batampos – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia digugat ke Mahkamah Agung. Gugatan diajukan oleh advokat Windu Wijaya.

“Permohonan ini dilandasi oleh keprihatinan terhadap potensi pelanggaran terhadap asas legalitas dan hierarki norma hukum dalam sistem ketatanegaraan,” ujar Windu kepada Jawa Pos, Selasa (27/5).

Setidaknya, terdapat dua pokok alasan yang menjadi dasar gugatan itu. Pertama, Windu menilai pelibatan TNI sebagai pemberi perlindungan tidak esuai dengan UU Kejaksaan. Sebab, Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan menyebut secara tegas bahwa Polri adalah institusi yang berwenang memberikan perlindungan terhadap jaksa dalam pelaksanaan tugasnya.

“Dimasukkannya TNI sebagai pihak pelindung tentu merupakan suatu penambahan norma baru yang tidak memiliki dasar dalam undang-undang,” imbuhnya.

Hal ini, lanjutnya, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi TNI memiliki fungsi dan struktur komando yang berbeda dari aparat penegak hukum sipil.

Jika negara memandang perlunya keterlibatan TNI dalam mekanisme perlindungan tersebut, dia menilai langkah yang paling tepat secara hukum adalah melakukan revisi terhadap UU Kejaksaan. Yakni dengan memasukkan TNI sebagai subjek pelindung di samping Polri.

“Menghadirkan TNI sebagai pelindung institusional adalah kebijakan yang memerlukan legitimasi undang-undang, bukan sekadar melalui Perpres,” kata Windu.

Alasan kedua, lanjutnya, bentuk peraturan tidak sesuai perintah Undang-Undang. Pasal 8A ayat (3) UU Kejaksaan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap jaksa harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Namun dalam hal ini, Presiden justru menerbitkan Peraturan Presiden, yang kedudukannya berada di bawah PP dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini dinilai menciptakan potensi disharmoni dan inkonsistensi dalam sistem regulasi nasional, sekaligus menimbulkan preseden yang dapat berulang pada kebijakan lain jika tidak dikoreksi secara konstitusional.

“Kita perlu menegakkan prinsip bahwa bentuk peraturan harus sesuai dengan tingkat norma yang diperintahkan undang-undang. Ini bukan soal semantik administratif, melainkan soal kepatuhan terhadap sistem hukum yang berlaku,” kata Windu.

Atas dasar itu, dia meminta MA menyatakan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan perlindungan terhadap jaksa hanya dapat diberikan oleh institusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8A UU Kejaksaan.

“Uji materi ini bukan bentuk penolakan terhadap substansi perlindungan bagi jaksa yang justru kami anggap penting dan strategis. Namun, perlindungan tersebut harus dibangun di atas fondasi hukum yang sah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim ada dua institusi yang diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa dan Kejaksaan. Untuk perlindungan pribadi, kewenangan diserahkan Polri. Sementara untuk institusi diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia.

“Jadi dua institusi ini ya, TNI dan Polri diminta oleh Presiden untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap Jaksa dan Kejaksaan,” ujarnya.

Hal itu, kata Hasan, juga sejalan dengan MoU antara Kejaksaan dengan TNI dan Polri. Sesuai MoU juga, teknis pengamanan harus sesuai permintaan kejaksaan.

“Harus ada permintaan dari Kejaksaan. Karena tidak 24 jam, jadi ada MOU antara Kejaksaan dengan TNI maupun dengan Polri. Berdasarkan request itu kemudian TNI maupun Polri akan mendeploy personil mereka untuk melakukan pengamanan,” kata Hasan. (*)

Artikel Perpres Perlindungan Jaksa Oleh TNI digugat, Ini 2 Alasannya pertama kali tampil pada News.

batampos – Bergabungnya Indonesia dalam BRICS memperkuat posisi RI sebagai kekuatan ekonomi global dari negara-negara Selatan. Keanggotaan ini sekaligus memperluas kanal kerja sama strategis di bidang industri, inovasi teknologi, investasi, dan transformasi digital. Hal itu tercermin dari sejumlah kerja sama yang telah terjalin selama kunjungan pejabat pemerintah ke Brasil untuk bertemu dengan negara-negara anggota BRICS.

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo melaporkan bahwa produk panel surya buatan Indonesia mencatatkan potensi transaksi senilai USD 42 juta atau sekitar Rp 693 miliar. Nilai tersebut berasal dari penjajakan bisnis (business matching) secara daring antara pelaku usaha kedua negara.

“Tanggapan positif ini menunjukkan bahwa produk panel surya Indonesia memiliki potensi besar di pasar Brasil,” ujar Kepala ITPC São Paulo, Donny Tamtama, kemarin (27/5).

Menurut Donny, dua perusahaan, yakni PT Solar Karya Indonesia dan MRT Auditoria e Consultoria, akan menindaklanjuti kerja sama tersebut. Keduanya akan memastikan kelancaran ekspor serta kemudahan akses pasar.

“Kerja sama ini juga mencakup fasilitasi proses regulasi dan sertifikasi produk, agar akses masuk ke pasar Brasil bisa lebih lancar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Donny menjelaskan bahwa kebutuhan panel surya di Brasil cukup tinggi, terutama untuk supermarket, pabrik, dan area publik. Banyak perusahaan dan fasilitas umum mulai beralih ke energi baru terbarukan seperti tenaga surya guna mengurangi biaya energi dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Selain panel surya, ITPC São Paulo juga memfasilitasi business matching daring untuk produk suku cadang kendaraan bermotor, mempertemukan PT Astra Otoparts dengan Exata Importacao e Comercio LTDA. Potensi nilai transaksi dari pertemuan tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,64 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan dan Regulasi Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Anthony Utomo, menyebut kesepakatan tersebut sebagai bukti bahwa potensi industri energi surya di Indonesia dapat dikembangkan lebih jauh. Terlebih lagi, pasar panel surya dari Tiongkok mulai ditinggalkan oleh banyak negara.

“Selama ini, Indonesia hanya dianggap sebagai ban serep. Tapi sekarang, kita mulai dilirik sebagai calon pemain utama di pasar energi surya global,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa ekspor ke Brasil membuktikan bahwa produk panel surya Indonesia telah memenuhi standar internasional. Oleh karena itu, konsumen dalam negeri tidak perlu ragu menggunakan produk lokal.

“Produk dalam negeri seharusnya tidak hanya digunakan karena aturan TKDN, tapi karena kualitasnya memang sudah berstandar internasional dan layanan purna jualnya lebih dekat,” bebernya. (*)

Artikel Panel Surya Indonesia Diminati Pasar Brasil pertama kali tampil pada News.

batampos — Lonjakan harga pangan mendorong laju inflasi Jepang semakin mendekati sasaran 2 persen, meningkatkan peluang Bank of Japan (BoJ) untuk kembali menaikkan suku bunga.

Dalam konferensi yang digelar BoJ dan dikutip dari Reuters pada Senin (27/5), Gubernur BoJ Kazuo Ueda menyampaikan bahwa suku bunga rendah tetap dipertahankan karena proyeksi inflasi jangka menengah masih berkisar antara 1,5 hingga 2 persen. Ini merupakan angka tertinggi dalam tiga dekade, walaupun belum melampaui target resmi 2 persen.

Namun, Ueda menyoroti bahwa kenaikan tajam pada harga bahan pokok, terutama beras yang melonjak hingga 90 persen, mulai mendorong tidak hanya inflasi utama tetapi juga inflasi inti. “Dengan inflasi dasar yang kini mendekati 2 persen dibandingkan sebelumnya, penting bagi kami untuk memantau secara cermat dampak dari kenaikan harga pangan terhadap inflasi inti,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jika data-data ekonomi yang masuk semakin memperkuat keyakinan terhadap skenario dasar BoJ, maka pihaknya akan mulai menyesuaikan kebijakan pelonggaran moneter, termasuk melalui peningkatan suku bunga.

Sebagai catatan, BoJ telah mengakhiri program stimulus ultra-longgar pada tahun lalu, dan pada Januari 2025 menaikkan suku bunga jangka pendek menjadi 0,5 persen, seiring keyakinan bahwa Jepang mulai mendekati pencapaian target inflasi secara berkelanjutan.

Sementara itu, hasil survei Reuters pada 7–13 Mei menunjukkan mayoritas ekonom memprediksi BoJ belum akan menaikkan suku bunga lagi setidaknya hingga September mendatang. (*)

Artikel Harga Pangan Naik Tajam, Jepang Bersiap Naikkan Suku Bunga Lagi pertama kali tampil pada News.

batampos – Tiga warga negara asing (WNA) dari Kamerun dan Kanada bikin heboh! Mereka diamankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) karena diduga mengedarkan uang palsu dan melanggar izin tinggal. Gak tanggung-tanggung, aksi mereka tercium aparat hingga ke sebuah apartemen di Jakarta Barat!

Dua orang berkewarganegaraan Kamerun, berinisial TFN dan FJN, serta satu WNA asal Kanada, BDD, kini harus berurusan dengan hukum. Mereka diamankan oleh tim dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non-TPI Jakarta Barat.

Menurut Plt Dirjen Imigrasi, Brigjen Pol Yuldi Yusman, TFN dan FJN diamankan lebih dulu, tepatnya 6 Mei lalu. BDD menyusul ditangkap pada 22 Mei. “Mereka bukan cuma melanggar izin tinggal, tapi juga kedapatan menyimpan uang dolar palsu,” ujarnya.

Uang Palsu di Apartemen Daan Mogot

Penangkapan berawal dari penggerebekan di sebuah apartemen kawasan Daan Mogot. Saat petugas memeriksa unit milik TFN, ditemukan uang senilai 1.600 dolar AS. Tapi setelah dicek di lab forensik Bareskrim Polri… ternyata palsu!

Tak cuma itu, isi HP TFN juga bikin geger. Ia ketahuan ngobrol via grup WhatsApp bareng FJN, yang akhirnya turut diamankan. Beberapa hari kemudian, giliran BDD yang diciduk dengan dugaan membawa 900 dolar AS uang palsu.

Overstay & Izin Investasi Palsu

Selain urusan uang palsu, ketiganya juga menyalahgunakan izin tinggal. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Nur Raisha Pujiastuti (akrab disapa Bu Puji), FJN udah overstay selama 549 hari! Ia masuk Indonesia Mei 2023, padahal izinnya habis sejak November tahun itu.

TFN dan BDD masuk menggunakan ITAS (Izin Tinggal Terbatas) Investor yang disponsori perusahaan lokal. Tapi pas dicek? Mereka sama sekali tidak pernah berinvestasi seperti yang mereka klaim. Semuanya bohong.

Puji menegaskan, pelanggaran mereka gak main-main. Mereka terbukti melanggar:

• Pasal 78 ayat (3) UU Keimigrasian → soal overstay
• Pasal 122 huruf (a) → menyalahgunakan izin tinggal
• Pasal 123 huruf (a) → memberikan data palsu untuk dapat izin tinggal

Sanksinya? Bisa dideportasi, ditangkal masuk lagi, bahkan diproses hukum pidana.

Dirjen Imigrasi pun mengingatkan keras bahwa semua WNA wajib taat hukum dan prosedur. “WNA yang melanggar hukum atau aturan keimigrasian, sama saja merusak martabat bangsa,” tegas Yuldi Yusman.

Pesan moralnya: Jangan kira bisa main curang di Indonesia tanpa ketahuan. Petugas imigrasi selalu mengawasi!. (*)

Artikel Bawa Uang Palsu & Overstay, 3 Orang Diamankan Imigrasi pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025, melalui sidang isbat yang berlangsung hingga pukul 20.00 WIB di Jakarta, Senin malam (27/5).

Keputusan ini menandakan tidak adanya perbedaan penetapan Idul Adha di Indonesia tahun ini, karena Muhammadiyah pun telah menetapkan hari raya pada tanggal yang sama sebelumnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut suasana sidang berlangsung cukup menegangkan. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan pengamatan hilal hingga detik-detik terakhir sidang. Namun, akhirnya seorang perukyat bernama Nabil dari Aceh menyatakan berhasil melihat hilal. “Pak Nabil sebelumnya sudah mengucapkan sumpah,” jelas Nasaruddin.

Dengan terlihatnya hilal, maka 1 Dzulhijjah ditetapkan jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Artinya, 10 Dzulhijjah yang merupakan Idul Adha akan dirayakan pada Jumat, 6 Juni.

Meski hanya satu pengamat yang melaporkan hilal, keputusan tersebut tetap sah karena didukung sejumlah indikator. Beberapa di antaranya adalah terjadinya ijtima di seluruh Indonesia serta posisi hilal yang telah memenuhi standar kriteria Mabims, yakni lebih dari 3 derajat. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah merekomendasikan agar pengamatan tetap bisa dijadikan dasar penetapan, meski dalam kondisi terbatas.

“Jangan ada keraguan, walau hanya satu orang yang melihat,” tegas Nasaruddin.

Ia pun mengapresiasi keseragaman perayaan Idul Adha di seluruh Indonesia tahun ini, dan berharap bila suatu saat terjadi perbedaan, umat bisa menyikapinya dengan semangat persatuan dan kebersamaan. (*)

Artikel 6 Juni 2025, Idul Adha pertama kali tampil pada News.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengakui adanya peran AS dalam memfasilitasi negosiasi perdamaian, namun menyarankan bahwa pernyataan publik yang dikeluarkan belakangan ini dipengaruhi oleh emosi yang memuncak dari seorang Trump yang pemarah.

BACA JUGA:
Presiden Rusia Usul Berunding Langsung dengan Ukraina, Sebut Siap untuk Bernegosiasi dengan Serius

Artikel Rusia Kecam Pernyaan Presiden Donald Trump yang Sebut Putin Gila Akibat Serangan ke Ukraina pertama kali tampil pada News.