batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas tiga korporasi dalam kasus korupsi impor crude palm oil (CPO). Kali ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga sudah ada 11 tersangka.

“Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tiga orang tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/4) dini hari.

Ketiga tersangka baru adalah, MS, selaku advokat; JS selaku dosen dan advokat; dan TB selaku direktur pemberitaan JAK TV.

Sedangkan 8 tersangka yang sudah lebih dahulu dijerat yakni⁠ ⁠Muhammad Arif Nuryanto (MAN) selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; ⁠ ⁠Djuyamto (DJU) selaku ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut; Agam Syarif Baharudin (ASB) selaku hakim anggota.

⁠⁠Ali Muhtarom (AM) selaku hakim anggota; Wahyu Gunawan (WG) selaku panitera;⁠ ⁠Marcella Santoso (MS) selaku pengacara; ⁠ ⁠Ariyanto Bakri (AR) selaku pengacara; dan Muhammad Syafei (MSY) selaku social security legal Wilmar Group.

Diketahui, kejaksaan menduga, Muhammad Arif Nuryanta menerima suap Rp 60 miliar. Sementara tiga hakim yang mengadili perkara itu diduga menerima suap Rp 22 miliar.

Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis onslag atau lepas. Putusan onslag berarti tuntutan terhadap masing-masing terdakwa korporasi diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. (*)

Artikel Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Bebas Korupsi CPO pertama kali tampil pada News.

batampos – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan total transaksi aliran dana dugaan korupsi selama 2024 mencapai Rp 984 triliun. Jika ditambahkan dengan kejahatan di bidang perpajakan, perjudian, dan narkotika, nilai kerugiannya mencapai Rp 1.459 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, aparat penegak hukum harus bekerja maksimal mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Selain, memang harus menegakan hukum terhadap para pelaku.

“Ini angka yang sangat fantastis ya, hingga lebih dari Rp 1.400 Triliun. Yang selalu jadi pertanyaan adalah, seberapa banyak kerugian akibat korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara? Karena itu yang terpenting,” kata Sahroni, Senin (21/4).

Bendahara Umum Partai NasDem ini menyampaikan, penting pengembalian uang negara. Sehingga, kerugian negara bisa dikurangi.

“Saya yakin kok, kalau PPATK, Kejagung, KPK, dan Polri bekerja sama, mudah saja sebenarnya memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Karena PPATK bisa lacak aliran transaksi sampai detail, tinggal dikejar lalu sita saja uang atau aset hasil korupsi tersebut. Usahakan semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Meski begitu, Sahroni turut mengapresiasi kinerja lembaga penegak hukum, yang menurutnya belakangan telah memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

“Arah penegakkan hukum untuk korupsi saat ini memang sudah membaik, pengembalian kerugian negara sudah menjadi fokus utama. Tapi ini masih perlu dimaksimalkan lagi,” jelasnya.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus melakukan upaya pencegahan dengan maksimal. Dengan begitu, potensi kerugian negara akibat tindak pidana bisa dikurangi.

“Aspek pencegahan dan pengawasan harus ditingkatkan secara beriringan. Tutup segala celah, digitalisasi seluruh transaksi di kementerian dan lembaga biar tidak ada anggaran yang bisa dikorupsi,” tutup Sahroni. (*)

Sumber: JP Group

Artikel PPATK Duga Aliran Dana Korupsi 2024 Mencapai Rp 984 T, Sahroni: Balikin Duitnya ke Negara Sebanyak Mungkin! pertama kali tampil pada News.

batampos – Bareskrim Polri tengah mendalami laporan polisi yang disampaikan oleh Ridwan Kamil pada 11 April lalu. Dalam laporan itu, mantan gubernur Jawa Barat tersebut mengadukan eks model majalah dewasa Lisa Mariana dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa laporan yang diterima oleh penyidik Bareskrim Polri terkait dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dia menyatakan, terlapor adalah pemilik akun atas nama Lisa Mariana.

”Laporan sudah diterima oleh Bareskrim Polri dan saat ini masih dalam tahap pendalaman. Substansi laporan sedang dikaji oleh penyidik untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Trunoyudo.

Jenderal bintang satu Polri itu menyatakan, pendalaman dilakukan untuk memastikan ada atau tidak ada unsur pidana dalam aduan yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Bila memang memenuhi unsur pelanggaran pidana, pihaknya akan memproses kasus tersebut lebih lanjut.

”Jika memenuhi unsur pidana, nantinya akan ditentukan direktorat mana yang berwenang untuk menangani. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan setelah proses pendalaman selesai,” tambahnya.

Polri memastikan bahwa seluruh proses penanganan laporan dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Muslim Jaya Butar Butar selaku penasihat hukum Ridwan Kamil mengakui bahwa pihaknya sudah membuat laporan kepolisian.

”Pak Ridwan Kamil sendiri yang melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 51 juncto Pasal 35, Pasal 48 juncto Pasal 32, Pasal 45 juncto Pasal 27A. Kami kuasa hukum hanya mendampingi beliau (melaporkan) diduga berinisial LM,” imbuhnya.

Muslim memastikan bahwa kliennya dalam keadaan baik-baik saja. Tidak stres sama sekali. Bahkan sangat siap mengikuti setiap proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun menyebut, politisi yang pernah menjadi wali kota Bandung itu sangat tenang dalam menghadapi persoalan tersebut.

”Sampai sekarang dalam kondisi terhadap kasus ini dalam keadaan tenang. Menghargai proses hukum yang berlangsung. Jadi, Pak Ridwan Kamil ini tenang saja karena ini kan harus dihadapi masalahnya. Ini ujian harus dihadapi,” kata dia.

Pada Maret lalu, Lisa Mariana melalui akun media sosial resminya melontarkan tudingan kepada Ridwan Kamil. Dia menyatakan bahwa Ridwan Kamil adalah ayah dari anaknya. Tidak hanya itu, dia meminta Ridwan Kamil bertanggungjawab. Hal serupa disampaikan oleh Lisa dalam konferensi pers di hadapan awak media beberapa waktu lalu.

Atas tudingan yang disampaikan oleh Lisa, Ridwan Kamil juga sudah menyampaikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Dia memastikan dan menegaskan bahwa tudingan Lisa Mariana tidak benar. Ridwan Kamil menyatakan bahwa tudingan itu adalah fitnah. Sebab, dia tidak pernah memiliki anak dari Lisa Mariana. (*)

Artikel Tindak Lanjuti Laporan Ridwan Kamil Soal Lisa Mariana, Penyidik Bareskrim Lakukan Pendalaman pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Sekretatis Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan rencana menjadikan mantan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan usulan Kementerian Sosial. Saat ini, belum ada keputusan soal itu.

Namun Prasetyo menilai tidak ada persoalan dalam usulan tersebut. “Kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujarnya di Kantor Kemensesneg, Jakarta Senin (21/4).

Pras berharap, setiap presiden jangan hanya dilihat kekurangannya. Namun juga perlu dipertimbangkan prestasinya.

“Semua punya jasa. Tidak mudah menjadi Presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak ketahui. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus,” imbuhnya.

Saat disinggung dugaan kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya oleh Soeharto, Pres menilai itu tergantung mau dilihat dari versi mana.

“Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan,” ujarnya berdalih.

Yang jelas, lanjutnya, Prabowo punya semangat untuk menghargai dan memberikan penghormatan kepada siapapun yang berjasa. Termasuk para mantan Presiden Indonesia. (*)

Artikel Soeharto diusulkan jadi Pahlawan Nasional, Ini Tanggapan Istana pertama kali tampil pada News.