batampos – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pihaknya akan segera mencabut status kewarganegaraan Indonesia atas nama Satria Arta Kumbara, seorang warga negara Indonesia yang dilaporkan telah bergabung dengan dinas militer Rusia tanpa izin resmi. Proses pencabutan kewarganegaraan tersebut sedang ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saat ini Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Direktur Kewarganegaraan Republik Indonesia, terkait dengan status kewarganegaraan Saudara Satria Arta Kumbara yang menurut informasi telah bergabung dengan Kedinasan Tentara Rusia tanpa izin Presiden,” kata Supratman dikonfirmasi, Selasa (13/5).

Menurut Supratman, tindakan Satria Arta Kumbara tersebut telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d dan e, serta Pasal 31 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007.

“Bergabungnya Saudara Satria ke tentara kedinasan negara asing tanpa seizin Presiden secara hukum mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Hal ini bukan semata pilihan pribadi, tetapi telah melanggar ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Kementerian Hukum, lanjut Supratman, telah meminta Kementerian Luar Negeri, khususnya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow, untuk segera menyampaikan laporan resmi kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara.

“Kami telah menginstruksikan agar KBRI di Moskow segera memverifikasi informasi dan menyampaikan laporan resmi kepada kami sebagai dasar administratif untuk proses pencabutan kewarganegaraan,” ujarnya.

Proses ini akan dilakukan berdasarkan tata cara dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Permenkumham No. 47 Tahun 2016.

“Semua proses akan dijalankan sesuai ketentuan. Kami harus pastikan semua langkah dilakukan secara administratif, transparan, dan berdasarkan hukum positif Indonesia,” urai Supratman.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat mentolerir keterlibatan warga negaranya dalam institusi militer asing tanpa persetujuan resmi negara.

“Ini menyangkut integritas dan kedaulatan negara. Kewarganegaraan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Ketika warga negara dengan sadar melanggar hukum seperti ini, maka negara pun berhak untuk mengambil tindakan tegas,” pungkas Supratman. (*)

Artikel Mantan Marinir Gabung Militer Rusia, Kementerian Hukum Akan Cabut Status Kewarganegaraannya pertama kali tampil pada News.

batampos – International Monetary Fund (IMF) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, seperti Malaysia dan Singapura, jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi.

Dalam proyeksinya, IMF menyebut tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5 persen pada 2025, dari sebelumnya 4,9 pada tahun 2024. Jumlah itu meningkat menjadi 5,1 persen pada 2026.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi IMF terhadap negara lainnya di ASEAN, seperti Thailand yang diproyeksi sebesar 1 persen pada 2025-2026 atau tidak berubah dengan angka pengangguran di tahun 2024.

Kemudian, tingkat pengangguran di Vietnam diproyeksikan turun menjadi 2 persen pada 2025-2026, dibandingkan dengan 2,2 persen pada 2024.

Sedangkan tingkat pengangguran Malaysia berada di level 3,2 persen pada 2025 dan 2026 atau stagnan sejak 2024. Terakhir, IMF memproyeksikan tingkat pengangguran Filipina naik ke level 4,5 persen pada 2025 dan 2026, naik dibandingkan dengan 3,8 persen pada 2024.

Angka Pengangguran Indonesia Terbaru

Sementara itu, berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan angka pengangguran itu tercatat naik 1,11 persen secara tahunan atau ada kenaikan sebanyak 83.450 orang dibandingkan dengan angka pengangguran per Februari 2024.

“Jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang dan dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pengangguran meningkat sebanyak sekitar 0,08 juta orang atau sekitar 83.000 orang, naik kira-kira 1,11 persen,” kata Amalia, dikutip Selasa (13/5).

Lebih lanjut dia membeberkan, jumlah pengangguran tersebut merupakan 4,76 persen dari total jumlah angkatan kerja di pasar tenaga kerja Indonesia yang mencapai 153,05 juta orang.

Tak hanya ada penambahan jumlah pengangguran, pada Februari 2025 juga, BPS mencatat kenaikan jumlah angkatan kerja. Itu terjadi seiring dengan bertambahnya lulusan sekolah yang siap kerja.

Menurut dia, angkatan kerja baru per Februari 2025 bertambah menjadi 3,67 juta orang bila dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh bertambahnya angkatan kerja yang berasal dari ibu rumah tangga yang kembali bekerja.

“Dari angkatan kerja ini sebanyak 145,77 juta sudah bekerja, di dalamnya sudah termasuk tambahan orang bekerja sebanyak 3,59 juta. Jadi untuk kondisi Februari 2025 ada tambahan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang dan juga ada tambahan orang yang bekerja sebesar 3,59 juta orang,” beber Amalia.

“Sementara yang belum mendapatkan pekerjaan atau dengan kata lain menganggur di pasar kerja itu jumlahnya adalah 7,28 juta orang dan mendapat tambahan jumlah kira-kira sebanyak 83.450 orang,” pungkasnya. (*)

Artikel Tembus 7,28 Juta Orang, Jumlah Pengangguran Indonesia Tertinggi di ASEAN pertama kali tampil pada News.

batampos – Usulan DPR untuk pemerintah menambah objek penerimaan negara, kembali menuai sorotan. DPR RI mengusulkan agar pemerintah sebaiknya melegalkan perjudian, kasino, seperti di beberapa negara misalnya Amerika Serikat, UEA, dan beberapa negara tetangga di Asia lainnya.

Usulan tersebut datang dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita. Dia mengusulkan pernyataan mengejutkan saat rapat bersama kementerian terkait membahas optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam pernyataannya, Galih menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional sebagai sumber penerimaan negara, termasuk ide kontroversial seperti pengoperasian kasino.

Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut bisa menjadi kelemahan jangka panjang.

“Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah UEA (Uni Emirat Arab) itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana,” kata Galih.

Usulan tersebut kemudian viral di jagat media sosial. Pro dan kontra? Sudah pasti. Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti ikut menanggapi.

Susi Pudjiastuti memang dikenal aktif di media sosial (medsos) khususnya di X. Susi Pudjiastuti juga rutin menanggapi berbagai isu dan pemberitaan yang sekiranya viral. Termasuk wacana melegalkan perjudian, kasino di Indonesia.

Apakah Susi Pudjiastuti setuju dengan wacana tersebut? Jawabannya mengambang saat menanggapi pemberitaan salah satu media nasional.

Namun demikian, Susi Pudjiastuti menyebut bahwa judi kasino memiliki damage atau bahaya yang lebih terukur jika dibandingkan dengan perjudian online yang selama ini meresahkan. Sudah lama kucing-kucingan tapi tak kunjung bisa dibereskan pemerintah.

“Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan,” tulis Susi Pudjiastuti, dikutip Selasa (13/5).

Komentarnya itu langsung mendapat atensi dari khalayak, para pengikutnya di media sosial X. Banyak yang pro, tidak sedikit yang kontra.

Banyak yang menilai wacana melegalkan kasino di Indonesia sah saja dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat dan tentunya tidak korup.

“Kasino dan lokalisasi sih bu, emang harusnya lebih di organisir dan ditata. Ini bukan mendukung perbuatan dosa, tapi kita bisa memantau, membatasi, dan mengatur peredarannya biar ngga melebar kemana mana,” komentar pengguna X dengan akun @gokonglicious.

Netizen lainnya menanggapi hal tersebut dengan mengaitkan Indonesia sebagai negara “beragama”. Seperti biasa, jadi perdebatan, ada yang pro, dan kontra.

“Strategi “kalau tidak bisa dibasmi sepenuhnya, maka kita kendalikan saja”. Strategi yang bagus tapi sulit diterapkan di Indo. Bukan bermaksud menyalahkan, tapi agama jadi faktor utamanya. Saya sendiri gak bisa bayangkan negara mayoritas Islam gini punya kasino sendiri,” komentar akun X @Rea72232237.

Demikian pula dengan ribuan netizen lainnya. Ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju. Hingga saat ini, posting-an X Susi Pudjiastuti yang menanggapi wacana melegalkan perjudian di Indonesia telah ditanggapi oleh ribuan atensi khalayak baik berupa like, repost dan komentar. (*)

Artikel Usulan DPR Legalkan Judi Kasino Viral, Susi Pudjiastuti dan Netizen Beri Tanggapan pertama kali tampil pada News.