batampos– KM Pacific Memory II yang membawa 30 orang tenggelam di sekitar perairan Horseburgh, dekat wilayah perbatasan Indonesia-Singapura pada Senin (20/5/2025) dini hari.
Kepala Kantor SAR Tanjungpinang, Fazzli menyampaikan, pihaknya menerima laporan kapal yang membawa 30 orang tenggelam di sekitar perairan Horseburgh, dekat wilayah perbatasan Indonesia-Singapura.
Informasi tersebut diterima dari Port Operations Control Centre (POCC) MPA Singapura.
batampos – Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, telah menandatangani juknis tersebut sebagai acuan bagi seluruh satuan pendidikan di provinsi ini dalam melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2025/2026.
SPMB dilaksanakan melalui dua mekanisme, yakni daring (online) dan luring (offline). Calon murid dapat memilih mekanisme yang tersedia sesuai kondisi sekolah tujuan. Dalam pelaksanaan seleksi, panitia SPMB sekolah wajib melakukan verifikasi dan validasi seluruh dokumen persyaratan yang diunggah atau diserahkan oleh calon murid. Verifikasi ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk keabsahan Kartu Keluarga, bukti keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu, hingga nilai rapor.
Dokumen yang diverifikasi meliputi pula surat keterangan sebagai penyandang disabilitas, anak guru, ketua OSIS atau Pramuka, serta bukti prestasi akademik maupun nonakademik. Panitia diberi kewenangan untuk memeriksa dokumen melalui pengecekan langsung ke lapangan bila dibutuhkan. Jika ditemukan indikasi pemalsuan, maka pelaku akan dikenai sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.
Untuk pendaftaran daring, calon murid diminta mengakses situs https://sispmb.kepriprov.go.id. Pendaftaran dilakukan dengan login menggunakan NISN dan tanggal lahir, kemudian mengisi biodata, memilih jalur pendaftaran, serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Bukti pendaftaran dapat dicetak sebagai tanda bukti resmi. Sedangkan pendaftaran luring dilakukan dengan mengambil dan mengisi formulir secara manual di sekolah yang dituju.
Berbagai jalur pendaftaran dibuka untuk SMA dan SMK, di antaranya Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Masing-masing jalur memiliki ketentuan dan dokumen yang berbeda. Misalnya, untuk jalur afirmasi dibutuhkan bukti seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), PKH, atau KKS, sedangkan untuk jalur prestasi diperlukan piagam penghargaan serta surat keterangan sebagai ketua OSIS atau Pramuka.
Pemilihan satuan pendidikan juga memiliki aturan ketat. Calon murid jalur domisili hanya dapat memilih sekolah di wilayah tempat tinggalnya. Sementara untuk jalur prestasi, murid dapat memilih hingga tiga sekolah, baik di dalam maupun di luar wilayah domisili, dengan berbagai kombinasi yang ditentukan berdasarkan jarak dan daya tampung. Di jenjang SMK, calon murid dapat memilih jurusan sesuai domisili dan jumlah sekolah yang tersedia di wilayah masing-masing.
Seluruh calon murid diwajibkan menandatangani surat pernyataan kebenaran data. Jika terbukti melakukan pemalsuan, maka akan dikenakan sanksi hukum. Panitia verifikasi di tiap satuan pendidikan juga harus menandatangani pakta integritas guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas proses seleksi.
Melalui mekanisme ini, Dinas Pendidikan Kepri menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses penerimaan murid baru yang transparan, adil, dan akuntabel. Masyarakat diimbau mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan yang berlaku agar proses pendaftaran berjalan lancar dan tidak merugikan peserta didik.
Pendaftaran SPMB akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Para calon murid serta orang tua diminta aktif memantau informasi melalui laman resmi dan sekolah tujuan agar tidak ketinggalan informasi penting terkait seleksi tahun ini.
Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabang Batam, Kasdianto, mengimbau agar calon peserta didik mulai mempersiapkan diri sejak dini. “Kami berharap para calon peserta didik dan orang tua mulai melakukan persiapan dari sekarang. Cek informasi PPDB secara berkala dan pastikan melakukan pendaftaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” ujarnya. (*)
Pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Roda 2 dan Roda 4 (Garda) Indonesia saat demo di depan Graha Kepri, Batam Center. Foto. Arjuna/ Batam Pos
batampos – Rapat tindak lanjut aksi offbid massal yang dilakukan para driver online di Batam akhirnya membuahkan hasil. Bertempat di Gedung Graha Kepri, Selasa (20/5), pertemuan antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan pengemudi menghasilkan kesepakatan final untuk menegakkan implementasi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait tarif angkutan sewa khusus dan ojek online.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Junaidi, menyampaikan rapat ini menjadi momentum penting untuk mengakhiri polemik panjang soal ketidakpatuhan tarif oleh aplikator. Ia memastikan pemerintah telah menerima surat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memberikan lampu hijau untuk penegakan aturan.
“Jadi hari ini mudah-mudahan rapat final terkait gonjang-ganjing SK Gubernur. Kita sudah mendapatkan surat dari Kemenhub untuk tindak lanjutnya, terkait teguran dan pelanggaran salah satu aplikator di Batam,” katanya, usai rapat.
Menurutnya, ketiga aplikator besar yakni Gojek, Grab, dan Maxim telah menyatakan komitmen untuk menjalankan SK Gubernur. Kesepakatan bersama juga telah ditandatangani oleh semua pihak yang hadir, termasuk perwakilan dari Kemenhub, legislatif daerah, serta aliansi driver online.
“Tidak ada yang tidak menandatangani. Ketiga aplikator sudah tanda tangan, pemerintah juga, termasuk dari perwakilan pusat,” kata Junaidi.
Kesepakatan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran para driver online yang melancarkan aksi offbid massal sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan tarif. Mereka menilai aplikator terlalu lama mengabaikan ketentuan tarif batas atas dan bawah yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur.
Ketua Komunitas Driver Online (Komando) Batam, Feryandi Tarigan, menyebut pertemuan berjalan kondusif dan menghasilkan tiga poin utama yang disepakati. Inti dari kesepakatan tersebut adalah kesanggupan aplikator untuk mengikuti dua SK Gubernur yang menjadi dasar hukum tarif layanan transportasi online.
“Pada hari ini, disepakati bahwa aplikator Gojek, Grab dan Maxim akan mengikuti SK Gubernur Nomor 1080 Tahun 2024 dan SK Gubernur Nomor 1113 Tahun 2024,” kata dia.
Lebih lanjut, disebutkan juga penyesuaian tarif oleh aplikator harus dilakukan paling lambat pada 31 Mei 2025 pukul 23.59 WIB. Batas waktu ini dinilai cukup untuk menyelaraskan sistem dan memastikan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
Apabila ketiga aplikator tidak mematuhi kesepakatan, maka sanksi administratif hingga penutupan operasional bisa dikenakan sesuai ketentuan Pasal 118 peraturan terkait. Hal ini ditekankan oleh pemerintah sebagai bentuk ketegasan dalam melindungi kepentingan pengemudi dan pengguna jasa.
“Kita sudah sampaikan ini juga ke Jakarta, ke Kemenhub. Kalau tetap melanggar, akan ada sanksi. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi,” kata Junaidi, menambahkan.
Aksi offbid yang terjadi melibatkan ribuan driver online di Batam dan sempat mengganggu layanan transportasi daring di Bandar Dunia Madani. Aksi tersebut digerakkan oleh kekecewaan terhadap tarif murah yang dianggap merugikan para pengemudi.
Sementara itu, dalam rapat, para driver yang tergabung dalam berbagai aliansi juga diberi ruang menyampaikan aspirasi mereka. Rapat ini berlangsung cukup dinamis, tapi etap dalam suasana kondusif, mencerminkan keinginan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
Kepastian implementasi tarif sesuai SK Gubernur disambut positif oleh komunitas driver. Mereka berharap keputusan ini benar-benar dijalankan dan diawasi secara ketat agar tidak lagi terjadi pelanggaran sepihak oleh aplikator.
“Dengan kesepakatan ini, kami berharap ke depan tidak ada lagi permainan tarif. Kami akan pantau dan siap melaporkan jika ada ketidakpatuhan,” kata Feryandi. (*)
Kondisi terkini rumah milik Ari, warga Dabo yang Atap Rumahnya ambruk, Selasa (20/5). F. Vatawari/BATAM POS
batampos– Atap Rumah milik Ari, salah seorang warga Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga Ambruk. Ambruknya atap rumah tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB pada Selasa (20/5).
Penyebab utama ambruknya atap rumah tersebut masih belum diketahui pasti. Namun, dalam insiden ini tidak memakan korban jiwa dan pemilik rumah sempat duluan keluar sebelum atap rumahnya ambruk.
Ari, yang merupakan pemilik rumah saat diwawancarai mengatakan, sebelum terjadi insiden atap rumahnya Ambruk, dirinya sempat mendengar ada bunyi seperti sesuatu yang patah.
“Pada saat saya ingin berbaring untuk istirahat di kamar, sekilas saya mendengar suara seperti ada sesuatu yang patah. Mendengar bunyik tersebut, saya langsung bergegas keluar rumah untuk melihat kondisi sekitar,” ujar Ari, Selasa (20/5).
Setelah dirinya keluar untuk melihat kondisi sekitar, tiba-tiba atap rumah miliknya seketika langsung Ambruk ke bawah.
Saat ini warga sekitar berdatangan ke lokasi kejadian untuk membantu melakukan evakuasi terhadap puing-puing atap bangunan yang ambruk.
Pihak berwenang diharapkan segera mendatangi lokasi kejadian guna melakukan pengecekan terhadap bangunan dan memberikan bantuan terhadap pemilik rumah. (*)
Ilustrasi. Warga Batam saat membeli sayur di Pasar Bengkong Sadai. Pemko Batam terus mengandalkan peran Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk mendongkrak produksi pangan lokal, khususnya komoditas hortikultura seperti cabai dan sayuran. Foto. Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam terus mengandalkan peran Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk mendongkrak produksi pangan lokal, khususnya komoditas hortikultura seperti cabai dan sayuran. Upaya ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menekan laju inflasi yang kerap dipicu oleh naiknya harga cabai, sayur, dan bawang.
Saat ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam membina sedikitnya 80 KWT dengan total anggota sekitar 2.400 orang. Setiap anggota dibekali keterampilan bertani, mulai dari pembibitan hingga pengendalian hama, serta bantuan berupa bibit, polibek, pupuk, obat-obatan, dan tanah hitam.
“Kalau satu anggota KWT menanam 20 polibek, maka totalnya setara dengan kontribusi sekitar 4 hektare lahan. Ini sangat membantu menambah pasokan cabai lokal,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis, Selasa (20/5).
Targetnya, 80 KWT tersebut bisa memproduksi hingga 1 ton cabai merah per hari, yang akan sangat membantu menekan ketergantungan Batam terhadap pasokan dari luar daerah. Selain cabai, anggota KWT juga menanam komoditas lain seperti tomat, bayam, kangkung, selada, terong, jahe, dan aneka sayuran lainnya.
Para ibu rumah tangga yang tergabung dalam KWT tak hanya mendapat pelatihan dasar, tetapi juga pendampingan berkelanjutan dari penyuluh.
“Misalnya ada anggota yang melapor di grup WA bahwa cabainya keriting atau diserang hama, tim kami langsung turun dan memberikan penanganan,” jelasnya.
Program KWT ini menjadi bagian dari prioritas Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra dalam memperkuat ketahanan pangan. Selain memanfaatkan pekarangan rumah, lahan fasum juga ikut dimanfaatkan sebagai lokasi penanaman skala kecil.
“Dalam beberapa tahun ke depan, kami menargetkan jumlah anggota KWT bisa meningkat dua kali lipat. Ini salah satu cara membangun ketahanan pangan dari rumah tangga, terutama di tengah keterbatasan lahan akibat pembangunan dan alih fungsi,” ujarnya.
Dinas Ketahanan Pangan juga berencana menyalurkan bibit secara serentak kepada seluruh anggota KWT pada awal Juni nanti. Diharapkan, hasil panen dari kelompok-kelompok ini nantinya bisa dijual di kios pangan yang tersebar di setiap kelurahan untuk menjaga kestabilan harga pasar. (*)
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Tri Wahyu Rubianto. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos.
batampos – Sebanyak 14.049 anak diperkirakan akan lulus dari PAUD di Batam pada 2025. Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam memastikan jumlah itu masih jauh di bawah kapasitas daya tampung sekolah. Total kuota yang tersedia di jenjang SD, baik negeri maupun swasta, mencapai lebih dari 19.000 siswa.
“Secara keseluruhan negeri dan swasta kita lengkap. Kapasitasnya sekitar 19.010, jadi sebenarnya lebih dari cukup,” ujar Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, Selasa (20/5).
Jumlah tersebut mencakup lulusan dari PAUD negeri sebanyak 944 anak dan PAUD swasta 13.105 anak. Angka itu belum termasuk anak-anak yang berasal dari lembaga non formal.
Tri juga menegaskan hal yang sama berlaku di jenjang SMP. Diperkirakan ada sekitar 20.000 lulusan SD yang akan melanjutkan ke SMP tahun ini. Menurutnya, daya tampung masih mencukupi selama pilihan sekolah tidak hanya terfokus ke sekolah negeri.
“Kalau semua memaksa masuk ke sekolah negeri, tentu tidak bisa. Tapi kalau digabung negeri dan swasta, tidak ada masalah,” tegasnya.
Pemko Batam, lanjut Tri, juga memberikan insentif kepada guru-guru swasta sebagai bentuk dukungan terhadap kualitas pendidikan. Namun, insentif ini akan dievaluasi jika tidak disertai komitmen dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.
“Guru swasta harus berkomitmen mendukung PPDB, khususnya dalam menerima siswa yang kurang mampu. Jika tidak, insentif bisa dihentikan,” ujarnya.
Untuk proses PPDB 2025/2026, Disdik Batam kembali menggunakan sistem online. Namun tahun ini, sistemnya telah diperbarui. Platform yang sebelumnya bernama PPDB kini diganti menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) dan dapat diakses melalui laman https://spmbbatam.id.
Disdik berharap pelaksanaan SPMB bisa berjalan lancar dan menjadi sarana efektif untuk siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, terutama siswa kelas 6 SD.
PPDB tingkat SMP tahun ini akan dibuka melalui empat jalur, yakni afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi. Sementara itu, tingkat SD hanya memiliki tiga jalur masuk: afirmasi, domisili, dan mutasi.
“Jalur afirmasi untuk keluarga kurang mampu, domisili menekankan wilayah tempat tinggal, prestasi untuk capaian akademik dan non-akademik, dan mutasi bagi siswa yang ikut orang tua pindah tugas,” jelas Tri.
Tahun ini, Disdik Batam juga menganggarkan pembangunan 34 ruang kelas baru (RKB) untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Selain itu, tiga unit sekolah baru (USB) juga akan dibangun di wilayah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan.
“Insya Allah, 34 ruang kelas baru, karena kita masih konsen juga di rehab dan revitalisasi,” kata Tri.
Tiga sekolah baru yang direncanakan terdiri dari dua SMP yang akan dibangun di Buliang dan Nongsa, serta satu SD di kawasan Sei Langkai. Pembangunan SMP di Nongsa saat ini masih dalam tahap pematangan lahan, menyusul selesainya reviu dari inspektorat.
Ia berharap proses tender berjalan lancar agar pembangunan fisik bisa segera dimulai. Dengan begitu, RKB dan sekolah baru ini bisa langsung dimanfaatkan dan memberikan kenyamanan dalam proses belajar-mengajar.
“Ini bagian dari komitmen kita untuk memastikan fasilitas pendidikan terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan di lapangan,” tutupnya. (*)
Murid SDN 013 Batam di Marina mengikuti kegiatan belajar di sekolah. F.Eusebius Sara
batampos – Sekitar 14.049 anak diperkirakan lulus dari PAUD di Batam tahun 2025. Dinas Pendidikan (Disdik) Batam memastikan daya tampung SD, baik negeri maupun swasta, lebih dari cukup, yakni mencapai 19.010 siswa.
Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyebut jumlah lulusan PAUD terdiri atas 944 anak dari PAUD negeri dan 13.105 dari swasta, belum termasuk lulusan lembaga nonformal.
Hal serupa juga terjadi di jenjang SMP. Diprediksi 20.000 lulusan SD akan melanjutkan ke SMP. “Asal tidak memusatkan pilihan ke sekolah negeri saja, daya tampung cukup,” kata Tri, Selasa (20/5).
Pemko Batam memberi insentif bagi guru swasta, tapi akan mengevaluasi jika sekolah tidak mendukung pemerataan akses pendidikan. “Guru swasta harus menerima siswa kurang mampu. Kalau tidak, insentif bisa dihentikan,” tegas Tri.
Untuk PPDB 2025/2026, Disdik kembali memakai sistem online yang kini bernama SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), dapat diakses di https://spmbbatam.id.
PPDB SMP akan dibuka melalui empat jalur: afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi. Sementara SD hanya memiliki tiga jalur: afirmasi, domisili, dan mutasi.
Tahun ini, Disdik juga menganggarkan pembangunan 34 ruang kelas baru (RKB) dan tiga unit sekolah baru (USB): dua SMP di Buliang dan Nongsa, serta satu SD di Sei Langkai.
Pembangunan sekolah baru masih dalam tahap finalisasi, termasuk pematangan lahan dan proses tender. “Ini bagian dari komitmen kami meningkatkan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Tri. (*)
Murid-murid SD Negeri 013 saat belajar. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Pihak SDN 013 Sekupang berharap perbaikan kerusakan gedung akibat puting beliung dapat segera dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dengan jumlah murid yang mencapai 1.690 orang, sekolah mendesak adanya tindakan cepat agar proses belajar mengajar tidak terganggu oleh kondisi bangunan yang membahayakan.
Kepala SDN 013 Sekupang, Musarman, menyampaikan bahwa laporan kerusakan beserta bukti foto telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam. “Kami sudah serahkan semua laporan. Sekarang kami tinggal menunggu tindak lanjutnya. Harapan kami tentu saja perbaikan bisa dilakukan secepat mungkin,” ujarnya, Selasa (20/5).
Kerusakan tersebut terjadi akibat bencana angin puting beliung yang melanda kawasan Marina, Kelurahan Tanjungriau, Kecamatan Sekupang, pada Rabu (30/4) lalu. Selain merusak rumah warga, angin kencang itu juga menghantam bangunan sekolah hingga menyebabkan atap kanopi dan plafon kelas rusak berat.
“Bagian depan sekolah rusak total, atap kanopi roboh. Plafon kelas di lantai dua juga lepas semua. Kalau hujan dan angin kembali turun, ruang kelas bisa kebanjiran,” jelas Musarman.
Tidak hanya itu, kerusakan juga ditemukan di lantai tiga gedung sekolah. Sejumlah atap spandek terangkat bahkan sempat beterbangan akibat terjangan angin. Situasi saat kejadian disebut sangat menegangkan bagi guru dan siswa yang tengah berada di sekolah.
Saat petir pertama terdengar, pihak sekolah langsung meminta seluruh siswa untuk masuk ke dalam ruangan. Tak lama berselang, angin kencang datang dan merobohkan kanopi sekolah. Beberapa atap rumah warga dari Perumahan Victoria juga sempat terlempar ke dalam area sekolah.
“Syukurnya tidak ada korban. Anak-anak sudah berada di dalam ruangan saat angin datang,” ujar Musarman.
Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. “Sudah kami buatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ajukan untuk perbaikannya dari perubahan APBD,” jelasnya.
Musarman berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan perbaikan bangunan sekolah demi menjamin kenyamanan dan keselamatan siswa. “Jumlah siswa kami banyak, dan mereka butuh ruang belajar yang layak. Semoga sebelum tahun ajaran baru, perbaikan bisa selesai,” ucapnya.
Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih berjalan seperti biasa meski dalam keterbatasan. Namun pihak sekolah terus berjaga-jaga bila terjadi hujan atau angin susulan yang bisa membahayakan siswa dan guru. (*)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam resmi menetapkan Manajer non gadai PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang (KC) Carina, Batam, R sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang (KC) Carina, Batam, untuk periode 2023–2024. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam resmi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang (KC) Carina, Batam, untuk periode 2023–2024. Tersangka berinisial R, yang diketahui menjabat sebagai manajer non gadai di kantor cabang tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (20/5), setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup. “Dari alat bukti yang diperoleh, penyidik menetapkan satu orang sebagai tersangka,” ujar Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi.
Kasna menjelaskan, tersangka R telah menjalani pemeriksaan intensif dan mengakui seluruh perbuatannya. Atas dasar itu, Kejari memutuskan untuk menahan tersangka guna mempercepat proses penyidikan.
“Tersangka kami tahan berdasarkan surat perintah penahanan dan saat ini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Batam selama 20 hari ke depan,” ujarnya .
Dalam keterangannya, Kasna mengungkapkan bahwa modus yang digunakan tersangka cukup canggih. Ia memanfaatkan data pribadi milik orang-orang terdekatnya, seperti keluarga dan teman, tanpa sepengetahuan mereka, untuk mengajukan permohonan kredit di PT Pegadaian Syariah.
Tak hanya itu, tersangka juga diketahui menyalahgunakan data nasabah yang sebelumnya ditolak pengajuan kreditnya. Data tersebut kemudian diajukan kembali oleh tersangka, dan dananya dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah bersangkutan.
“Ini menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang secara sistematis,” kata Kasna.
Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, total kerugian negara akibat tindakan tersangka mencapai Rp3,9 miliar. Kasna menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan tersangka secara individu, tanpa melibatkan pihak lain dalam lingkup pegadaian.
“Uang hasil korupsi digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, di antaranya untuk berjudi secara online,” ujarnya.
Atas perbuatannya, tersangka R dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)
Bupati Bintan Roby Kurniawan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Poliklinik Rawat Jalan RSUD Bintan. F. Diskominfo Bintan
batampos– Bupati Bintan Roby Kurniawan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Poliklinik Rawat Jalan RSUD Bintan, Senin (19/5).
Pembangunan gedung baru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien rawat jalan.
“Kita bersyukur pembangunan ini bisa dimulai. Pelan-pelan kita lengkapi semuanya, baik tenaga medis maupun alat-alatnya. Harapannya, masyarakat bisa lebih nyaman mendapat layanan spesialisasi dan diagnosa lanjutan,” kata Roby.
Gedung Poliklinik yang akan dibangun ini, kata Roby, dirancang dengan fasilitas modern dan ramah pasien. Ruang tunggu akan dibuat lebih luas dan nyaman bagi semua kalangan usia.
Pembangunannya, lanjut Roby, ditargetkan rampung dalam 240 hari kalender atau sekitar delapan bulan. Setelah selesai, gedung ini diharapkan dapat mempercepat antrian pasien rawat jalan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan dan profesionalisme serta didukung peralatan medis yang mutakhir.
“Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi investasi kemanusiaan. Kita ingin hasil pembangunan ini tidak hanya selesai, tapi juga berkualitas dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegas Roby.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Bintan, Erice Eka Putri, menjelaskan seluruh layanan di Poliklinik RSUD Bintan, akan dipindahkan ke gedung baru tersebut.
Adapun ruang Poliklinik yang lama nantinya akan difungsikan sebagai Kantor Manajemen RSUD guna menunjang optimalisasi administrasi rumah sakit.
“RSUD Bintan kini telah memiliki sistem komputerisasi yang terintegrasi di semua lini layanan, sebagai bagian dari inovasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat,” jelasnya. (*)