batampos – Pemerintah Iran memperingatkan dunia agar bersiap menghadapi lonjakan tajam harga minyak global yang berpotensi menembus US$200 per barel.

Peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas jalur perdagangan energi internasional.

Seorang pejabat militer Iran menyebut ketidakstabilan keamanan di kawasan Teluk berpotensi mendorong harga minyak melonjak drastis jika situasi terus memburuk.

Ketegangan meningkat setelah konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan sekutunya memicu serangkaian serangan terhadap kapal serta fasilitas energi di kawasan Teluk.

Kondisi tersebut membuat sejumlah kapal tanker memilih menghindari wilayah tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak dunia.

Sejumlah analis energi menilai bahwa jika konflik terus berlanjut atau jalur pengiriman minyak benar-benar terhenti, harga minyak global dapat melonjak jauh lebih tinggi.

Dalam skenario terburuk, harga minyak bahkan diperkirakan bisa mencapai US$200 per barel.

Lonjakan harga energi tersebut berpotensi memicu inflasi global dan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian banyak negara.

Menurut laporan Fox Business, kenaikan harga minyak hingga level tersebut dapat menimbulkan sejumlah dampak besar bagi ekonomi dunia, di antaranya kenaikan harga bahan bakar dan energi di berbagai negara, lonjakan inflasi global, potensi perlambatan ekonomi bahkan resesi di sejumlah negara dan meningkatnya biaya transportasi dan logistik.

Para analis energi juga menyoroti pentingnya jalur pengiriman minyak di Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.

Jika jalur tersebut terganggu akibat konflik yang berkepanjangan, pasar energi global diperkirakan akan mengalami guncangan besar.

Sejumlah negara dan lembaga energi internasional pun mulai mempertimbangkan langkah darurat untuk menstabilkan pasar, termasuk kemungkinan melepas cadangan minyak strategis.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap pasokan energi dunia jika situasi keamanan di Timur Tengah semakin memburuk. (*)

Artikel Iran Peringatkan Harga Minyak Dunia Bisa Tembus US$200 per Barel pertama kali tampil pada News.

batampos – Eskalasi konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat–Israel memunculkan kekhawatiran terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pasalnya, rangkaian awal pelaksanaan haji diperkirakan akan dimulai sekitar satu bulan lagi.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan hingga saat ini belum ada informasi mengenai perubahan penyelenggaraan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi.

Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Heni Hamidah, mengatakan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga belum menyampaikan adanya skenario baru terkait pelaksanaan ibadah haji.

“Jadi sampai saat ini pelaksanaan ibadah haji masih tetap sebagaimana yang direncanakan dan belum ada skenario lain dari Arab Saudi,” ujar Heni.

Ia mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah haji, untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan penyelenggaraan ibadah haji.

Menurutnya, calon jemaah sebaiknya memantau pengumuman resmi dari pihak terkait yang akan disampaikan secara berkala.

“Kalaupun nanti ada perkembangan lebih lanjut tentunya akan disampaikan oleh kementerian haji dan umrah,” katanya.

Terpisah, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai situasi geopolitik di Timur Tengah akan menjadi ujian berat bagi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya tensi keamanan kawasan.

Namun di sisi lain, pembatalan keberangkatan jemaah secara sepihak juga berpotensi menimbulkan dampak besar, termasuk penumpukan daftar tunggu (waiting list) haji.

Selain itu, dana triliunan rupiah yang telah dibayarkan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji juga dapat menimbulkan persoalan jika terjadi pembatalan.

Biaya tersebut mencakup kontrak penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi hingga layanan masyair yang sebagian besar dilakukan melalui perusahaan swasta (syarikah).

“Oleh karena itu, Kemenhaj harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan,” ujar Mustolih.

Ia menegaskan bahwa keputusan utama tetap berada di tangan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara ibadah haji.

Menurutnya, pemerintah Saudi bisa saja tetap menyelenggarakan haji tanpa pembatasan atau menerapkan skema terbatas seperti yang pernah dilakukan saat pandemi COVID-19.

“Sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan sangat konfiden dan sangat siap menyelenggarakan ibadah haji. Tapi Kemenhaj harus berani meminta jaminan keamanan atas ratusan ribu jemaah Indonesia yang akan berangkat,” tegasnya.

Mustolih juga meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif bersama sejumlah lembaga terkait sebelum mengambil keputusan.

Di antaranya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan langkah yang diambil negara-negara pengirim jemaah lainnya seperti Malaysia, Pakistan, dan Turki.

Diketahui, konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat–Israel masih terus berlangsung. Selain menyerang wilayah Tel Aviv, Iran juga dilaporkan menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi.

Pada Sabtu (14/3), sistem pertahanan udara Saudi dilaporkan berhasil mencegat sedikitnya delapan pesawat tanpa awak (drone) yang dikirim Iran.

Mengutip laporan Anadolu Agency, Kementerian Pertahanan Saudi menyatakan beberapa drone berhasil dihancurkan di wilayah timur negara tersebut setelah sistem pertahanan udara diaktifkan.

Sementara itu, laporan The Wall Street Journal menyebut lima pesawat pengisian bahan bakar milik Angkatan Udara Amerika Serikat mengalami kerusakan di Prince Sultan Air Base di Arab Saudi.

Salah satu sumber menyebut pesawat tersebut terdampak serangan rudal Iran yang menargetkan pangkalan tersebut dalam beberapa hari terakhir. (*)

Artikel Jadwal Haji 2026 Belum Berubah Meski Konflik Iran dan AS-Israel Memanas pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan dana untuk tunjangan hari raya (THR). Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap pada Jumat (13/3).

Selain bupati, KPK juga menetapkan Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan praktik korupsi tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Dana itu diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan THR eksternal.

“Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan adanya dugaan praktik serupa yang terjadi pada tahun 2025. Di mana AUL (Bupati Cilacap) diduga menginstruksikan salah satu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari perangkat daerah guna memenuhi kebutuhan THR eksternal,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3).

Menurutnya, pemberian THR tersebut tidak hanya terjadi pada 2026, tetapi juga diduga sudah berlangsung sejak 2025.

“Jadi pemberian THR ini tidak hanya untuk hari raya di tahun 2026, tetapi juga pada 2025 sudah pernah terjadi,” ujarnya.

Namun pada saat itu praktik tersebut belum terdeteksi oleh KPK karena belum adanya laporan atau informasi yang masuk ke lembaga antirasuah tersebut.

“Cuma pada saat itu tidak termonitor oleh kami dan juga belum ada laporan informasi yang masuk kepada kami,” tutur Asep.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi terus berulang apabila tidak terungkap melalui operasi tangkap tangan.

“Jika tahun ini tidak tertangkap tangan, kemungkinan besar praktik seperti ini akan kembali diulangi,” katanya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)

Artikel KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Tersangka Kasus Pungutan THR pertama kali tampil pada News.

batampos – Otoritas kesehatan Singapura menyita puluhan ribu produk rokok elektrik atau vape dalam operasi besar yang dilakukan pada Februari 2026. Nilai barang sitaan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 1,1 juta dolar Singapura atau sekitar Rp13 miliar.

Penyitaan dilakukan oleh Health Sciences Authority (HSA), yang menyebut operasi ini sebagai yang terbesar sejak September 2025.

Dalam pernyataannya, HSA mengungkapkan pihaknya menyita hampir 67.000 unit vape dan komponen terkait serta menahan seorang pria berusia 29 tahun dalam operasi yang digelar pada 24 Februari 2026.

Dari hasil penyelidikan lanjutan, pria tersebut diduga bertanggung jawab atas sebuah gudang komersial yang berlokasi di kawasan Mandai.

Gudang itu diketahui menyimpan sejumlah besar produk vape yang diduga akan diedarkan di pasar lokal.

“Lelaki tersebut ditahan karena dicurigai terlibat dalam pengimporan vape dan komponen terkait. Penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung,” demikian keterangan HSA.

Pemerintah Singapura juga akan memperketat aturan terkait rokok elektrik melalui penerapan sanksi baru yang lebih berat.

Penegakan hukuman tersebut akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026 di bawah aturan Tobacco Control and Vaping Products Act.

Melalui aturan tersebut, importir vape dapat menghadapi hukuman penjara wajib hingga sembilan tahun serta denda maksimal 300 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp3,5 miliar.

Sementara itu, pemasok atau distributor produk vape ilegal dapat dikenai hukuman penjara wajib hingga enam tahun serta denda hingga 200 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,3 miliar.

HSA juga mengingatkan pemilik dan penghuni tanah, bangunan, maupun premis komersial agar lebih waspada terhadap penyimpanan produk terlarang seperti vape di properti mereka.

Apabila melanggar aturan tersebut, pemilik atau penghuni bangunan dapat dikenai denda hingga 100 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp1,17 miliar, atau hukuman penjara maksimal tiga tahun untuk pelanggaran pertama.

Sedangkan untuk pelanggaran kedua, pelaku dapat dikenai denda hingga 200 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,3 miliar atau hukuman penjara maksimal enam tahun, atau keduanya sekaligus. (*)

Artikel Singapura Sita 67 Ribu Vape Senilai Rp13 Miliar, Operasi Terbesar Sejak 2025 pertama kali tampil pada News.