batampos – Jajaran Polresta Barelang kembali mengamankan 9 juru parkir (jukir) liar, Selasa (13/5) malam. Para jukir ini melakukan pungutan diluar jam operasional resmi.

Kabagops Polresta Barelang, AKP Yudi Kurniadi mengatakan kegiatan ini termasuk dalam Operasi Pekat Seligi 2025. Adapun jukir tersebut diamankan di kawasan Lubuk Baja, Sei Beduk, Nongsa, Bengkong, dan Batu Ampar.

“Ini komitmn Polresta Barelang dalam memberantas penyakit masyarakat dan menciptakan suasana Kota Batam yang tertib serta aman,” ujar Yudi.

Yudi menjelaskan 9 jukir liar tersebut  yakni berinisial D diamankan di Bukit Senyum, Batu Ampar, A di Jodoh Center, M di Sambau, Nongsa, SA di Rusun ATB Baru, Sei Beduk, dan B di Bengkong Palapa.

Kemudian A di Bengkong Bengkel,  A di Taman Seruni, Punggur, IA di Komplek Citra Mas dan RS di Bengkong Mahkota).

“Para pelaku diamankan saat melakukan pungutan liar secara langsung atau tangkap tangan di lokasi masing-masing,” katanya.

Selain jukir, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 3 buah rompi berwarna merah muda milik Dishub Batam, uang tunai sebesar Rp1.5 juta, serta karcis parkir masing-masing Rp 2.000 sebanyak 4 lembar dan Rp 4.000 sebanyak 8 lembar.

“Kita harapkan praktik-praktik pungli yang meresahkan warga ini tidak ada lagi,” ungkapnya.

Yudi menambahkan seluruh jukir dan barang bukti tersebut diserahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam guna proses pembinaan dan penindakan sesuai kewenangan yang berlaku.

“Terhadap jukir kita melakukan interogasi awal, mengamankan barang bukti, serta melakukan dokumentasi lengkap untuk proses lebih lanjut,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Pungli Masih Meresahkan Warga, 9 Jukir Liar Kembali Diamankan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, membuka kemungkinan adanya pergantian antarwaktu atau PAW terhadap Anggota DPRD Batam dari Fraksi PDIP, Mangihut Rajagukguk, yang tengah terseret dugaan kasus penipuan dan penggelapan.

Keputusan apa pun disebut masih menunggu hasil resmi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam. Keputusan itu belum bisa diambil sebelum ada laporan resmi dari BK ke pimpinan dewan.

“Semua serba mungkin. Yang penting kita ikuti dulu. BK ini adalah laporan etik. Kalau belum clear, belum bisa kita sampaikan,” katanya, Rabu (14/5).

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Mangihut ini telah menjadi perhatian publik. Namun hingga kini, belum ada kejelasan sikap resmi DPRD Batam lantaran laporan dari BK belum disampaikan.

Menurut Kamal, laporan itu sebenarnya dijadwalkan diserahkan hari ini. Tetapi, Ketua BK DPRD Batam, Muhammad Fadhli, dikabarkan sedang sakit, sehingga proses pelaporan tertunda.

“Ketua BK lagi sakit sekarang, jadi belum melaporkan itu ke saya,” katanya.

Ia menjelaskan, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran etik memang harus melalui Ketua BK terlebih dahulu sebelum pimpinan DPRD bisa mengambil sikap atau keputusan apa pun.

“Secara etikanya biar Ketua BK yang melaporkan ke pimpinan DPRD. Setelah itu nanti baru bisa kita ambil kesimpulan. Sekarang ini kita belum tahu hasilnya apa,” kata Kamal.

Selain dari jalur BK, Kamal juga menyampaikan bahwa belum ada komunikasi atau sikap resmi dari Fraksi PDIP terkait kasus yang melibatkan kadernya tersebut.

Kasus Mangihut mencuat ke publik setelah adanya laporan dari salah seorang pengusaha yang menuduhnya melakukan penipuan dan penggelapan jual beli pasir hasil dredging. Laporan ini tidak hanya berdampak hukum, tapi juga berimplikasi pada posisi Mangihut sebagai wakil rakyat.

DPRD Batam, melalui BK, bertugas menilai apakah dugaan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran etik dan apakah rekomendasi sanksi, termasuk PAW, akan diajukan. Namun prosesnya kini terhambat oleh absennya Ketua BK dalam beberapa hari terakhir. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Tunggu Keputusan BK, Peluang PAW Terbuka pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Keberadaan juru parkir liar di sejumlah kawasan ramai di Kota Batam semakin meresahkan. Di tengah keluhan masyarakat atas pungutan liar (pungli), Dinas Perhubungan (Dishub) Batam mengakui belum mampu memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar.

Kepala Dishub Batam, Salim, menyatakan bahwa pihaknya rutin melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan. Namun, kewenangan instansinya terbatas, terutama dalam hal penindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan para juru parkir liar.

“Kami juga rutin melakukan pengawasan dan penertiban parkir liar. Kami memberikan edukasi kepada jukir. Tadi juga kami ada razia, tapi hari ini belum tahu berapa banyak yang terjaring,” katanya, Rabu (14/5).

Namun, upaya razia tersebut tidak dibarengi dengan sanksi hukum yang memadai. Hingga kini, Dishub Batam belum mengalokasikan anggaran untuk tindak pidana ringan (tipiring), sehingga penindakan hanya sebatas teguran lisan atau pernyataan tertulis.

“Kami tidak ada tipiring karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Anggaran kami hanya untuk kegiatan pengawasan saja,” ujarnya.

Akibatnya, para jukir liar yang terjaring hanya diminta membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan kembali.

Menurut Salim, jika pelanggaran dilakukan secara berulang, pihaknya baru mempertimbangkan tindakan lebih lanjut seperti pemberhentian—khususnya bagi jukir resmi yang berada di bawah pengelolaan Dishub. Namun, untuk jukir liar, Dishub tidak memiliki wewenang langsung untuk menindak secara hukum.

“Kalau jukir liar, itu kita laporkan saja. Sesuai kewenangan, kita hanya bisa sampai di situ. Kita tidak bisa mengambil tindakan lebih dari itu,” jelasnya.

Ia juga mengakui, hingga kini belum ada langkah solutif yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan jukir liar. Ketika ditanya mengenai solusi jangka panjang, ia hanya menegaskan bahwa penindakan administratif berupa peringatan dan pencabutan wewenang masih menjadi pilihan utama.

Minimnya tindakan tegas dari pemerintah membuat keberadaan jukir liar tetap menjamur di sejumlah lokasi seperti pasar tradisional, pusat kuliner malam, hingga kawasan pertokoan. Warga pun kerap mengeluhkan tarif parkir yang ditentukan sepihak, tanpa karcis dan tanpa kejelasan legalitas.

Praktik parkir liar diperkirakan akan terus berlangsung. Pemerintah dinilai perlu melibatkan instansi penegak hukum agar pengawasan tidak berhenti hanya pada teguran administratif atau tipiring, melainkan dapat menyentuh akar persoalan. (*)

Artikel Jukir Liar Kian Marak, Dishub Batam Akui Hanya Bisa Beri Peringatan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua pria berinisial B dan R diamankan personel Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri karena diduga menjadi kurir narkotika jenis sabu dan heroin. Keduanya kedapatan membawa paketan heroin seberat 1 kilogram dan sabu 12,5 gram.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Anggoro Wicaksono, membenarkan penangkapan tersebut yang berawal dari informasi masyarakat . Penangkapan dilakukan pada Senin, 5 Mei 2025, sekitar pukul 02.00 WIB di pintu keluar Pelabuhan Harbourbay, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

“Tim kami segera menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyebut adanya dua pria yang membawa narkotika di kawasan Harbourbay. Dan benar, berdasarkan informasi itu, kami mengamankan dua orang pria terduga pelaku,” ujar Kombes Anggoro, Rabu (14/5).

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa dua bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis heroin seberat bruto 1.000 gram dan satu bungkus plastik bening berisi sabu seberat bruto 12,5 gram. Barang terlarang tersebut disimpan dalam plastik putih berlogo Indomaret yang dibungkus lagi dengan plastik hitam.

“Kami mengamankan heroin dan sabu, untuk heroin beratnya 1 kg dan sabu belasan gram,” kata Anggoro.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor merek Scoopy berwarna hitam merah dengan pelat nomor BP 2740 CM, serta satu unit telepon genggam merek Vivo yang diduga digunakan dalam transaksi.Kedua terduga pelaku yang diketahui berprofesi sebagai wiraswasta dan beralamat di kawasan Tanjung Pantun.

“Sementara perkara masih proses pengembangan lebih lanjut. Barang terlarang itu diduga kuat berasal dari Malaysia,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Riau. “Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba. Penindakan akan dilakukan tegas sesuai hukum yang berlaku,” sebut Anggoro. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Kepri Amankan 2 Pria Terduga Kurir Sabu dan Heroin Asal Malaysia pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait menggelar silaturahmi dengan pelaku usaha bidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan di Kawasan Agribisnis Sei Temiang pada Rabu (14/5/2025) bertempat di Balairungsari BP Batam

Dalam kesempatan ini, selain sebagai momen tatap muka perdana dengan pelaku usaha di Kawasan Agribisnis Sei Temiang, Ariastuty ingin menyampaikan tentang kendala yang ada di lapangan sekaligus melangsungkan diskusi interaktif dengan para pelaku usaha.

“Berdasarkan catatan dari tim Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan di lapangan, ada beberapa kendala yang terjadi berkaitan dengan kelangsungan usaha Bapak/Ibu, lewat pertemuan ini saya ingin kita berdiskusi agar dapat dicarikan solusi terbaiknya bersama–sama dengan transparan,” terang Ariastuty.

Ariastuty turut menyampaikan bahwa kawasan agribisnis ini kedepannya akan dibangun sebagai Kawasan Industri Agrowisata sehingga diperlukan penataan ulang pada tenant yang saat ini telah berdiri dan berkegiatan di lokasi tersebut.

“Kedepannya, BP Batam akan menjadikan kawasan ini sebagai Kawasan Industri Agrowisata sehingga Bapak/Ibu yang telah menjalankan usaha disini harus kita data dan rencananya akan kita tata kembali pengelompokan lokasinya sesuai jenis usahanya (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan),” ujar Ariastuty.

Ariastuty menambahkan penataan ini tidak lain adalah untuk memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha disini dalam menjalankan usahanya. Ia juga berharap dukungan dari seluruh pelaku usaha di kawasan agribisnis ini untuk dapat mengembangkan kawasan secara inklusif.

“Tentu komitmen kami pendataan dan penataan ini bertujuan agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian berusaha bagi Bapak/Ibu pelaku usaha disini,” kata Ariastuty.

“Untuk mendukung rencana pengembangan Kawasan Industri Agrowisata di Sei Temiang, kami berharap Bapak/Ibu pelaku usaha dapat berkolaborasi dengan BP Batam dan kami sangat terbuka jika diperlukan ruang diskusi untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan,” pungkas Ariastuty.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Plt. Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Iyus Rusmana; General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman, Andi Yunus; serta beberapa Pejabat Tingkat III dan IV di lingkungan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. (MI)

Artikel Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Gelar Silaturahmi dengan Pelaku Usaha di Kawasan Agribisnis Sei Temiang pertama kali tampil pada Metropolis.