batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali menambah armada angkutan massal Trans Batam. Sebanyak dua unit bus baru resmi beroperasi mulai Februari 2026, sehingga total keseluruhan armada kini mencapai 50 unit.
‎
‎Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Leo Putra, mengatakan penambahan tersebut dilakukan untuk memperkuat layanan transportasi publik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
‎
‎“Per Februari ini ada penambahan dua unit dan mulai hari ini sudah beroperasi,” ujar Leo saat dikonfirmasi Batam Pos, Kamis (26/2) siang.
‎
‎Dua unit bus tambahan itu ditempatkan pada rute Batam Center–Tanjung Uncang dan Tanjung Uncang–Batam Center. Rute tersebut selama ini menjadi salah satu jalur padat penumpang karena menghubungkan kawasan perkantoran, pelabuhan, hingga area industri.
‎
‎Dengan tambahan tersebut, jumlah armada Trans Batam yang sebelumnya 48 unit kini bertambah menjadi 50 unit. “Awalnya 48, sekarang sudah 50 unit,” katanya.
‎
‎Leo menjelaskan, dua bus tersebut tiba di Batam pada akhir Januari lalu. Setelah tiba, kendaraan langsung menjalani proses administrasi, uji kelayakan, serta pemeriksaan KIR untuk memastikan seluruh aspek teknis dan keselamatan terpenuhi.
‎
‎“Akhir Januari kemarin unitnya sampai. Setelah itu kita lakukan pendaftaran, uji kelayakan, dan KIR. Sekarang semuanya sudah oke dan siap melayani masyarakat,” jelasnya.
‎
‎Penambahan armada ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu penumpang serta meningkatkan kenyamanan dan ketepatan jadwal perjalanan. Dishub juga menargetkan ke depan akan terus melakukan evaluasi kebutuhan armada berdasarkan tingkat okupansi dan perkembangan wilayah.
‎
‎Trans Batam sendiri menjadi tulang punggung transportasi publik di kota industri tersebut. Dengan bertambahnya armada menjadi 50 unit, Pemko Batam ingin mempertegas komitmennya dalam mendorong penggunaan angkutan umum sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya.(*)

Artikel ‎Dishub Tambah 2 Unit Trans Batam, Layani Trayek Tanjunguncang -Batam Center pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kebijakan Indonesia mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) bukan sekadar langkah memenuhi kebutuhan domestik belaka, melainkan strategi diplomasi dagang untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi bilateral sekaligus memperkokoh ketahanan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik global.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus dosen Universitas Internasional Batam, Suyono Saputra, menilai keputusan itu merupakan pilihan strategis pemerintah dalam merespons dinamika perdagangan internasional.

Menurut dia, kebijakan impor energi dari AS berkaitan erat dengan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026.

“Saya melihat keputusan Presiden untuk merealisasikan impor dari Amerika itu memang salah satu keputusan politik. Ada tawar-menawar yang dimainkan pemerintah untuk menyerap komoditas dari Amerika ke Indonesia sebagai upaya mendekatkan diplomasi kedua negara,” katanya, Rabu (25/2).

Indonesia sejatinya memiliki banyak alternatif sumber energi. Akan tetapi, pengalihan pasokan dari kawasan Asia Tenggara ke AS memiliki nilai strategis yang melampaui pertimbangan ekonomi semata.

“Ini bagian dari tindak lanjut kesepakatan kedua negara. Jadi bukan sekadar soal membeli energi, tetapi ada dimensi diplomasi dagang di dalamnya,” katanya.

Dari sisi ekonomi, impor komoditas penting dari AS juga dapat menjadi instrumen untuk merespons tudingan ketidakseimbangan neraca perdagangan yang selama ini disuarakan Washington. Suyono menyebut, hal itu berpotensi menguntungkan kedua negara.

“Itu salah satu keputusan untuk mencapai trade balance antara Indonesia dan Amerika,” ujarnya.

Selain aspek perdagangan, kebijakan ini juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan energi nasional, terutama pasokan gas alam cair (LNG) bagi berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berupaya memastikan ketahanan energi tetap terjaga di tengah fluktuasi pasar global.

“Yang dijaga bukan sekadar sumber impor, tetapi ketersediaan dan ketahanan energi nasional,” kata dia.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pembahasan publik tidak berkembang menjadi misnarasi seolah Indonesia menambah kuota impor energi. Kebijakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengalihan sumber pasokan.

Ia juga menilai perlu kajian mendalam terkait skema harga LNG dari AS setelah memperhitungkan biaya transportasi, regasifikasi, dan pengolahan agar tidak membebani keuangan negara.

Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P Tampubolon, menilai polemik yang berkembang di masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan diplomasi ekonomi. Pemerintah telah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penambahan volume impor, melainkan pengalihan pemasok.

“Kalau kita menangkap apa yang disampaikan pemerintah, itu bukan penambahan, hanya pengalihan dari vendor satu ke vendor dua,” kata dia.

Ia menilai dinamika diplomasi perdagangan tak dapat dilihat secara sederhana karena melibatkan banyak variabel, termasuk negosiasi tarif dan pertukaran kepentingan lintas sektor.  Indonesia tetap harus menjaga posisi sebagai negara non-blok, tapi tetap realistis dalam membaca kalkulasi kebijakan pemerintah.

Pengalihan pasokan energi ke AS juga dapat dipahami sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, seperti peluang penurunan tarif bagi produk Indonesia di pasar Amerika.

“Kebijakan energi tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan perdagangan, investasi, dan daya saing ekspor,” kata Rikson.

Di sisi lain, dirinya mengingatkan transparansi dan konsistensi pemerintah dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan energi agar tidak berhenti pada wacana elite semata. Langkah seperti penguatan cadangan energi dan pembangunan fasilitas penyimpanan dapat menjadi indikator arah kebijakan yang lebih terukur.

“Kalau melihat roadmap yang dilakukan pemerintah, tentu ada rasa optimis,” ujarnya.(*)

Artikel Diplomasi Energi Indonesia: Impor dari AS Jadi Alat Tawar Dagang dan Jaga Pasokan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 10.285 pekerja rentan di Kota Batam kini mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dianggarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Program ini menjadi salah satu prioritas Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, sebagai bentuk penguatan jaring pengaman sosial bagi kelompok pekerja informal.

Penyerahan kartu kepesertaan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Firmansyah, di Aula PIH Batam Centre, belum lama ini. Ia hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam kegiatan tersebut.

Program ini menyasar 10.000 pengemudi ojek online, 225 penambang boat pancung, dan 60 penarik becak kayuh. Perlindungan diberikan untuk mengantisipasi risiko sosial dan ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian yang kerap membayangi pekerja sektor informal.

Firman menjelaskan, pada 2026 Pemko Batam memberikan perlindungan tambahan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 10.285 pekerja rentan. Menurutnya, risiko kecelakaan kerja merupakan musibah yang tidak diinginkan, namun tetap harus diantisipasi.

“Dengan jaminan ini, kami berharap peserta dapat bekerja lebih tenang, nyaman, dan produktif demi keluarga,” katanya.

Artikel Pemko Batam Lindungi 10.285 Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– BP Batam menggelar rangkaian silaturahmi dan buka puasa bersama masyarakat selama Ramadhan 1447 Hijriah. Kegiatan tahunan ini menjadi sarana mempererat hubungan dengan warga sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Safari Ramadhan perdana dilaksanakan di Masjid Hidayafullah, kawasan Rusun Batu Ampar, Selasa (24/2). Kehadiran jajaran pimpinan BP Batam disambut hangat warga yang mengikuti rangkaian acara, mulai dari tausyiah, buka puasa bersama, hingga penyerahan santunan dan bingkisan.

Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud kedekatan institusinya dengan masyarakat.

“Silaturahmi Ramadhan ini merupakan bentuk kepedulian BP Batam kepada masyarakat. Semoga dapat menambah amal ibadah dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Menurut dia, momentum ramadan juga dimanfaatkan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan sekaligus mengajak masyarakat mendukung program pembangunan daerah.

BP Batam, katanya, berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal guna mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi.

“Dengan sinergi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, Batam diharapkan semakin maju dan berkembang,” ujarnya.

Ketua Panitia Ramadhan BKDI BP Batam, Rully Syah Rizal, menjelaskan, kegiatan silaturahmi merupakan agenda rutin setiap tahun. Pada ramadan kali ini, BP Batam dijadwalkan mengunjungi 10 masjid, satu musala, dan dua pondok pesantren di berbagai wilayah Batam.

Ia menilai kegiatan tersebut sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam membangun hubungan yang harmonis.

“Kegiatan ini dilaksanakan agar BP Batam bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Rangkaian Safari Ramadhan diisi dengan ramah tamah, tausyiah keagamaan, buka puasa bersama, serta pemberian santunan kepada anak yatim dan warga kurang mampu.(*)

Artikel Safari Ramadan BP Batam, Santunan dan Kebersamaan untuk Warga pertama kali tampil pada Metropolis.