batampos – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas angkat bicara terkait bergabungnya mantan anggota TNI Angkatan Laut (AL) Satria Arta Kumbara menjadi tentara aktif Rusia. Satria telah memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

“Berdasar undang-undang kita, tidak boleh seorang warga negara Indonesia terlibat atau aktif di militer asing tanpa se-izin Presiden. Kalau dia tidak punya izin, status kewarganegaraannya hilang,” ujar Supratman dalam keterangannya, Rabu (14/5).

Pernyataan ini memperjelas status hukum Satria setelah namanya mencuat sebagai personel militer asing. Menurut Supratman, hasil pengecekan di situs resmi www.kewarganegaraan.ahu.go.id per 12 Mei 2025 menunjukkan bahwa Satria belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Namun secara hukum, statusnya bisa hilang otomatis.

Hal itu sesuai UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tepatnya Pasal 23 huruf d dan e. Pasal itu menegaskan bahwa WNI bisa kehilangan kewarganegaraan jika bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden.

“Jadi berdasar UU 12 Tahun 2006 dan PP 2 Tahun 2007, saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia,” tambah Supratman Andi Agtas.

Selain UU, Supratman juga merujuk pada PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI. Di dalamnya, disebutkan bahwa keterlibatan dalam militer asing tanpa izin dapat menyebabkan kewarganegaraan gugur dengan sendirinya.

Meski dari sisi hukum status kewarganegaraan Satria sudah jelas, pemerintah tetap harus menjalani prosedur administratif untuk menetapkan kehilangan kewarganegaraan secara resmi.

Menurut Supratman, instansi pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat dapat melaporkan temuan WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan. Laporan itu nantinya akan diverifikasi, lalu Menteri Hukum akan mengeluarkan surat keputusan resmi.

Untuk saat ini, lanjut Supratman, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Moskow agar segera mengirimkan laporan resmi terkait status Satria yang kini diketahui bergabung dalam militer Rusia tanpa izin Presiden.

Diketahui, Satria melalui TikTok pribadinya @zstorm689 membuat unggahan yang mengenakan dua identitas, seragam TNI AL dan seragam militer Rusia.

Dalam video itu, dia mengaku tengah berada di Ukraina, terlibat dalam operasi militer bersama pasukan Rusia.

TNI AL pun tak membantah identitas pria dalam video tersebut.

“Serda Satria Arta Kumbara, NRP 111026, mantan anggota Itkormar,” ujar Kadispenal Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta, Sabtu (10/5). (*)

Artikel Mantan Anggota TNI AL yang Gabung Tentara Rusia Belum Mengajukan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mewanti-wanti agar peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahap II tahun anggaran (TA) 2024 untuk tak tergiur godaan calo. Khususnya, yang menawarkan kelulusan dengan syarat membayar sejumlah uang.

Saat ini, seleksi PPPK Tahap II TA 2024 memang masih berlangsung. Seleksi memasuki fase pelaksanaan seleksi kompetensi yang telah berlangsung sejak 22 April sampai dengan 31 Mei 2025.

Dia memastikan, rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dilakukan secara transparan dan terbuka. Hasil seleksi pun dapat langsung disimak melalui akun Youtube dari masing-masing kanwil BKN di daerah.

Karenanya, ia meminta, jika peserta mendapat tawaran tersebut maka segera melapor. “Laporkan langsung kepada petugas BKN yang ada, apabila menemukan oknum tersebut. Apabila oknum tersebut adalah petugas BKN, laporkan kepada saya agar dapat saya pecat,” tegas Zudan dalam keterangan resminya Rabu (14/5).

Selain itu, Zudan turut menyampaikan, bahwa seleksi ini bukan hanya sekadar tes biasa. Akan tetapi, peserta sedang membangun masa depan untuk berjuang memenuhi panggilan negara dalam membangun bangsa.

“Masa depan anda masih panjang, Indonesia terus memanggil. Terus bersemangat, jangan mudah menyerah. Hidup kita masih akan sangat panjang dan negara membutuhkan ide, inovasi, dan karya-karyamu,” ungkapnya.

Hasil seleksi PPPK Tahap II sendiri dijadwalkan 16 sampai 25 Juni 2025. Adapun ketentuan ini telah disampaikan berdasarkan pada surat edaran (SE) BKN No: 6540/B-KS.04.01/SD/E/2025 tertanggal 30 April 2025.

Usai pengumuman nanti, rencananya panitia seleksi nasional (Panselnas) CASN akan menerapkan kebijakan optimalisasi. Yakni, upaya pengisian formasi kosong pada hasil seleksi PPPK tahap 2 yang diambil dari honorer tidak lulus PPPK Tahap I, dengan ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas.

Selanjutnya, bagi honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi maka akan dialihkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Tak ada istilah gagal pada seleksi PPPK 2024. Sebab, seleksi PPPK TA 2024 memang dikhususkan untuk honorer dalam rangka penataan pegawai di instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. (*)

Artikel Peserta Seleksi PPPK Tahap II TA 2024 Diminta Tidak Percaya Calo yang Janjikan Kelulusan Pakai Uang pertama kali tampil pada News.

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima gugatan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU 7/2011 tentang Mata Uang terkait redenominasi. MK menilai gugatan yang diajukan advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak tidak jelas.

Di permohonannya, Zico meminta MK menghapus tiga angka nol dalam mata uang rupiah. Dengan demikian, uang pecahan Rp 1000 akan berubah menjadi Rp 1 meski memiliki nilai yang sama.

Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan Zico.

“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo di Sidang MK, Jakarta, Rabu (14/5).

Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangan hukum Mahkamah mengatakan, sistematika permohonan tidak sesuai dengan UU MK dan PMK 2 Tahun 2021. Kemudian, petitum Pemohon juga tidak lazim dan kontradiktif sehingga menyebabkan permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur).

Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena permohonan tidak jelas atau kabur, maka terhadap kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. “Karena dinilai tidak ada relevansinya,” terang Saldi.

Sebelumnya, Zico beralasan, angka nol terlalu banyak tidak efisien. Masalah lainnya yang dia alami, karena kebiasaan dalam menghitung denominasi yang besar, berdampak pada meningkatnya rabun jauh yang disebabkan kelelahan visual dan ketegangan otot mata (digital eye straint).

Hal tersebut diketahui Pemohon ketika berkunjung ke Singapura dengan mata uang Dollar Singapura yang tidak memiliki angka nol yang banyak. Pemohon sangat mudah untuk menghitung dan bertransaksi dengan mata uang Dollar Singapura tersebut. (*)

Artikel Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Redenominasi Uang Rupiah Rp 1.000 jadi Rp 1 pertama kali tampil pada News.

batampos – Pengerahan pasukan TNI ke kantor-kantor kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) di seluruh Indonesia menuai banyak sorotan. Beberapa pihak menilai hal itu bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa hal itu didasari kerja sama yang jelas. Sifatnya juga hanya pengamanan fisik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan hal itu saat ditanyai oleh awak media di Jakarta pada Rabu (14/5).

Dia menyampaikan bahwa TNI hanya melaksanakan perbantuan dan memberikan dukungan pengamanan kepada kejaksaan. Tidak ada hal lain di luar kebutuhan tersebut.

”Perbantuan atau dukungan pengamanan yang diberikan oleh teman-teman dari TNI di institusi kami sesungguhnya tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas-tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan,” kata Harli.

Dia menegaskan bahwa fungsi pengamanan yang dilakukan oleh TNI di kejati dan kejari di seluruh Indonesia hanya bersifat fisik seperti gedung kantor dan lainnya. Tidak sampai menyentuh fungsi-fungsi lain, apalagi proses penegakan hukum. Sebab, fungsi tersebut dijalankan secara independen oleh kejaksaan.

”Saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan yang lakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung,” kata dia.

Harli menegaskan bahwa kerja sama tersebut murni dilakukan melalui Memorandum of Understanding atau MoU sebagaimana telah disampaikan oleh Mabes TNI dan Mabes TNI AD. (*)

Artikel TNI Kerahkan Pasukan ke Kejati dan Kejari di Seluruh Indonesia Tuai Sorotan, Ini Penjelasan Kejagung pertama kali tampil pada News.