batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam berkomitmen untuk terus mendorong optimalisasi aset dan unit usaha yang berada dibawah koordinasi Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan.

Sebagai bukti dalam menegaskan komitmen tersebut, Badan Usaha SPAM Fasilitas, dan Lingkungan BP Batam menggelar Konsinyering Penataan/Pengembangan Agribisnis Guna Peningkatan PNBP Unit Usaha Fasilitas dan Lingkungan (HGAT), Jumat (11/7/2025).

“Terima kasih kepada seluruh tim yang telah mempersiapkan kegiatan ini, semoga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata kedepannya,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait.

Masih kata Ariastuty, sektor agribisnis memiliki potensi yang besar dalam mendukung penerimaan negara. Sehingga jika dikelola secara modern, produktif serta pengembangan yang tepat, akan menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan hijau dan inovatif.

“Melalui konsinyering ini, saya berharap akan lahir rumusan kebijakan strategis dan langkah teknis yang terukur,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, total luasan wilayah kerja agribisnis seluas 112,7 hektare yang dibangi menjadi 3 zona.

Dimana untuk zona yang pertama, terdapat 26 penyewa lahan yang didominasi oleh petani tanaman hias, yang kedepannya akan dilakukan pendataan ulang serta sosialisasi untuk membayar sewa pemanfaatan aset sesuai dengan Perka BP Batam.

Kemudian zona dua, sebagian besar terdiri atas kegiatan peternakan, pertanian, bangunan gedung aset pemerintah/instansi terkait, rumah dinas dan sarana prasarana lain. Zona dua ini, juga akan dilakukan pendataan ulang atas perjanjian yang ada serta sosialisasi untuk tertib administrasi.

Kemudian zona tiga yang rencana awalnya untuk membangun Masjid Mohammed bin Salman (MBS). Namun rencana pembangunan tersebut batal. Sehingga, BP Batam akan memanfaatkan lokasi tersebut menjadi kawasan pertanian/peternakan terpadu.

Dengan demikian, tentunya akan dapat menambah pendapatan negara secara signifikan, dengan potensi Rp 6,4 miliar per tahun.

“Untuk memaksimalkan pendapatan negara di kawasan agrobisnis, perlu dilakukan pendataan ulang, monitoring dan evaluasi atas perjanjian, surat peringatan sampai proses pembatalan dan penertiban,” ujar Direktur Badan Usaha SPAM Fasilitas, dan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana.

Adapun konsinyering ini, diikuti pejabat dan staff di lingkungan BP Batam. Disamping itu turut hadir narasumber dari Konsultan Manajemen Pertanian, Wishnu Dewahjana dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis. (*)

Artikel BP Batam Gelar Konsinyering Penataan dan Pengembangan Agribisnis pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dugaan aktivitas perusakan lingkungan kembali mencuat di Kota Batam. Kali ini, NGO Akar Bhumi Indonesia melaporkan adanya kegiatan penimbunan kawasan hutan lindung yang mencakup ekosistem mangrove dan penutupan alur sungai di kawasan Hutan Lindung Panaran, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Bulang, Kota Batam.

Laporan tersebut telah dilayangkan secara resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dengan nomor surat 740/ABI-KLH/ADUAN-VII/2025 tertanggal 10 Juli 2025. Dalam surat aduan itu, Akar Bhumi menyebutkan bahwa mereka menerima laporan masyarakat dan telah melakukan verifikasi langsung ke lokasi.

“Kami menemukan adanya aktivitas penimbunan kawasan hutan mangrove dan penutupan alur sungai yang berpotensi melanggar hukum lingkungan,” ungkap Hendrik Hermawan, Founder Akar Bhumi Indonesia, dalam keterangannya.

Selain merusak lingkungan, aktivitas tersebut juga berdampak pada pendapatan nelayan sekitar. Mereka mengaku kesulitan melaut karena terganggunya akses dan kerusakan pada habitat pesisir.

Baca Juga: Vonis Ringan Kasus Penipuan Umrah di PN Batam Tuai Sorotan

Yang menjadi sorotan adalah bahwa lokasi tersebut merupakan bagian dari program penanaman mangrove oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) seluas 60 hektare. Penanaman dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Kelompok Pegiat Mangrove Restu Alam, yang menanam 60 ribu bibit mangrove pada 2023 dengan sistem pengayakan 1.000 bibit per hektare.

Adapun titik koordinat lokasi yang dilaporkan berada di 1°00’35.5″ N dan 104°00’15.5″ E, dengan status kawasan sebagai Hutan Lindung. Pelaku kegiatan belum diketahui, namun Akar Bhumi menduga keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tersebut.

Dalam surat aduannya, Akar Bhumi menyoroti kemungkinan pelanggaran terhadap sejumlah regulasi, di antaranya UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 27 Tahun 2007 junto UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. PP No. 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai bukti, Akar Bhumi juga melampirkan dokumentasi berupa foto dan video hasil verifikasi lapangan.

“Harapan kami, Kementerian segera menindaklanjuti aduan ini dan menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal yang merusak ekosistem mangrove di Batam,” tegas Hendrik.

Baca Juga: Kasus DBD di Batam Tembus 316, Terbanyak di Batam Kota

Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Kota Batam, IP saat dikonfirmasi, mengaku telah menginstruksikan timnya untuk mengecek lokasi yang dilaporkan.

“Kami akan segera cek. Terima kasih atas informasinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam, Lamhot Sinaga, memastikan aktivitas tersebut ilegal karena tidak memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan. Ia menyebutkan, pihaknya juga pernah menghentikan aktivitas itu di lapangan dan telah mengeluarkan surat teguran. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Akar Bhumi Laporkan Dugaan Perusakan Ekosistem Mangrove di Batam ke Kementerian pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pada hari Jum’at (11/7/2025) bertempat di Gedung Mall Pelayanan Publik Batam Centre, BP Batam dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Sei Jang Duriangkang resmi menandatangani MoU tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Hutan Lindung Duriangkang seluas 10 Ha.

Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam, Hadjad Widagdo dalam kesempatan ini menandatangani MoU tersebut bersama Kepala BPDAS Sei Jang Duriangkang, Haris Sofyan Hendriyanto.

Adapun tujuan dilangsungkannya penandatanganan MoU ini merupakan inisiasi dari Badan Usaha SPAM, Fasilitas, dan Lingkungan BP Batam sebagai wujud kolaborasi dengan BPDAS Sei Jang Duriangkang dalam menjaga serta memelihara hutan lindung di sekitar Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Duriangkang untuk meningkatkan kualitas air baku pada waduk dengan volume 101,2 juta m3 dan berkapasitas 3000L/detik ini.

Di kesempatan berbeda, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan MoU ini merupakan salah satu terobosan untuk menjaga kualitas air baku di Batam dalam rangka peningkatan layanan air bersih bagi Masyarakat.

“Melalui MoU dengan instansi atau lembaga terkait, BP Batam terus mengajak seluruh pihak bersinergi menjaga kualitas air baku agar pelayanan air bersih kepada masyarakat Batam dapat terus meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,” ujar Amsakar.

Sementara itu, Hadjad Widagdo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pulau Batam tidak memiliki sungai yang mengalirkan air sepanjang tahun ke dalam waduk sehingga hanya memanfaatkan curah hujan yang turun di catchment area kemudian ditampung di dalam waduk.

Oleh karena itu pihaknya terus berupaya menjaga DTA sekeliling waduk yang tersebar pada delapan titik di Batam, Rempang, dan Galang.

“Tanpa kualitas hutan yang baik di sekitar DTA, kualitas air baku kita mungkin dapat terganggu salah satunya lewat proses erosi yang menyebabkan sedimentasi di waduk, oleh karena itu BP Batam terus berupaya menjaga DTA dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak,” terang Hadjad.

Hadjad selanjutnya turut mengapresiasi BPDAS Sei Jang Duriangkang dan berharap kerja sama ini akan berjalan lancar kedepannya.

“Terima kasih kepada BPDAS Sei Jang Duriangkang atas dukungannya kepada BP Batam dalam berkolaborasi menjaga ekologi di sekitar waduk-waduk khususnya dalam hal ini Waduk Duriangkang, semoga seluruh proses di lapangan dapat berjalan lancar tanpa kendala,” pungkas Hadjad.

Selanjutnya, Kepala BPDAS Sei Jang Duriangkang, Haris Sofyan Hendriyanto berharap sinergi ini dapat membawa kebaikan bagi hutan dan lingkungan di Batam.

“BPDAS Sei Jang Duriangkang terus berikhtiar untuk meningkatkan kolaborasi dengan seluruh stakeholder agar menaruh perhatian terhadap kelestarian hutan, melalui MoU dengan BP Batam hari ini harapannya kita bisa bersama-sama berkontribusi menjaga kelestarian hutan khususnya di Batam,” pungkas Haris Sofyan.

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Direktur Pengelolaan Air Minum, Tumirah; Manajer Perencanaan dan Operasional Hulu, Lusy Novita; serta beberapa Pejabat Tingkat IV di lingkungan BP Batam. (*)

Artikel MoU Rehabilitasi Hutan Lindung Duriangkang Seluas 10 Ha, Antara BP Batam dengan BPDAS pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Antrean keberangkatan ibadah haji di Kota Batam semakin panjang dari tahun ke tahun. Membeludaknya jumlah pendaftar yang tidak sebanding dengan kuota keberangkatan membuat masa tunggu calon jamaah kian lama. Saat ini, tercatat sebanyak 17.320 warga Batam masuk dalam daftar tunggu, dan bagi pendaftar baru, waktu tunggu diperkirakan bisa mencapai lebih dari 24 tahun.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, Syahbudi, mengatakan, kuota haji untuk Batam pada musim haji 2025 hanya sebanyak 721 orang. Jumlah ini dinilai belum cukup untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat dalam menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

“Kuota ini sangat terbatas, sementara animo masyarakat terus meningkat setiap tahun. Ini menyebabkan waktu tunggu keberangkatan menjadi sangat panjang, bisa mencapai dua dekade bagi pendaftar baru,” ujar Syahbudi, Jumat (11/7).

Baca Juga: Operasi Patuh Seligi Dimulai 14 Juli, Pengemudi Tak Tertib Siap-Siap Ditindak

Dari total 17.320 calon jamaah yang terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), sebanyak 761 orang di antaranya masuk dalam kategori lanjut usia (lansia), yaitu mereka yang berusia di atas 65 tahun.

Syahbudi menjelaskan, tingginya jumlah pendaftar tidak terlepas dari kesadaran beragama masyarakat Batam yang cukup tinggi, serta didukung kemampuan ekonomi yang relatif baik. Banyak orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya sejak usia belasan tahun agar bisa memperoleh nomor porsi lebih awal.

“Kami melihat tren pendaftaran saat ini sudah mulai bergeser. Banyak anak muda, bahkan usia belasan tahun, yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya untuk mengantisipasi panjangnya masa tunggu,” katanya.

Namun, panjangnya masa tunggu keberangkatan juga memunculkan persoalan lain. Tidak sedikit calon jamaah yang wafat sebelum sempat diberangkatkan ke Tanah Suci. Dalam kasus semacam ini, nomor porsi biasanya diwariskan kepada anggota keluarga lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Baca Juga: Antisipasi Longsor, Kepala BP Batam Amsakar Achmad Hentikan Proyek Cut and Fill di Bukit Vista

“Fenomena pewarisan nomor porsi memang cukup banyak terjadi. Oleh karena itu, kami terus mengimbau masyarakat agar mempersiapkan diri secara matang, baik secara administratif, mental, maupun kesehatan,” imbuh Syahbudi.

Ia juga menegaskan, tantangan calon jamaah haji bukan hanya soal masa tunggu dan kuota terbatas, tetapi juga kesiapan administrasi dan kondisi kesehatan. Menurutnya, sebelum masa pelunasan biaya haji, seluruh calon jamaah akan melalui proses verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan yang ketat.

“Jika calon jamaah tidak memenuhi syarat administratif atau tidak lolos pemeriksaan kesehatan saat waktu pemberangkatan tiba, maka posisinya bisa digantikan oleh jamaah dari daftar cadangan,” jelasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Daftar Tunggu Haji di Batam Capai 24 Tahun, 17 Ribu Lebih Warga Antre Berangkat pertama kali tampil pada Metropolis.