RESKRIM Polsek Lubuk Baja menangkap komplotan pelaku pemerasan. Empat orang yang ditangkap diketahui mencari korban melalui aplikasi kencan online, MiChat.
Polisi Masih Cari Petunjuk dan Saksi Penikaman Anak di Perumahan Bida Asri
batampos – Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus penikaman yang dialami anak berusia 12 tahun di Perumahan Bida Asri, Batam Kota. Untuk mengungkap pelakunya, polisi mencari saksi dan sejumlah petunjuk.
“Masih penyelidikan. Belum (ditangkap pelaku),” ujar Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, Iptu Bobby Ramadhana Fauzi, Jumat (18/4).
Perisitiwa ini terjadi saat anak tersebut pulang mengaji pada Rabu (16/4) sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu, korban berjalan kaki dan melintas di jalan yang minim penerangan.
“Belum ada (saksi). Masih mencari petunjuk,” katanya.
Baca Juga: Cari Target Melalui Aplikasi Kencan Online, Komplotan Pemerasan Ditangkap Polisi
Sementara Kapolsek Batam Kota, Kompol Anak Agung Made Winarta mengatakan dalam peristiwa ini pihaknya meminta keterangan sejumlah warga dan memeriksa CCTv di sekitar lokasi.
“Masih proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku,” ujarnya.
Agung menjelaskan dari keterangan korban, pelaku menggunakan sepeda motor berwarna hitam. Diduga, pelaku menikam korban menggunakan pisau.
“Pelaku ini mendekati korban. Dari keterangan, korban juga tidak mengenal pelaku,” katanya.
Baca Juga: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Batam Capai 89 Kasus di Triwulan Pertama 2025
Agung mengaku belum mengetahui pasti motif penimakan ini. Sebab, barang milik korban tidak ada yang diambil pelaku.
“Barang korban tidak ada yang diambil pelaku. Mudah-mudahan secepatnya terungkap,” tutupnya. (*)
Reporter: Yofi Yuhendri
Artikel Polisi Masih Cari Petunjuk dan Saksi Penikaman Anak di Perumahan Bida Asri pertama kali tampil pada Metropolis.
Lampu Lalu Lintas Simpang Pamedan Tidak Menyala Selama 7 Hari
batampos– Lampu lalu lintas di simpang empat Pamedan yang menjadi salah satu titik persimpangan tersibuk di Tanjungpinang, tidak berfungsi selama hampir tujuh hari terakhir.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat atau pengendara, mengingat arus kendaraan yang cukup padat dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antara Jalan Basuki Rahmat, Jalan Pemuda, Jalan Raja Ali Haji dan Jalan Ahmad Yani tersebut.
Selama lampu lalu lintas mati atau tidak menyala, tidak tampak adanya petugas berwenang yang mengatur lalu lintas di lokasi tersebut. Akibatnya, pengendara harus saling berebut jalan, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari hingga malam hari.
BACA JUGA: Bikin Resah, Nelayan Usir Kapal Pukat Mayang di Perairan Mapur, Bintan
“Sangat berbahaya. Apalagi kalau jam pulang sekolah atau jam kantor. Kadang orang ngebut, nggak ada yang ngatur,” ujar Adi, warga Jalan Pemuda yang setiap hari melintasi simpang tersebut.
Masyarakat berharap pihak terkait segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik dengan cepat memperbaiki lampu lalu lintas yang rusak maupun menurunkan petugas untuk menjaga lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan.
“Tidak menyala sejak Sabtu (12/4) yang lalu. Informasinya kemarin lagi proses perbaikan, tapi belum menyala juga,” sebutnya.
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjungpinang Syafran Syadiq Alutsco, mengatakan kondisi tersebut, disebabkan karena kabel lampu lalu lintas mengalami korsleting.
“Penyebabnya kabel terbakar dan adanya rembesan air. Lampu lalu lintas dalam proses perbaikan” kata Syafran. (*)
Reporter: Yusnadi
Artikel Lampu Lalu Lintas Simpang Pamedan Tidak Menyala Selama 7 Hari pertama kali tampil pada Kepri.
Ekonomi Sedang Sulit, tapi Jumlah Pendaftar Haji Justru Melejit
batampos – Berbagai kalangan menyebut dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi Indonesia dalam posisi sulit, karena terkena dampak tekanan ekonomi global. Tetapi kondisi tersebut tidak berpengaruh pada pendaftaran haji.
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan mengatakan jumlah pendaftar haji 2024 melejit melebihi target.
Indra menjelaskan, sepanjang 2024 target pendaftar haji baru sebanyak 385 ribu orang. Namun setelah tutup buku 2024, jumlah pendaftar haji justru melonjak.
“Sepanjang 2024 jumlah pendaftar haji ada 398.747 orang,” kata Indra dalam keterangannya Jumat (18/4).
Menurut dia animo masyarakat untuk daftar haji masih tinggi. Seperti diketahui untuk mendaftar haji, masyarakat harus setor uang muka Rp 25 juta per orang.
Catatan positif lainnya ada pada dana kelolaan BPKH. Dalam Laporan Keuangan (Unaidited) 2024, BPKH mencatatkan kinerja positif.
Dana kelolaan BPKH mencapai Rp 171,65 triliun. Jumlah tersebut melampaui target Rp 169,95 triliun, dengan pertumbuhan 101% dari rencana.
Indra mengatakan, ada media yang menyoroti realisasi nilai manfaat investasi sebesar Rp 9,29 triliun atau 92,95 persen dari target Rp 9,997 triliun sebagai kegagalan.
Menurut dia, selisih Rp 700 miliaran ini perlu dilihat dalam konteks strategi pengelolaan dana yang hati-hati. Terutama dalam menghadapi penarikan dana besar oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag di akhir 2024.
Dia mengatakan BPKH beralih ke instrumen likuid seperti deposito dengan imbal hasil atau bunga tinggi di atas rata-rata. Tujuannya untuk memastikan stabilitas dana jemaah tanpa mengorbankan imbal hasil signifikan.
Indra mengatakan, penempatan dana di bank sebesar Rp 33,76 triliun memang dominan sebagai langkah strategis untuk persiapan haji. Yaitu menjaga likuiditas dan keamanan dana umat serta mitigasi volatilitas pasar global.
Penurunan kas dan setara kas dari Rp 7,2 triliun menjadi Rp 4,36 triliun, justru mencerminkan pengelolaan arus kas yang adaptif. Surplus kas dari aktivitas operasi tetap tercatat.
Penurunan ini sebagian besar terkait permintaan kebutuhan likuiditas untuk penyelenggaraan haji. “Bukan indikasi mismatch pengelolaan,” jelasnya.
Indra mengatakan defisit operasional Rp 7,5 triliun juga bukan cerminan inefisiensi. Melainkan konsekuensi dari struktur pembiayaan haji yang masih bergantung pada komponen nilai manfaat, di mana BPKH menanggung 38 persen biaya haji 2025 atau Rp 34 jutaan per jemaah.
Upaya pemerintah menaikkan porsi biaya jemaah menjadi 62 persen, menurut dia justru menunjukkan langkah progresif untuk mengurangi beban nilai manfaat di masa depan.
Kemudian dia juga merespon tuduhan bahwa surplus Rp 1,11 triliun hanya bersumber dari faktor eksternal seperti return deposito tinggi, juga kurang tepat. Capaian ini didukung oleh strategi investasi prudent atau hati-hati.
Termasuk pergeseran ke instrumen likuid yang tetap menghasilkan yield kompetitif. Serta menjaga likuiditas di perbankan syariah secara sistemik.
Dengan tingkat pengembalian investasi meningkat dari 5,45 persen di 2018 menjadi setara 7 persen di 2024, BPKH membuktikan kemampuan mengelola dana secara syariah, transparan, dan akuntabel.
“Klaim di media bahwa BPKH tidak progresif terbantahkan oleh fakta-fakta tersebut,” kata dia.
Fakta yang dia tunjukkan menegaskan komitmen BPKH menjaga amanah umat sambil menghadapi tantangan ekonomi global. Sambil menjaga dana haji aman, adil dan abadi atau berkelanjutan. (*)
Artikel Ekonomi Sedang Sulit, tapi Jumlah Pendaftar Haji Justru Melejit pertama kali tampil pada News.
Safaringga Mengaku Sendiri Jalankan BNI Life, Kerugian Korban Capai Rp8 Miliar
batampos– Teka Teki dibalik kasus Investasi Bodong yang sempat Mencaplok nama BNI Life yang dilakukan oleh mantan Oknum Karyawan BNI cabang Dabo, Safaringga sedikit demi sedikit mulai terpecahakan.
Namun, teka teki terkait siapa Otak dan Dalang dibalik Investasi Bodong ini akhirnya terpecahkan. Safaringga, mantan karyawan BNI Cabang Dabo yang diduga sebagai pelaku utama dan ketua dari komplotan Investasi Bodong ini akhirnya angkat bicara.
Dalam pengakuannya saat diwawancarai Batampos, Safaringga mengatakan bahwa dirinya hanya seorang diri menjalankan rencananya melakukan promosi dan perekrutan Anggota untuk bergabung dalam lingkaran Investasi Bodong ini.
BACA JUGA: Mahasiswa Tuntut PN Tanjungpinang Transparan, Terkait Dugaan Dana Deposito Bodong Oknum Hakim
“Berbekal dari latar belakang saya sebagai karyawan BNI cabang Dabo Singkep saat itu, saya menjalankan misi ini untuk menawarkan kepada masyarakat agar berinvestasi dalam program BNI Life yang pada kenyataannya ini hanya tipu muslihat saya untuk meyakinkan para investor dengan dalih mendapatkan 20% keuntungan dari modal yang di investasikan,” ujar Safaringga, Kamis (17/4).
Safaringga mengatakan, sejauh ini sudah sebanyak sebanyak 30 orang yang diduga menjadi korban dari perbuatannya. Sementara nilai kerugian dari korban tercatat mencapai Rp7,3 miliar.
Selanjutnya, dirinya mengatakan alasan dibalik melakukan perbuatan ilegal ini adalah untuk kepentingan pribadinya. Namun karena modal yang ditanam oleh para investor tidak dipergunakan untuk usaha, maka harus terus mencari Investor baru sebagai korban selanjutnya agar keuntungan 20% milik nasabah awak dapat terus dibayarkan.
“Awalnya saya cuma pakai untuk kepentingan pribadi. Tapi karena terus berkembang dan nggak bisa nutup (uang) pokok, akhirnya bunga terus saya bayarkan dari dana yang masuk,” kata Safaringga.
Ia juga mengaku membuat polis palsu untuk meyakinkan para korban. Agar lebih meyakinkan para investor dirinya bahkan berani membuat bukti transaksi dengan mengatasnamakan BNI Life.
“Saya sengaja pakai nama BNI Life supaya korban percaya. Tapi semua bukti transaksi murni saya buat sendiri, bukan dari BNI Life. Semua yang saya lakukan ini murni atas pribadi saya sendiri dan tidak ada sepengetahuan dari pihak BNI Cabang Dabo maupun BNI Life,” ujarnya.
Yang lebih mengejutkan, Safaringga mengungkap bahwa aliran dana terbesar mengarah ke empat orang yang awalnya disebut sebagai korban, namun belakangan justru diketahui telah menikmati keuntungan sejak tahun 2021 hingga awal 2025. Oleh karena itu, keempat orang tersebut kini juga telah ia laporkan dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Awalnya mereka korban, tapi kan mereka juga dapat untung besar dan pokok mereka sudah kembali. Sementara yang lain masih ada yang belum dapat apa-apa,” tuturnya.
Meski mengaku telah mengembalikan dana hingga Rp8 miliar, sebagian besar korban belum mendapatkan kembali uang pokok mereka. Safaringga pun menyatakan harapannya agar bisa bertanggung jawab dan mengembalikan kerugian para korban.
“Intinya saya ingin mencari jalan bagaimana caranya bisa kembalikan uang nasabah yang sudah saya tipu,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Polres Lingga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang baik itu yang terduga korban maupun terduga pelaku dalam kasus Investasi Bodong ini. (*)
Reporter: Vatawari
Artikel Safaringga Mengaku Sendiri Jalankan BNI Life, Kerugian Korban Capai Rp8 Miliar pertama kali tampil pada Kepri.
Rancangan Awal RPJMD Disepakati, Dewan Minta Pemkab Bintan segera Susun Ranperda RPJMD
batampos– DPRD Kabupaten Bintan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menandatangani nota kesepakatan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029.
Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Bintan di Bintan Buyu, Rabu (16/4/2025).
Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengungkapkan, rancangan awal RPJMD tahun 2025 – 2029 telah disepakati bersama.
BACA JUGA: DPRD Anambas Dorong Pemkab Anambas Lengkapi Data Indikator Kinerja Utama Pada Ranwal RPJMD 2025-2030
Setelah ini akan dibahas bersama terkait program-program sesuai visi misi Bintan Juara yang telah disusun.
Pemkab Bintan juga akan segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Bintan 2025-2029 untuk disampaikan kepada DPRD Bintan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.
Ia berharap setelah RPJMD disahkan menjadi peraturan daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bintan melalui program-program kemasyarakatan.
Menurut Ketua DPRD Bintan, Fiven Sumanti, program-program, arah kebijakan, serta sasaran yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD Bintan dinilai sangat luar biasa.
Ia juga meminta Pemkab Bintan untuk segera menyusun Ranperda tentang RPJMD Bintan tahun 2025-2029.
Ia menekankan pentingnya penyusunan Ranperda RPJMD ini agar dapat segera dibahas di DPRD sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. (*)
Reporter: Slamet
Artikel Rancangan Awal RPJMD Disepakati, Dewan Minta Pemkab Bintan segera Susun Ranperda RPJMD pertama kali tampil pada Kepri.
Modus Joki Terungkap, Dugaan SPPD Fiktif DPRD Lingga Tahun 2017
batampos– Dugaan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang menyeret oknum anggota DPRD Lingga kembali menjadi sorotan publik. Hal ini semakin mencuat setelah terungkap adanya peran “joki” dalam aksi tersebut, yang disebut-sebut menjadi otak pelengkap administrasi fiktif untuk melegalkan perjalanan dinas.
Kasus yang terjadi pada tahun 2017 ini semestinya menjadi komitmen serius penegakan hukum, apalagi mengingat pesan tegas dari Jaksa Agung bahwa sekecil apapun tindak pidana korupsi tidak akan dibiarkan begitu saja.
Informasi ini terkonfirmasi berdasarkan temuan yang diulas melalui laman resmi kepri.bpk.go.id, serta pernyataan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, Efan Epturedi.
BACA JUGA:Balap Liar Makan Korban, Joki Remaja Meninggal Usai Terseret di Aspal
Ia mengungkapkan bahwa keberadaan joki bukan hal baru, bahkan telah lama menjadi bagian dari praktik manipulatif perjalanan dinas anggota DPRD Lingga.
“Kalau soal joki perjalanan dinas, kita sudah tahu. Semenjak kemarin, kita terus kumpulkan informasi dari siapa saja. Saya lebih suka menyebutnya orang suruhan,” ungkap Efan dalam keterangan resmi kepri.bpk.go.id pada Jumat (24/6).
Joki ini berperan seolah-olah sebagai anggota dewan yang melakukan kunjungan dinas, lengkap dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun rapi.
Padahal dalam praktiknya, sang joki hanya menerima sejumlah uang untuk melakukan perjalanan, sementara anggota dewan yang bersangkutan tidak pernah berangkat.
“Misalnya diberi uang untuk berangkat, lalu seolah-olah kunjungan itu benar dilakukan oleh anggota DPRD. Padahal hanya orang suruhan yang berangkat,” ujar sumber internal Pemkab Lingga.
Kejaksaan pun memastikan penyelidikan terus dikembangkan secara mendalam, termasuk memetakan peran semua pihak yang terlibat, baik oknum maupun para ‘pemain belakang’ dari kasus ini.
“Siapapun yang terlibat akan kami tindak. Tak pandang bulu, apakah itu oknum anggota atau orang-orang suruhannya. Jika terbukti menyalahi hukum, akan kami proses,” tegas Efan.
Namun, saat dikonfirmasi kembali oleh Pihak Batampos pada Rabu 16 April 2025, Kasi Intel Kejari Lingga masih enggan untuk memberikan jawaban terkait sejauh mana pihak Kejari Lingga telah menangani kasus ini.
Kini, bola panas kasus SPPD fiktif ini bergulir semakin cepat. Masyarakat menanti ketegasan aparat hukum dalam menuntaskan kasus yang dinilai menjadi indikator lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Lingga. (*)
Reporter: Vatawari
Artikel Modus Joki Terungkap, Dugaan SPPD Fiktif DPRD Lingga Tahun 2017 pertama kali tampil pada Kepri.
Mahasiswa di Tanjungpinang Ngaku Nyaris Jadi Korban Begal
batampos– Seorang mahasiswa di Kota Tanjungpinang, Kepri mengaku nyaris menjadi korban begal di kawasan Dompak. Insiden tersebut, diketahui terjadi pada 13 April lalu, sekitar pukul 22.30.
Kala itu, korban yang diketahui bernama Resma dan satu temannya awalnya hendak nongkrong di kawasan Dompak Tanjungpinang. Saat berhenti di suatu tempat, ia mengaku melihat dua kendaraan yang mencurigakan.
“Saya kira itu orang mau nongkrong juga. Saya curiga, lampu motornya berkedip-kedip, karena takut jadi kita melarikan diri,” kata Resma, Jumat (18/4).
BACA JUGA: Wanita di Tanjunguban Ngaku Dibegal, Ternyata Mengarang Cerita untuk Menguji Kesetiaan Suaminya
Saat pergi dari tempat tersebut, Resma dan rekannya langsung dikejar oleh dua pengendara sepeda motor tersebut. Salah satu pelaku, kata dia juga sempat melempar benda keras ke bahunya.
Untungnya, temannya yang mahir mengendarai motor berhasil menghindari kejaran hingga akhirnya mereka berlindung di rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi.
Sementara menurut warga sekitar, Zuhamidi menuturkan bahwa mereka terkejut melihat korban datang malam-malam dalam keadaan pucat dan ketakutan. “Dia bilang baru kena begal. Kami langsung keliling cari pelaku, tapi nggak ketemu,” sebutnya
Zuhamidi juga menambahkan bahwa kawasan tersebut memang tergolong rawan, terutama di malam hari karena minim patroli dan penerangan. “Jadi lebih baik pilih jalan yang jauh tapi ramai, daripada cepat tapi berisiko. Keselamatan tetap yang utama,” pungkasnya. (*)
Reporter: M Ismail
Artikel Mahasiswa di Tanjungpinang Ngaku Nyaris Jadi Korban Begal pertama kali tampil pada Kepri.
Kencur Naik Harga, Pedagang dan Pembeli Sama-Sama Geleng Kepala
f. Yashinta / Batam Pos
batampos – Kencur, si kecil cabi yang biasa nongkrong di dapur, kini jadi bintang utama di pasar tradisional Batam. Tapi bukan karena jadi seleb dadakan—melainkan karena harganya yang naik dua kali lipat! Kalau kencur bisa ngomong, mungkin dia udah bilang, “Aku bukan rempah sembarangan, aku premium sekarang!”
Pantauan Batam Pos, di Pasar Tos 3000 Jodoh, harga kencur meroket jadi Rp 60 ribu sampai Rp 70 ribu per kilogram. Sementara di Pasar Botania Batamcenter, si rimpang harum itu udah “naik kelas” ke Rp 80 ribu per kilogram. Mahal? Ya, dompet sampai nyesek!
Ani, pedagang bumbu dapur di Tos 3000, bilang kalau stok kencur dari Medan masih “liburan panjang”. Akibatnya, harga di pasar pun naik kayak kencur yang disimpan di freezer—tiba-tiba keras dan bikin sakit kepala.
“Biasanya Rp 40 ribu aja udah banyak yang nawar. Sekarang Rp 70 ribu, orang cuma bisa ngelus dada,” ujar Ani, Jumat (18/4), sambil membolak-balik timbangan yang makin lama makin bikin deg-degan.
Batam, ternyata, sangat bergantung pada kencur dari Medan. Jadi kalau pengiriman dari sana telat, ya siap-siap ngerasain “efek kencur langka”: harga melambung, pasokan menipis, dan air mata mengalir (terutama buat tukang jamu).
Sementara itu, rempah-rempah lain seperti jahe, lengkuas, dan kunyit masih kalem, belum ikut-ikutan naik daun. Jahe masih setia di Rp 30 ribu per kilogram, dan lengkuas serta kunyit tetap murah meriah di Rp 15 ribuan. Mungkin mereka tahu diri, takut dimarahin ibu-ibu pasar.
Yang naik cuma kencur. Mungkin dia pengin beda sendiri.
Tapi bukan cuma pedagang yang pusing, konsumen pun ikut garuk-garuk kepala. Sari, warga Batamcenter, terkejut bukan main saat tahu harga kencur udah tembus Rp 80 ribu per kilogram.
“Baru dua minggu lalu beli Rp 50 ribu, sekarang udah kayak harga emas batangan mini!” kata Sari sambil menatap sebungkus kencur dengan tatapan penuh perasaan.
Padahal, kencur bukan cuma buat bumbu dapur. Di musim pancaroba begini, kencur adalah penyelamat tenggorokan—bahan utama jamu andalan emak-emak sejati. Tapi sekarang, bikin jamu pakai kencur jadi semacam investasi jangka pendek.
“Pakai kencur sekarang harus mikir dua kali. Mau sehat, tapi dompet jadi sakit,” tambah Sari dengan ekspresi tragis-komedi.
Kenaikan harga ini juga bikin pengusaha kuliner dan tukang jamu tradisional di Batam ketar-ketir. Beberapa bahkan mulai “diet kencur” dalam resep mereka supaya tetap untung dan nggak perlu ngutang. (*)
Artikel Kencur Naik Harga, Pedagang dan Pembeli Sama-Sama Geleng Kepala pertama kali tampil pada Metropolis.
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Batam Capai 89 Kasus di Triwulan Pertama 2025
batampos – Meningkatnya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Batam pada triwulan pertama 2025 menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam, sebanyak 89 laporan kekerasan tercatat dari Januari hingga Maret 2025, dengan mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencatatkan 53 laporan.
Dari 89 kasus yang tercatat, 64 di antaranya menimpa anak-anak, sementara 25 lainnya merupakan perempuan. Mayoritas kasus kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual, yang tentunya memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi korban.
Kepala UPTD PPA Kota Batam, Dedy Suryadi, mengungkapkan bahwa meskipun angka laporan mengalami peningkatan, banyak korban yang melapor karena mereka merasa lebih percaya diri setelah mendapatkan dukungan. Namun, banyak juga yang baru melapor setelah bertahun-tahun memendam trauma.
“Korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, sering kali merasa bingung dan terisolasi. Butuh waktu dan keberanian yang luar biasa untuk melapor. Kami juga bekerja sama dengan psikolog dan konselor untuk membantu mereka mengatasi trauma yang dialami,” ujar Dedy, Jumat (18/4).
Dedy juga menyebutkan bahwa pendampingan psikologis tidak hanya dibutuhkan oleh korban kekerasan, tetapi juga oleh keluarga mereka. Proses pemulihan psikologis menjadi salah satu kunci untuk memastikan korban bisa kembali menjalani hidup mereka dengan lebih baik.
Menurut Dedy, selain pendidikan tentang hak-hak perlindungan perempuan dan anak, edukasi mengenai pentingnya dukungan sosial juga sangat diperlukan. Banyak korban yang merasa takut untuk melapor karena khawatir akan stigma dari lingkungan sekitar atau bahkan keluarga mereka sendiri.
“Faktor psikologis menjadi tantangan besar. Jika korban tidak mendapatkan pendampingan yang tepat, pemulihan mereka akan terhambat. Oleh karena itu, kami terus mendorong agar keluarga dan masyarakat lebih memahami pentingnya dukungan terhadap korban kekerasan,” tambahnya.
Untuk mengatasi hal ini, UPTD PPA Batam terus memperluas jejaring layanan pengaduan dan pendampingan psikologis, bekerja sama dengan rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak kepolisian. Dedy berharap bahwa dengan adanya jaringan ini, korban akan merasa lebih aman dan didukung, sehingga mereka berani melapor lebih cepat.
“Kami ingin menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman fisik, tetapi juga aman secara psikologis bagi korban kekerasan,” tutup Dedy. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra
Artikel Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Batam Capai 89 Kasus di Triwulan Pertama 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.