batampos – Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Batam melalui peningkatan kemudahan investasi.
Dalam pernyataannya, Li menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena selain mendongkrak pertumbuhan ekonomi, hal ini juga dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami berupaya memperlancar arus investasi ke Batam. Salah satu caranya adalah dengan meninjau ulang regulasi yang tumpang tindih agar tidak menjadi hambatan bagi para investor,” ujar Li Claudia.
Ia menekankan bahwa BP Batam akan fokus mengatasi berbagai kendala yang menghambat investasi dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efisien serta berpihak pada dunia usaha.
“Sinergi dan inovasi adalah kunci utama. Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan niat yang tulus, kami ingin memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat Batam serta kemajuan ekonomi daerah,” lanjutnya.
Li juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat guna menarik lebih banyak program nasional ke Batam.
“Jika ada permasalahan, investor bisa langsung menyampaikan kepada saya atau Kepala BP Batam untuk segera dicarikan solusinya,” pungkasnya. (*)
Lebih jauh mantan Kadiskominfo Bintan ini menjelaskan, untuk pola domilisi berdasarkan data kependudukan dan memungkinkan siswa yang diterima dari lintas kecamatan.
Karena itu, pihak dinas masih melakukan pemetaan untuk menentukan sekolah, kebutuhan siswa hingga jarak sekolah.
Sementara untuk persentase, ia menjelaskan, persentase prestasi akan lebih besar dibandingkan dari sebelumnya.
Terkait besaran presentase, Kementerian sudah memberi batas, namun besaran presentase disesuaikan kebutuhan daerah.
“Berapa persentasenya, nanti berdasarkan hasil rapat internal,” ujar dia.
Ia mengatakan, proses penerimaan murid baru akan dimulai dengan tahap sosialisasi pada Mei 2025. Kemudian, Juni dilakukan proses pendaftaran atau penerimaan secara online.
“Juli sudah dimulai tahun ajaran baru,” pungkasnya. (*)
batampos – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut pembangunan infrastruktur jalan di Batam akan terus berjalan sesuai rencana. Fokus utama saat ini tertuju pada proyek pelebaran jalan dari Simpang Kepri Mall menuju Kawasan Industri Batamindo, dengan panjang sekitar 3,8 kilometer.
“Program strategis pembangunan harus kita percepat. Saat ini, kami telah memulai pengerjaan jalan dari Kepri Mall hingga Muka Kuning,” katanya, Rabu (9/4) lalu.
Pelebaran jalan ini dinilai krusial untuk mendukung kelancaran mobilitas dan akses ke kawasan industri, yang merupakan jantung aktivitas ekonomi Batam. Amsakar menyebut infrastruktur yang memadai sebagai fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Kata dia, kesuksesan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan proyek strategis berjalan efektif.
“Kemajuan Batam memerlukan sinergi semua pihak, terutama antara pemerintah dan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Ia juga menyampaikan, kepemimpinan yang efektif harus didasari oleh kolaborasi dan strategi yang tepat. Amsakar pun mendorong seluruh pihak untuk mengambil langkah konkret demi percepatan pembangunan Batam.
“Harus ada langkah-langkah konkret dan strategi jitu agar Batam bisa berkembang lebih pesat,” katanya.
Tak hanya berfokus pada pembangunan fisik, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam untuk bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita harus responsif terhadap keluhan masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar,” ujarnya.
Isu lingkungan, khususnya banjir, juga menjadi perhatian serius. Amsakar mengingatkan bahwa penanganan banjir harus menjadi bagian dari prioritas dalam perencanaan pembangunan kota.
“Pembangunan harus seimbang dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan. Kepentingan masyarakat harus selalu diutamakan,” kata dia. (*)
Salah satu proyek pematangan lahan yang disoroti masyarakat di Marina karena menimbun lokasi resapan air. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Warga dari sejumlah wilayah di Kota Batam seperti Batuaji, Sagulung, dan Marina mendesak perhatian serius dari Pemerintah Kota Batam dan aparat penegak hukum terhadap bangunan yang menyalahi aturan, terutama yang berdampak pada daerah aliran sungai, drainase, dan lingkungan hidup secara keseluruhan.
Permasalahan serupa seperti yang terjadi di kawasan Baloi rupanya juga marak di wilayah-wilayah pinggiran ini. Banyak pembangunan yang mengganggu ROW jalan, saluran air, hingga lokasi resapan air. Hal ini dinilai mengancam kenyamanan dan keselamatan warga setempat, terutama saat musim hujan tiba.
Di kawasan permukiman seperti Perumahan Kodim, Kelurahan Buliang, Batuaji, misalnya, masih ditemukan banyak rumah warga yang memakan badan drainase. Tidak sedikit dapur dan bangunan tambahan yang dibangun melebar hingga menutup drainase induk yang seharusnya menjadi saluran utama pembuangan air.
Kondisi serupa juga terjadi di Marina, Kecamatan Sekupang. Banyak pelaku usaha di pinggir jalan membangun kios atau tempat usaha yang menutup saluran air. Akibatnya, daerah tersebut menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur wilayah itu.
Sementara di wilayah Sei Binti, Sagulung, warga mengeluhkan adanya pembangunan tempat tinggal dan usaha yang menduduki ROW jalan serta jalur drainase. Dampaknya, aliran air menjadi terhambat, bahkan menyebabkan genangan dan memperbesar risiko longsor di beberapa titik.
“Tolong wilayah Batuaji, Sagulung, dan sekitarnya ini diperhatikan juga. Banyak bangunan yang menyalahi aturan dan dibiarkan begitu saja,” ujar Herman, warga Sei Binti, dengan nada kecewa.
Warga berharap Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Mereka ingin agar penegakan hukum terhadap pelanggaran bangunan tidak hanya fokus di pusat kota, tetapi juga menjangkau daerah-daerah pinggiran.
“Reklamasi dan pematangan lahan di sini juga jadi sorotan. Sungai ditimbun, rawa-rawa dan hutan bakau dibabat, bukit digunduli—semua atas nama proyek. Ini harus disidak dan ditindaklanjuti,” kata Chandra, warga Tanjunguncang, Batuaji, menyuarakan keresahan banyak warga lainnya.
Warga menegaskan bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan, potensi bencana seperti banjir dan longsor akan semakin besar. Mereka mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas sebelum dampaknya semakin meluas dan sulit ditangani. (*)
batampos– Keinginan tenaga honorer di Pemkab Anambas untuk bisa kembali bekerja sambil menunggu pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) belum mendapat lampu hijau dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM) Anambas.
“Belum bisa dipastikan, masih menunggu arahan dari pimpinan,” ujar Kepala BKPSDM Anambas, Nurgayah usai menghadiri hearing bersama Komisi I DPRD dan perwakilan honorer, Kamis, (10/4).
Sebelumnya, pada awal tahun 2025 tenaga honorer ini diberhentikan oleh Bupati Anambas atas arahan Pemerintah Pusat dalam rangka penataan pegawai di setiap daerah.
Namun, seiring berjalannya waktu, tepatnya 12 Maret lalu, Pemerintah Pusat memberikan kelonggaran kepada daerah untuk bisa mempekerjakan kembali honorer yang bakal diangkat menjadi PPPk. Bahkan kebijakan ini sudah diterapkan opeh Pemkab Natuna, Tanjungpinang, Batam bahkan Pemprov Kepri.
Nurgayah mengatakan kebijakan ini perlu dikaji oleh pihaknya bersama Bupati Anambas. Namun, untuk honorer yang telah lulus PPPK tahap satu menurutnya tidak mungkin di pekerjakan lagi. Sejauh ini terdapat 1.782 orang yang telah lulus.
“Karena dalam waktu dekat Nomor Induk Pegawai (NIP) PPK akan keluar. Saat ini baru 909 orang yang sudah keluar NIPnya. Kita harap selesai tanggal 20 April ini dan langsung kita proses SK, awal Mei sudah diangkat,” jelas Nurgayah.
Sementara itu untuk honorer yang sedang mengikuti seleksi PPPK tahap dua belum bisa dipastikan apakah bisa dibekerjakan kembali sembari menunggu pengangkatannya.
“Mudah-mudahan ada kabar baik, aspirasi dari honorer ini kami langsung kordinasi dengan pimpinan (Bupati),” pungkas Nurgayah. (*)
batampos – Jumlah pemohon kartu pencari kerja (AK1) di Kota Batam usai libur Lebaran tahun ini terpantau masih rendah. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, sejak Rabu (9/4) hingga Jumat (11/4), tercatat baru sebanyak 51 orang yang mengurus AK1.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 orang tercatat hingga kemarin, dan hari ini ada tambahan tiga orang. Itu semuanya ber-KTP luar Batam,” ujar Rudi, Jumat (11/4).
Menurutnya, sebagian pencari kerja dari luar daerah sudah datang dengan membawa AK1 dari daerah asal, sehingga tidak terdata di Batam. Namun, Rudi menegaskan, ke depan pihaknya akan memperketat pelayanan terhadap pencari kerja yang bukan penduduk Batam.
“Nanti setelah Perwako turun dari provinsi, kita tidak akan memberikan pelayanan AK1 lagi bagi pencari kerja yang ber-KTP luar Batam. Kalau perpanjangan masih bisa, sesuai dengan Perda,” jelasnya.
Dalam Perda disebutkan bahwa pelayanan hanya diberikan kepada pencari kerja yang telah berdomisili minimal satu tahun di Batam, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT dan RW. “Ini sudah mulai berlaku tahun ini dan akan kita sampaikan juga ke kelurahan-kelurahan,” tambahnya.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pemohon AK1 pada pekan pertama pascalebaran juga mengalami penurunan. Tahun lalu tercatat ada 76 pencari kerja, sementara tahun ini baru 51 orang. Rudi menduga hal ini disebabkan belum semua perantau kembali ke Batam setelah mudik.
Meski jumlah pencari kerja menurun, Rudi memastikan lowongan kerja di Batam masih tersedia. Sejumlah perusahaan bahkan sudah mulai membuka rekrutmen sejak 2 April lalu, terutama di kawasan industri seperti Batamindo.
“Hingga saat ini, sudah ada sekitar 26 lowongan kerja yang masuk ke kita. Tapi itu hanya yang disampaikan ke Disnaker, karena ada juga perusahaan yang buka lowongan secara mandiri tanpa laporan,” kata Rudi.
Ia menyebutkan, kebutuhan tenaga kerja tidak hanya pada posisi operator, tetapi juga banyak pada jabatan manajerial seperti akuntansi dan teknis lainnya. “Untuk operator, hingga kini belum ada pembukaan lowongan baru,” ucapnya.
Disinggung soal dampak kebijakan kenaikan pajak ekspor ke Amerika terhadap pencari kerja di Batam, Rudi menyebut hingga saat ini belum ada penumpukan. Namun ia mengakui ada tren penurunan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Batam.
“Tahun lalu sampai 10 April, ada sekitar 50 TKA yang mengurus perpanjangan. Tapi tahun ini hanya 4 orang. Untuk TKA baru juga menurun, baru 25 orang. Tahun lalu totalnya bisa sampai 100 orang, baik yang memperpanjang ataupun TKA baru,” katanya.
Penurunan ini diduga akibat beberapa proyek konstruksi yang sudah selesai. “Kalau sektor manufaktur harusnya tidak terdampak, karena bukan sektor yang berkaitan langsung,” ujarnya.
Rudi menambahkan, rekrutmen besar di Batam biasanya terjadi pada Juni, seiring dengan berakhirnya masa kontrak pekerja di bulan Mei.
“Saat ini belum ada informasi pembukaan lowongan besar. Tapi PT Muka Kuning dikabarkan akan membuka 1.700 lowongan kerja pada Juni. Tidak hanya untuk operator, tetapi juga posisi manajerial, akuntansi, dan administrasi,” pungkasnya. (*)
batampos – BP Batam terus melakukan pembenahan dalam tata kelola di era kepemimpinan yang baru. Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi terhadap hal-hal yang belum produktif agar dapat menjadi lebih baik ke depannya.
Hal demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait. Ia menyebut, prinsip utama BP Batam adalah memberikan pelayanan maksimal, terutama dalam hal pengurusan perizinan.
“BP Batam mulai berbenah dan fokus pada tata kelola, artinya hal-hal yang belum produktif akan dievaluasi agar bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang,” kata dia, Jumat (11/4).
Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya keluhan dari developer Citilink Central Propertindo, terkait proses pengurusan izin yang dinilai lamban. Keluhan tersebut menyoroti persoalan administratif yang menurut pihak perusahaan cukup menghambat progres pengembangan proyek mereka.
Menanggapi hal tersebut, BP Batam menyatakan bahwa sebenarnya tidak terdapat kendala dalam proses pengurusan izin yang diajukan oleh perusahaan tersebut. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan teknis yang perlu menjadi perhatian dari pihak pemohon.
Beberapa catatan itu antara lain mencakup keberadaan rencana jalan dengan ROW 50 meter yang melintang di tengah lokasi proyek milik perusahaan. Selain itu, juga terdapat perbaikan pada rencana elevasi grading plan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Catatan-catatan tersebut bukan bentuk hambatan, melainkan bagian dari proses perencanaan yang harus dilengkapi agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang,” ujar Tuty.
Catatan-catatan teknis tersebut diakuinya telah disampaikan secara resmi kepada pengusaha yang bersangkutan sejak bulan Desember 2024 lalu. Informasi ini telah dikirim melalui surat pemberitahuan dari Pusat Perencanaan (Pusren) BP Batam kepada perusahaan tersebut.
Dengan adanya klarifikasi ini, BP Batam berharap komunikasi antara pihaknya dan para investor dapat terus berjalan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mendorong percepatan pembangunan di kawasan Batam. (*)
Hal itu juga dikonfirmasi oleh agensinya. “(G)I-DLE akan comeback sebagai grup lengkap pada bulan Mei, para anggota saat ini sedang mempersiapkan album baru, nantikan saja.”
Selalu memukau, ini akan menjadi comeback grup pertama (G)I-DLE dalam 10 bulan sejak perilisan album mini ketujuh mereka yang berjudul I SWAY pada tanggal 8 Juli 2024.
Tak hanya itu, ini juga akan menjadi comeback pertama mereka setelah grup tersebut memperbarui kontrak dengan CUBE Entertainment pada bulan Desember.
Dengan anggota Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, dan Shuhua, mereka telah menarik perhatian baik domestik maupun internasional sejak debut mereka pada tahun 2018.
Keterlibatan Soyeon dalam single kolaborasi spesial NOBODY dengan Liz IVE dan Winter aespa menyoroti adanya pengaruh mereka di industri.
Selain itu, upaya mereka memasuki pasar berbahasa Inggris dengan album mini berbahasa Inggris Heat, yang bekerja sama dengan 88rising, menunjukkan ambisi mereka untuk menjangkau khalayak menjadi lebih luas.
Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra saat melihat peta lokasi pematangan lahan di belakang Botania 1, Batamcentre. Foto. Arjuna/ Batam Pos
batampos – Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pasangan Wali Kota/Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, yang juga menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, ke kawasan Botania 1 mengungkap persoalan baru terkait perizinan lahan. Salah satu pengusaha, Aseng, pemilik Citilink Central Propertindo, menyampaikan langsung keluhan terkait izin yang tak kunjung keluar meski dokumen telah lengkap.
Aseng mengaku perusahaannya sudah menghentikan aktivitas pematangan lahan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan. Namun, semua syarat perizinan telah mereka penuhi, mulai dari izin cut and fill hingga dokumen Amdal.
“Pengajuan izin sudah lengkap semua. Dari cut and fill sudah kita masukkan ke pengajuan, dari Amdal juga sudah kita masukkan. Kita sudah lengkapi semua,” katanya, Kamis (10/4).
Ia menyayangkan lamanya proses perizinan yang tak kunjung selesai meski telah berlangsung bertahun-tahun. Padahal, menurutnya, prosedur seharusnya dapat berjalan lebih cepat sesuai janji pemerintah.
“Katanya pengurusan izin itu sebentar, tapi faktanya ini sudah terlalu lama,” keluhnya.
Sebagai pelaku usaha, dia menyatakan komitmennya untuk ikut membangun Batam. Lalu, ia berharap pemerintah juga mempermudah proses perizinan yang sudah dipenuhi syaratnya.
Ia juga mengungkap alasan mengapa kegiatan di lapangan sempat terus berlanjut. Keputusan itu diambil demi menjaga kelangsungan hidup para karyawan yang menggantungkan nafkah dari proyek tersebut.
“Kalau pekerjaan di-setop terlalu lama, bagaimana dengan nasib mereka? Mereka punya anak, istri. Mereka mencari nafkah di sini,” kata dia.
Pada sidak Rabu (9/4) kemarin, Amsakar menyebut akan segera menindaklanjuti persoalan ini, baik di internal BP Batam maupun pada tingkat provinsi yang berkaitan dengan wewenang perizinan.
“Hari ini kita berbahagia juga karena pihak pengusaha, Pak Aseng tadi, sudah datang menginformasikan sejumlah persoalan yang beliau hadapi. Karena itu kami akan segera mem-follow up di tingkat internal kami,” kata Amsakar usai sidak.
Pemerintah Kota (Pemko) dan BP Batam berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha. Salah satu langkah konkret adalah mengkaji ulang sistem perizinan yang tumpang tindih agar prosesnya bisa dipermudah.
“Bahkan besok (hari ini- red) kita berencana akan rapat dengan para deputi di BP Batam untuk mencari mana-mana model perizinan yang ada duplikasi itu mau kita mudahkan,” ujarnya.
Amsakar juga mengaitkan pentingnya kemudahan berusaha dengan tantangan global saat ini, seperti tarif ekspor tinggi akibat kebijakan perdagangan Amerika Serikat.
“Tarif Trump itu 32 persen, tidak sederhana. Kalau seandainya barang kita keluar harus dikenakan pajak 30 persen, sementara fasilitas FTZ ini nol persen, itu berbahaya bagi Batam,” ujar dia.
Batam harus menjadi kawasan yang tangguh menghadapi situasi global, salah satunya dengan memperkuat sektor usaha di dalam negeri.
“Prinsipnya kami ingin semua berjalan pada aturan normatif yang ada, tapi juga tetap menciptakan iklim yang kondusif untuk kegiatan usaha,” katanya. (*)
Ilustrasi. Pencari kerja di Batam sedang mengurus kartu kuning di Disnaker Batam. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Jumlah pemohon kartu pencari kerja (AK1) di Batam pasca-Lebaran tahun ini terpantau masih rendah. Dari tanggal 9 hingga 11 April 2025, hanya 51 orang yang mengurus AK1 di Disnaker Batam, dan seluruhnya merupakan pemegang KTP luar Batam. Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, menyebut banyak pendatang sudah membawa AK1 dari daerah asal, sehingga tidak tercatat dalam data Batam.
Disnaker berencana memperketat layanan AK1 bagi pencari kerja dari luar daerah. Rudi mengatakan pihaknya akan menyesuaikan dengan Perwako yang segera terbit dari provinsi. “Nanti setelah Perwako turun dari provinsi, kami tidak akan memberikan pelayanan AK1 lagi bagi pencari kerja yang ber-KTP luar Batam,” ujarnya. Pengecualian diberikan hanya untuk perpanjangan AK1, sesuai Perda yang mengatur syarat domisili minimal satu tahun di Batam.
Jika dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan jumlah pemohon AK1 pada pekan pertama setelah Lebaran. Tahun lalu tercatat ada 76 orang, sementara tahun ini hanya 51. Penurunan ini diduga karena belum semua pendatang kembali ke Batam usai mudik. Meski begitu, peluang kerja di Batam masih terbuka, terutama di kawasan industri yang mulai membuka rekrutmen sejak awal April.
Rudi menyebut saat ini terdapat 26 lowongan kerja yang tercatat di Disnaker, meskipun masih banyak perusahaan yang membuka lowongan secara mandiri. Kebutuhan tenaga kerja juga tidak hanya untuk operator, tapi juga posisi manajerial seperti akuntansi dan teknis. Namun, hingga saat ini belum ada pembukaan besar untuk posisi operator.
Di sisi lain, jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Batam juga menurun drastis dibanding tahun lalu. Penurunan ini dikaitkan dengan berakhirnya beberapa proyek konstruksi. Rudi juga menginformasikan bahwa rekrutmen besar biasanya terjadi di bulan Juni, dan PT Muka Kuning dikabarkan akan membuka 1.700 lowongan pada bulan tersebut, mencakup berbagai posisi dari operator hingga administrasi. (*)
