Foto: Amsakar saat membuka STQH XI Kepri di Batam. (Humas Pemko Batam untuk Batam Pos)
batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka secara resmi Training Centre (TC) Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) XI Tingkat Provinsi Kepri 2025, Sabtu (14/6) di Wisma PIH Batam. Dia menargetkan prestasi tinggi bagi kafilah Kota Batam, tak tanggung-tanggung: juara umum.
Target itu disampaikan Amsakar di hadapan para peserta dan pendamping TC dengan penuh keyakinan. Ia bahkan menjanjikan bonus pribadi sebesar Rp50 juta bagi kafilah Batam jika berhasil meraih predikat juara umum.
“Kalau Batam dapat juara umum, secara pribadi saya beri Rp50 juta,” katanya.
Kota Batam telah menunjukkan kemajuan besar dalam mencetak generasi penghafal Al-Qur’an dalam satu dekade terakhir. Ia menyebut, kafilah Batam kerap tampil membanggakan di ajang-ajang serupa, dan kini saatnya menargetkan hasil terbaik.
Dalam sambutannya, Amsakar juga mengingatkan pentingnya proses. Keberhasilan hanya bisa lahir dari rekrutmen dan pembinaan yang baik.
Tak hanya peserta, Amsakar juga meminta para pendamping untuk serius mendampingi dan terus memotivasi para peserta. Ia mendorong agar TC menjadi ruang yang disiplin dan penuh semangat, agar para kafilah siap menghadapi atmosfer kompetisi tingkat provinsi.
Amsakar juga membantah anggapan bahwa Batam sebagai kota industri telah menjauh dari nilai-nilai religius. Ia menyebut, kemunculan rumah-rumah tahfiz dan kian maraknya kegiatan keagamaan sebagai bukti bahwa Batam tetap berpijak pada akar nilai Qur’ani.
STQH XI Tingkat Provinsi Kepri akan menjadi panggung bagi Batam untuk unjuk kemampuan, tak hanya dalam hal tilawah, tapi juga dalam pembinaan akhlak dan spiritualitas generasi muda.
“Mari kita tunjukkan bahwa Batam bukan hanya kota investasi, tapi juga kota iman dan prestasi,” kata Amsakar. (*)
Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar (SD).
batampos – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar (SD) melalui jalur domisili resmi ditutup, Minggu (15/6) pukul 23.59 WIB. Dinas Pendidikan (Disdik) kota Batam mencatat ada total sebanyak 11.370 akun pendaftaran.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.399 akun telah terkonfirmasi dan memilih sekolah tujuan, sementara 1.971 akun belum terkonfirmasi karena belum menyelesaikan semua tahapan pendaftaran. Selain itu, 139 akun dinyatakan tidak valid karena tidak pernah melakukan login setelah pendaftaran akun.
“Hari pertama memang terjadi lonjakan signifikan, tercatat 5.800 akun langsung mendaftar. Namun hingga hari terakhir, jumlahnya terus bertambah hingga menembus lebih dari sebelas ribu akun,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, Minggu (13/6).
Tri memastikan bahwa proses pendaftaran secara teknis berjalan lancar dan tidak ada kendala pada sistem server. Seluruh tahapan dapat diakses oleh masyarakat secara daring. Namun, ia mengakui bahwa Disdik menerima sejumlah keluhan, terutama terkait persyaratan administrasi dokumen domisili.
“Yang paling banyak dikeluhkan adalah usia Kartu Keluarga (KK) yang belum genap satu tahun. Hal ini memang menjadi syarat utama dalam pendaftaran jalur domisili dan merupakan aturan dari pusat, bukan kebijakan lokal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa syarat usia KK itu tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 17 Ayat 1, di mana jalur domisili hanya bisa digunakan jika peserta didik memiliki KK yang sesuai alamat domisili saat ini dan telah berlaku minimal satu tahun. Sementara itu, penggunaan surat keterangan domisili hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti bencana alam atau bencana sosial, sebagaimana diatur dalam Ayat 5 dan 6 regulasi tersebut.
Terkait kuota, jalur domisili untuk SD tahun ini tetap sebesar 80 persen dari total daya tampung sekolah, sama seperti kuota zonasi pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jenjang SMP, terjadi penyesuaian, yakni kuota jalur domisili menjadi 45 persen dari sebelumnya 50 persen.
Tri mengingatkan bahwa hasil seleksi PPDB jalur domisili dan mutasi untuk SD akan diumumkan pada 17 Juni 2025, dan peserta yang lolos seleksi wajib melakukan daftar ulang pada 17 hingga 19 Juni. Proses ini wajib dilakukan untuk mengunci kursi yang telah diperoleh peserta.
Setelah tahap ini, Disdik akan membuka pendaftaran jalur afirmasi dan prestasi mulai 16 hingga 22 Juni 2025. Pengumuman hasil seleksi untuk jalur ini dijadwalkan pada 23 Juni 2025.
Sementara itu, pendaftaran untuk jenjang SMP jalur domisili dan mutasi akan berlangsung mulai 23 hingga 30 Juni, dengan pengumuman hasil seleksi pada 2 Juli dan daftar ulang pada 2–4 Juli 2025.
Dengan selesainya tahap awal ini, Disdik mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti seluruh tahapan PPDB secara daring sesuai jadwal, serta memastikan kelengkapan dokumen agar proses berjalan lancar dan transparan. (*)
Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Capacity Building Kerja Sama Antar Daerah Pemerintah Provinsi Kepri, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara, di Ballroom Marriott Hotel Harbour Bay Downtown, Kota Batam.
batampos- Gubernur Kepri selaku tuan rumah bersama tiga gubernur lainnya melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Capacity Building Kerja Sama Antar Daerah, yakni Pemerintah Provinsi Kepri, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara, di Ballroom Marriott Hotel Harbour Bay Downtown, Kota Batam, Sabtu (14/6).
Penandatanganan kerja sama bersama dilakukan langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dengan disaksikan para bupati dan wali kota dari empat provinsi yang turut hadir, serta peserta lainnya.
Pelaksanaan penandatanganan kerja sama bersama ini juga dilakukan oleh bupati dan wali kota dari masing-masing provinsi, baik Kepri, Jateng, Lampung, maupun Maluku Utara. Juga dilakukan penandatanganan kerja sama bersama oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antar masing-masing provinsi yang terlibat kerja sama.
Dalam sambutan selamat datangnya, Gubernur Ansar mengatakan bahwa kerja sama kali ini menjadi perwujudan dari arahan Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri guna membuka ruang kerja sama antardaerah yang tertuang dalam Permendagri No. 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
“Termasuk, kegiatan kerja sama yang kita laksanakan ini juga terinspirasi dari hasil kegiatan retreat di Magelang yang diikuti oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di mana masing-masing dari wilayah kita ternyata punya potensi dan keunggulan yang sangat memungkinkan untuk dikerjasamakan,” jelasnya.
Sehingga, tambah Gubernur Ansar, keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah nantinya akan makin berkembang. Sisi lain dari kerja sama ini juga akan meningkatkan akses yang lebih maju dan berkembang karena berhasil memadukan apa yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
“Dengan letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, ke depan kita bisa menjadikan Kota Batam sebagai hub guna membuka akses pasar yang lebih luas dan mengambil market internasional,” ajaknya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa rencana kerja sama ini harus melibatkan lebih banyak kepala daerah yang ada di Indonesia. Kalau perlu, ke depan semua gubernur akan kita datangi untuk bisa bergandengan tangan, memajukan dan mengembangkan semua potensi yang telah kita kerjasamakan.
Adapun Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik perjanjian kerja sama ini. Apalagi, diakuinya, Lampung memiliki banyak potensi, terutama dari hasil pertanian, yang mana produksinya sangat berlebih dan bisa dikerjasamakan guna memenuhi kebutuhan ke luar wilayah Lampung.
Sementara Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sangat bangga karena bisa terlibat langsung dalam penandatanganan kerja sama dengan Provinsi Kepri, Jawa Tengah, dan Lampung. Maluku Utara yang tidak berbeda jauh dengan Provinsi Kepri siap bekerja sama, terutama di bidang hasil budi daya laut, ujarnya singkat.
Penandatanganan kesepakatan yang akan terus dikembangkan oleh empat provinsi ini, dan tidak menutup kemungkinan melibatkan provinsi lainnya di Tanah Air, mencakup beberapa sektor dan bidang. Mulai dari sektor pariwisata, investasi dan industri, koperasi dan UMKM, ketahanan pangan, hingga BUMD.
Turut hadir Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bersama Nenny Dwiyana Nyanyang, bupati dan wali kota se-Kepri, kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri, Deputi Kepala BI Provinsi Kepri, pimpinan asosiasi baik dari Kapdin, Apindo, serta para hadirin lainnya. (*)
batampos– Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK Negeri di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk tahun ajaran 2025/2026 mencatat lonjakan pendaftar yang signifikan. Hingga penutupan masa pendaftaran pada Sabtu (14/6), total pendaftar mencapai sekitar 28 ribu siswa, dengan jumlah terbanyak berasal dari Kota Batam.
Data akhir dari laman resmi SPMB Kepri mencatat, sebanyak 14.519 siswa mendaftar ke jenjang SMA di 96 sekolah se-Kepri.
Sementara itu, 13.697 siswa mendaftar ke 48 SMK negeri. Lonjakan jumlah pendaftar ini jauh melebihi kuota daya tampung yang dirancang dalam petunjuk teknis SPMB yang disusun oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri.
Khusus Kota Batam, daya tampung maksimal untuk peserta didik baru hanya sekitar 18 ribu kursi. Padahal, minat mendaftar ke sekolah negeri di wilayah ini selalu tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi ini berpotensi memunculkan polemik sosial di tengah masyarakat.
Pada jenjang SMA negeri, Batam hanya memiliki kapasitas 9.636 kursi yang tersebar di 29 sekolah. Beberapa sekolah unggulan seperti SMAN 1, 3, 4, 5, dan 25 memiliki daya tampung terbanyak, masing-masing hingga 528 siswa. Namun, tidak sedikit sekolah lainnya, seperti SMAN 6 dan 7, yang hanya bisa menerima satu rombongan belajar (rombel), atau 36 siswa saja.
Sementara itu, jenjang SMK negeri di Batam menyediakan total 7.810 kursi dari 11 sekolah. SMKN 5 Batam menjadi sekolah dengan daya tampung tertinggi, mampu menampung hingga 1.440 siswa.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa, yang menginginkan anak-anak mereka mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengakui keterbatasan daya tampung ini dan telah mengusulkan penambahan kuota ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada keputusan lanjutan.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Wilayah Batam, Kasdianto, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengusulkan agar beberapa sekolah dapat menambah jumlah siswa per rombel. “Misalnya, di SMAN 8 kami usulkan agar jumlah siswa per rombel dinaikkan menjadi 48 orang,” ujar Kasdianto.
SPMB tahun ini dilaksanakan melalui tiga jalur utama: jalur prestasi, afirmasi, dan domisili. Jalur prestasi mendapat perhatian khusus karena memberikan ruang bagi siswa berprestasi di bidang akademik maupun nonakademik. Penilaian jalur ini terdiri dari 70 persen nilai rapor semester 1–5, dan 30 persen dari pencapaian lomba.
Jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, dan anak panti asuhan dengan kuota 15 persen. Sementara jalur domisili sebesar 10 persen, ditujukan bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah yang dituju.
Tahapan selanjutnya dalam proses SPMB meliputi verifikasi data pada 16–25 Juni, pengumuman hasil seleksi pada 28 Juni, dan daftar ulang pada 30 Juni hingga 2 Juli 2025. Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) akan dilaksanakan mulai 21 hingga 25 Juli 2025.
Untuk menjamin objektivitas dan integritas proses SPMB, Dinas Pendidikan Kepri membentuk Posko Bersama Verifikasi Administrasi. Pembentukan ini berdasarkan surat resmi bernomor B/400.3/634/DISDIK/2025 tertanggal 21 Mei 2025, yang menegaskan komitmen untuk pelaksanaan PPDB yang bersih dari intervensi dan diskriminasi.
Salah satu langkah strategis dalam verifikasi adalah sistem silang, di mana dokumen siswa SMA akan diverifikasi oleh tim dari SMK dan sebaliknya. Langkah ini ditujukan untuk menjamin netralitas proses verifikasi.
“Posko Bersama dibentuk berdasarkan wilayah domisili sekolah dan telah disepakati oleh Tim SPMB Disdik Kepri bersama kepala sekolah dan kepala cabang,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, dalam surat resminya.
Kelima posko utama verifikasi di Kota Batam tersebar di sekolah-sekolah strategis, masing-masing menangani zona sekolah yang telah ditentukan. Misalnya, SMKN 4 Batam menangani berkas dari pendaftar ke SMAN 1, 4, 12, 14, 24, dan 29.
Selain itu, SMKN 1 Batam akan memverifikasi berkas dari pendaftar ke SMAN 5, 16, 17, 18, 19, 23, 27, dan 28. SMKN 7 Batam menangani SMAN 3, 8, 15, 20, 21, 25, dan 26. Untuk pendaftar SMK, verifikasi berkas dilakukan di SMAN 5 dan SMAN 3 Batam sesuai zona.
Kasdianto menambahkan, seluruh proses verifikasi akan disiarkan secara langsung dan bisa dipantau oleh publik. “Dinas, Ombudsman, dan Tim Saber Pungli turut melakukan pengawasan untuk menjamin proses yang adil dan transparan,” tegasnya. (*)
Kebakaran hebat melanda gedung pencakar langit Marina Pinnacle setinggi 67 lantai di kawasan elit Dubai Marina, pada Sabtu (14/6) dini hari. Dubai Media Office (DMO)
batampos – Kebakaran hebat melanda gedung pencakar langit Marina Pinnacle setinggi 67 lantai di kawasan elit Dubai Marina, pada Sabtu (14/6) dini hari. Kebakaran itu memicu evakuasi besar-besaran terhadap para penghuni bangunan tersebut.
Beruntung, seluruh penghuni berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya laporan korban jiwa maupun luka-luka.
Menurut kesaksian warga, sebagaimana dikutip dari Khaleej Times, api mulai terlihat setelah pukul 21.30 malam. Salah satu penghuni lantai 49, mengatakan dirinya terbangun karena mencium bau asap menyengat yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidurnya.
“Saya mendengar teman serumah saya memanggil panik, lalu kami segera turun tangga darurat hanya dengan mengenakan piyama,” ujar warga tersebut.
Mereka menyaksikan asap tebal keluar dari lantai-lantai atas, yang diperkirakan berada di sekitar lantai 60 ke atas.
Petugas pemadam kebakaran, Dubai Civil Defence segera merespons dan tiba di lokasi dengan beberapa unit mobil pemadam serta ambulans. Operasi pemadaman berlangsung intensif selama lebih dari satu jam, sementara api terus berkobar di bagian atas gedung.
Sejumlah warga lain juga mengatakan, masih bisa mencium bau asap menyengat dari jarak yang cukup jauh di sekitar kawasan Marina Towers. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Kantor Media Dubai (DMO), pihak berwenang menyatakan bahwa seluruh penghuni telah berhasil dievakuasi dengan selamat.
“Tim khusus berhasil mengevakuasi semua penghuni dari gedung setinggi 67 lantai itu, dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan mereka selama operasi berlangsung. Upaya terus dilakukan untuk memadamkan api sepenuhnya,” tulis DMO melalui akun X.
Berdasarkan video yang beredar di media sosial, kebakaran itu menimbulkan kepanikan warga untuk meninggalkan gedung dengan kepulan asap hitam membumbung.
Hingga kini, penyebab pasti kebakaran di lantai atas Marina Pinnacle masih dalam penyelidikan. Otoritas terkait menjanjikan transparansi dalam penyelidikan serta akan meninjau ulang sistem keamanan dan prosedur darurat di seluruh bangunan tinggi di kawasan tersebut.
Insiden kebakaran yang melanda Marina Pinnacle, bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, pada 25 Mei 2015, kebakaran juga terjadi di lantai 47, akibat insiden dapur di salah satu unit apartemen. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran soal sistem keamanan kebakaran di gedung tinggi kawasan Dubai Marina. (*)
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, Edison Manik. F. Humas Kemenkum untuk BATAM POS
batampos– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepri resmi mengesahkan 228 Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai badan hukum.
Hal ini merupakan komitmen Kanwil Kemenkum dalam mendukung penguatan ekosistem hukum dan kelembagaan koperasi di daerah.
Pengesahan ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai langkah penting dalam menjamin legalitas dan keberlanjutan usaha koperasi. Sebaran koperasi yang telah disahkan meliputi Kabupaten Natuna sebanyak 52 koperasi.
“Kemudian di Kabupaten Karimun 46 koperasi, Kabupaten Bintan 37 koperasi, Kota Batam 38 koperasi, Kabupaten Kepulauan Anambas 33 koperasi, Kota Tanjungpinang 18 koperasi, dan Kabupaten Lingga 4 koperasi,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, Edison Manik, Sabtu (14/6).
Edison Manik menerangkan, bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya percepatan dalam mendukung pendirian dan pengesahan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Pengesahan badan hukum koperasi melalui SABH merupakan langkah penting untuk menjamin legalitas dan keberlangsungan usaha koperasi.
“Selain itu, kami juga melakukan pengawasan terhadap notaris guna memastikan pelayanan hukum yang akuntabel dan profesional, terutama dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan,” tambahnya.
Dari total 419 desa dan kelurahan di tujuh kabupaten kota se Kepri, Kanwil Kemenkum Kepri telah mencatat sebanyak 407 KMP yang diajukan, di mana 228 telah disahkan dan 356 koperasi sudah mengajukan pemesanan nama sebagai salah satu tahapan awal pendirian koperasi.
Edison Manik menambahkan bahwa antusiasme masyarakat dalam mendirikan koperasi sebagai badan usaha kolektif milik warga terus meningkat seiring dengan dukungan berbagai pihak.
Untuk dapat disahkan sebagai badan hukum, setiap Koperasi Merah Putih harus melalui mekanisme permohonan pengesahan akta pendirian yang diajukan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dari 268 notaris yang terdaftar di Kepri, sebanyak 37 notaris telah berperan aktif sebagai NPAK dalam mendampingi proses pendirian koperasi.
Kanwil Kemenkum Kepri juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna mempercepat realisasi target pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan.
“Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pilar utama pembangunan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka akses pembiayaan hingga pemasaran bagi masyarakat akar rumput di seluruh wilayah Kepulauan Riau,” pungkasnya. (*)
Antusias masyarakat Kabupaten Lingga menggunakan jasa penerbangan Wings Air ATR-72, Sabtu (14/6). F. Vatawari/BATAM POS
batampos– Pesawat Wings Air ATR-72 resmi beroperasi melayani penerbangan rute Batam-Dabo dan Dabo-Batam. Hal ini ditandai dengan Penerbangan perdana yang dilakukan oleh Pesawat Wings Air ATR-72 Rute Batam menuju Dabo Singkep pada Sabtu (14/6).
Penerbangan Wings Air ke Dabo Singkep diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap aksesibilitas wilayah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pariwisata, investasi, dan layanan publik lintas pulau.
Dengan kapasitas hingga 72 penumpang, pesawat jenis ATR-72 dari Wings Air ini akan memperkuat jalur penerbangan regional di Kepulauan Riau yang selama ini sangat bergantung pada jalur laut.
Ketua Tim TOKPD, Bandara Dabo Singkep, Yodhie Harjilov mengatakan, kesiapan penuh dalam mendukung operasional penerbangan komersial yang terjadwal secara reguler.
“Kami sangat antusias menyambut kehadiran Wings Air. Ini menjadi semangat baru dalam pelayanan transportasi udara di Lingga,” kata Yodhie.
Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya warga yang memadati area bandara untuk menyaksikan langsung momen langka ini.
“Kedatangan dari Batam ke Dabo sebanyak 32 penumpang, sementara keberangkatan Dabo ke Batam sebanyak 42 penumpang,” ujarnya.
Dengan dukungan semua pihak, harapan besar tertumpu pada keberlanjutan dan peningkatan frekuensi penerbangan demi mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita apresiasi antusias masyarakat dengan penerbangan perdana Wings Air ini, semoga kedepannya lebih meningkat lagi jumlah penumpangnya,” katanya, mengakhiri. (*)
Sengketa 4 pulau antara aceh dan sumut. (Istimewa)
batampos – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan kronologi penetapan status administrasi empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Penetapan terhadap empat pulau, di antaranya Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang masuk ke dalam wilayah Sumut menuai polemik.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menyatakan status administrasi itu telah melalui proses verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, pada 2008. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) terhadap empat pulau itu setelah seluruh tahapan dilalui.
Tim tersebut terdiri dari Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) – kini Badan Informasi Geospasial (BIG), Dishidros TNI AL, pakar toponimi, serta pemerintah daerah (Pemda) terkait.
“Hasil verifikasi saat itu menunjukkan bahwa di Provinsi Sumut terdapat 213 pulau, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Gubernur Sumut saat itu melalui surat bernomor 125/8199 tertanggal 23 Oktober 2009,” kata Safrizal kepada wartawan, Minggu (15/6).
Safrizal menjelaskan, pada 2008 saat dilakukan proses verifikasi di Provinsi Aceh, menunjukkan terdapat 260 pulau, namun tidak mencakup empat pulau tersebut. Hasil verifikasi itu kemudian dikonfirmasi oleh Gubernur Aceh melalui surat bernomor 125/63033 tertanggal 4 November 2009.
Namun, dalam lampiran surat tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh mencantumkan perubahan nama empat pulau, yakni Pulau Rangit Besar menjadi Mangkir Besar, Rangit Kecil menjadi Mangkir Kecil, Malelo menjadi Lipan, dan Panjang tetap sama.
“Jadi dokumen yang kita baca, kita pelajari, jadi empat pulau yang kita baca memiliki nama yang sama identik dengan pulau yang ada di Sumut. Namun dari hasil pencocokan Tim Pusat dengan menggunakan GIS, empat pulau yang dikonfirmasi Gubernur Aceh tersebut (mempunyai) koordinat berbeda dengan empat pulau di Provinsi Sumatera Utara,” ujar Safrizal.
Menurutnya, pada 2017 Kemendagri menetapkan bahwa empat pulau tersebut masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Sumut. Hal ini ditegaskan melalui Surat Dirjen Bina Adwil Kemendagri Nomor 125/8177/BAK tertanggal 8 Desember 2017.
Sementara pada 2018, Gubernur Aceh menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 136/30705 tertanggal 21 Desember 2018, perihal revisi koordinat empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil.
Selanjutnya, pada 2019 Gubernur Aceh kembali menyampaikan surat kepada Mendagri bernomor 136/22676 tanggal 31 Desember 2019 perihal fasilitasi penyelesaian garis batas laut antara Aceh dan Sumut.
Safrizal menambahkan, pada 2020, Kemendagri bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), KKP, Pushidrosal, BIG, LAPAN, dan Direktorat Topografi TNI AD menggelar rapat. Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa status empat pulau tersebut berada dalam cakupan wilayah Provinsi Sumut.
“Akhir di tahun 2020–2021, tim pusat bersidang dan memutuskan dan yang kemudian dituangkan ke dalam Kepmendagri di tahun 2022 menjadi wilayah Sumatera Utara. Kepmendagri 2022 itu kemudian diulang dengan Kepmendagri yang dikeluarkan pada April 2025 dengan isi yang sama,” paparnya. (*)
Petugas Damkar memusnahkan sarang tawon vespa di semak-semak pinggir jalan di Kampung Harapan, Desa Teluk Sasah pada Kamis (12/6/2025) malam. F.Damkar Tanjunguban untuk Batam Pos.
batampos– Tiga orang warga Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam disengat tawon vespa.
Perangkat kantor Desa Teluk Sasah, Tomi Putong, 36, mengatakan, korban pertama bernama Sager, 69, disengat tawon vespa saat membuang sampah di semak-semak di pinggir jalan Kampung Harapan, Desa Teluk Sasah.
Seger mengobati sendiri luka sengatan tersebut.
Korban kedua bernama Al Fatih, 7, disengat tawon vespa saat bermain tidak jauh dari lokasi kejadian. Ia dilarikan ke rumah sakit dan diberikan suntikan.
Sementara korban ketiga bernama Kamariah, 65 juga disengat tawon vespa di lokasi yang sama beberapa hari kemudian.
Warga kemudian melaporkan kejadian ini kepada kepala desa setelah tiga orang warga disengat tawon vespa.
Kepala UPT Damkar Tanjunguban, Panyodi mengatakan, pihaknya menerima laporan dari perangkat desa pada Kamis (12/6/2025) sekitar pukul 16.54 WIB setelah ada tiga warga disengat tawon vespa.
“Karena sudah meresahkan warga dan dikhawatirkan menambah korban, akhirnya dilaporkan ke damkar,” katanya.
Petugas pemadam kebakaran (Damkar) langsung bergerak ke lokasi dan menemukan sarangnya di semak-semak tidak jauh dari bahu jalan.
“Sarangnya berjarak kurang lebih 2 meter dari bahu jalan,” kata Panyodi.
Proses eksekusi dimulai sekitar pukul 19.07 WIB.
Petugas menyemprotkan sarang tawon vespa lalu mengeksekusi sarangnya untuk dibakar.(*)
Perwakilan Kedutaaan Besar AS bertemu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang. F. Diskominfo Tanjungpinang
batampos-Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta dan Konsulat AS di Medan mendatangi Kantor Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang, Kamis (12/6). Kunjungan itu guna membahas program pendidikan Bahasa Inggris.
Pada pertemuan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Delegasi yang dipimpin Ruth Goode sebagai Direktur Regional English Language Office (RELO) Kedubes AS Jakarta, membahas sejumlah program kerja sama di bidang pendidikan, khususnya penguatan pengajaran Bahasa Inggris serta dukungan akses pendidikan tinggi melalui program Education USA.
Ruth Goode juga memperkenalkan berbagai program yang difasilitasi oleh pemerintah Amerika Serikat, mulai dari pelatihan Bahasa Inggris untuk pengajar, pelajar, hingga aparatur pemerintahan.
“Kami datang untuk membangun koneksi, memperkenalkan program-program pendidikan Bahasa Inggris, dan membuka peluang kolaborasi ke depannya,” katanya.
Ruth mengatakan bahwa RELO telah menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintah pusat di Indonesia seperti IPDN, DPR RI, BSSN, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama.
“Di Tanjungpinang, kami berharap program ini bisa menjadi pintu masuk untuk penguatan kapasitas SDM, tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di sektor pelayanan publik,” jelasnya.
Cultural Affairs Specialist Kedutaaan Besar AS di Jakarta, Dian Safitri menambahkan, pemerintah daerah yang menjalin kerja sama akan difasilitasi dengan pengiriman tenaga pengajar dari Amerika secara gratis.
“Wali Kota sangat terbuka dan menyambut baik program-program kami. Tentu ke depannya kami akan terus menjalin kontak untuk merancang berbagai bentuk kerja sama,” ujar Dian.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, menyambut baik peluang kerja sama yang ditawarkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam bidang pelatihan Bahasa Inggris dan akses pendidikan ke luar negeri.
Menurutnya, program-program tersebut memiliki manfaat yang luas, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi para guru, aparatur pemerintah, serta pegawai humas dan protokol yang ingin meningkatkan kompetensi Bahasa Inggris.
“Program ini sangat positif. Bisa membantu anak-anak yang bercita-cita melanjutkan studi ke Amerika Serikat, juga para pegawai pemerintah yang ingin meningkatkan kapasitas diri,” jelas Lis.
Salah satu hal paling menarik dari peluang kerja sama ini adalah jangkauannya ke lembaga pendidikan madrasah dan pesantren, tidak hanya sekolah umum.
Selain itu, sebut Lis, program tersebut bersifat gratis. Karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan program ini menjangkau seluruh sekolah di Tanjungpinang.
Lis juga menegaskan pentingnya memanfaatkan peluang kerja sama ini secara maksimal, mengingat posisi strategis Tanjungpinang yang berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Singapura.
“Bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional. Ini adalah keterampilan penting yang harus dimiliki generasi muda kita agar mampu bersaing secara global,” pungkas Wali Kota. (*)
