batampos – Puluhan warga Pulau Rempang kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor BP Batam, Kamis (15/5). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap proses penggusuran yang dinilai tidak sesuai prosedur dalam proyek pengembangan PSN Rempang Eco-City.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (Amar-GB) secara resmi menyampaikan keberatan kepada pihak BP Batam. Mereka menilai proses relokasi yang dijalankan selama ini telah menyalahi norma hukum dan tidak berpihak pada masyarakat.

“Hari ini kita resmi melayangkan keberatan terhadap prosedur penggusuran. Itu yang kita ajukan ke BP Batam tadi,” kata Koordinator Umum Amar-GB, Ishak.

Menurut dia, klaim BP Batam yang menyebut bahwa seluruh proses telah sesuai aturan dinilai tidak berdasar. “Kalaupun mereka mengatakan sudah melalui prosedur, tetapi prosedur apa yang dilakukan BP Batam? Kami tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan suara kami secara layak,” tambahnya.

Ishak juga menyinggung pernyataan yang pernah disampaikan dalam forum resmi DPR, yang menyebut bahwa PSN Rempang telah dibatalkan. “Secara resmi dikatakan di situ bahwa PSN Rempang itu sudah dibatalkan. Jadi masyarakat tetap menganggap itu sah menurut Undang-Undang,” kata dia.

Masyarakat merasa janji pemerintah dan BP Batam untuk menghentikan segala bentuk paksaan dan intimidasi hanya tinggal omong kosong.

“Janji-janji tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi intimidasi, tetapi ternyata masih tetap dilakukan,” ujar Ishak.

Dalam aksi tersebut, turut hadir perwakilan Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Andri Alatas, yang mendampingi warga secara hukum. Ia menuntut agar BP Batam menghentikan seluruh proses penggusuran paksa yang masih terus terjadi.

“Kami minta ke BP Batam untuk tidak lagi melakukan penggusuran paksa. Ini bukan hanya soal proyek, tapi soal hak asasi manusia,” katanya.

Ia juga menuntut pertanggungjawaban hukum dari BP Batam atas tindakan penggusuran yang dilakukan terhadap lahan milik warga. Termasuk milik seorang warga bernama Sinaga yang menjadi sorotan dalam kasus ini.

“Kami juga minta BP Batam bertanggung jawab secara hukum terhadap yang dilakukan di tanah Pak Naga (Sinaga),” kata dia.

Aksi ini merupakan lanjutan dari serangkaian protes masyarakat Rempang yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu, ketika proyek Rempang Eco-City mulai digulirkan dan menimbulkan gejolak sosial. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Gugatan Moral Warga Rempang: Tolak Proyek, Lawan Penggusuran pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Para pencari kerja (pencaker) muda di Batam masih menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai, khususnya bagi mereka yang baru lulus sekolah. Minimnya jumlah lowongan kerja serta ketatnya persaingan menjadi tantangan utama yang dihadapi para pencaker pemula.

Lala, seorang pencaker yang dijumpai di kawasan industri Mukakuning, mengaku sudah berbulan-bulan mencari pekerjaan tanpa hasil. “Karena lowongannya tidak banyak, dan banyakan butuh yang sudah berpengalaman. Inilah masalah kami yang baru mau cari kerja ini. Serba sulit,” ujarnya dengan wajah lelah.

Hal senada diungkapkan Imron, lulusan SMK dari Batuaji, yang bercita-cita bekerja di industri galangan kapal. Sayangnya, keinginannya belum terwujud karena terkendala syarat pengalaman dan sertifikasi. “Banyak yang butuh bersertifikasi semua, jadi memang agak sulit. Paling ikut borongan dulu cari pengalaman,” kata Imron.

Baca Juga: Gandeng 21 Perusahaan, Job Fair Tunas Industrial 2025 Buka 1.346 Lowongan Kerja

Sementara itu, Aldo, pencaker muda lainnya, menyoroti masalah ‘orang dalam’ sebagai salah satu jalan pintas yang membuat peluang kerja makin tertutup bagi pencaker umum. “Kalau berharap langsung diterima sebagai karyawan sulit sekali. Kecuali ada orang dalam baru bisa,” ungkapnya jujur.

Pantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pencaker muda yang lalu lalang mencari lowongan kerja di kawasan industri Batam. Namun, sistem penyampaian informasi lowongan yang tertutup membuat usaha mereka kerap sia-sia. Banyak informasi hanya beredar di grup internal atau media sosial tertentu.

Yuli, pencaker asal Mukakuning, mengeluhkan hal serupa. “Susah sekarang dapat informasi loker karena sistem online dan disebarkan melalui media sosial. Kadang yang menyebar ini untuk kalangan mereka sendiri. Kita orang luar sulit dapat informasi,” katanya.

Kesulitan pencaker bahkan berujung insiden. Belum lama ini, seorang pencaker muda jatuh ke dalam drainase saat hendak memasukkan lamaran ke salah satu perusahaan di kawasan industri Horizon, Sagulung. Video kejadian ini sempat viral di media sosial dan menuai simpati publik.

Harapan kini tertuju pada ajang Job Fair Tunas Industrial Estate 2025 yang akan digelar pada 27 Mei mendatang. Para pencaker muda berharap pihak perusahaan tidak terlalu menekankan pengalaman kerja agar mereka juga memiliki peluang. “Kami butuh kesempatan, bukan dituntut pengalaman,” ujar salah satu pencaker.

Kegiatan Job Fair ini merupakan kolaborasi antara Tunas Industrial Estate, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 21 perusahaan dari berbagai sektor akan membuka total 1.346 lowongan kerja untuk masyarakat Batam.

Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, menyebut bahwa bursa kerja ini menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran di Batam. “Penyerapan tenaga kerja difokuskan buat warga lokal. Kesempatan terbuka lebar untuk masyarakat Batam,” ujarnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Ajang Job Fair Tunas Industrial Estate 2025, Harapan Pencaker Muda Agar Syarat Pengelaman Kerja Ditiadakan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di tengah meningkatnya curah hujan dan banjir yang kian meluas di berbagai wilayah Kota Batam, keberadaan truk-truk pengangkut tanah untuk proyek pematangan lahan justru menjadi sumber keresahan baru bagi masyarakat, khususnya di kawasan Batuaji, Sagulung, hingga Marina, Kecamatan Sekupang.

Warga mengeluhkan aktivitas hilir mudik kendaraan proyek tersebut yang mengotori jalan dengan ceceran tanah. Saat hujan turun, kondisi jalan menjadi licin dan membahayakan pengendara. Tak hanya itu, dampaknya disebut turut memperparah kondisi banjir yang kian tak terkendali.

Sejumlah proyek pematangan lahan di sana diduga menimbun kawasan resapan air dan mempersempit aliran sungai demi kepentingan pembangunan. Hal ini banyak ditemukan di wilayah pesisir dan alur sungai yang sebelumnya menjadi area serapan alami

Di wilayah Dapur 12 Sagulung, misalnya, proyek-proyek ini menimbun hutan bakau dan rawa-rawa yang berperan penting sebagai kawasan serapan air. Dampaknya, air hujan tidak lagi terserap secara alami dan langsung menggenangi permukiman warga.

Hal serupa juga terjadi di Marina dan Tanjunguncang, Batuaji. Proyek pematangan lahan di sana kerap memotong jalur aliran air. Akibatnya, banjir menjadi ancaman nyata setiap kali hujan deras melanda. Bahkan, evakuasi warga sempat dilakukan di Perumahan Beni Raya Marina baru-baru ini.

“Ini akan terus terjadi kalau kawasan resapan air dan sungai terus ditimbun. Truk-truk tanah beroda sepuluh masih terus berlalu-lalang menimbun lokasi proyek yang jelas-jelas mengganggu daerah aliran air,” ujar Herman, tokoh masyarakat di Tanjunguncang.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, mengakui bahwa persoalan banjir harus ditangani secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menangani masalah ini, bukan hanya pemerintah kota semata.

“Penanganan banjir harus komprehensif. Di hulu, kita harus menjaga kawasan tetap hijau agar limpasan air permukaan (run off) berkurang. Di tengah, drainase yang ideal harus disiapkan. Di hilir, reklamasi harus dikendalikan agar aliran air ke laut tidak tertahan,” jelas Suhar.

Ia menyoroti perlunya sinergi antara instansi terkait seperti Bina Marga, SDA, dan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk membenahi sistem drainase lingkungan. Di sisi lain, pengawasan terhadap proyek reklamasi dan pematangan lahan di pesisir perlu diperketat.

Jika tak segera ditangani secara menyeluruh, banjir di Batam bukan hanya akan menjadi bencana musiman, tapi juga ancaman permanen yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga. Suara masyarakat pun semakin nyaring menuntut tindakan nyata dari semua pihak terkait. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Banjir Menggila, Truk Proyek dan Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan Warga pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Singapura tengah bersiaga. Kasus Covid-19 melonjak lagi di negara kota itu dalam dua pekan terakhir. Dari 27 April hingga 3 Mei 2025, tercatat 14.200 kasus baru, naik dari 11.100 pada minggu sebelumnya. Jumlah pasien rawat inap pun merangkak naik, dari 102 menjadi 133 orang. Namun, pasien di ruang intensif justru menurun—dari tiga menjadi dua kasus.

Di seberang perairan, Kota Batam ikut menaruh perhatian. Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan lonjakan itu belum mengkhawatirkan, tapi mereka tidak ingin kecolongan. “Kami tetap siaga,” kata Didi, Kamis, 15 Mei lalu.

Meski Indonesia sudah menetapkan Covid-19 sebagai penyakit endemik, Batam tetap menjalankan sistem pemantauan mingguan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Sistem ini menjadi alarm dini bila terjadi lonjakan kasus penyakit menular. “Kami tidak lagi lakukan skrining ketat seperti masa pandemi, tapi tetap monitor lewat SKDR,” ujar Didi.

Menurut dia, sejauh ini belum ada laporan gejala berat. Kalaupun ada kasus, umumnya ringan dan mirip flu biasa. “Gejalanya tidak serius. Tapi kami tetap pantau,” katanya.

Kendati situasi belum darurat, Didi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Terutama bila mengalami gejala mirip flu. “Bisa jadi Covid-19 ringan. Jangan disepelekan,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Covid Naik di Singapura, Batam Tidak Mau Lengah pertama kali tampil pada Metropolis.