batampos – Kepolisian memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Seri Kuala Lobam guna mendukung kepastian hukum di bidang pertanahan sekaligus mencegah potensi konflik lahan di wilayah Kabupaten Bintan.

Polsek Bintan Utara terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kecamatan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya terkait persoalan pertanahan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan Kapolsek Bintan Utara, AKP Jul Ilham dengan Camat Seri Kuala Lobam, Nona Yani M Abbas Manupassa pada Jumat (22/5).

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas pentingnya koordinasi dan kerja sama dalam mendukung terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan.

Kapolsek Bintan Utara, AKP Jul Ilham mengatakan sinergi antara kepolisian dan pemerintah kecamatan sangat diperlukan untuk mencegah munculnya potensi konflik lahan di tengah masyarakat.

“Sinergi antara kepolisian dan pemerintah kecamatan diperlukan untuk mendukung terciptanya kepastian hukum dan mencegah potensi konflik di bidang pertanahan,” kata Jul.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Ia berharap hubungan kerja sama antara Polsek Bintan Utara dan pemerintah kecamatan terus terjalin solid demi mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui koordinasi ini, kita ingin keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Seri Kuala Lobam, Nona Yani M Abbas Manupassa menyambut baik langkah yang dilakukan jajaran Polsek Bintan Utara.

Ia menegaskan pemerintah kecamatan siap mendukung kepolisian dalam pelayanan publik maupun pengamanan masyarakat agar berjalan selaras dan optimal.

“Kami berharap hubungan komunikasi, koordinasi, serta kerja sama dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung penanganan permasalahan pertanahan,” katanya.

Nona Yani juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas wilayah Kabupaten Bintan agar tetap aman dan kondusif. (*)

Artikel Polisi Perkuat Koordinasi dengan Kecamatan Seri Kuala Lobam Cegah Konflik Lahan di Bintan Utara pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas batal mengadakan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati pada tahun ini. Pengadaan kendaraan yang sebelumnya diusulkan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) itu nilainya hampir mencapai Rp1,5 miliar.

Keputusan pembatalan dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas, Aneng. Ia menilai pengadaan mobil dinas baru belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.

Padahal, kendaraan dinas yang saat ini digunakan sudah berusia sekitar 10 tahun. Mobil dinas jenis Toyota Fortuner tersebut masih dipakai untuk menunjang aktivitas pemerintahan sehari-hari.

Meski demikian, Aneng menegaskan kendaraan lama itu masih layak digunakan sehingga belum perlu diganti.

“Ya benar ada usulan kendaraan dinas baru. Saya langsung minta dicoret saja, masih banyak keperluan untuk masyarakat,” ujar Aneng, Jumat (22/5).

Menurutnya, kondisi wilayah Anambas yang tidak terlalu luas membuat penggunaan kendaraan dinas tidak terlalu intensif.

Karena itu, ia merasa pengadaan kendaraan baru belum menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini.

Aneng bahkan mengaku lebih nyaman menggunakan sepeda motor untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menuju kantor maupun menghadiri pertemuan bersama masyarakat.

“Yang ada dipakai saja. Kalau tidak ada, sepeda motor masih ada, motor lama masih bisa dipakai,” katanya sambil tersenyum.

Sikap sederhana itu terlihat dari kebiasaan Aneng yang tidak terlalu bergantung pada fasilitas kendaraan dinas dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Dalam beberapa kesempatan, ia lebih memilih kendaraan yang dianggap praktis dan efisien dibanding selalu menggunakan mobil dinas.

Untuk aktivitas di luar daerah, Aneng juga menerapkan pola penggunaan kendaraan yang berbeda sesuai kebutuhan perjalanan.

Saat berada di Batam, ia lebih sering menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan ketika menjalankan agenda pemerintahan di Tanjungpinang, ia masih memanfaatkan mobil dinas lama yang tersedia.

Sementara untuk perjalanan dinas ke Jakarta, Aneng mengaku lebih nyaman menggunakan transportasi umum dibanding meminta fasilitas kendaraan khusus.

“Kalau ada agenda di Jakarta, saya pakai taksi online. Lebih nyaman saja, tidak terlalu buru-buru juga. Hitung-hitung bantu pendapatan sopir taksi lah,” ujarnya.

Keputusan membatalkan pengadaan mobil dinas baru tersebut mendapat perhatian masyarakat. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, langkah itu dinilai menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk lebih fokus pada kebutuhan publik.

Aneng menegaskan anggaran daerah harus digunakan secara bijak dan tepat sasaran. Menurutnya, kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dibanding pengadaan fasilitas pejabat.

Ia berharap langkah penghematan tersebut menjadi contoh bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak selalu bergantung pada fasilitas mewah, melainkan komitmen dan kerja nyata pemerintah daerah. (*)

Artikel Bupati Anambas Coret Pengadaan Mobil Dinas Senilai Rp1,5 Miliar, Pilih Naik Motor untuk Kerja pertama kali tampil pada Kepri.