batampos – Tiket kapal penumpang PT Pelni (Persero) untuk keberangkatan dari Batam dilaporkan habis terjual. Di tengah tingginya permintaan, masyarakat diimbau tidak tergiur tawaran tiket dari calo yang mengklaim masih memiliki stok dan menjualnya dengan harga jauh di atas tarif resmi.

Kepala Operasional PT Pelni Cabang Batam, Mulyadi, memastikan seluruh kuota tiket yang tersedia, termasuk tiket non-seat, telah habis terjual melalui sistem penjualan daring.

“Benar, tiket sudah habis terjual dan tidak tersedia lagi di internet,” kata Mulyadi,Rabu (24/5).

Kelangkaan tiket di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan laut memunculkan isu adanya praktik pemborongan tiket oleh calo untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Namun, Mulyadi membantah tudingan tersebut.

Menurut dia, seluruh proses penjualan tiket dilakukan secara transparan melalui sistem online sehingga peluang terjadinya penimbunan tiket sangat kecil. Bahkan, tiket non-seat yang sempat dibuka penjualannya beberapa hari terakhir juga telah habis dibeli masyarakat melalui kanal resmi.

“Jangan percaya dengan iming-iming calo. Tiket non-seat juga kami jual secara online sejak beberapa hari lalu sampai tadi pagi sekitar pukul 08.00 WIB dan semuanya sudah habis terjual,” ujarnya.

Mulyadi menegaskan Pelni tidak berencana membuka tambahan kuota tiket untuk penjualan umum. Saat ini, perusahaan hanya menyisakan sejumlah kecil tiket yang diperuntukkan bagi kondisi tertentu yang bersifat mendesak.

“Sudah habis semua. Kami hanya menyisakan sekitar 20 tiket untuk kebutuhan darurat atau kondisi mendesak di lapangan,” katanya.

Meski demikian, informasi mengenai aktivitas calo masih beredar di tengah masyarakat. Sejumlah calon penumpang mengaku menerima tawaran tiket dengan harga mencapai dua kali lipat dari tarif resmi, meskipun seluruh kuota tiket dinyatakan telah habis.

Fenomena tersebut menjadi perhatian karena berpotensi merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan transportasi laut. Pelni mengingatkan calon penumpang agar hanya melakukan pembelian melalui kanal resmi perusahaan dan menghindari transaksi dengan pihak yang tidak memiliki kewenangan menjual tiket.

Tingginya animo masyarakat terhadap layanan kapal Pelni dari Batam dalam beberapa waktu terakhir membuat tiket cepat terserap pasar. Kondisi itu kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menawarkan jasa perantara dengan harga yang tidak wajar.

Pelni berharap masyarakat tetap waspada dan tidak mudah percaya pada klaim pihak-pihak yang mengaku memiliki akses khusus terhadap tiket yang telah dinyatakan habis terjual. Dengan membeli melalui jalur resmi, penumpang tidak hanya mendapatkan harga sesuai ketentuan, tetapi juga terjamin dari risiko penipuan maupun tiket tidak valid.(*)

Artikel Tiket Pelni dari Batam Ludes Terjual, Pelni Bantah Ada Permainan Calo pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polresta Barelang gencarkan upaya pencegahan maraknya aksi pencurian fasilitas umum atau yang dikenal dengan istilah “rayap besi” di Kota Batam. Salah satunya dengan mendatangi langsung para pemilik usaha besi tua, barang bekas (scrap), pengepul dan penampung limbah untuk memberikan edukasi serta peringatan agar tidak menerima barang hasil tindak pidana.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polresta Barelang, Rabu (24/6). Selain memberikan himbauan, petugas juga mensosialisasikan Call Centre Layanan Polisi 110 sebagai sarana pelaporan cepat apabila masyarakat menemukan aktivitas mencurigakan.

Kegiatan dipimpin Kasat Binmas Polresta Barelang AKP Betty Novia, didampingi Ps Kanit Binkamsa Iptu Nur Ikhsan, Ps Kaurmintu Aipda Feriadi dan Ps Kasubnit Binkamsa Bripka Asep Sufriatna. Kehadiran personel Sat Binmas bertujuan membangun kemitraan dengan para pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap potensi tindak pidana pencurian fasilitas umum.

Dalam sosialisasi tersebut, para pelaku usaha diingatkan agar tidak menerima barang yang tidak jelas asal-usulnya. Polisi juga meminta para pengepul untuk memeriksa identitas penjual, menghindari transaksi dengan harga yang tidak wajar serta memastikan barang yang dibeli bukan berasal dari hasil pencurian fasilitas umum, aset pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, pemilik usaha diminta menerapkan tertib administrasi dalam setiap transaksi jual beli. Pemeriksaan terhadap logo, nomor seri maupun tanda khusus pada barang juga harus dilakukan untuk memastikan barang yang diterima bukan merupakan aset milik negara atau fasilitas publik.

Kasat Binmas Polresta Barelang AKP Betty Novia mengatakan sinergi antara kepolisian dan para pelaku usaha sangat diperlukan untuk memutus mata rantai pencurian fasilitas umum yang belakangan marak terjadi di Batam.
“Kami mengajak seluruh pemilik usaha besi tua, pengepul dan penampung limbah agar lebih berhati-hati dalam menerima barang dari masyarakat. Pastikan asal-usul barang jelas, lakukan pemeriksaan identitas penjual dan jangan mudah tergiur dengan harga murah yang tidak sesuai kewajaran,” ujar Betty.

Sebelumnya, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono juga telah mengingatkan bahwa pengepul dapat dijerat pidana sebagai penadah apabila menerima barang hasil curian. Menurutnya, para pelaku usaha scrap umumnya telah memahami karakteristik barang yang diperjualbelikan sehingga diharapkan mampu mengenali apabila ada barang yang diduga berasal dari tindak pidana.
“Para pengepul ini bisa dikenakan pidana sebagai penadah apabila menerima barang hasil curian,” tegas Anggoro.

Polresta Barelang berharap para pelaku usaha barang bekas dapat berperan aktif membantu kepolisian dengan segera melaporkan apabila menemukan barang atau transaksi yang mencurigakan. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan Polisi 110 yang aktif selama 24 jam agar setiap informasi dapat segera ditindaklanjuti demi menjaga keamanan dan mencegah terulangnya aksi “rayap besi” di Kota Batam.(*)

Artikel Polresta Barelang Datangi Pengepul Scrap, Kembali Ingatkan Jangan Tampung Barang Curian pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kondisi A, 9, bocah perempuan yang menjadi korban penganiayaan oleh ibu tiri dan ayah kandungnya di Kecamatan Sagulung, berangsur membaik setelah menjalani perawatan medis. Selain mendapatkan penanganan kesehatan, korban juga memperoleh pendampingan psikologis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam.

Kapolsek Sagulung, Iptu Husnul Afkar, mengatakan kondisi korban menunjukkan perkembangan positif setelah mendapat perawatan di RSUD Embung Fatimah Batam.

“Alhamdulillah kondisi korban saat ini terus membaik setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu, korban juga mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA Kota Batam,” ujarnya.

Menurut Husnul, penanganan kasus tersebut menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan, polisi bergerak cepat mengamankan para pelaku serta melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga: Banyak Kasus Kekerasan Anak, Batam Dinilai Belum Ramah Anak

“Kasus ini menjadi atensi kami. Kedua pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya sedang kami proses untuk dilimpahkan ke kejaksaan,” katanya.

Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan ibu tiri dan ayah kandung korban sebagai tersangka atas dugaan tindak kekerasan terhadap anak.

Husnul menegaskan pihaknya berkomitmen menangani setiap kasus yang melibatkan anak secara serius agar memberikan efek jera kepada pelaku.

“Kami menangani kasus kekerasan terhadap anak ini dengan serius. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dan rasa aman,” tegasnya.

Sementara itu, ibu kandung korban, Nur Ayu, berharap kedua pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukan terhadap putrinya.

Baca Juga: BP Batam Tak Ajukan Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat, Yakin PNBP Cukup Biayai Infrastruktur

“Saya meminta keadilan untuk anak saya. Saya berharap kedua pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya,” ujarnya.

Nur Ayu mengaku sudah berpisah dengan putrinya selama sekitar empat tahun karena bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Setelah mengetahui kondisi anaknya, ia berencana segera kembali ke Batam untuk bertemu sekaligus mengasuh putrinya.

“Sudah empat tahun saya bekerja di Malaysia. Setelah mengetahui kejadian ini, saya ingin pulang dan bertemu anak saya serta mengurusnya secara langsung,” katanya. (*)

Artikel Kasus Penganiayaan Bocah 9 Tahun: Ibu Kandung Minta Pelaku Dihukum Berat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – DPRD Kota Batam telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan. Setelah mendapat tambahan waktu pembahasan selama 60 hari kerja, panitia khusus (Pansus) menyepakati rancangan regulasi tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penyelesaian Ranperda PSU Perumahan dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan kawasan perumahan di Batam. Regulasi ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum terkait penyediaan fasilitas umum oleh pengembang serta mekanisme penyerahan aset kepada pemerintah daerah.

Anggota DPRD Kota Batam sekaligus anggota Pansus Ranperda PSU Perumahan, Suryanto, mengatakan seluruh tahapan pembahasan telah rampung setelah melalui serangkaian pembahasan bersama Pemerintah Kota Batam, konsultasi dengan pemerintah pusat, hingga studi komparatif ke daerah lain.

“Alhamdulillah, kita sudah menyepakati finalisasi pembahasan Ranperda PSU Perumahan ini. Selanjutnya akan kita laporkan dalam rapat paripurna DPRD untuk disahkan menjadi Perda,” kata Suryanto, Rabu (24/6).

Baca Juga: BP Batam Tak Ajukan Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat, Yakin PNBP Cukup Biayai Infrastruktur

Menurutnya, regulasi tersebut disusun sebagai landasan hukum untuk memastikan penyelenggaraan kawasan perumahan yang tertata, aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Dalam proses penyusunannya, pansus juga melakukan konsultasi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta mempelajari penerapan regulasi serupa di Kota Bogor.

Suryanto menilai kebutuhan akan regulasi ini semakin mendesak mengingat posisi Batam sebagai daerah otonom yang juga berstatus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kondisi tersebut membuat pengelolaan lahan melibatkan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, sehingga diperlukan aturan yang mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

“Perda ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam pembangunan perumahan sekaligus menjamin hak masyarakat memperoleh lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Ranperda PSU Perumahan terdiri atas 16 bab dan 52 pasal. Setelah disahkan menjadi perda, regulasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun pengembang dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan perumahan.

Selama ini, persoalan PSU kerap menjadi sumber keluhan masyarakat maupun sengketa antara warga, pengembang, dan pemerintah. Berbagai fasilitas seperti jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka, tempat pembuangan sampah, hingga fasilitas umum lainnya tidak jarang belum diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah sehingga pengelolaannya belum berjalan optimal.

Melalui regulasi baru tersebut, DPRD berharap persoalan yang selama ini muncul dapat diminimalkan.

“Mudah-mudahan nanti dapat menjadi panduan sehingga tidak perlu lagi muncul protes dan keluhan terkait PSU di kawasan perumahan,” kata Suryanto.

Baca Juga: WNA Bekerja Pakai Visa Turis, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan di Batam

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut baik rampungnya pembahasan Ranperda PSU Perumahan. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan perumahan yang layak huni sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku pembangunan.

“PSU itu pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu diperlukan aturan yang jelas agar pelaku pembangunan maupun masyarakat memiliki pedoman yang terarah,” ujar Amsakar.

I menilai penyusunan Perda PSU Perumahan merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD dalam memperkuat tata kelola pembangunan perumahan. Regulasi tersebut diharapkan memastikan pembangunan kawasan hunian dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perda tersebut juga akan mempertegas kewajiban pengembang dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung sebelum kawasan perumahan diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

Tidak hanya mengatur penyediaan prasarana dan fasilitas umum, regulasi ini juga diharapkan mampu memperjelas mekanisme penyerahan aset PSU yang selama ini masih menjadi milik pengembang. Dengan penyerahan tersebut, aset dapat dikelola oleh pemerintah daerah sehingga pemeliharaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara lebih optimal untuk kepentingan masyarakat.

Melalui perda ini, pemerintah dan DPRD berharap tata kelola kawasan perumahan di Batam semakin tertib, hak masyarakat terhadap fasilitas umum lebih terjamin, serta potensi sengketa terkait pengelolaan PSU dapat diminimalkan pada masa mendatang. (*)

Artikel Ranperda PSU Perumahan Rampung, Pengembang Wajib Serahkan Aset Fasum pertama kali tampil pada Metropolis.