batampos– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Anambas masih menemukan organisasi masyrakat (ormas) yang belum melaporkan keberadaan ke pihaknya.

Padahal selama ini ormas-ormas diwajibkan melapor ke Bakesbangpol untuk memudahkan petugas melakukan pemantauan terlebih jika ormas yang bersangkutan memiliki paham radikalisme.

“Cara melapor ke kita gampang, nanti petugas kami yang membimbing. Tapi sejauh ini masih ada ormas yang belum melapor keberadaannya ke kami,” ujar Kepala Bakesbangpol Anambas, Herry Fakhrizal, Minggu, (4/5).

BACA JUGA: Polisi Dalami Informasi Uang Palsu Beredar di Masyarakat

Persyaratan terhadap ormas yang ingin melapor ke Bakesbangpol hanya memerlukan akta notaris atau surat keterangan terdaftar (SKT) per 5 tahun serta daftar susunan kepengurusan.

“Kalau ormas yang ada akta notaris cukup sekali saja melapor, kalau ormas yang punya SKT lapornya per 5 tahun,” kata Herry.

Selain itu, pihaknya juga menemukan ormas yang tidak memiliki kegiatan apapun sejak melapor ke Bakesbangpol. Kemudian keberadaannnya pun hilang bak di telan bumi.

“Setiap tahun kami ada verifikasi ormas. Nah petugas datang ke alamat yang terdaftar, eh tak ada lagi plang-nya. Bahkan pengurusnya juga tak ada,” tuturnya.

Saat ini, Bakesbangpol mencatat terdapat 30 organisasi yang masih aktif dan rutin melaksanakan kegiatan di Anambas. Jumlah ini menurun drastis sejak 3 tahun lalu.

“Awalnya ada 76 organisasi, tapi setelah verifikasi terakhir yang tersisa saat ini hanya 30. 46 ormas lagi tidak tahu kemana. Jauh drastis,” kata Herry. (*)

Reporter: Ihsan

Artikel 46 Organisasi Masyarakat di Anambas Hilang Bagaikan Ditelan Bumi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Jemaah calon haji (JCH) yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 4 embarkasi Batam (BTH) telah diberangkatkan ke Tanah Suci, Senin (5/5/2025) puku 09:14 WIB melalui bandara Hang Nadim Batam. Kloter 4 BTH yang dijadwalkan mendarat di Madinah pukul 14:40 WAS (Waktu Arab Saudi) ini berjumlah sebanyak 443 jemaah asal Pekanbaru.

Sebelum keberangkatan, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi Batam, Zoztafia, menyampaikan pesan penting kepada para ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom) yang bertugas mendampingi jemaah kloter 4 BTH.

Dalam arahannya, Zoztafia menekankan peran krusial karu dan karom sebagai perpanjangan tangan ketua kloter dalam melayani dan membantu jemaah selama berada di Tanah Suci.

BACA JUGA: Suasana Haru Iringi Keberangkatan Calon Jemaah Haji Bintan di Tanjunguban

“Nanti ketua kloter akan memimpin secara keseluruhan. Ketua kloter tidak mungkin menyapa satu per satu secara personal bapak ibu selama 40 hari,” ujarnya dalam kegiatan Pembinaan Karu dan Karom.

Beliau menjelaskan bahwa ketua kloter memiliki berbagai tanggung jawab kenegaraan, administrasi, dan manajerial. Oleh karena itu, struktur di bawahnya, yaitu ketua rombongan dan ketua regu, memiliki peran penting dalam membantu kelancaran ibadah jemaah.

Zoztafia secara khusus meminta para karu dan karom untuk memastikan seluruh anggota regunya memahami dan melaksanakan rukun serta wajib haji dengan benar sejak kedatangan (tawah qudum).

“Saya berharap mulai dari kloter 1 sampai dengan kloter 27 embarkasi BTH ini tidak ada satu pun jemaah yang tidak melaksanakan rukun dan wajib haji,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zoztafia menyampaikan pesan yang menyentuh hati mengenai pentingnya kepedulian dan saling membantu antarjemaah. “Perbanyaklah membantu orang karena itu bagian dari proses ibadah kita. Tingkatkan kepedulian antarsesama jemaah, ini juga bagian integral dari ibadah kita, yang harus ditanamkan adalah semangat untuk meraih haji yang makbul dan mabrur bersama-sama,” pesannya.

Selain fokus pada pelaksanaan ibadah, Zoztafia juga mengingatkan para karu dan karom untuk memberikan perhatian pada etika selama berada di Tanah Suci. Dirinya secara khusus berpesan agar jemaah dapat menahan diri dari kebiasaan bermain ponsel (gadget) selama berada di Masjidil Haram.

“Tolong sampaikan pesan kepada jemaah agar menahan diri dari main hape selama menjalankan ibadah,” mintanya.

Selain itu, Zoztafia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dengan mengurangi kebiasaan merokok di tempat umum. “Untuk yang perokok, kurangi keinginan untuk merokok di tempat umum dan di dalam kamar hotel,” imbuhnya menutup pengarahan. (*)’

Reporter: Jailani

Artikel Kloter 4 Embarkasi Batam Bertolak ke Tanah Suci pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Pemerintah Kabupaten Karimun, Senin (5/5) mulai melaksanakan asesmen atau uji potensi dan kompetensi untuk pejabat pimpinan tinggi pratama eselon IIb. Hal ini sesuai dengan surat dengan nomor 002/Pansel-JobFit/2025 tentang evaluasi kinerja dan uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama eselon IIb.

”Pelaksanaan seleksi uji potensi dan kompetensi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/2539 /OTDA pada 22 April 2025. Surat ini menyatakan persetujuan untuk Pemerintah Kabupaten Karimun melaksanakan evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama IIb,” ujar Bupati Karimun, Iskandarsyah kepada Batam Pos, Minggu (4/5).

BACA JUGA: Ujian Nasional SD dan SMP Ditiadakan, Diganti dengan Asesmen Nasional

Evaluasi kinerja uji potensi dan kompetensi ini, kata Bupati, akan dilaksanakan Senin (5/5) yang akan diikuti sebanyak 22 orang pejabat eselon IIb. Tidak hanya di untuk pejabat yang menjabat sebagai kepala badan dan dinas saja. Tapi, juga diikuti inspektorat, para asisten, staf ahli dan sekretaris DPRD Kabupaten Karimun.

”Melalui evaluasi kinerja ini, kita berharap pejabat yang mengikuti agar benar-benar mempersiapkan diri. Karena, kita ingin melihat kemampuan dan potensi pejabat yang akan menempati posisi jabatan eselon IIb. Selain itu, pelaksanaan asesmen juga dalam rangka kita melakukan penyegaran di organisasi perangkat daerah (OPD),” jelasnya.

Untuk itu, tambahnya, kepada para pejabat yang mengikuti evaluasi kinerja diharapkan benar- benar mengikuti uji potensi dan kompetensi ini dengan serius. Karena, tim penguji akan menilai kemampuan dan potensi yang anda miliki dalam memimpin suatu OPD. Termasuk dalam menyampaikan makalah ilmiah.

”Para pejabat eselon IIb yang mengikuti asesmen ini akan melalui berbagai ujian. Mulai dari tes psikometri yang bertujuan mengukur berbagai aspek psikologis individu. Seperti kemampuan kognitif, bakat khusus, kepribadian, nilai-nilai dan minat. Tes ini dilakukan untuk memberikan penilaian yang objektif dan terukur mengenai karakteristik psikologis seseorang. Kemudian, juga akan ada wawancara berbasis kompetensi serta leaderless group discussion (LGD). Makanya, saya ingatkan asesmen ini harus benar-benar diikuti dengan serius oleh semua peserta,” terang Iskandarsyah.

Pj Sekda Kabupaten Karimun, Djunaidy secara terpisah menyebutkan, pelaksanaan asesmen pada tahap pertama ini dilaksanakan selama dua hari. ”Yakni, pada Senin (5/5) dan Selasa (6/5). Bertindak sebagai penguji ada 5 orang Mereka (Penguji) berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau,” paparnya.

Dilanjutkan Djunaidy, setelah itu uji potensi dan kompetensi tahap dua ini akan dilanjutkan Rabu (14/5) dan Kamis (15/5). Untuk ujian tahap ini Ketua Tim Pansel dipimpin oleh Iip Ilham Firman sekaligus sebagai asesor yang merupakan salah satu deputi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Ada juga asesor dari akademik dan juga pejabat Provinsi Kepri.

Data yang dihimpun Batam Pos, 22 pejabat eselon IIb yang mengikuti asesmen ini terdiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan. Kemudian, ada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, dan SDM, Inspektorat Daerah serta Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun.

Selanjutnya, Kepala Badan (Kaban) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kaban Pendapatan Daerah, Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kepala Baperlitbang . Di lingkungan jabatan kepala dinas (Kadis) ada Kadis Kepemudaan dan Olahraga, Kadis Kependudukan dan Capil, Kadis Naker dan Perindustrian, Kadis PMD, Kadis Perikanan, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kadis Kominfo Tiksan,.Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Kadis Koperasi, UMP dan ESDM serta Kasat Pol PP.

Kemudian, jika dilihat dari OPD yang masuk dalam evaluasi kinerja, masih ada 9 OPD yang tidak masuk. Terdiri dari 4 OPD dengan status kepala dinasnya sebagai pelaksana tugas (plt). Yakni, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

5 OPD lainnya yang tidak masuk evaluasi seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (*)

Reporter: Sandi

Artikel 22 Pejabat Eselon IIb Pemkab Kaimun Ikut Asesmen pertama kali tampil pada Kepri.