batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam mencatat sebanyak 230 kasus HIV positif ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun, yang mencapai 159 kasus atau sekitar 69 persen dari total kasus yang ditemukan.

Data ini menunjukkan penularan HIV masih banyak terjadi pada kelompok usia yang aktif secara sosial dan ekonomi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi, mengatakan upaya deteksi dini terus diperkuat melalui pemeriksaan pada kelompok populasi kunci dan kelompok berisiko.

“Penemuan kasus yang tinggi bukan berarti penularan meningkat drastis, tetapi menunjukkan semakin banyak masyarakat yang berhasil dijangkau untuk melakukan pemeriksaan. Tujuan kami adalah menemukan kasus sedini mungkin agar penderita segera mendapatkan pengobatan ARV dan tidak menularkan kepada orang lain,” ujar Didi, Kamis (25/6).

Baca Juga: Kejari Batam Terima SPDP Kasus Penganiayaan Bocah di Sagulung

Berdasarkan data Dinkes Batam, dari total 230 kasus HIV yang ditemukan hingga Mei 2026, sebanyak 172 kasus berasal dari laki-laki dan 58 kasus perempuan. Kelompok umur 25-49 tahun menjadi penyumbang terbesar dengan 159 kasus, disusul usia 20-24 tahun sebanyak 37 kasus, usia di atas 50 tahun sebanyak 18 kasus, serta usia 15-19 tahun sebanyak 14 kasus.

Dari sisi pekerjaan, penderita HIV terbanyak berasal dari kalangan pegawai atau karyawan swasta sebanyak 128 orang. Selanjutnya wiraswasta 22 orang, tidak bekerja 21 orang, kategori pekerjaan lain yang tidak diketahui sebanyak 18 orang, ibu rumah tangga 15 orang, serta pekerja seks sebanyak 12 orang.

Sementara berdasarkan wilayah tempat tinggal, Kecamatan Batam Kota mencatat jumlah penderita HIV terbanyak dengan 48 kasus. Disusul Kecamatan Batuaji sebanyak 41 kasus, Lubuk Baja 29 kasus, Sekupang 26 kasus, Bengkong 21 kasus, dan Sagulung 17 kasus. Kecamatan Bulang, Belakang Padang, dan Galang menjadi wilayah dengan jumlah kasus paling sedikit.

Didi menjelaskan, hingga Mei 2026 pihaknya telah melakukan tes HIV terhadap 6.144 orang dari target sasaran kelompok berisiko sebanyak 16.839 orang. Dari jumlah tersebut ditemukan 230 kasus positif HIV.

Kelompok yang paling banyak menyumbang kasus positif berasal dari kelompok laki-laki seks dengan laki-laki (LSL) sebanyak 116 kasus, pasien tuberkulosis (TBC) sebanyak 46 kasus, serta wanita pekerja seks (WPS) sebanyak 23 kasus.

“Karena itu kami terus memperluas layanan skrining HIV pada kelompok berisiko, termasuk pasien TBC, ibu hamil, warga binaan pemasyarakatan, serta populasi kunci lainnya,” katanya.

Baca Juga: Target Nasional 30 Persen, Aktivasi IKD di Batam Baru 6,8 Persen

Untuk mendukung penanggulangan HIV/AIDS, Dinkes Batam saat ini telah menyediakan layanan konseling, tes HIV, serta pengobatan antiretroviral (ARV) di puluhan puskesmas dan rumah sakit di Kota Batam. Layanan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan tanpa rasa takut maupun stigma.

Didi juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Menurutnya, HIV merupakan masalah kesehatan yang dapat dikendalikan dengan pengobatan rutin.

“ODHA yang menjalani terapi ARV secara teratur dapat hidup sehat dan produktif seperti masyarakat lainnya. Yang terpenting adalah deteksi dini, pengobatan rutin, dan dukungan dari keluarga maupun lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Batam terus menargetkan pencapaian program Three Zero, yakni nol infeksi baru HIV, nol kematian akibat AIDS, dan nol stigma terhadap ODHA melalui edukasi, perluasan layanan pemeriksaan, serta pengobatan berkelanjutan. (*)

Artikel Dinkes Temukan 230 Kasus Baru per Mei 2026, Kasus HIV di Batam Masih Didominasi Usia Produktif pertama kali tampil pada Metropolis.

‎batampos – Pemerintah pusat terus mendorong transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, tingkat aktivasi IKD di Kota Batam hingga kini masih jauh dari target nasional yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
‎
‎Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Adisthy, mengatakan IKD merupakan bentuk digital dari dokumen kependudukan yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam pelayanan publik berbasis elektronik.
‎
‎Menurut dia, saat ini penggunaan IKD masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan secara penuh kepada masyarakat. Namun pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi yang akan memperkuat implementasi identitas digital tersebut.
‎
‎”IKD ini fungsinya sangat banyak dan keamanan datanya juga lebih terjamin. Aktivasi dilakukan melalui petugas resmi Disdukcapil maupun kecamatan, sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor Disdukcapil. Bisa juga dilakukan di kecamatan terdekat sesuai domisili,” kata dia kepada Batam Pos, Kamis (25/6).

Baca Juga: Dua SMKN Baru Mulai Terima Siswa Tahun ini, Masing-masing Enam Rombel

‎Ia menjelaskan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menyiapkan aturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden yang akan menjadi dasar penerapan IKD secara lebih luas.
‎
‎Meski demikian, capaian aktivasi IKD di Batam masih tergolong rendah. Hingga pertengahan tahun 2026, jumlah penduduk yang telah mengaktifkan IKD baru mencapai sekitar 6,8 persen dari total wajib KTP.
‎
‎Padahal, pemerintah pusat menargetkan setiap daerah mampu mencapai minimal 30 persen aktivasi identitas digital.
‎
‎”Sekarang kita masih di angka 6,8 persen. Memang masih jauh dari target yang ditetapkan pusat,” ujarnya.
‎
‎Untuk mengejar target tersebut, Disdukcapil Batam terus melakukan sosialisasi dan membuka layanan aktivasi pada berbagai kegiatan pelayanan publik yang melibatkan masyarakat.
‎
‎”Setiap momentum kegiatan kami selalu membuka layanan aktivasi IKD untuk masyarakat,” katanya.
‎
‎KTP Non Permanen Masih Diperlukan
‎
‎Selain mendorong digitalisasi administrasi kependudukan, Disdukcapil Batam juga tengah menggencarkan pendataan penduduk non permanen yang tinggal dan bekerja di Batam.
‎
‎Adisthy menjelaskan, status penduduk non permanen diberikan kepada warga yang berdomisili di Batam namun masih menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dari daerah asal.
‎
‎Menurut dia, program tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan publik meskipun belum melakukan perpindahan administrasi kependudukan secara permanen ke Batam.
‎
‎”Ini kita terbitkan supaya pelayanan publik tidak terganggu untuk warga yang tinggal di Batam,” katanya.

Baca Juga: Ekonomi Kepri Tumbuh Tertinggi di Sumatera, Waspadai Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global

‎Ia menegaskan, status penduduk non permanen berlaku bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang pekerjaan maupun aktivitas lainnya.
‎
‎”Program ini berlaku untuk semua. Setiap NIK bisa didaftarkan sebagai penduduk non permanen,” ujarnya.
‎
‎Masa berlaku pendataan penduduk non permanen tersebut selama satu tahun. Setelah itu, warga didorong untuk melakukan perpindahan administrasi kependudukan secara permanen apabila tidak terdapat kendala teknis, baik terkait sistem maupun ketersediaan blanko.
‎
‎”Setelah satu tahun kita evaluasi. Kalau tidak ada kendala, warga bisa mengurus KTP Batam secara permanen,” katanya.
‎
‎Menurut Adisthy, dokumen penduduk non permanen cukup penting karena dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan publik.
‎
‎”Misalnya untuk membuka rekening bank dan berbagai keperluan administrasi lainnya. Status penduduk non permanen ini bisa digunakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar,” ujarnya.
‎
‎Menuju Layanan Kependudukan Sepenuhnya Digital
‎
‎Meski IKD mulai diperkenalkan sebagai identitas digital masa depan, Adisthy mengakui penggunaan KTP fisik masih belum bisa ditinggalkan sepenuhnya.
‎
‎Sejumlah layanan publik saat ini masih mensyaratkan dokumen fisik sehingga masyarakat tetap perlu menyimpan KTP elektronik sebagai dokumen pendukung.

‎Namun ia optimistis, jika regulasi nasional telah diterbitkan dan seluruh instansi pelayanan terintegrasi, penggunaan identitas digital akan semakin luas dan memudahkan masyarakat.
‎
‎”Mudah-mudahan ke depan sudah ada Perpres yang mengatur secara menyeluruh sehingga pelayanan publik bisa serentak berbasis digital. Itu tentu akan jauh lebih mudah dan efisien bagi masyarakat,” kata Adisthy. (*)

Artikel Target Nasional 30 Persen, Aktivasi IKD di Batam Baru 6,8 Persen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap A, 9, bocah perempuan di Sagulung, memasuki tahap baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam resmi menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polsek Sagulung terkait perkara yang menyita perhatian publik tersebut.

Masuknya SPDP menandai dimulainya keterlibatan kejaksaan dalam mengawal proses hukum terhadap dua tersangka, yakni PJH, 39, ibu tiri korban, dan RL, 39, ayah kandung korban.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Gustian Juanda Putra, membenarkan pihaknya telah menerima SPDP dari penyidik Polsek Sagulung pada Rabu (24/6).

“SPDP-nya sudah kami terima dari penyidik Polsek Sagulung,” ujar Gustian, Kamis (25/6).

Baca Juga: Kasus Penganiayaan Bocah 9 Tahun: Ibu Kandung Minta Pelaku Dihukum Berat

Menurutnya, setelah menerima SPDP, Kejari Batam akan segera menerbitkan surat penunjukan jaksa peneliti atau P-16 untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan kepolisian.

“Dengan diterimanya SPDP, jaksa akan memantau perkembangan penyidikan, meneliti kelengkapan berkas perkara, serta memberikan petunjuk apabila masih terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi penyidik,” katanya.

Gustian menjelaskan, peran jaksa pada tahap awal ini adalah memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Dalam SPDP yang diterima Kejari Batam, tercantum dua nama tersangka yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap korban.

“Dalam SPDP tersebut tercantum dua orang yang menjadi tersangka, yakni PJH selaku ibu tiri dan RL yang tidak lain adalah ayah kandung korban,” tegasnya.

Sebelumnya, penyidik Polsek Sagulung mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap bocah tersebut setelah menerima laporan dan melakukan serangkaian penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan kedua orang tua korban sebagai tersangka.

Baca Juga: Polda Kepri Bongkar Sindikat Judi Online Internasional, Lima Orang Ditangkap

Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris, mengatakan tindakan kekerasan itu diduga dipicu emosi pelaku karena korban tidak bersedia menjaga adik tirinya.

“Motifnya karena pelaku emosi. Saat itu korban tidak mau menjaga adik tirinya,” ujar Anwar.

Dari hasil penyidikan, tersangka PJH diduga melakukan penganiayaan menggunakan tangkai sapu dan hanger, sedangkan tersangka RL melakukan kekerasan dengan tangan kosong.

“Ibu tirinya memukul menggunakan tangkai sapu dan hanger, sementara ayah kandungnya melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong,” katanya.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 466 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)

Artikel Kejari Batam Terima SPDP Kasus Penganiayaan Bocah di Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.