batampos – Puluhan warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Senin (21/4).

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan muda berinisial IRS (20) oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok berinisial CS.

Dalam orasinya, massa menuntut agar pelaku segera dideportasi secara permanen dan dicekal masuk kembali ke wilayah Indonesia. Massa juga menuntut penjelasan dari pihak Imigrasi terkait keberadaan pelaku yang masih bebas di Batam meski sempat dideportasi ke Singapura.

“Kami meminta Kepala Imigrasi keluar dan menjelaskan kenapa pelaku masih bebas berkeliaran di Batam,” teriak salah seorang orator perempuan dari atas mobil komando.

Situasi sempat memanas ketika orator lain mengancam akan menerobos masuk ke dalam kantor imigrasi jika tidak ada perwakilan yang menemui mereka.

“Jangan adu domba kami dengan polisi. Jangan pancing kami untuk anarkis,” ujarnya lantang, disambut sorakan massa aksi.

Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada 26 Februari 2025 di sebuah apartemen di kawasan Teluk Tering, Kota Batam. IRS, korban berusia 20 tahun, diduga mengalami kekerasan fisik oleh CS, seorang ekspatriat yang bekerja di Batam.

Meski kasus sempat ditindaklanjuti dengan deportasi CS ke Singapura, keluarga korban merasa kecewa setelah mengetahui bahwa pelaku kembali masuk ke Indonesia dan menetap secara legal menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

“Kami merasa hukum tidak adil. Pelaku bisa kembali seolah tak terjadi apa-apa,” ujar BT, salah satu anggota keluarga IRS, dengan nada kecewa.

Kuasa hukum korban, Rolas Sitinjak, menyebut tindakan deportasi saja tidak cukup memberikan efek jera.

Ia menegaskan langkah tegas seperti pencekalan masuk kembali ke Indonesia harus dilakukan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap korban.

“Kami menuntut pencekalan segera dilakukan. Ini bukan hanya demi keadilan untuk IRS, tetapi juga demi menjaga kedaulatan hukum negara,” kata Rolas dalam keterangannya.

Menurutnya, keberadaan CS yang kembali ke Indonesia menunjukkan celah dalam sistem pengawasan imigrasi dan penegakan hukum terhadap WNA pelanggar hukum.

Aksi yang berlangsung damai namun tegang tersebut menjadi sorotan warga Batam dan netizen di media sosial. Tuntutan massa tidak hanya mencakup deportasi dan pencekalan, namun juga dorongan agar penegak hukum lebih berpihak pada korban dan menjaga martabat hukum nasional.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Imigrasi Batam belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, warga menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Warga Tuntut Deportasi WNA Tiongkok Usai Diduga Menganiaya Wanita pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Puluhan warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Senin (21/4).

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan muda berinisial IRS (20) oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok berinisial CS.

Dalam orasinya, massa menuntut agar pelaku segera dideportasi secara permanen dan dicekal masuk kembali ke wilayah Indonesia. Massa juga menuntut penjelasan dari pihak Imigrasi terkait keberadaan pelaku yang masih bebas di Batam meski sempat dideportasi ke Singapura.

“Kami meminta Kepala Imigrasi keluar dan menjelaskan kenapa pelaku masih bebas berkeliaran di Batam,” teriak salah seorang orator perempuan dari atas mobil komando.

Situasi sempat memanas ketika orator lain mengancam akan menerobos masuk ke dalam kantor imigrasi jika tidak ada perwakilan yang menemui mereka.

“Jangan adu domba kami dengan polisi. Jangan pancing kami untuk anarkis,” ujarnya lantang, disambut sorakan massa aksi.

Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada 26 Februari 2025 di sebuah apartemen di kawasan Teluk Tering, Kota Batam. IRS, korban berusia 20 tahun, diduga mengalami kekerasan fisik oleh CS, seorang ekspatriat yang bekerja di Batam.

Meski kasus sempat ditindaklanjuti dengan deportasi CS ke Singapura, keluarga korban merasa kecewa setelah mengetahui bahwa pelaku kembali masuk ke Indonesia dan menetap secara legal menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

“Kami merasa hukum tidak adil. Pelaku bisa kembali seolah tak terjadi apa-apa,” ujar BT, salah satu anggota keluarga IRS, dengan nada kecewa.

Kuasa hukum korban, Rolas Sitinjak, menyebut tindakan deportasi saja tidak cukup memberikan efek jera.

Ia menegaskan langkah tegas seperti pencekalan masuk kembali ke Indonesia harus dilakukan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap korban.

“Kami menuntut pencekalan segera dilakukan. Ini bukan hanya demi keadilan untuk IRS, tetapi juga demi menjaga kedaulatan hukum negara,” kata Rolas dalam keterangannya.

Menurutnya, keberadaan CS yang kembali ke Indonesia menunjukkan celah dalam sistem pengawasan imigrasi dan penegakan hukum terhadap WNA pelanggar hukum.

Aksi yang berlangsung damai namun tegang tersebut menjadi sorotan warga Batam dan netizen di media sosial. Tuntutan massa tidak hanya mencakup deportasi dan pencekalan, namun juga dorongan agar penegak hukum lebih berpihak pada korban dan menjaga martabat hukum nasional.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Imigrasi Batam belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, warga menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Puluhan Warga Desak Imigrasi Batam Deportasi WNA Tiongkok Pelaku Penganiayaan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polsek Sagulung berhasil mengungkap jaringan pencurian sepeda motor (curanmor) lintas wilayah di Kota Batam. Dalam pengungkapan ini, lima orang pelaku berhasil diamankan, berikut sepuluh unit sepeda motor hasil kejahatan mereka dari berbagai lokasi berbeda.

Pengungkapan ini disampaikan dalam gelar siaran pers yang digelar di Mapolsek Sagulung, Senin (21/4). Tiga tersangka utama yang diamankan berinisial FS (22), SS (26), dan WP. Sementara itu, tiga pelaku lainnya masih berstatus DPO, salah satunya diketahui adalah seorang perempuan.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, yang hadir bersama Kapolsek Sagulung Iptu Rohandi Tambunan, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan. Salah satu korban melapor bahwa sepeda motornya hilang saat diparkir di kontrakan di kawasan Sagulung pada awal April lalu.

“Berkat kerja sama antara Polsek Sagulung, Polsek Nongsa, dan Polresta Barelang, kami berhasil menangkap para pelaku dan mengungkap jaringan mereka,” ujar Zaenal Arifin.

Dari hasil penyelidikan, pada 10 April, polisi berhasil meringkus tiga pelaku utama. Dari penangkapan itu, polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan satu pelaku tambahan serta mengungkap lokasi penyimpanan barang bukti.

Diketahui, total sepuluh unit sepeda motor hasil curian berhasil diamankan. Rinciannya, lima motor diamankan di wilayah Polsek Sagulung, tiga di wilayah Batuaji, satu di Sekupang, dan satu lagi di Bengkong. Sebagian besar barang bukti adalah Honda Beat, sebanyak sembilan unit, dan satu unit Yamaha Aerox.

Salah satu pelaku, FS, menyimpan enam unit sepeda motor curian di rumahnya di kawasan Batuaji. Mereka menggunakan modus mematahkan stang motor untuk menjalankan aksinya. Berdasarkan pengakuan, aksi mereka sudah berlangsung dalam dua bulan terakhir, dan uang hasil curian digunakan untuk bermain judi online.

Selain itu, satu unit Yamaha Aerox diamankan dari pelaku lain berinisial DD, yang merupakan residivis kasus serupa. Ia mencuri motor tersebut di kawasan Sagulung pada 9 April lalu.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Kapolsek Sagulung Iptu Rohandi Tambunan menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen memberantas tindak kejahatan di wilayah hukumnya. “Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan, khususnya curanmor. Kami harap masyarakat segera melapor jika melihat hal mencurigakan,” ungkap Rohandi.

Sebagai bentuk pencegahan, pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk lebih waspada saat memarkir kendaraan. “Gunakan kunci ganda dan pastikan kendaraan dalam kondisi aman. Jangan biarkan kunci tergantung di motor,” tambahnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Polsek Sagulung Bongkar Sindikat Curanmor, 10 Motor Diamankan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam secara resmi melarang sekolah-sekolah di wilayahnya untuk memungut biaya wisuda atau perpisahan dari orang tua siswa menjelang akhir tahun ajaran 2024/2025. Larangan tersebut juga mencakup pelaksanaan kegiatan wisuda secara keseluruhan.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) pada Kegiatan Wisuda atau Perpisahan di satuan pendidikan lingkungan Disdik Kota Batam. Surat tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Kepri.

Surat edaran ini juga ditembuskan kepada sejumlah pihak, termasuk Irwasda Polda Kepri selaku Ketua UPP Kepri, Ombudsman Kepri, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Tim Saber Pungli Polresta Barelang, serta Inspektur Daerah Kota Batam.

UPP Kepri sebelumnya telah mengeluarkan surat nomor B/15/I/2025/UPP Prov. Kepri tertanggal 14 Maret 2025 yang merekomendasikan pengawasan ketat terhadap potensi pungli di lingkungan sekolah, khususnya menjelang kegiatan akhir tahun ajaran seperti wisuda dan perpisahan.

Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menegaskan bahwa wisuda maupun perpisahan tidak boleh dijadikan sebagai kegiatan wajib di sekolah. Ia meminta kepala satuan pendidikan untuk mematuhi aturan tersebut demi menghindari pelanggaran.

“Jika sekolah tetap melaksanakan kegiatan tersebut, maka harus dilakukan dengan ketentuan yang ketat dan tidak membebani orang tua siswa,” katanya, Senin (21/4).

Ia menambahkan, kegiatan seperti wisuda harus dilakukan secara sederhana, menggunakan fasilitas milik sekolah atau pemerintah, serta tidak bersifat wajib bagi seluruh siswa. Hal ini bertujuan untuk menjaga inklusivitas dan keadilan di lingkungan pendidikan.

Dalam surat edaran tersebut juga ditegaskan bahwa biaya pelaksanaan kegiatan hanya boleh bersumber dari sponsor pihak ketiga atau swadaya orang tua murid yang sifatnya sukarela tanpa unsur paksaan.

Sekolah juga dilarang memberikan konsekuensi dalam bentuk apapun kepada siswa yang memilih untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini untuk melindungi hak peserta didik dari tekanan atau diskriminasi.

“Pungutan liar, gratifikasi, atau bentuk suap dalam kegiatan wisuda dan perpisahan merupakan pelanggaran yang dapat ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tri.

Melalui kebijakan ini, Disdik Batam berharap tidak ada lagi praktik pungutan yang membebani orang tua murid. Fokus utama pendidikan harus tetap diarahkan pada penguatan nilai-nilai inklusi, keadilan, dan integritas. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Dianggap Bebani Orang Tua, Disdik Batam Tegas Larang Sekolah Pungut Biaya Wisuda pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Pendidikan Kota Batam menetapkan ujian kenaikan kelas bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dilaksanakan serentak pada 16 hingga 21 Juni 2025. Ujian ini menjadi penentu kenaikan kelas siswa sekaligus menandai berakhirnya kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2024/2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta sudah diarahkan untuk mempersiapkan ujian secara maksimal.

“Ujian kenaikan kelas akan kita laksanakan mulai 16 hingga 21 Juni 2025. Ini berlaku untuk seluruh SD dan SMP di Kota Batam,” ujar Tri Wahyu, Senin (21/4).

Setelah ujian berakhir, rapor hasil belajar siswa akan dibagikan pada 28 Juni 2025. Pembagian rapor menjadi momen penting bagi siswa dan orang tua untuk mengetahui capaian akademik selama satu tahun pelajaran.

“Rapor akan dibagikan pada 28 Juni 2025. Setelah itu, peserta didik akan memasuki masa libur semester,” sambung Tri Wahyu.

Libur semester akan berlangsung selama dua pekan, dimulai dari 30 Juni hingga 12 Juli 2025. Masa libur ini dimanfaatkan siswa untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga sebelum memulai tahun ajaran baru.

Dinas Pendidikan menetapkan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2025/2026 jatuh pada 14 Juli 2025. Pada hari itu, seluruh siswa akan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa.

“Kita berharap seluruh proses berjalan lancar, mulai dari ujian, pembagian rapor, hingga libur semester dan awal masuk sekolah kembali. Sekolah juga kita imbau untuk menjaga suasana yang kondusif dan mempersiapkan kebutuhan administrasi akademik dengan baik,” tambahnya.

Tri Wahyu juga mengingatkan kepada sekolah agar memberikan motivasi kepada siswa, khususnya mereka yang akan menjalani ujian, agar tetap semangat dan fokus belajar. Orang tua juga diharapkan turut mendampingi anak selama masa persiapan ujian di rumah.

Salah seorang orang tua siswa, Rina, mengaku sudah mulai mempersiapkan anaknya yang duduk di kelas 5 SD untuk menghadapi ujian. Ia rutin mendampingi anak belajar setiap malam agar lebih siap.

“Anak saya sudah mulai belajar dari sekarang. Kami bantu sebisanya di rumah, terutama pelajaran yang dirasa sulit seperti matematika. Semoga hasil ujiannya nanti bagus dan bisa naik kelas,” ujarnya.

Rina juga menyambut baik adanya libur semester selama dua pekan setelah ujian. Menurutnya, waktu tersebut cukup ideal untuk memberi ruang istirahat dan quality time bersama keluarga.

“Kalau libur dua minggu sih cukup ya, anak-anak juga butuh refreshing setelah ujian. Nanti rencananya mau ajak jalan-jalan ke luar kota sebentar sebelum masuk sekolah lagi,” tambahnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Ujian Kenaikan Kelas SD dan SMP di Batam Dimulai 16 Juni, Libur Semester Selama Dua Pekan pertama kali tampil pada Metropolis.