Wakil walikota Batam Li Claudia memimpin penertiban titik reklame tak berizin.
Pemerintah Kota Batam memberi batas waktu pembongkaran mandiri terhadap papan reklame yang menyalahi aturan atau gak berizin hingga 2 Juni 2025. Jika lewat dari tenggat tersebut, reklame akan disita dan menjadi aset daerah.
Dari 681 papan reklame ilegal yang tercatat oleh BP Batam dan Bapenda, baru 44 unit yang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Pada Kamis (29/5), dua unit reklame di kawasan Batam Center diturunkan oleh pihak perusahaan secara mandiri dan dipantau Tim dari Pemko Batam.
“Ini bagian dari rangkaian menuju penertiban besar oleh tim terpadu yang dimulai 2 Juni,” ujar Kepala Satpol PP Batam, Imam Tohari disela pembongkaran papan reklame.
Menurut Imam, di Kota Batam tercatat 681 papan reklame tak berizin atau menyalahi aturan tata kota. Puluhan papan reklame telah diturunkan secara mandiri oleh pemiliknya.
“Hari ini (kemarin,) sudah diturunkan 2 unit karena memang kondisi hujan. Mungkin nanti malam kalau tak hujan ada lagi yang membongkar,” terangnya.
Ia berharap perusahaan atau pemilik papan reklame untuk segera membongkar secara mandiri demi menghindari sanksi. Ia juga mengapresiasi pihak yang telah proaktif membongkar tanpa paksaan.
“Karena jika kami yang membongkar, maka papan reklame akan disita daerah. Jika dibongkar sendiri, mereka bisa bawa kembali papan reklame tersebut,” sebut Imam.
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, mengatakan reklame dibongkar oleh tim pemerintah, maka barang tersebut akan disita dan masuk daftar lelang.
“Jika kami yang bongkar, maka otomatis jadi milik Pemko. Nilainya akan dinilai KPKNL dan dilelang, hasilnya masuk ke kas daerah,” ungkapnya.
Penertiban ini juga menjadi tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaporkan ke kejaksaan. Selain pelanggaran pajak, banyak papan reklame juga tidak diketahui pemiliknya.
Pemerintah berharap para pemilik bertindak sebelum tenggat, untuk menghindari penyitaan dan proses hukum.
“Eksennya kami (tim terpadu) mulai tanggal 2 juni. namun sebelum tanggal dua adalah inisitiaf dari perushaaan,” pungkasnya. (*)
batampos – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan perpisahan sekolah sepenuhnya dilaksanakan oleh komite sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
“Kami tetap mengimbau kepada seluruh kepala satuan pendidikan untuk memperhatikan surat edaran yang telah diberikan,” kata Tri kepada Batam Pos, Kamis (29/5).
Ia juga menegaskan, jika ada pihak sekolah yang diundang dalam kegiatan perpisahan, kehadiran mereka tidak merepresentasikan Dinas Pendidikan, melainkan atas nama pribadi.
“Tidak ada sanksi, karena untuk hadir itu sifatnya pribadi. Tapi saya mengimbau kepada seluruh komite, jika ingin mengadakan kegiatan perpisahan tetap harus mengacu pada surat edaran yang telah diberikan serta dengan biaya yang ringan,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan menyikapi keluhan sejumlah orang tua siswa SMPN 28 Batam yang mengaku merasa terbebani dengan biaya kegiatan perpisahan. Kegiatan tersebut dikabarkan digelar di sebuah hotel dengan pungutan sebesar Rp400 ribu per siswa.
Seorang wali murid mengaku cemas anaknya tidak bisa mengikuti ujian jika tidak membayar biaya tersebut.
“Bahasanya seperti menggiring. Kalau anak kami tak ikut, bisa tak ujian. Ini bikin kami cemas,” ujarnya.
Ia menambahkan, informasi tentang kegiatan perpisahan itu sudah diedarkan sejak beberapa minggu lalu. Meski disebut sebagai hasil kesepakatan, pada praktiknya orang tua yang tidak menyanggupi tetap diminta membayar agar anak mereka tidak “tertinggal” dari teman-temannya.
“Rp400 ribu bagi kami bukan jumlah yang kecil. Itu bisa untuk modal usaha, makan seminggu, atau beli buku saat anak masuk SMA nanti. Kenapa harus di hotel, kenapa tidak cukup di sekolah saja?” keluh wali murid lainnya.
Dinas Pendidikan sendiri sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa kegiatan perpisahan bukan kewajiban dan harus dilaksanakan tanpa membebani orang tua siswa. (*)
Korban penganiayaan saat terbaring lemah di Rumah Sakit Camantha Sahidiya, Mukakuning, Kota Batam.
batampos – Seorang pria berinisial Rp (35), warga Kota Batam, Kepulauan Riau, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Tersangka diketahui melukai korban menggunakan sebilah parang hingga menyebabkan luka serius di bagian kepala anak tersebut.
Korban yang merupakan bocah laki-laki saat ini berada dalam pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kota Batam. Setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, kondisi korban dilaporkan berangsur membaik. Ia kini mulai ceria kembali, meskipun trauma akibat kejadian tersebut masih membekas dalam dirinya.
Kapolsek Seibeduk, Iptu Alex Yasral, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan medis terhadap pelaku menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mengalami gangguan kejiwaan. “Tidak ditemukan indikasi kelainan jiwa pada pelaku. Semua tindakan yang dilakukannya merupakan kesadaran penuh,” tegasnya dalam konferensi pers.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan polisi, tersangka mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya. Ia mengaku saat itu marah karena korban menolak untuk mandi. Dalam keadaan emosi, pelaku menakut-nakuti anak tersebut dengan sebilah parang. Namun, karena gerakan refleks yang tidak terkendali, senjata tajam itu akhirnya melukai kepala korban.
Pelaku bersama istrinya yang merupakan ibu kandung korban, diketahui sehari-harinya bekerja sebagai pengamen. Mereka tinggal di kawasan Kampung Madani, Batam, dan sering bergantian bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat kejadian berlangsung, ibu korban sedang bekerja mengamen dan tidak berada di rumah.
Meskipun tidak terlibat langsung dalam peristiwa penganiayaan, ibu korban tetap diizinkan menjenguk dan mendampingi anaknya selama masa pemulihan. Pihak PPA memberi ruang kepada korban untuk tetap dekat dengan ibunya sebagai bentuk dukungan psikologis. Kehadiran ibu diharapkan mampu mempercepat pemulihan mental sang anak.
Saat ini, ayah tiri korban telah resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ia dijerat dengan pasal penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang memiliki ancaman hukuman berat. Kepolisian menegaskan bahwa kasus ini akan ditangani secara serius demi memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
Diketahui sebelumnya, korban sempat dirawat intensif di rumah sakit setelah dibawa oleh kedua orangtuanya. Namun, tak lama setelah menyerahkan korban kepada petugas medis, keduanya justru pergi meninggalkan rumah sakit tanpa memberikan informasi lanjutan, menimbulkan kecurigaan dari pihak rumah sakit.
Petugas kemudian melakukan pelacakan dan berhasil menemukan ayah tiri korban. Namun, saat diminta kembali ke rumah sakit, ia menolak dengan alasan tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan. Penolakan ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa keluarga korban tengah menyembunyikan sesuatu terkait penyebab luka sang anak.
“Kami serius menangani kasus ini, apalagi korbannya adalah anak kecil yang tidak berdaya. Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan terhadap anak,” tegas Kapolsek Seibeduk, Iptu Alex Yasral.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui adanya tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar. (*)
Rapat dengan pendapat di DPRD Batam terkait konflik manajemen dan karyawan PT Maruwa Indonesia.
batampos – Ratusan karyawan PT Maruwa Indonesia di Batam terkatung-katung tanpa kepastian, setelah perusahaan menghentikan operasional sejak awal April 2025. Hingga kini, mereka belum menerima gaji maupun pesangon yang menjadi hak mereka. Ironisnya, penghentian ini bukan karena kebangkrutan, melainkan akibat akuisisi sepihak yang hanya menyasar anak perusahaan di Malaysia, sementara Maruwa Indonesia justru ditinggalkan.
Fakta ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kota Batam. Dalam rapat tersebut, Manager Production Control PT Maruwa Indonesia, Aris Sianturi, menjelaskan bahwa permasalahan bermula dari keputusan komisaris induk perusahaan Maruwa Corporation, berbasis di Malaysia untuk melakukan akuisisi terhadap dua anak usahanya. Namun, hanya Maruwa Malaysia yang diambil alih oleh investor asal Hong Kong.
Sebelumnya, pada 20 Mei 2025, komisaris sempat menemui karyawan di Batam dan menjanjikan perusahaan tetap beroperasi. Bahkan, dikatakan telah disiapkan tim manajemen baru untuk melanjutkan operasional. Namun janji tersebut tidak terealisasi. Suplai material terhenti dan produksi lumpuh total. Padahal, perusahaan masih memiliki sejumlah pesanan proyek yang belum diselesaikan.
Kondisi ini membuat operasional Maruwa Indonesia berhenti total, karena model kerja mereka yang saling bergantung dengan pabrik di Malaysia. “Dari 10 tahapan kerja, lima dilakukan di Malaysia dan lima di Batam. Ketika salah satu berhenti, otomatis rantai itu putus,” ujar Aris.
Ia menyesalkan keputusan sepihak ini yang menurutnya diambil untuk mendanai ekspansi proyek baru perusahaan di Jepang.
Karyawan kini menuntut hak-hak mereka dibayarkan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nilai total yang harus dibayarkan ditaksir mencapai Rp14 miliar. Namun, perusahaan hanya menghitung sekitar Rp12 miliar dengan alasan pengurangan dari nilai aset, yang ternyata hanya sekitar Rp2 miliar. “Belum ada kesepakatan. Kami minta Rp14 miliar, tapi tidak digubris,” tambah Aris.
Yang menyedihkan, perusahaan justru memilih menutup komunikasi. Mereka menunjuk dua likuidator, Nico Lambert dan Salmon, untuk mengurus aset, bahkan datang ke pabrik dengan pengawalan aparat. Langkah ini dinilai karyawan sebagai bentuk intimidasi dan pengingkaran terhadap proses mediasi yang sebelumnya sudah hampir mencapai titik temu.
Ketegangan memuncak pada 23 Mei malam, ketika ratusan karyawan berkumpul di kawasan industri Bintang, Tanjunguncang. Pihak komisaris yang sebelumnya berjanji akan mencicil gaji, justru datang membawa pengacara dan mengumumkan bahwa perusahaan akan dilikuidasi. “Kami datang untuk menagih janji, bukan mendiskusikan likuidasi,” kata Sumanti, perwakilan HRD perusahaan.
Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam telah menjadwalkan mediasi lanjutan pada 2 Juni 2025. Para karyawan berharap pemerintah benar-benar mengawal proses ini, dan tidak berpihak kepada pemodal asing yang justru mengabaikan nasib pekerja lokal. Mereka juga menuntut keterlibatan langsung komisaris perusahaan dalam mediasi.
Sebagai informasi, PT Maruwa Indonesia bergerak di bidang Flexible Printed Circuit (FPC). Produksi dihentikan sejak 9 April, dan pemberitahuan penutupan hanya disampaikan secara lisan. Karyawan juga mengungkapkan adanya tunggakan iuran BPJS serta pengalihan material produksi ke Jepang. Ini memunculkan dugaan bahwa perusahaan masih beroperasi di luar negeri, sementara cabang di Batam ditutup begitu saja tanpa menyelesaikan tanggung jawab kepada pekerja. (*)
batampos – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 pada Rabu (25/5). Dalam penyaluran tahap ini, sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
Mereka dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan, karena berada di desil 6 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan kata lain, kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri dibanding kelompok miskin dan miskin ekstrem.
“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” tutur Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/5).
Sebagai gantinya, alokasi bansos sebanyak 1,8 juta KPM telah dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, terutama mereka yang tergolong miskin ekstrem. Data KPM pengganti pun telah melalui proses uji petik yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” sambungnya.
Mensos menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan sekali. Proses itu dilakukan melalui jalur formal, yakni integrasi data antar lembaga, dan jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos yang memiliki fitur Usul dan Sanggah.
Dengan jalur partisipatif, masyarakat bisa mengusulkan calon penerima baru atau menyanggah data penerima lama. Per Rabu sore, sudah ada 16,5 juta KPM yang menerima bansos untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Nilai total bantuannya mencapai Rp10 triliun.
Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menambahkan, masih ada sekitar 4 juta KPM yang bansosnya belum disalurkan. Saat ini, data mereka masih dalam proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk penyaluran bansos triwulan II. Proses itu melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.
Amalia menambahkan, pemutakhiran ini memadukan hasil survei BPS, data administrasi, dan rekonsiliasi dengan Dukcapil. Seluruh data yang dimutakhirkan itu telah diserahkan kepada BPKP untuk validasi akhir.
“Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” pungkasnya. (*)
Chairman Panbil Group, Johanes Kennedy mendampingi Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis saat mengunjungi Panbil Industrial Estate dan Kawasan Industri Terpadu Kabil. Foto. BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Pemerintah pusat mulai menaruh perhatian serius pada peran strategis Batam dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari dua kali pemanggilan jajaran pimpinan BP Batam oleh Presiden Prabowo Subianto, sejak Maret 2025 lalu.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, mengungkapkan dalam dua pertemuan tersebut, Prabowo secara langsung menginstruksikan agar BP Batam menggenjot sektor-sektor unggulan, termasuk kawasan industri dan galangan kapal.
“Presiden memberi kami target yang jelas: pertumbuhan ekonomi Batam harus lebih tinggi dari nasional. Untuk itu, kawasan industri harus jadi tulang punggung penggeraknya,” ujar Fary saat melakukan kunjungan ke Panbil Industrial Estate dan Kawasan Industri Terpadu Kabil, Rabu (28/5).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka “belanja masalah”, yakni menyerap langsung keluhan dan aspirasi dari para pengelola kawasan serta pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah industri.
Menurut dia, penguatan relasi dengan investor menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
“Kami ingin menjalin hubungan dengan investor layaknya teman atau sahabat. Komunikasi harus cair dan solutif,” tambahnya.
Salah satu persoalan utama yang mencuat dalam dialog dengan para pelaku industri adalah kenaikan harga gas bumi, yang dinilai membebani biaya produksi dan mengancam daya saing manufaktur lokal.
BP Batam tidak tinggal diam. Otorita berkomitmen untuk menjadi jembatan antara dunia usaha dan para pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional, guna mencari solusi bersama atas berbagai hambatan investasi.
“Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Dalam waktu dekat kami akan menggelar pertemuan lintas sektor untuk membahas keluhan ini secara lebih mendalam,” kata Fary.
Ia menambahkan, konsolidasi internal sedang dilakukan untuk menyelaraskan program kerja BP Batam dengan visi pembangunan nasional, khususnya dalam konteks memperkuat sektor industri, maritim, dan logistik.
“Batam harus jadi pusat pertumbuhan industri yang efisien dan modern. Ini bukan sekadar soal capaian angka, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah,” ujarnya. (*)
Chairman Panbil Group, Johanes Kennedy mendampingi Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis saat mengunjungi Panbil Industrial Estate dan Kawasan Industri Terpadu Kabil. Foto. BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Pemerintah pusat mulai menaruh perhatian serius pada peran strategis Batam dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari dua kali pemanggilan jajaran pimpinan BP Batam oleh Presiden Prabowo Subianto, sejak Maret 2025 lalu.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, mengungkapkan dalam dua pertemuan tersebut, Prabowo secara langsung menginstruksikan agar BP Batam menggenjot sektor-sektor unggulan, termasuk kawasan industri dan galangan kapal.
“Presiden memberi kami target yang jelas: pertumbuhan ekonomi Batam harus lebih tinggi dari nasional. Untuk itu, kawasan industri harus jadi tulang punggung penggeraknya,” ujar Fary saat melakukan kunjungan ke Panbil Industrial Estate dan Kawasan Industri Terpadu Kabil, Rabu (28/5).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka “belanja masalah”, yakni menyerap langsung keluhan dan aspirasi dari para pengelola kawasan serta pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah industri.
Menurut dia, penguatan relasi dengan investor menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
“Kami ingin menjalin hubungan dengan investor layaknya teman atau sahabat. Komunikasi harus cair dan solutif,” tambahnya.
Salah satu persoalan utama yang mencuat dalam dialog dengan para pelaku industri adalah kenaikan harga gas bumi, yang dinilai membebani biaya produksi dan mengancam daya saing manufaktur lokal.
BP Batam tidak tinggal diam. Otorita berkomitmen untuk menjadi jembatan antara dunia usaha dan para pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional, guna mencari solusi bersama atas berbagai hambatan investasi.
“Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Dalam waktu dekat kami akan menggelar pertemuan lintas sektor untuk membahas keluhan ini secara lebih mendalam,” kata Fary.
Ia menambahkan, konsolidasi internal sedang dilakukan untuk menyelaraskan program kerja BP Batam dengan visi pembangunan nasional, khususnya dalam konteks memperkuat sektor industri, maritim, dan logistik.
“Batam harus jadi pusat pertumbuhan industri yang efisien dan modern. Ini bukan sekadar soal capaian angka, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah,” ujarnya. (*)
Pulau Nirup, merupakan objek wisata yang mengembangkan konsep destinasi hijau yang berkelanjutan di kawasan Belakangpadang, Batam, yang jaraknya juga hanya sekitar 13 km dari Pulau Sentosa, Singapura. Kelestarian dan mutu lingkungan hidup khas Indonesia yang tropikal hadir di pulau ini.
batampos – The Westin Hotels and Resorts, bagian dari jaringan global Marriott Bonvoy dengan lebih dari 30 merek hotel terkemuka, resmi memperkenalkan The Westin Nirup Island Resort & Spa di Batam.
Hotel ini berlokasi di pulau pribadi Nirup, hanya 20 menit naik feri dari Harbourfront Singapura atau 30 menit dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam. Ini menjadi resort dan spa mewah pertama di pulau pribadi yang akan memberi pengalaman kepada para tamu dan turis yang menginap dan menikmati alam di sana mulai Selasa (3/6/2025).
Resort mewah ini menjadi destinasi kelima Westin di Indonesia, dengan menghadirkan pengalaman beristirahat yang mewah serasa di pulau pribadi. “Di The Westin Nirup Island ini, kami menghadirkan hotel resort dan spa yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran di tengah keindahan Kepulauan Riau,” ujar Wakil Presiden Marriott International Regional Indonesia dan Malaysia, Ramesh Jackson kepada Batam Pos, Rabu (28/5) lalu.
Pulau Nirup, merupakan objek wisata yang mengembangkan konsep destinasi hijau yang berkelanjutan di kawasan Belakangpadang, Batam, yang jaraknya juga hanya sekitar 13 km dari Pulau Sentosa, Singapura. Kelestarian dan mutu lingkungan hidup khas Indonesia yang tropikal hadir di pulau ini. Apalagi kini dilengkapi dengan resort mewah yang memberikan pengalaman baru bagi wisatawan yang berkunjung dan menginap di sana.
Menawarkan konsep fully getaway dari kesibukan kota, The Westin Nirup Island Resort & Spa Batam ini, memadukan kenyamanan premium dengan ketenangan alam. “Kami menyediakan 94 kamar dan suite yang luas,” ujar Ramesh.
Tak hanya itu saja, pulau ini juga dilengkapi 52 vila pribadi yang mengelilingi pulau dengan balkon atau teras yang menampilkan pemandangan indah marina, termasuk panorama cakrawala Kepri dan Singapura. Mengusung pilar utama kesejahteraan Westin yaitu Sleep Well, Eat Well, dan Move Well, seluruh fasilitas dirancang guna mendukung tamu dalam mencapai keseimbangan tubuh dan pikiran.
Apa yang membedakan resort ini dibandingkan resort mewah lainnya di Batam? “Setiap akomodasi dilengkapi Heavenly Bed by Westin generasi terbaru, kamar mandi premium, dan nuansa desain yang terinspirasi dari budaya komunitas Orang Laut,” ungkap Ramesh.
Bagi tamu atau wisatawan yang menginap di resort ini, tak hanya sekedar menikmati pengalaman menginap tapi juga akan disuguhkan pengalaman kuliner eksklusif di surga tropis.
Tamu bebas memilih berbagai menu yang akan memanjakan lidah mereka di empat suguhan sesuai kebutuhan bersantai, yakni:
• Island Kitchen – Restoran all-day dining dengan sajian lokal dan internasional yang disiapkan secara sehat melalui dapur live cooking.
• Nirup Bar & Lounge Sosial – Tempat santai dengan kopi spesial, jus segar, dan koktail khas.
• Salt Simply Seafood – Restoran tepi pantai yang menyajikan hasil laut segar dengan suasana bersantap yang elegan.
• Constellate Pool Bar – Bar di puncak tertinggi pulau dengan pemandangan 360 derajat yang memukau.
Tak hanya itu, bagi pecinta kebugaran, tersedia Heavenly Spa untuk relaksasi maksimal, WestinWORKOUT Fitness Studio dengan peralatan mutakhir, serta aktivitas outdoor seperti yoga di pantai, trekking alam, dan olahraga air.
“Rak hanya liburan, resort ini juga cocok sebagai lokasi pernikahan romantis di tepi laut maupun berbagai even atau gathering perusahaan.Kami menyediakan ballroom seluas 450 meter persegi dan tiga ruang serbaguna lainnya, sehingga setiap acara dijamin berjalan inspiratif dan tak terlupakan,” jelas Ramesh.
Apakah pulau ini ramah untuk keluarga dan anak? Jawabannya ya. Apalagi, resort ini dirancang khusus juga untuk memberikan pengalaman edukatif dan menyenangkan bagi anak, lengkap dengan pemandangan alam memukau.
Menuju resort ini, para tamu atau wisatawan dapat menikmati akses langsung melalui bea cukai dan imigrasi di tempat, serta fasilitas parkir pribadi untuk kapal yacht di marina. “Semua ini memastikan pengalaman liburan yang nyaman dan eksklusif sejak kedatangan hingga mereka kembali pulang,” ungkap Ramesh.
“Dengan pendekatan menyeluruh pada kesehatan, kami menghadirkan ruang untuk tamu beristirahat, beraktivitas, dan menikmati hidup dengan lebih seimbang” tambahnya.
Sementara itu, Manoj Rawat, General Manager The Westin Nirup Island Resort & Spa, menyatakan kebanggaannya atas hadirnya resort terbaru berkelas internasional di Kepri ini. ” Kami bangga menjadi bagian dari destinasi baru yang memadukan layanan personal, keindahan alam, dan pengalaman transformasional. Bagi para tamu, datang dan kunjungi The Westin di Nirup dan rasakan pengalaman liburan tak terlupakan bersama kami di pulau pribadi ini,” ungkapnya.
The Westin Nirup Island Resort and Spa ini akan diresmikan Selasa (3/6/2025) mendatang. Dapatkan promosi dan pengalaman menginap istimewa serta menjelajahi indah alamnya Pulau Nirup. Untuk reservasi dan mengetahui informasi lengkap bisa menghubungi Luxury Resort in Nirup Island | The Westin Nirup Island Resort and Spa, Batam
atau [email protected]. (*)
Petugas mengevakuasi buaya peliharaan di Kampung Selat Bintan RT 007 / RW 002, Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan pada Rabu (28/5/2025) sekitar pukul 13.00 WIB. F.Polsek Teluk Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Buaya sepanjang kurang lebih 2 meter berhasil dievakuasi petugas gabungan di Kampung Selat Bintan RT 007 / RW 002, Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan pada Rabu (28/5/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.
Dalam proses evakuasi tersebut, petugas awalnya mengikat bagian mulut buaya untuk mencegahnya mengigit dan membahayakan petugas.
Setelah buaya dikeluarkan dari tempatnya, petugas mengikat bagian kaki dan tangan buaya untuk membatasi geraknya.
Kepal Desa Pengujan, Zulfitri dikonfirmasi, Kamis (29/5/2025) membenarkan adanya proses evakuasi buaya.
Menurut Zulfitri, buaya yang dievakuasi tersebut telah dipelihara warga sejak masih kecil sampai dewasa.
Buaya yang dipelihara oleh Mustofa, warga Desa Pengujan tersebut, sebelumnya pernah akan diserahkan ke penangkaran.
Namun, proses penyerahan tersebut terhambat karena kurangnya dokumen pendukung.
Zulfitri mengkhawatirkan buaya yang sudah tumbuh besar dan dipelihara di tempat yang tidak memadai tersebut dapat lepas dan membahayakan masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, Zulfitri berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas dan babinsa untuk mengevakuasi buaya tersebut.
Mereka kemudian berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) untuk memastikan proses evakuasi buaya berjalan lancar.
“Alhamdulillah proses evakuasi buaya berjalan lancar dan evakuasi disambut baik oleh Pak Mustofa,” kata Zulfitri.
Kapolsek Teluk Bintan, Iptu Syamsuriya menjelaskan, evakuasi buaya peliharaan tersebut dilakukan untuk mencegah potensi ancaman bagi masyarakat jika buaya tersebut lepas.
Setelah proses evakuasi, petugas BPSPL menyerahkan buaya tersebut ke pihak pengelola Safari Lagoi.
Buaya peliharaan tersebut telah dibawa ke penangkaran di Safari Lagoi. (*)
Dua kapal ferry tujuan Pelabuhan SBP-Pelabuhan Punggur Batam sempat mengalami penundaan keberangkatan akibat cuaca ektrem, Kamis (29/5). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri membuat dua pelayaran kapal ferry tujuan Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) menuju Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam terpaksa ditunda, pada Kamis (29/5).
Hujan deras beserta angin kencang tersebut diketahui terjadi sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Kondisi cuaca yang dinilai ekstrem tersebut membuat jadwal keberangkatan dua kapal tujuan Batam tertunda selama 40 menit.
“Ada dua kapal tujuan Punggur yang tertunda keberangkatannya. Ditunda selama kurang lebih 45 menit,” kata Staf Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Tanjungpinang, Marta Wilaya.
Ia menerangkan, harusnya dua kapal tersebut dijadwalkan berangkat pada pukul 10.00 WIB dan 11.45 WIB. Karena cuaca ekstrem, dua kapal ini harus berlayar ke Punggur pukul 10.30 WIB dan 12.30 WIB.
Selama keberangkatan ditunda, ratusan penumpang diarahkan untuk menunggu di ruangan tunggu terminal domestik Pelabuhan SBP Tanjungpinang. Ketika cuaca sudah membaik, kapal pun langsung disandarkan di ponton untuk dinaiki penumpang.
“Jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal. Ketika cuaca membaik baru kita disandarkan kapal dan berangkat,” tambahnya.
Selain tujuan Batam, keberangkatan ferry tujuan Dabo dan Daik juga sempat tertunda keberangkatan. Menurutnya, ditundanya keberangkatan kapal-kapal tersebut karena kondisi ombak yang cukup tinggi.
“Kalau kita pantau (angin) yang kencang. Untuk ombak tingginya sekitar 1,5 meter. Jadi membuat kapal sulit bersandar,” pungkasnya. (*)
