Rabu, 22 April 2026
Beranda blog Halaman 192

PLP Tanjunguban Turunkan 11 Kapal Patroli Amankan Angkutan Laut saat Lebaran

0
Plt Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjunguban, Alfaizul, memasang tanda pengawasan angkutan laut Lebaran 2026 kepada personel saat apel kesiapan, Jumat (13/3). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos – Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjunguban mengerahkan 9 unit kapal negara dan 2 kapal cepat untuk melakukan pengawasan serta pengamanan angkutan laut selama periode Lebaran 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, serta kelancaran pelayaran selama masa libur Idulfitri di wilayah perairan Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjunguban, Alfaizul, mengatakan pengerahan armada ini merupakan bagian dari kesiapan pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan angkutan laut Lebaran.

“Sebanyak 9 kapal negara dan 2 kapal cepat telah kami kerahkan untuk pengawasan dan pengamanan angkutan laut Lebaran 2026,” ujar Alfaizul usai apel kesiapan dan pelepasan kapal negara di Dermaga Pangkalan PLP Kelas II Tanjunguban, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, kapal-kapal tersebut ditempatkan di sejumlah sektor operasi yang mencakup wilayah perairan strategis di Kepulauan Riau.

Untuk wilayah Dumai diawasi oleh KN Kalimasadha P.115. Sementara perairan Batam dipantau oleh KN Sarotama P.112, KN 544, KN 546, dan KN 464.

Pengawasan di perairan Tanjung Balai Karimun dilakukan oleh KN Rantos P.210 dan KN 547. Sedangkan perairan Tanjungpinang dijaga oleh KN 543, serta wilayah Kijang diawasi oleh KN 406.

Adapun kawasan perairan Tanjunguban dipantau oleh kapal cepat RB 027 dan RB 014.

Dalam operasi pengamanan ini, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjunguban juga melibatkan 113 personel yang terdiri dari 71 kru kapal dan 42 staf kantor.

Alfaizul berharap seluruh personel dapat menjalankan tugas secara optimal sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan laut selama Lebaran dapat merasa aman dan nyaman.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi aturan keselamatan saat beraktivitas di laut.

“Sebagaimana arahan Dirjen Hubla, kami terus berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi untuk memitigasi potensi gangguan selama angkutan laut Lebaran 2026,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan akan terus memantau situasi perairan selama masa libur Lebaran dan siap memberikan bantuan jika diperlukan.

“Masyarakat dapat menghubungi Pangkalan PLP Tanjunguban apabila membutuhkan informasi atau bantuan terkait keselamatan pelayaran,” pungkasnya. (*)

Artikel PLP Tanjunguban Turunkan 11 Kapal Patroli Amankan Angkutan Laut saat Lebaran pertama kali tampil pada Kepri.

OJK Kepri Perkuat Literasi Keuangan Syariah bagi Perempuan dan Keluarga dari Pinjol Ilegal

0
Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya saat menyampaikan sambutan terkait Sicantiks. F. Istimewa

batampos – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pemberdayaan perempuan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan keluarga sekaligus membentengi masyarakat dari ancaman investasi ilegal dan pinjaman online ilegal menjelang Hari Raya Idulfitri.

Upaya tersebut diwujudkan melalui program Sicantiks (Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah).

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya mengatakan peran strategis perempuan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Menurut dia, ibu rumah tangga kerap menjadi pengelola utama keuangan keluarga sehingga pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan yang legal menjadi hal krusial.

“Ibu yang cerdas secara finansial merupakan benteng pertama keluarga. Sebagai ‘Menteri Keuangan’ rumah tangga, pemahaman terhadap produk keuangan yang legal dan sesuai kebutuhan menjadi kunci agar anggaran keluarga tidak terjebak pada investasi ilegal maupun praktik keuangan yang merugikan,” kata Sinar, Jumat (13/3).

Sinar juga memaparkan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kepulauan Riau menunjukkan tren positif.

Hingga periode terakhir, pembiayaan perbankan syariah di daerah itu tumbuh 12,13 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang mencapai 9,66 persen.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di Kepulauan Riau meningkat 15,19 persen (yoy), melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 10,19 persen.

“Di sisi lain, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) sebesar 1,35 persen,” ujarnya.

Meski demikian, OJK mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penawaran pinjaman online ilegal yang biasanya meningkat selama Ramadan.

“Hingga Desember 2025, OJK Kepulauan Riau menerima sekitar 280 laporan terkait pinjaman online ilegal serta ribuan laporan dugaan penipuan digital (scam),” katadia

Secara nasional, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan operasional ribuan entitas keuangan ilegal sepanjang 2025. Pada awal 2026, satgas tersebut kembali menutup 953 entitas ilegal.

“Selama Ramadan biasanya muncul berbagai penawaran dana cepat melalui pinjol ilegal. Kami mengimbau masyarakat, khususnya para ibu sebagai pengelola keuangan keluarga, agar tidak terjebak pada kebutuhan konsumtif sesaat dan selalu menggunakan layanan keuangan dari lembaga yang berizin resmi,” ujar Sinar.

Selain itu, OJK juga mengingatkan masyarakat untuk memahami risiko produk investasi, termasuk produk berbasis emas. Hingga Februari 2026, pengelolaan emas oleh lembaga jasa keuangan seperti Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) tercatat mencapai 153,05 ton.

OJK menyatakan produk Tabungan Emas saat ini belum dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat perlu memahami karakteristik dan risiko produk tersebut sebelum bertransaksi (*)

Artikel OJK Kepri Perkuat Literasi Keuangan Syariah bagi Perempuan dan Keluarga dari Pinjol Ilegal pertama kali tampil pada Metropolis.

PN Tanjungpinang Turun ke Jalan Bagikan Takjil Sambil Kampanye Antikorupsi

0
Petugas Pengadilan Negeri Tanjungpinang membagikan paket takjil kepada pengendara saat kegiatan kampanye anti korupsi di Jalan Bandara Tanjungpinang, Kamis (12/3). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Pengadilan Negeri Tanjungpinang menggelar kampanye antikorupsi dengan turun langsung ke jalan sambil membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat yang melintas di Jalan Bandara Tanjungpinang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi komitmen lembaga peradilan untuk menerapkan prinsip zero suap dan zero gratifikasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Aksi yang berlangsung di bulan Ramadan itu dipimpin langsung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan diikuti para hakim, panitera, serta pegawai pengadilan.

Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Fausi, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menegaskan komitmen lembaga dalam memberikan pelayanan hukum yang bersih dan transparan.

“Kami mengkampanyekan anti korupsi dan menegaskan bahwa PN Tanjungpinang berkomitmen zero gratifikasi dan zero suap. Kami melayani masyarakat dengan ikhlas dan tulus,” kata Fausi, Kamis (12/3).

Selain sosialisasi, para hakim dan pegawai pengadilan juga membagikan ratusan paket takjil kepada pengendara sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di bulan suci.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum menyambut Idulfitri sekaligus mempererat hubungan antara lembaga peradilan dan masyarakat.

Fausi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mencari keadilan melalui pengadilan. Ia menegaskan bahwa pihaknya terbuka menerima laporan apabila terdapat oknum yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan hukum.

“Kami terbuka kepada masyarakat, baik melalui layanan online maupun offline. Kami siap melayani masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang berharap masyarakat semakin percaya terhadap lembaga peradilan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. (*)

Artikel PN Tanjungpinang Turun ke Jalan Bagikan Takjil Sambil Kampanye Antikorupsi pertama kali tampil pada Kepri.

Kasus Kekerasan Seksual Anak di Batam Mendominasi, UPTD PPA Tangani 44 Laporan Awal 2026

0
Ilustrasi kekerasan anak. f istimewa

batampos – Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Kota Batam. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam mencatat sebanyak 44 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD PPA Batam, Dedy Suryadi, mengatakan mayoritas kasus yang ditangani merupakan kekerasan seksual, khususnya yang menimpa anak.

“Dari total 44 kasus yang kami tangani hingga Februari 2026, sebanyak 36 kasus merupakan kekerasan seksual,” ujarnya, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, pada Januari 2026 UPTD PPA Batam menerima 30 laporan kasus. Dari jumlah tersebut, dua korban merupakan perempuan dan 28 korban adalah anak.

Dari 28 kasus yang menimpa anak, sebanyak 25 kasus merupakan kekerasan seksual. Selain itu terdapat dua kasus sengketa hak asuh anak dan satu kasus kekerasan fisik.

Sementara untuk korban perempuan, terdapat dua kasus yang terdiri dari satu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan satu kasus kekerasan seksual.

Memasuki Februari 2026, jumlah laporan yang diterima mencapai 14 kasus. Kasus tersebut terdiri dari enam korban perempuan dan delapan korban anak.

“Untuk korban anak di Februari, seluruhnya merupakan kasus kekerasan seksual,” jelasnya.

Sedangkan pada korban perempuan terdapat dua kasus kekerasan seksual, dua kasus sengketa hak asuh anak, satu kasus KDRT, serta satu kasus kekerasan psikis.

Selain menangani laporan kasus, UPTD PPA Batam juga memberikan berbagai layanan pendampingan bagi korban, termasuk membantu proses visum sebagai bukti dalam proses hukum.

“Untuk proses visum yang sudah kami dampingi hingga saat ini ada sekitar 24 kasus, baik untuk korban anak maupun perempuan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa proses pendampingan terhadap korban tidak berlangsung singkat. Dalam banyak kasus, pendampingan dapat berlangsung hingga enam bulan atau lebih sampai perkara diputuskan di pengadilan.

“Pelayanan di UPTD PPA tidak seperti berobat ke dokter yang selesai setelah diberi obat. Kami melakukan pendampingan mulai dari proses visum, pemulihan psikologis, hingga pendampingan saat proses persidangan,” ujarnya.

Selain penanganan kasus yang masuk ke ranah hukum, UPTD PPA juga membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan sebelum memutuskan langkah hukum.

“Tidak semua yang datang langsung melaporkan kasus. Ada juga yang hanya berkonsultasi atau meminta pendampingan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kasusnya perlu dilanjutkan ke proses hukum atau tidak,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak agar dapat segera ditangani.

“Jika ada kekerasan terhadap anak, sebaiknya segera dilaporkan agar pelaku bisa diproses secara hukum dan memberikan efek jera,” katanya.(*)

Artikel Kasus Kekerasan Seksual Anak di Batam Mendominasi, UPTD PPA Tangani 44 Laporan Awal 2026 pertama kali tampil pada Metropolis.

Tiket Ferry Batam–Singapura Kena Fuel Surcharge Rp65 Ribu, Dishub Kepri Minta Penundaan

0
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menyebut adanya biaya tambahan atau fuel surcharge pada tiket kapal feri rute Batam–Singapura. Biaya tambahan tersebut mencapai sekitar Rp65 ribu per penumpang.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi, mengatakan biaya tambahan itu telah diumumkan oleh operator kapal yang melayani rute internasional dari Batam menuju Singapura.

“Ini bukan tarif tiket, tetapi cas tambahan di luar harga tiket,” kata Junaidi di Tanjungpinang, Jumat (13/3).

Menurutnya, pihak Dishub Kepri telah berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat dan akan menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah pusat.

Junaidi menjelaskan bahwa kewenangan penetapan biaya tambahan untuk tiket kapal internasional berada di pemerintah pusat. Meski begitu, pihaknya masih berupaya agar penerapan biaya tambahan tersebut dapat ditunda.

“Untuk sementara ini hanya berlaku bagi rute ke Singapura. Namun kami masih mencoba agar cas tambahan ini bisa ditunda,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan biaya tambahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia.

Selain itu, kapal feri internasional menggunakan bahan bakar komersial, bukan BBM subsidi, sehingga perubahan harga energi langsung mempengaruhi biaya operasional.

“Saat ini harga tiket Batam–Singapura sekitar Rp720.000 untuk tiket pulang pergi, ditambah cas Rp65 ribu dari Batam dan sekitar 6 dolar dari Singapura,” jelasnya.

Kenaikan harga BBM global mulai berdampak pada sektor transportasi laut di kawasan perbatasan. Sejumlah operator kapal feri yang melayani rute internasional seperti Batam–Singapura dan Batam–Malaysia kini menerapkan fuel surcharge kepada penumpang sebagai penyesuaian biaya operasional. (*)

Artikel Tiket Ferry Batam–Singapura Kena Fuel Surcharge Rp65 Ribu, Dishub Kepri Minta Penundaan pertama kali tampil pada Kepri.

Amsakar Terbitkan 2 Surat Edaran Kesiapsiagaan Lebaran, Ini Penjelasannya

0
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.

batampos– Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menerbitkan dua surat edaran terkait kesiapsiagaan menghadapi perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat selama masa libur Lebaran di Batam.

Kedua regulasi itu yakni Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan dalam rangka perayaan Hari Raya Idulfitri dan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 mengenai Antisipasi Keamanan dan Kenyamanan di Objek Wisata selama masa libur Lebaran.
Menurut Amsakar, periode Idulfitri setiap tahun diikuti lonjakan mobilitas masyarakat, baik untuk perjalanan mudik, berkunjung ke pusat keramaian, maupun mendatangi destinasi wisata.
“Karena itu kami mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan lingkungan masing-masing, terutama bagi warga yang akan meninggalkan rumah untuk mudik,” kata Amsakar, Kamis (12/3).
Ia meminta warga yang bepergian dalam waktu cukup lama melapor kepada ketua RT atau RW setempat serta memastikan rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Langkah pencegahan seperti mematikan aliran listrik yang tidak diperlukan dan mencabut regulator gas juga dianjurkan guna mengurangi risiko kebakaran.
Selain itu, kendaraan yang ditinggalkan selama mudik disarankan dititipkan kepada pihak yang dipercaya atau di kantor kepolisian terdekat apabila tersedia fasilitas penitipan.
Bagi warga yang tetap berada di Batam, pemerintah meminta partisipasi dalam menjaga sistem keamanan lingkungan. Pengawasan terhadap rumah kosong serta penerapan sistem satu pintu keluar-masuk (one gate system) pada waktu tertentu dianjurkan untuk memudahkan pemantauan aktivitas warga maupun tamu.
Edaran itu juga memuat pengaturan kegiatan keagamaan selama malam takbiran hingga pelaksanaan salat Idulfitri. Pemerintah mengimbau agar takbiran dilaksanakan di masjid atau musala secara khidmat dan tertib.
Apabila masyarakat menggelar takbir keliling, kegiatan tersebut diminta memperhatikan keselamatan peserta serta tidak mengganggu ketertiban umum.
“Masyarakat juga diimbau meminimalkan penggunaan petasan atau bahan peledak lainnya karena berpotensi membahayakan keselamatan serta mengganggu ketenteraman lingkungan,” ujar dia.
Pengurus masjid dan musala diminta berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat agar rangkaian kegiatan keagamaan berlangsung lancar.
Di sisi lain, pemerintah juga meminta pengelola pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan destinasi wisata meningkatkan pengawasan selama libur Lebaran. Pengelola diminta memastikan seluruh wahana permainan dalam kondisi layak pakai, tidak melebihi kapasitas, serta dilengkapi sarana keselamatan seperti jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran.
Pimpinan perkantoran dan satuan pendidikan juga diimbau menyiagakan petugas keamanan selama masa libur. Pengawasan terhadap kondisi bangunan, pemutusan aliran listrik pada peralatan yang tidak digunakan, serta kesiapan sistem proteksi kebakaran menjadi bagian dari langkah pencegahan.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan masyarakat selama Lebaran. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Selain itu, pemerintah menyiagakan posko koordinasi, meningkatkan kesiapan layanan transportasi, serta memastikan kelayakan angkutan umum melalui pemeriksaan kendaraan atau ramp check.
Layanan darurat juga disiagakan selama masa libur. Rumah sakit dan puskesmas tetap membuka layanan unit gawat darurat selama 24 jam.
“Masyarakat yang menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, gangguan keamanan, atau kondisi medis dapat menghubungi layanan darurat Batam Siaga melalui call center 112,” kata Amsakar.
Sementara melalui Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026, pemerintah mengatur langkah antisipasi keamanan dan kenyamanan di objek wisata di Batam selama libur Idulfitri.
Amsakar mengatakan, masa libur Lebaran selalu diikuti peningkatan jumlah kunjungan ke berbagai destinasi wisata, khususnya kawasan pantai yang menjadi tujuan favorit wisatawan.
“Karena itu kami mengimbau seluruh pengelola objek wisata dan pelaku usaha pariwisata meningkatkan pengawasan, menjaga kebersihan, serta memastikan fasilitas keselamatan bagi para pengunjung tersedia dengan baik,” ujarnya.
Surat edaran tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. Kebijakan ini juga merujuk pada surat edaran Menteri Pariwisata mengenai penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman selama masa libur Idulfitri.
Melalui ketentuan itu, pengelola objek wisata diwajibkan menyediakan peralatan keselamatan di lokasi wisata serta menyiapkan petugas pengawas yang memantau aktivitas pengunjung, terutama di kawasan pantai.
Pengaturan lalu lintas kendaraan dan area parkir juga diminta dilakukan secara tertib guna mencegah kepadatan di kawasan wisata.
Pengelola destinasi wisata juga diingatkan menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah yang memadai serta mengelola kawasan wisata agar tetap bersih dan nyaman bagi pengunjung.
Selain itu, pengelola diminta memantau perkembangan cuaca dengan memperhatikan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terutama terkait potensi hujan lebat atau angin kencang yang dapat memengaruhi keselamatan pengunjung.
“Keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas. Karena itu pengelola juga perlu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat dan aparat kepolisian untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat di lokasi wisata,” kata Amsakar.(*)

Artikel Amsakar Terbitkan 2 Surat Edaran Kesiapsiagaan Lebaran, Ini Penjelasannya pertama kali tampil pada Metropolis.

Belasan Lampu PJU Tarempa Selatan Padam Hampir Setahun, Warga Khawatir Kecelakaan

0
Kondisi lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam di kawasan Tarempa Selatan. Pada malam hari, ruas jalan di kawasan tersebut gelap gulita karena minimnya penerangan. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.

batampos – Lampu penerangan jalan umum (PJU) di kawasan Tarempa Selatan dilaporkan padam hampir satu tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat ruas jalan di wilayah itu gelap gulita pada malam hari dan dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan.

Minimnya penerangan membuat jarak pandang pengendara menjadi terbatas, terutama di sejumlah titik yang memiliki tikungan tajam. Situasi ini berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas bagi pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas pada malam hari.

Sejumlah warga mengaku sudah cukup lama merasakan kondisi jalan yang gelap di jalur tersebut dan berharap perbaikan segera dilakukan agar aktivitas masyarakat kembali aman.

Salah seorang warga setempat, Prengky Tanjung, mengatakan kondisi jalan tanpa penerangan membuat masyarakat tidak nyaman saat bepergian pada malam hari.

“Suasananya gelap, jadi takut kalau mau keluar sendirian. Apalagi di bagian tikungan, takut dari arah berlawanan ada motor datang dan bisa menabrak,” ujar Prengky, Jumat (13/3).

Ia memperkirakan terdapat belasan unit lampu PJU yang padam di sepanjang jalur tersebut. Lampu-lampu yang tidak berfungsi itu berada mulai dari kawasan kuburan Cina di bawah Bukit Tengkorak hingga jalur menanjak menuju kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas.

Meski masih ada beberapa lampu yang menyala, jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak mampu menerangi seluruh ruas jalan.

Menurut Prengky, lampu PJU yang terpasang di kawasan tersebut menggunakan sistem tenaga surya. Namun hingga kini warga belum mengetahui penyebab pasti lampu-lampu tersebut tidak berfungsi.

“Kelihatannya pakai panel surya. Kami juga tidak tahu kenapa bisa padam, apakah komponennya dicuri atau rusak. Yang jelas sudah hampir setahun lampu ini tidak menyala,” katanya.

Sementara itu, pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) memberikan penjelasan terkait status lampu penerangan jalan tersebut.

Humas Balai Pengelola Transportasi Darat Kepulauan Riau, Ponco Kasogi, mengatakan lampu PJU di kawasan Tarempa Selatan masih tercatat sebagai aset milik BPTD Riau.

Hal itu karena lampu tersebut dipasang sebelum terbentuknya BPTD Kepulauan Riau yang saat ini mengelola wilayah setempat.

“Barusan kami koordinasi dengan bagian teknis. Itu masih aset BPTD Riau, sebelum pecah menjadi BPTD Kepri. Untuk kelanjutannya akan diproses bersama tim teknis,” ujar Ponco.

Masyarakat berharap perbaikan lampu penerangan jalan tersebut dapat segera dilakukan agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga serta aktivitas warga pada malam hari bisa berlangsung lebih aman. (*)

Artikel Belasan Lampu PJU Tarempa Selatan Padam Hampir Setahun, Warga Khawatir Kecelakaan pertama kali tampil pada Kepri.

AirAsia Hubungkan Batam–Kuala Lumpur, 180 Penumpang di Penerbangan Perdana

0
Pesawat Air Asia mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, Jumat (13/3/2026). F. M Syahban/ Batam Pos

batampos – Suasana Bandara Internasional Hang Nadim Batam tampak lebih semarak, Jumat (13/3/2026) pagi. Sebuah pesawat berwarna merah milik maskapai AirAsia bersiap mengudara, menandai penerbangan perdana rute internasional Batam–Kuala Lumpur.

‎Momen tersebut dikemas dalam Inauguration Ceremony AirAsia Batam (BTH) – Kuala Lumpur (KUL) yang digelar di terminal Bandara Hang Nadim. Penerbangan ini menjadi rute langsung terbaru yang menghubungkan Batam dengan ibu kota Malaysia.

‎Maskapai AirAsia Malaysia melayani rute Batam–Kuala Lumpur menggunakan pesawat Boeing B737-8 dengan frekuensi satu kali penerbangan setiap hari.

‎Pada penerbangan perdana ini, pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan AK0471 berangkat dari Batam sekitar pukul 08.45 WIB dan dijadwalkan tiba di Kuala Lumpur International Airport pada pukul 10.55 waktu setempat.

‎Direktur Pemasaran PT BIB , Doosun Choi, mengatakan penerbangan perdana tersebut cukup diminati penumpang.

‎Tercatat 180 penumpang berangkat dari Batam menuju Kuala Lumpur. Sementara untuk penerbangan sebaliknya dari Kuala Lumpur menuju Batam terdapat 136 penumpang.

‎“Untuk penerbangan dari Batam ada 180 penumpang, sementara dari Kuala Lumpur ke Batam ada 136 penumpang,” kata Jeson saat konferensi pers di Bandara Hang Nadim Batam.

‎Ia menjelaskan penerbangan rute ini akan beroperasi setiap hari dalam sepekan. “Penerbangan dari Kuala Lumpur ke Batam sekitar pukul 08.00 pagi, sementara dari Batam ke Kuala Lumpur sekitar pukul 08.40 pagi,” ujarnya.

‎Durasi penerbangan dari Batam ke Kuala Lumpur relatif singkat, kurang lebih satu jam perjalanan udara.

‎Head of Commercial AirAsia Malaysia, NurLiyana Binti Mahizzam, mengatakan untuk saat ini penerbangan Batam–Kuala Lumpur hanya tersedia satu kali pulang pergi setiap hari. “Hari ini tidak ada tambahan penerbangan. Tapi rute ini tersedia setiap hari,” katanya.

‎Ia menjelaskan AirAsia menggunakan konsep satu kelas penerbangan, yaitu kelas ekonomi. “AirAsia hanya memiliki satu kelas, semuanya ekonomi,” ujarnya.

‎Menjelang musim Lebaran, AirAsia juga menyiapkan sejumlah promo tiket bagi calon penumpang. “Promo selalu ada. Informasinya bisa dilihat di AirAsiaMove atau AirAsia.com,” katanya.

‎Saat ditanya kemungkinan penambahan rute baru dari Batam, NurLiyana mengatakan belum ada rencana dalam waktu dekat. Namun dari Kuala Lumpur penumpang bisa melanjutkan penerbangan ke berbagai negara lain. ‎“Dari Kuala Lumpur bisa terbang ke banyak tujuan,” ujarnya.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Ardiwinata, menyambut positif pembukaan rute tersebut. Menurutnya penerbangan langsung Batam–Kuala Lumpur akan membuka peluang lebih besar bagi kunjungan wisatawan mancanegara.

‎“Ini bisa mendongkrak wisatawan yang datang dan berkunjung ke Batam,” kata Ardiwinata.(*)

Artikel AirAsia Hubungkan Batam–Kuala Lumpur, 180 Penumpang di Penerbangan Perdana pertama kali tampil pada Metropolis.

Menko Perekonomian RI Lantik 3 Anggota/Deputi BP Batam, Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Batam

0

batampos  — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, resmi melantik tiga Anggota/Deputi BP Batam di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Jumat (13/6/2026).

Adapun ketiga pejabat BP Batam tersebut antara lain Syarlin Joyo sebagai Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Fary Francis sebagai Anggota/Deputi Bidang Investasi, dan Denny Tondano sebagai Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP Batam. Dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dalam pengelolaan kawasan.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan KPBPB Batam menjelaskan bahwa terdapat penyesuaian nomenklatur serta tugas dan fungsi dari tiga anggota/deputi di lingkungan BP Batam tersebut.

Penyesuaian ini dilakukan guna memperkuat struktur organisasi BP Batam, serta mendorong pertumbuhan investasi dan pengelolaan kawasan di Batam.

“Selamat kepada ketiga anggota/deputi yang baru dilantik. Jaga integritas dan bersama-sama kita optimalkan pertumbuhan ekonomi serta daya saing Kota Batam,” pesan Airlangga.

Senada dengan Airlangga Hartarto, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa penyesuaian struktur organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta mempercepat pengambilan kebijakan dalam pengembangan Batam sebagai kawasan investasi yang kompetitif di tingkat regional maupun global.

“Kami optimis, penguatan struktur organisasi BP Batam ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat peran Batam sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Amsakar.

Selain itu, Amsakar mengungkapkan transformasi kelembagaan ini dilakukan demi mendorong tata kelola BP Batam agar lebih efektif dan efisien.

“Mari kita bekerja maksimal untuk menjawab tantangan pengembangan Batam dalam menghadapi dinamika kemajuan perekonomian nasional dan internasional,” pesan Amsakar.

Berikut susunan lengkap Anggota/Deputi BP Batam terbaru:

  1. Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain
  2. Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Sudirman Saad
  3. Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Syarlin Joyo
  4. Anggota/Deputi Bidang Investasi, Fary Francis
  5. Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan, Denny Tondano
  6. Anggota/ Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait
  7. Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto. (DN

Artikel Menko Perekonomian RI Lantik 3 Anggota/Deputi BP Batam, Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Menko Perekonomian RI Lantik 3 Anggota/Deputi BP Batam, Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Batam

0

batampos  — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, resmi melantik tiga Anggota/Deputi BP Batam di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Jumat (13/6/2026).

Adapun ketiga pejabat BP Batam tersebut antara lain Syarlin Joyo sebagai Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Fary Francis sebagai Anggota/Deputi Bidang Investasi, dan Denny Tondano sebagai Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP Batam. Dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dalam pengelolaan kawasan.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan KPBPB Batam menjelaskan bahwa terdapat penyesuaian nomenklatur serta tugas dan fungsi dari tiga anggota/deputi di lingkungan BP Batam tersebut.

Penyesuaian ini dilakukan guna memperkuat struktur organisasi BP Batam, serta mendorong pertumbuhan investasi dan pengelolaan kawasan di Batam.

“Selamat kepada ketiga anggota/deputi yang baru dilantik. Jaga integritas dan bersama-sama kita optimalkan pertumbuhan ekonomi serta daya saing Kota Batam,” pesan Airlangga.

Senada dengan Airlangga Hartarto, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa penyesuaian struktur organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta mempercepat pengambilan kebijakan dalam pengembangan Batam sebagai kawasan investasi yang kompetitif di tingkat regional maupun global.

“Kami optimis, penguatan struktur organisasi BP Batam ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat peran Batam sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Amsakar.

Selain itu, Amsakar mengungkapkan transformasi kelembagaan ini dilakukan demi mendorong tata kelola BP Batam agar lebih efektif dan efisien.

“Mari kita bekerja maksimal untuk menjawab tantangan pengembangan Batam dalam menghadapi dinamika kemajuan perekonomian nasional dan internasional,” pesan Amsakar.

Berikut susunan lengkap Anggota/Deputi BP Batam terbaru:

  1. Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain
  2. Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Sudirman Saad
  3. Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Syarlin Joyo
  4. Anggota/Deputi Bidang Investasi, Fary Francis
  5. Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan, Denny Tondano
  6. Anggota/ Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait
  7. Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto. (DN

Artikel Menko Perekonomian RI Lantik 3 Anggota/Deputi BP Batam, Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Batam pertama kali tampil pada Metropolis.