batampos – Pengurus Provinsi (Pengprov) Kickboxing Indonesia (KBI) resmi merombak struktur kepengurusan dalam rapat pleno yang digelar di Sekretariat Pengprov KBI Kepri, Ruko Town House Cahaya Garden Blok A4 Nomor 1, Jumat (27/2).

Langkah tegas ini diambil menyusul gejolak internal akibat mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Pengprov KBI Kepri, Yakop Sutjipto.

“Keputusan ini diambil demi menjaga soliditas organisasi dan memastikan pembinaan atlet tetap berjalan dengan baik, terutama menjelang agenda olahraga besar,” tegas Yakop usai pleno.

Menurutnya, pleno merupakan forum resmi organisasi yang memiliki kewenangan penuh sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Kickboxing Indonesia Bab VIII Pasal 56 ayat 9, yang mengatur Ketua Umum Provinsi dapat mengangkat maupun memberhentikan unsur pimpinan melalui rapat pleno.

Dalam rapat tersebut, sebanyak 14 pengurus masa bakti 2024–2028 resmi diberhentikan. Mereka berasal dari berbagai bidang strategis, mulai dari sekretaris umum, organisasi dan daerah, pembinaan dan prestasi, litbang, dana dan usaha, dewan sabuk, hingga komisi wasit.

Pleno juga menetapkan penyegaran struktur dengan menunjuk Hendra Pramana sebagai Sekretaris Umum dan Vierki Adomian Siahaan SH sebagai Wakil Sekretaris Umum.

Yakop menegaskan, keputusan itu bukan langkah emosional, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap dinamika internal organisasi.

“Kami ingin organisasi ini tetap fokus pada pembinaan atlet, bukan terjebak pada konflik yang tidak berdasar,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan telah melayangkan somasi kepada pihak yang mengajukan mosi tidak percaya dengan tenggat waktu 2×24 jam untuk mengklarifikasi 13 poin tuduhan. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, tidak ada klarifikasi yang disampaikan.

“Kalau memang ada bukti, silakan dibuka secara terbuka. Jangan membuat opini yang justru merusak nama baik organisasi,” tambahnya.

Yakop memastikan, langkah hukum akan ditempuh dengan melaporkan persoalan tersebut ke Polda Kepri bersama tim kuasa hukum yang telah ditunjuk.

Menariknya, dari 22 nama yang tercantum dalam mosi tidak percaya, tiga orang di antaranya telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung karena mengaku tidak mengetahui tanda tangan mereka digunakan.

Tak hanya di tingkat provinsi, pleno juga memutuskan pembekuan dan pencabutan SK kepengurusan di tiga daerah, yakni Pengkot KBI Tanjungpinang, Pengkab KBI Bintan, dan Pengkab KBI Karimun.

Untuk menjaga kesinambungan pembinaan atlet menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Pengprov KBI Kepri menunjuk caretaker di masing-masing daerah: Supardi Haliman – Caretaker Pengkot KBI Tanjungpinang, Tjo Kie Hong – Caretaker Pengkab KBI Bintan dan Nixon Tambunan – Caretaker Pengkab Karimun

Caretaker diminta segera berkoordinasi dengan KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga setempat agar program pembinaan tetap berjalan.

“Target kita jelas, atlet tidak boleh dirugikan oleh dinamika organisasi. Prestasi harus tetap menjadi prioritas,” tutup Yakop.

Dengan keputusan pleno tersebut, Pengprov KBI Kepri berharap roda organisasi kembali solid dan mampu menghadapi agenda olahraga besar dengan persiapan maksimal. (*)

Artikel Jelang PON, Pengprov KBI Kepri Rombak Total Kepengurusan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten Karimun menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Tahun 2026, Kamis (26/2). Agenda ini menjadi salah satu yang tercepat digelar di Provinsi Kepulauan Riau.

Musrenbang berlangsung di Ruang Cempaka Putih sejak pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, kalangan pengusaha, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, menegaskan seluruh rencana pembangunan daerah harus terukur serta selaras dengan program nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Semua perencanaan pembangunan di Kabupaten Karimun harus sudah terukur, sejalan, dan sinkron dengan program Asta Cita Presiden RI. Termasuk juga selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Kepri,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah poin penting dalam Asta Cita yang dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah, seperti ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan infrastruktur dan konektivitas, revolusi industri 4.0 dan digitalisasi, serta pembangunan berbasis kebudayaan dan kearifan lokal.

Iskandarsyah menyebut visi terwujudnya Karimun yang maju, sejahtera, dan berbudaya dapat direalisasikan melalui perencanaan yang matang dan terukur. Program yang disusun juga diarahkan sejalan dengan konsep Entrepreneur Government.

Untuk perencanaan tahun 2026, pagu awal yang dihimpun mencapai lebih dari Rp300 miliar yang mencakup 14 kecamatan. Selain itu, terdapat tambahan aspirasi melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD senilai Rp113 miliar yang tersebar di 11 OPD.

Bupati juga menekankan sejumlah target prioritas, di antaranya pengentasan kemiskinan dan penghapusan status desa tertinggal yang masih disandang Desa Selat Mie. Pemerintah daerah juga berencana menjalankan konsep blue energy di Kecamatan Sugie Besar.

Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah agar lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat Karimun. (*)

Artikel Musrenbang Karimun Sinkronkan Program dengan Asta Cita Presiden Prabowo pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun Cabang Tanjungbatu menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan di SMK Negeri Kundur, Kamis (26/2).

Tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial Z selaku mantan Kepala SMK Negeri Kundur periode 2017-2021, serta dua bendahara sekolah berinisial S sebagai bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan M sebagai bendahara dana SPP.

Selain penetapan tersangka, jaksa juga melakukan penahanan. Tersangka S dan M ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas IIB Tanjungbalai Karimun untuk 20 hari pertama masa penahanan. Sementara Z berstatus tahanan kota karena sedang menjalani pengobatan TBC intensif.

Kepala Kejari Karimun Cabang Tanjungbatu, Hengky F Munte melalui Kasubsi Intelijen, Yosef AR Nainggolan, mengatakan kasus ini bermula dari temuan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan, khususnya dana BOS dan SPP sejak 2017 hingga 2023.

“Hasil penyidikan menunjukkan penetapan tersangka sudah berdasarkan alat bukti yang cukup dari fakta-fakta penyidikan,” ujarnya.

Dalam modus yang diungkap penyidik, tersangka Z saat menjabat kepala sekolah diduga berulang kali meminta sejumlah uang kepada S dan M setiap tahun anggaran. Permintaan itu dilakukan baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening pribadi Z.

“Uang tersebut digunakan tanpa kejelasan dan tidak disertai bukti pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.405.855.343 yang bersumber dari dana BOS dan SPP SMK Negeri Kundur tahun anggaran 2017 hingga 2023.

Tersangka Z dan S dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara tersangka M dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Untuk tersangka S dan M kita titipkan penahanannya di Rutan Kelas IIB Tanjungbalai Karimun. Sedangkan tersangka Z dilakukan penahanan kota karena sedang menjalani pengobatan TBC intensif,” pungkas Yosef. (*)

Artikel Dugaan Korupsi Dana BOS dan SPP Rp1,4 Miliar di SMK Negeri Kundur, Jaksa Tetapkan 3 Tersangka pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebanyak tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bintan telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara belasan SPPG lainnya masih diminta segera mengurus sertifikasi tersebut.

Berdasarkan data terbaru, dari total 16 dapur SPPG yang telah berdiri di Bintan, sebanyak 14 di antaranya sudah beroperasi. Namun, baru tiga lokasi yang telah memiliki SLHS sebagai syarat kelayakan higiene dan sanitasi.

Ketiga SPPG tersebut berada di wilayah Seri Kuala Lobam, Toapaya, serta satu titik di Kijang, Bintan. Sisanya masih dalam proses atau belum mengurus sertifikasi yang menjadi standar penting dalam menjamin keamanan pangan.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar kesehatan bagi seluruh pengelola SPPG di wilayah Kepri.

Menurutnya, SLHS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran program pemenuhan gizi.

“Kami sudah menginstruksikan Dinas Kesehatan agar mempermudah pengurusan sertifikasi ini,” ujar Nyanyang di Kijang, Bintan, Kamis (26/2) malam.

Ia meminta yayasan pengelola maupun kepala SPPG tidak menunda proses pengurusan sertifikasi, termasuk sertifikasi halal.

“Jangan sampai SPPG belum memiliki sertifikat higiene sanitasi, bahkan sertifikasi halal,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kepri, lanjutnya, akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar seluruh SPPG beroperasi sesuai ketentuan.

Langkah percepatan sertifikasi juga telah diambil guna memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal dan aman bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah telah mengambil langkah untuk mempercepat proses sertifikasi,” tutup Nyanyang. (*)

Artikel Baru 3 dari 16 SPPG di Bintan Miliki SLHS, Wagub Kepri Minta Segera Lengkapi pertama kali tampil pada Kepri.