batampos – Aksi kejahatan jalanan berupa penjambretan kembali marak terjadi di sejumlah titik di Kota Batam. Masyarakat diminta tidak menggunakan perhiasan atau aksesori mencolok yang dapat memancing aksi pelaku kejahatan.

Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris mengatakan, pelaku jambret umumnya menyasar korban yang terlihat lengah serta menggunakan perhiasan emas atau membawa barang berharga secara terbuka.

“Pelaku biasanya mengincar korban yang memakai perhiasan mencolok atau membawa tas dan ponsel secara terbuka. Ini menjadi perhatian kami, dan kami mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati,” ujarnya, Selasa (24/2).

Baca Juga: MBG Ramadan di Batam Disorot, SPPG Sebut Anggaran Terbatas

Menurutnya, aksi jambret kerap terjadi di jalanan yang relatif sepi maupun di titik dengan arus lalu lintas padat. Untuk itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat berkendara sepeda motor.

“Kami sarankan agar tidak memakai perhiasan berlebihan saat keluar rumah. Simpan barang berharga di tempat yang aman dan tidak terlihat dari luar,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendara serta menghindari jalan-jalan yang minim penerangan pada malam hari.

“Hindari berkendara sendiri, apalagi melalui jalan yang minim penerangan,” tegasnya.

Baca Juga: Pledoi Fandi Ramadhan: Aku Tersesat di Negeriku tapi Negara pun Tidak Menyelamatkanku

Sementara Kapolsek Sagulung, Iptu Husnul Afkar mengatakan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan ini pihaknya meningkatkan patroli rutin. Namun demikian, peran aktif masyarakat tetap menjadi kunci utama pencegahan.

“Jika melihat atau menjadi korban tindak kejahatan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan Call Center 110 agar dapat segera kami tindak lanjuti,” katanya.

Dengan kewaspadaan bersama dan langkah preventif dari masyarakat, kata Husnul, diharapkan angka kejahatan jalanan di Batam dapat ditekan dan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. (*)

Artikel Jambret Sedang Marak, Polisi Imbau Warga Tak Gunakan Perhiasan Mencolok pertama kali tampil pada Metropolis.

‎

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan pemerintah pusat kembali menjadi perhatian publik. Di Kota Batam, sejumlah orang tua murid dan pengajar menilai porsi serta menu yang dibagikan selama Ramadan belum sesuai dengan ekspektasi peningkatan gizi siswa.
‎
‎Keluhan itu muncul setelah hari pertama masuk sekolah usai libur, Senin (23/2). Rasyid, pengajar di SD IT Elyasin, Lubukbaja, mengaku prihatin melihat menu yang diterima siswa.
‎
‎“Untuk Bapak Prabowo tengok ini, MBG di bulan puasa, biskuit satu, jagung sepotong, sama kurma tiga butir. Itu di porsi kecil,” ujar Rasyid, Selasa (24/2) siang.
‎
‎Ia menjelaskan, pembagian dilakukan dalam dua kategori, yakni porsi kecil dan porsi besar. Namun perbedaannya dinilai sangat tipis. Pada porsi besar, menu yang diberikan sama, hanya ditambah satu keping biskuit.

Baca Juga: Pengamat Nilai Mundurnya Amsakar dari Ketua NasDem Kepri Bisa Jadi Strategi Menuju Pilgub

‎“Cuma tambah satu keping biskuit jadi dua biskuit, tiga kurma, satu potong jagung. Ini di SD IT Elyasin,” katanya sembari menunjukkan video pembagian MBG di sekolahnya.
‎
‎Menurut Rasyid, bila memang anggaran terbatas, pembagian tidak harus dilakukan setiap hari. Ia menyarankan frekuensi bisa dikurangi, tetapi kualitas dan kelayakan gizi ditingkatkan.
‎
‎“Lebih baik seminggu sekali tapi layak, daripada setiap hari tapi nilainya tidak sampai Rp10 ribu per porsi,” ujarnya.
‎
‎Keluhan serupa datang dari Rosmina, salah seorang wali murid. Ia mengaku kecewa setelah anaknya menerima menu MBG pada hari pertama masuk sekolah.
‎
‎“Pertama masuk sekolah dapat MBG, nggak masuk akal,” katanya. Ia bahkan mengunggah keluhan tersebut di media sosial.
‎
‎Pada hari kedua, Selasa (24/2), menu yang diterima berbeda, yakni satu potong bolu, satu kotak susu kecil, dan satu butir telur. Namun menurutnya, komposisi tersebut tetap belum mencerminkan program makan bergizi yang dijanjikan.
‎
‎Sejumlah orang tua pun mempertanyakan standar gizi serta besaran anggaran per porsi yang dialokasikan, khususnya selama Ramadan. Mereka berharap ada evaluasi agar tujuan utama program benar-benar tercapai, bukan sekadar pembagian simbolis.
‎
‎Menanggapi kritik tersebut, Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) Kota Batam, Defri Frenaldi, menjelaskan bahwa menu yang dibagikan selama Ramadan merupakan makanan kering yang bisa dibawa pulang siswa untuk berbuka.

Baca Juga: Pledoi Fandi Ramadhan: Aku Tersesat di Negeriku tapi Negara pun Tidak Menyelamatkanku

‎Ia menegaskan, komposisi menu Ramadan merupakan kebijakan dari pusat. “Kritik datang itu pertanda baik harusnya, menandakan bahwa banyak yang peduli terhadap program. Hasil akhirnya adalah SPPG bisa evaluasi dan melakukan perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
‎
‎Defri mengungkapkan, anggaran belanja bahan makanan ditetapkan Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Sistem belanja bersifat at cost, artinya negara membayar sesuai realisasi pengeluaran dengan bukti belanja yang valid.
‎
‎“Misal SPPG hari ini belanja Rp9 ribu, lalu besok Rp11 ribu, disubsidi silang jadi Rp10 ribu, masih dikategorikan boleh dengan bukti belanja yang valid,” jelasnya.
‎
‎Ia juga menambahkan, penyusunan menu kering tanpa pengawet dan tanpa kategori ultra-processed food (UPF) bukan hal mudah. Selain itu, pihaknya harus melibatkan pelaku UMKM yang memiliki izin usaha resmi
‎
‎“Saya yakin tiap kepala SPPG bersama akuntannya sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Tantangan membuat menu kering itu sebenarnya tidak mudah,” katanya.
‎
‎Defri memastikan setiap keluhan akan ditindaklanjuti. Masyarakat dipersilakan menyampaikan aduan langsung ke SPPG. Jika tidak mendapat respons, laporan dapat diteruskan ke koordinator wilayah atau melalui call center Badan Gizi Nasional di 127. “Tindak lanjutnya, SPPG-nya akan kita evaluasi,” ujarnya. (*)

Artikel MBG Ramadan di Batam Disorot, SPPG Sebut Anggaran Terbatas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Senin petang, 23 Februari 2026, ruang sidang utama Pengadilan Negeri Batam terasa lebih lengang dari biasanya. Azan magrib tanda berbuka puasa belum lama berlalu ketika majelis hakim kembali memasuki ruang persidangan.

Di kursi terdakwa, Fandi Ramadhan berdiri. Di tangannya, dua lembar kertas bertulisan tangan. Judulnya panjang dan getir: “Aku tersesat di negeriku tapi negara pun tidak menyelamatkanku.”

Suara lelaki 25 tahun itu bergetar sejak kalimat pertama. Ia tak membaca dengan intonasi seorang orator, melainkan seperti anak muda yang mencoba menjelaskan nasibnya di hadapan orang-orang yang akan menentukan hidupnya.

Sidang perkara penyelundupan sabu hampir dua ton—salah satu pengungkapan terbesar di perairan Kepulauan Riau—hari itu memasuki agenda pembacaan pledoi. Jaksa sebelumnya menuntut Fandi dengan pidana mati.

Baca Juga: 6.316 Warga Kepri Jadi Korban Penipuan, Kerugian Rp41,17 Miliar

Di hadapan majelis, Fandi memulai dari kampungnya. Ia bercerita tentang ibunya yang menggadaikan rumah papan demi membiayai kuliahnya di Politeknik Pelayaran Negeri Malahayati. Tentang malam-malam ketika ia menjajakan nasi dari kamar ke kamar asrama agar bisa menyambung hidup.

“Terkadang saya malam-malam berjualan nasi di asrama, mengetuk pintu kamar demi pintu hanya untuk bisa makan,” ujarnya.

Setelah lulus, peluang bekerja di kapal luar negeri datang. Ia mengaku mendiskusikannya dengan orang tua. Semua dokumen pelayaran, kata dia, diurus melalui jalur resmi agen tenaga kerja. Ia diterima sebagai anak buah kapal (ABK) bagian mesin.

Kapal yang dijanjikan dalam kontrak, menurut kuasa hukumnya, adalah kapal kargo bernama MP Northstar. Namun ketika berangkat, Fandi justru dipindahkan ke kapal tanker Sea Dragon Tarawa yang dinakhodai Hasiholan Samosir—kini sama-sama duduk sebagai terdakwa.

“Dia sempat bertanya, tapi dijelaskan masih satu perusahaan, satu grup. Jadi dia ikut saja,” kata tim kuasa hukumnya seusai sidang.

Menurut surat dakwaan, perkara ini bermula pada 1 Mei 2025. Fandi bersama tiga warga Indonesia lainnya bertolak dari Medan ke Bangkok menggunakan pesawat AirAsia. Di Thailand, mereka bertemu dua warga negara setempat: Teerapong Lekpradub dan Weerapat Phongwan alias Mr. Pong.

Baca Juga: Marak Curanmor Jelang Lebaran, Masyarakat Diminta Aktifkan Siskamling dan One Gate System

Pada 13 Mei 2025, rombongan bergerak dengan speedboat dari Sungai Surakhon menuju Sea Dragon yang berlabuh sekitar tiga mil dari muara. Koordinat pengambilan muatan disebut dikirim oleh seseorang bernama Mr. Tan—yang kini masuk daftar pencarian orang—melalui pesan WhatsApp.

Dini hari 18 Mei 2025, ketika kapal melintas di titik yang dimaksud di sekitar Phuket, sebuah kapal ikan berbendera Thailand mendekat. Empat orang menyerahkan 67 kardus berbungkus plastik putih, setelah memberi kode dengan lembaran uang Myanmar yang dilaminasi.

Jaksa menyebut, kardus-kardus itu diterima tanpa pemeriksaan isi. Sebanyak 31 kardus disimpan di ruang penyimpanan bagian haluan kapal, 36 lainnya dimasukkan ke dalam tangki bahan bakar.

Sehari sebelumnya, Fandi tercatat menerima transfer Rp 8,24 juta. Jaksa mendalilkan dana itu bagian dari upah.

Sea Dragon kemudian bergerak menuju Indonesia. Pada 21 Mei 2025 dini hari, kapal melintas di perairan Karimun tanpa memasang bendera negara. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai menghentikannya, mencurigai tanker itu tak mengangkut minyak sebagaimana mestinya.

Kapal digiring ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam. Dari penggeledahan, ditemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus kemasan teh Cina merek Guanyinwang berisi kristal putih. Berat totalnya 1.995.130 gram. Hasil laboratorium memastikan isinya metamfetamina—narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Jaksa menjerat Fandi dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang ancamannya pidana mati atau penjara seumur hidup.

Di ruang sidang, Fandi menyampaikan enam pokok pembelaan. Ia mengaku tidak pernah mengetahui isi muatan kapal. Tugasnya, kata dia, terbatas pada teknisi mesin. Saat diminta membantu memindahkan kardus, ia merasa tak punya kewenangan menolak.

“Saya tidak memiliki hak, tidak memiliki wewenang, tidak ada keberanian, dan tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menelaah situasi pada saat itu,” katanya.

Ia juga menyatakan tak pernah terlibat perkara hukum sebelumnya, memiliki rekam jejak kerja baik, dan tak menerima keuntungan selain pinjaman gaji.

Kuasa hukumnya menekankan soal hierarki di kapal. Dalam struktur pelayaran internasional, kata dia, kewenangan tertinggi berada pada kapten. ABK tidak memiliki kuasa menentukan rute atau memeriksa muatan. Unsur mens rea—niat jahat—menurut mereka, tak pernah terbukti.

“Kalau memang dari awal direkrut sebagai bagian sindikat, tentu berbeda. Ini dia melamar kerja. Dia malah dibohongi,” ujar penasihat hukum itu.

Namun Kejaksaan Negeri Batam menegaskan tuntutan disusun berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus, menyatakan seluruh tuntutan telah melalui petunjuk pimpinan secara berjenjang.

“Tuntutan telah mempertimbangkan beratnya barang bukti dan dampak sosial yang ditimbulkan,” ujarnya.

Bagi jaksa, penerimaan kardus di tengah laut tanpa pelabuhan resmi, serta keberadaan dana transfer sebelum pengambilan muatan, menjadi bagian dari konstruksi permufakatan jahat.

Sidang diskors sebentar menjelang berbuka puasa. Ketika dilanjutkan pukul 19.30 WIB, ruang sidang terasa lebih sunyi. Di akhir pledoinya, Fandi memohon agar majelis hakim mempertimbangkan seluruh keadaannya dan membebaskannya, atau setidaknya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.

Di hadapan majelis, angka-angka berbicara tegas: 67 kardus, 2.000 bungkus, hampir dua ton sabu. Di kursi terdakwa, seorang anak muda berbicara tentang keluarga, pendidikan, dan pekerjaan pertamanya di laut.

Putusan belum dibacakan. Di antara lembar dakwaan dan dua halaman pledoi tulisan tangan, nasib Fandi kini menunggu pertimbangan hukum majelis hakim—apakah ia bagian dari permufakatan besar lintas negara, atau sekadar roda kecil dalam mesin yang tak pernah sepenuhnya ia pahami.(*)

Artikel Pledoi Fandi Ramadhan: Aku Tersesat di Negeriku tapi Negara pun Tidak Menyelamatkanku pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah Kepulauan Riau. Fenomena pasang maksimum dipicu fase bulan purnama pada 3 Maret 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut di wilayah pesisir.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam, Ramlan, mengatakan potensi rob diperkirakan berlangsung pada 25 Februari hingga 8 Maret 2026. Berdasarkan pantauan data ketinggian muka air laut dan prediksi pasang surut, beberapa kawasan pesisir di Kepri berpeluang mengalami genangan saat pasang maksimum.

“Fase bulan purnama pada 3 Maret berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Masyarakat pesisir kami imbau waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir pesisir atau rob pada periode 25 Februari sampai 8 Maret 2026,” kata Ramlan, Selasa (24/2).

Baca Juga: Jelang Lebaran, Lion Air Group Tambah 6 Extra Flight dari Batam

Ia menjelaskan, wilayah pesisir yang berpotensi terdampak di antaranya kawasan Batuaji, Batuampar, Sekupang, dan Nongsa di Kota Batam. Selain itu, potensi serupa juga mengintai pesisir Kabupaten Lingga di Kecamatan Singkep Barat, Singkep Pesisir, dan Senayang, pesisir Kabupaten Karimun di Kecamatan Kundur Barat, Karimun, dan Meral, serta pesisir Kabupaten Bintan di Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan Timur.

Menurut Ramlan, banjir pesisir berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan dan permukiman pesisir. Dampak juga dapat dirasakan pada kegiatan perikanan darat dan tambak garam.

“Genangan air laut saat pasang maksimum dapat menghambat aktivitas bongkar muat di pelabuhan, mengganggu permukiman pesisir, serta aktivitas perikanan darat. Kami minta masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir lebih waspada dan menyesuaikan kegiatannya,” ujarnya.

Selain potensi rob, BMKG juga memprakirakan cuaca di wilayah Kepulauan Riau pada Rabu, 25 Februari 2026, cenderung berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kondisi ini dipengaruhi adanya pola siklonik di sekitar Selat Karimata yang membentuk belokan angin atau shearline di wilayah Kepulauan Riau sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan.

Baca Juga: Air Kembali Keruh di Tiban Ayu, ABH Akui Gangguan Instalasi dan Siapkan Flushing Jaringan 

Ramlan menambahkan, terdapat peringatan potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah Kabupaten Natuna. Hujan lebat berpeluang disertai petir dan angin kencang yang dapat memicu genangan hingga banjir di wilayah rawan.

“Kami mengimbau masyarakat Natuna agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang. Perhatikan juga potensi banjir di daerah rawan genangan,” kata Ramlan.

BMKG mengingatkan masyarakat pesisir, nelayan, serta pengguna jasa pelabuhan agar terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dirilis secara berkala, serta mengantisipasi dampak pasang maksimum dan cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. (*)

Artikel BMKG Batam Peringatkan Potensi Rob hingga Maret, Warga Pesisir Diminta Waspada pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, turun langsung meninjau galangan PT ASL Shipyard Indonesia di Tanjunguncang, Batam, Selasa (24/2). Kunjungan ini menjadi warnig sekaligus penegasan sikap pemerintah pusat yang tidak menoleransi pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3), menyusul rentetan kecelakaan kerja fatal di perusahaan tersebut.

Berdasarkan laporan pengawasan, terjadi empat insiden kecelakaan kerja dalam waktu berdekatan. Tiga di antaranya berujung fatalitas. Kondisi itu memicu intervensi langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam peninjauan tersebut, Yassierli berkeliling ke sejumlah proyek pembangunan dan perbaikan kapal, termasuk dua kapal tanker yang tengah menjalani perbaikan. Ia mengecek sistem pengamanan di area berisiko tinggi untuk memastikan kesesuaian antara prosedur tertulis dan praktik di lapangan.

BACA SELENGKAPNYA DI harian.batampos.co.id

Artikel Menaker Warning PT ASL pertama kali tampil pada Metropolis.