batampos – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan hingga menembus Rp 17 ribu. Pelemahan terhadap nilai tukar rupiah itu diduga diakibatkan ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump.

Kontrak rupiah pada Non-Deliverable Forward (NDF) yang diperdagangkan di pasar luar negeri jeblok ke level Rp 17.006 per dolar AS, atau turun 1,58 persen.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menegaskan, pemerintah harus melihat peluang besar untuk memperkuat pariwisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

“Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak, dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” kata Novita kepada wartawan, Minggu (6/4).

Berdasarkan data Mastercard Economics Institute, 2023, wisatawan Indonesia menghabiskan rata-rata USD 1.200 per perjalanan ke luar negeri. Dengan depresiasi Rupiah yang terus berlanjut, angka tersebut berpotensi meningkat drastis.

“Ini menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai pilihan utama,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu pun menegaskan, krisis bukan alasan untuk stagnasi. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa krisis adalah ruang bagi lahirnya inovasi.

“Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal, serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” paparnya.

Dalam konteks visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian nasional, Novita menilai bahwa pariwisata tidak bisa lagi dianggap sebagai sektor pelengkap. Ia menekankan, pariwisata adalah jantung baru ekonomi Indonesia.

“Kebijakan Trump bisa jadi pemicu perubahan arah, jika kita pandai membaca peluang di tengah krisis,” pungkasnya. (*)

Artikel Nilai Tukar Rupiah Tembus Angka Rp 17 Ribu Per Dolar AS, Pemerintah Diminta Perkuat Sektor Fiskal pertama kali tampil pada News.

batampos – Puluhan ribu warga Amerika Serikat (AS) turun ke jalan di berbagai kota di AS. Mereka memadati seantero AS untuk menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump dan penasihatnya Elon Musk. Mulai dari pemotongan staf pemerintah hingga tarif perdagangan, maupun kebebasan sipil yang disebut mulai terkikis.

Dilansir dari AFP, unjuk rasa yang bertajuk “Hands Off!” itu merupakan yang terbesar sejak Trump kembali ke Gedung Putih. Massa yang marah memadati berbagai lokasi, mulai dari Washington, New York, Houston, Florida, Colorado, Los Angeles, dan lokasi lainnya.

Para demonstran menyuarakan penentangan atas langkah pemerintah memecat ribuan pegawai federal, menutup kantor lapangan Administrasi Jaminan Sosial, menutup seluruh lembaga, mendeportasi imigran, mengurangi perlindungan bagi kaum transgender, dan memotong dana program kesehatan.

Elon Musk telah memainkan peran penting dalam perampingan tersebut. Sebab, ia ditunjuk Trump sebagai kepala Department of Government Efficiency (DOGE) atau Departemen Efisiensi yang baru dibentuk.

“Saya sangat marah, saya sangat marah, sepanjang waktu, ya. Sekelompok pemerkosa kulit putih yang memiliki hak istimewa mengendalikan negara kita. Itu tidak bagus,” kata pelukis New York Shaina Kesner, 43, yang bergabung dengan kerumunan demonstran di jantung kota Manhattan.

Di Washington, ribuan demonstran berkumpul di National Mall. Puluhan pembicara turut menggalang dukungan penentangan terhadap Trump.

Kelompok pro-Palestina juga berpartisipasi dalam demonstrasi di Washington, memprotes dukungan pemerintah AS terhadap aksi militer Israel yang kembali di Gaza dan tindakan keras terhadap protes di kampus.

“Kami memiliki sekitar 100 orang yang datang dengan bus dan van dari New Hampshire untuk memprotes pemerintahan yang keterlaluan ini (yang) menyebabkan kami kehilangan kawan di seluruh dunia, dan menyebabkan kehancuran bagi orang-orang di sini, di rumah kami. Mereka menghancurkan pemerintahan kita,” kata Diane Kolifrath, 64, seorang pemandu wisata.

Unjuk rasa bahkan meluas ke beberapa ibu kota Eropa, di mana para demonstran menyuarakan penentangan terhadap Trump dan kebijakan perdagangannya yang agresif.

“Apa yang terjadi di Amerika adalah masalah semua orang,” kata Liz Chamberlin, seorang warga negara AS-Inggris kepada AFP di sebuah unjuk rasa di London. “Ini kegilaan ekonomi. Dia akan mendorong kita ke dalam resesi global,” imbuhnya.

Sementara, di Berlin, pensiunan berusia 70 tahun Susanne Fest mengatakan Trump telah menciptakan krisis konstitusional. “Orang itu sudah gila,” katanya. Massa di Berlin berdemo di depan showroom Tesla. Mereka menyerukan kepada sesama warga Amerika yang tinggal di Jerman untuk demo demi “mengakhiri kekacauan” di dalam negeri.

Meski didemo habis-habisan di penjuru AS hingga Eropa, Gedung Putih tak bergeming. Mereka membela tindakan pemerintah.

“Posisi Presiden Trump jelas: Ia akan selalu melindungi Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid bagi penerima manfaat yang memenuhi syarat. Sementara itu, sikap Demokrat adalah memberikan manfaat Jaminan Sosial, Medicaid, dan Medicare kepada imigran ilegal, yang akan membuat program-program ini bangkrut dan menghancurkan para manula Amerika,” ujar Asisten sekretaris pers Liz Huston. (*)

Artikel Warga di Amerika Serikat dan Eropa Demo Besar-besaran, Tentang Kebijakan Trump dan Elon Musk pertama kali tampil pada News.

batampos – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meyakini, tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, imbas kebijakan reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bagi negara mitra dagang. Pasalnya, Indonesia dipatok 32 persen dalam tarif respirokal AS.

Menurut JK, kebijakan Trump tidak secara signifikan berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia, dibandingkan negara lain seperti Vietnam, Tiongkok, dan negara mitra dagang lainnya.

“Jadi, akhirnya efeknya itu tidak besar untuk katakan untuk Indonesia. Jadi, dari sisi ini bahwa efek itu tidak sebesar itu, menurut perkiraan saya,” kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4).

“Jadi, saya ingin menggambarkan mungkin situasi agak berbeda untuk memberikan pengertian sebenarnya perdagangan itu bagaimana, tidak seperti digambarkan di otak banyak kita semua sebenarnya,” sambungnya.

Ketua Umum PMI itu meragukan, jika tarif timbal balik yang ditetapkan AS ke Indonesia sebesar 32 persen lantaran Indonesia telah membebankan tarif impor pada kisaran 64 persen. “Inilah yang perlu pemerintah atau siapapun untuk mengklarifikasi, kita kena 32 persen, apa benar barang Amerika kita kenakan biaya atau beban 64 persen. Dari mana itu? Jadi tugas kita untuk mengklarifikasi itu,” paparnya.

Di sisi lain, JK menilai penerapan kebijakan tarif respirokal Trump lebih bersifat politik. Menurutnya, kebijakan proteksionisme perdagangan internasional cukup dominan unsur politiknya, lantaran yang sangat berdampak adalah negara daripada komoditas.

Aksi Trump yang menghebohkan banyak negara itu disebut-sebut hanya untuk memperkuat daya saing AS dengan negara di dunia. “Impor itu berdasarkan komoditas, ini yang dilakukan negara, jadi ini lebih banyak politik, karena negara yang kenakan daripada komoditas,” urai JK.

Lebih lanjut, JK mengimbau Pemerintah mengambil langkah strategis untuk merespons kebijakan Donald Trump. Kendati, Indonesia tidak terlalu khawatir soal itu. Adapun, tarif respirokal yang diterapkan AS berkisar antara 10-39 persen. Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tarif respirokal sebesar 32 persen. (*)

Artikel JK Yakin Tarif Impor 32 Persen Tak Signifikan Dampaknya terhadap PHK Massal di Indonesia pertama kali tampil pada News.