juni. Jalur domisili dan mutasi dibuka 11-15 Juni, dan pengumumannya pada 17 Juni. Daftar ulang dijadwalkan pada 17-19 Juni.

Untuk jenjang SMP: Jalur afirmasi dan prestasi dibuka 16-22 Juni 2025, dengan pengumuman pada 23 Juni. Jalur domisili dan mutasi berlangsung dari 23-30 Juni, dan pengumuman hasil pada 2 Juli. Daftar ulang dilakukan 2-4 Juli 2025. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Disdik Batam Luncurkan Aplikasi SPMB, Pendaftaran Sekolah Kini Lebih Mudah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam tengah gencar melakukan pengecekan sistem drainase di berbagai wilayah kota. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemetaan menyeluruh atas persoalan yang menyebabkan banjir di Batam yang kian sering terjadi akhir-akhir ini.

Pengecekan tidak hanya dilakukan di pusat kota, tetapi juga menyasar kawasan pengembangan seperti Marina City. Di kawasan ini, tim gabungan melakukan peninjauan hingga ke pedalaman Marina untuk menelusuri alur sungai yang bermuara di Jembatan Marina, yang menjadi jalur keluar air ke pesisir.

“Iya, itu tim gabungan dari BP dan Pemko. Pengecekan ini sekaligus untuk memetakan solusi atas masalah alur air di Marina,” ujar Lurah Tanjungriau, Syamsuddin, saat dikonfirmasi.

Deputi Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan pengecekan ini akan menjadi acuan untuk menentukan langkah-langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa data hasil tinjauan lapangan akan dianalisis secara menyeluruh oleh tim teknis.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar. Ia mengatakan, penanganan banjir butuh sinergi lintas sektor agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi bisa mencegah kejadian serupa di masa depan.

Namun, di tengah gencarnya upaya pemerintah memetakan dan mengatasi persoalan drainase, muncul kekhawatiran masyarakat terkait maraknya proyek pematangan lahan di wilayah yang sama. Proyek-proyek ini dinilai memperburuk aliran air dan mengganggu area resapan.

Di Marina sendiri, setidaknya ada dua proyek pematangan lahan yang disorot warga. Salah satunya proyek kavling Plus Seitemiang dan proyek samping Perumahan Graha Mas. Warga menilai proyek-proyek ini telah menimbun area resapan air dan mengalihkan jalur aliran air, sehingga menyebabkan banjir semakin parah saat hujan turun.

“Saya harap proyek-proyek ini juga diperhatikan. Jangan sampai hanya mengejar pembangunan, tapi melupakan dampaknya ke masyarakat. Izin lingkungan dan cut and fill-nya harus diperiksa,” kata Indra, warga Marina.

Lurah Tanjungriau, Syamsuddin, juga menyatakan keprihatinannya atas proyek-proyek pematangan lahan yang tidak melalui koordinasi dengan pihak kelurahan. Ia berharap ada ketegasan dari instansi terkait agar tidak ada lagi proyek yang merugikan masyarakat tanpa pemberitahuan.

Dengan sorotan terhadap proyek-proyek tersebut, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada perbaikan drainase, tapi juga berani mengambil tindakan terhadap proyek yang justru memperparah kondisi banjir di Batam. Langkah ini dinilai penting demi terciptanya tata kota yang tidak hanya modern, tapi juga aman dan berkelanjutan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Serius Atasi Banjir: Drainase Diperiksa, Proyek Pematangan Lahan Disorot pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mencatat sebanyak 11 Kapal Ikan Asing (KIA) telah ditangkap di wilayah perairan Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2025. Tindakan tegas ini menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp841,4 miliar akibat praktik penangkapan ikan ilegal.

Angka kerugian tersebut dihitung dari nilai hasil tangkapan, dampak kerusakan ekologi, serta penggunaan alat tangkap ilegal seperti trawl. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan nasional.

Penangkapan terbaru dilakukan pada Jumat, 23 Mei 2025, saat dua kapal ikan berbendera Vietnam berhasil diamankan oleh kapal pengawas KP ORCA 02 dan KP ORCA 03 di perairan Laut Natuna Utara, tepatnya di WPPNRI 711 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kedua kapal tersebut menggunakan alat tangkap pair trawl, yang dilarang keras karena merusak ekosistem dasar laut dan berdampak pada kelestarian biota laut. Selain itu, kapal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah.

Aksi pengamanan bermula dari laporan nelayan setempat yang mendeteksi keberadaan kapal asing mencurigakan. Petugas PSDKP segera merespons dan melakukan pengejaran setelah kapal asing terpantau secara visual oleh radar di wilayah perairan Indonesia.

Saat didekati, kapal berbendera Vietnam mencoba kabur. KP ORCA 03 yang dipimpin langsung oleh Dirjen PSDKP segera bertindak dan mengerahkan KP ORCA 02 untuk mengejar kapal kedua. Keduanya berhasil diamankan dan dikawal ke Pangkalan PSDKP Batam.

Dua kapal tersebut masing-masing bernomor lambung KG 6219 TS (±120 GT, 15 awak) dan KG 6277 TS (±98 GT, 4 awak). Kedua kapal membawa muatan ikan campuran sekitar 70 kilogram yang diduga hasil tangkapan ilegal di perairan Indonesia.

Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., yang akrab disapa Ipunk, menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia tidak memberi ruang bagi praktik illegal fishing. “Kehadiran kapal asing yang mencuri ikan dengan alat tangkap merusak harus dilawan. Ini soal kedaulatan dan keberlanjutan. Laut Indonesia bukan ladang eksploitasi bebas,” tegasnya.

Menurutnya, kapal-kapal Vietnam nekat memasuki wilayah Indonesia karena stok ikan di negaranya menipis akibat penggunaan alat tangkap merusak yang masif. Mereka mencari perairan yang masih kaya sumber daya seperti Laut Natuna Utara.

Secara keseluruhan, hingga 23 Mei 2025, kapal pengawas PSDKP telah menangkap kapal ikan asing dari berbagai negara, termasuk Vietnam (4 kapal), Filipina (5 kapal), Malaysia, dan RRT. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia dari ancaman praktik penangkapan ikan yang merusak. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel 11 Kapal Asing Ditangkap di Laut RI, Negara Selamatkan Rp841,4 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.