batampos – Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan Dasar DPRD Batam menyoroti sejumlah permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan di Batam.

Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (24/3), Juru Bicara Pansus, Warya Burhanuddin, mengungkapkan terdapat delapan poin utama yang menjadi perhatian serius dan perlu diatur dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.

Warya menekankan bahwa kualitas pendidikan di Batam belum merata. Menurutnya, disparitas antara sekolah yang memiliki fasilitas memadai dan yang belum terpenuhi masih menjadi tantangan besar.

“Kesenjangan ini berimplikasi pada pembangunan di sektor pendidikan yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujarnya di hadapan anggota dewan.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas dan sarana prasarana di sekolah-sekolah. Ketersediaan fasilitas pendukung yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Selain itu, Pansus menekankan penguatan regulasi terkait Sekolah Inklusi dan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler yang menerima siswa berkebutuhan khusus dalam sistem pembelajaran yang disesuaikan. Sementara itu, Sekolah Ramah Anak bertujuan menjamin hak-hak anak serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

Permasalahan lain yang disoroti adalah perlindungan terhadap guru. Warya menyebut adanya kecenderungan guru merasa takut dalam menjalankan tugasnya karena kekhawatiran akan dilaporkan secara hukum oleh orang tua siswa.

“Jika tidak ada langkah perlindungan yang jelas, dikhawatirkan kondisi ini dapat mengganggu proses belajar-mengajar,” katanya.

Selain itu, inovasi dan digitalisasi pendidikan di era teknologi saat ini juga dianggap penting. Pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan media digital perlu diatur dalam perda untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah pengembangan karakter dan minat bakat siswa. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk membentuk individu yang berintegritas dan berprestasi.

“Selama ini, pengembangan karakter dan minat bakat belum diatur secara komprehensif dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019,” kata dia.

Pansus juga menyoroti pentingnya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai pendamping dana dari pemerintah pusat. Warya menyebut BOSDA yang bersumber dari APBD menjadi kunci dalam mendukung operasional sekolah dan memastikan mutu pendidikan yang lebih baik.

Selain itu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga mendapat sorotan karena kerap menimbulkan permasalahan tahunan. “Kami mendorong adanya regulasi yang lebih baik untuk memastikan PPDB berjalan secara adil dan transparan,” tambahnya.

Dalam proses pembahasan Ranperda, Pansus telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Hasil konsultasi tersebut menunjukkan kementerian meminta agar Pansus tidak terburu-buru membahas Ranperda karena adanya proses transisi di kementerian yang kini terbagi menjadi tiga entitas baru.

“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih dalam tahap pengkajian berbagai kebijakan baru. Maka, kami diminta menunggu agar kebijakan tersebut bisa diakomodasi dalam ranperda,” katanya.

Seiring dinamika tersebut, Pansus memutuskan untuk mengajukan perpanjangan masa kerja selama 60 hari. Langkah ini diambil agar mereka dapat memantau perkembangan di kementerian serta berkoordinasi terkait kebijakan yang akan diimplementasikan di daerah.

Lebih lanjut, Pansus juga mempertimbangkan kemungkinan pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2019 jika perubahan kebijakan yang diatur dalam ranperda melebihi 50 persen dari aturan sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, revisi yang signifikan mengharuskan pencabutan perda lama.

“Pencabutan Perda menjadi opsi yang kami pertimbangkan mengingat banyaknya perubahan yang perlu diakomodasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Batam,” ujar Warya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPRD Batam Soroti Kesenjangan Pendidikan, Pansus Ajukan Perpanjangan Masa Kerja pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sidang lanjutan keterlibatan 10 mantan anggota polisi yang pernah bertugas di Satnarkoba Polresta Barelang dalam dugaan pemufakatan jahat kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, Senin (24/3). Agenda persidangan, masih keterangan dua saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang dipimpin hakim Tiwik didampingi Douglas dan Andi Bayu.

Saksi pertama yakni Didi Wahyudi, Kasi Keuangan Bagian Pengeluaran Polresta Barelang. Dalam keterangannya, Didi menegaskan bahwa pengeluran bidang Satnarkoba Polresta Barelang sudah sesuai peruntukan.

“Sudah sesuai, karena untuk pengeluaran tak hanya bagian Satnarkoba, namun bagian lainnya juga,” sebut Didi.

Tak hanya itu, Didi juga tak menapik bahwa untuk bagian Satnarkoba Polresta Barelang memang ada peruntukan anggaran untuk sumber informasi. Dimana yang bisa dicairkan berkisar Rp 5-10 juta.

“Untuk maksimal uang yang bisa dicairkan untuk sumber informasi (informan) maksimal Rp 10 juta untuk pengungkapan kasus,” kata Didi.

Sedangkan bagian operasional dari bulan Maret hingfa Mei 2024, keuangan Polresta Barelang telah mengucurkan dana Rp 700 juta, untuk penanganan Kasus (LP15-LP 33). Namun LP 34-38, tak pernah diklaim atau diajukan oleh bagian Satnarkoba.

“Keuangan tidak tahu ada LP 38, yang masuk ke kami sampai LP 33. Mereka Belum ada pengajuan sampai akhir Desember 2024. Kalau mereka mengajukan di tahun berbeda, misalnya 2025 tak bisa lagi,” beber Didi.

Namun disinggung terkait perkara tersebut, Didi mengaku tidak tahu menahu. Ia pun tidak paham atas dakwaan tersebut.

“Untuk perkara ini saya tak paham, karena saya hanya bagian pengeluaran di keuangan,” tegas Didi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa, yang kemudian oleh majelis hakim Tiwik melanjutkan sidang ke saksi berikutnya, yang merupakan tersangka perkara narkoba di Tembilahan.

Namun sidang yang rencananya akan berlangsung online tidak dapat terlaksana, karena sinyal tidak maksimal.

“Untuk itu, sidang ditunda pada 10 April 2025, agenda saksi,” pungkas Tiwik.

Sidang lanjutan kasus dugaan pemufakatan jahat dalam perkara narkotika yang melibatkan 10 mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (20/3). Sidang ini menghadirkan lima saksi yang saat ini ditahan di Rutan Tembilahan, termasuk mantan Kepala Unit 2 Satnarkoba Polresta Barelang, Ipda Nurdeni Rian yang memberi keterangan pertama dalam sidang yang dipimpin Tiwik didampingi hakim anggota Douglas dan Andi Bayu.

Dalam kesaksiannya, Ipda Nurdeni Rian mengungkap fakta baru bahwa narkotika jenis sabu yang dijemput dari Malaysia sebenarnya berjumlah 50 kilogram. Sebelumnya, yang terungkap ke publik hanya 35 kilogram. Ia menyatakan bahwa sabu tersebut merupakan bagian dari paket besar yang dibawa oleh Unit 1 Satnarkoba Polresta Barelang dari Malaysia.

Nurdeni Rian, yang bertugas sejak 2020 sebagai Kasubnit II Satnarkoba, menjelaskan pada 15 Juni 2024, ia diminta untuk membackup operasi bersama empat anggota lainnya.

Diketahui, Kasus dugaan tindak pidana narkotika yang menyeret 10 anggota polisi Polda Kepri akhirnya bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (30/1) sekitar pukul 11.20 WIB. Dimana dua warga sipil yang satu diantaranya mantan anggota polisi juga sidang dalam perkara sama dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam dakwaan, terungkap jika para terdakwa polisi tak hanya menyalahgunakan barang bukti narkoba jenis sabu. Namun juga menjemput 44 kilogram sabu hingga perbatasaan Malaysia, dengan membayar upah tekong Rp 20 juta dan upah informan Rp 20 juta perkilogram.

Dakwaan menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung antara bulan Juni hingga September 2025. Berawal dari salah satu ruangan Satnarkoba Polrest Barelang.

Kasus bermula dari informasi terkait penyelundupan 300 Kg sabu dari Malaysia yang diperoleh Rahmadi SI seorang informan. Namun, rencana tersebut batal hingga akhirnya muncul informasi baru pada Mei 2024 mengenai masuknya 100 kg sabu ke Indonesia.

Atas informasi tersebut, beberapa terdakwa menggelar pertemuan di One Spot Coffee, Batam, guna membahas distribusi barang haram itu.

Awalnya, rencana penyelundupan mengalami kendala, namun setelah Ditresnarkoba Polda Kepri mengungkap kasus narkotika di Imperium, Batam, serta adanya tekanan dari pimpinan Polresta Barelang agar segera mengungkap kasus besar, Satria Nanda diduga memerintahkan timnya untuk kembali menjalankan operasi ini.

Dalam rapat lanjutan, terdakwa Shigit Sarwo Edhi sebagai Kanit memberikan arahan kepada Fadillah dan Rahmadi untuk memastikan eksekusi berjalan lancar. Rencana itu mencakup pembagian 100 Kg sabu, di mana 90 Kg digunakan untuk pengungkapan kasus, sedangkan 10 Kg lainnya diduga disisihkan untuk membayar SI dan keperluan operasional. Pada akhirnya, strategi tersebut mendapat persetujuan Satria Nanda meski awalnya ia menilai skema itu berisiko tinggi.

Hingga akhirnya, pada bulan Juni, beberapa terdakwa menyewa Awang seorang tekong untuk mengambil sabu dari Malaysia. Awang diupah Rp 20 juta dan melaju dari Perairan Nongsa, menuju Tanjung Uban hingga ke Malaysia.

Awang membawa kapal seorang diri, dikawal oleh beberapa terdakwa (polisi) menggunakan kapal terpisah. Namun diperbatasaan, para terdakwa berhenti. Sedangkan Awang masuk ke perairan Malaysia.

Setelah Awang kembali dari perairan Malaysia, para terdakwa kembali mengawal Awang hingga perairan Nongsa. Sesampai di perairan Nongsa, Awang tetap berada diatas kapal, sedangkan para terdakwa mengambil dua tas besar dan memasukan ke dalam mobil warna silver untuk menuju Satnarkoba Polresta Barelang.

Di Satnarkoba Polresta Barelang, para terdkawa menghitung jumlah sabu didalam dua tas ada 44 bungkus, yang masing-masing bungkus berisi 1 kilogram. Sabu-sabu tersebut kemudian disisihkan 9 bungkus dan disimpan di tempat terpisah.

Untuk 35 bungkus lagi atau 35 kilogram, dilaporkan untuk diexpos dan disetujui oleh Kasat yang saat itu berada di Bandara Hang Nadim Batam.

Dalam pertemuan para terdakwa dan kasat, kasat juga sempat mengucapkan selamat kepada Para terdakwa karena sudah sukses bekerja. Yang kemudian ditentukan waktu untuk melakukan expos perkara nantinya. Para terdakwa kemudian menghubungi Poy (DPO), untuk mencari orang yang akan membawa sabu itu ke Jakarta. Dan Poy mendapatkan 3 orang, yakni Effendi, Nely dan Ade.

Dua diantara kurir adalah pasangan suami istri yang dijanjikan upah Rp 150 juta dan Ade yang dijanjikan upah Rp 10 juta. Namun dalam

Aksi itu, para polisi yang semula memiliki barang, melakukan aksi penyergapan kepada ketiganya. Orang suruhan Poy ditangkap ditangkap di dekat jembatan Barelang dengan barang bukti 35 kilogram sabu.

Tak hanya itu, 9 kilogram sabu yang disisihkan itu kemudian dijual, salah satunya kepada Azis dengan harga Rp 400 juta per kilogram. Namun diperjalanan, Azis tak melunasi sisa dari pembelian sabu tersebut. Perbuataan para terdqkwa dijerat dengan pasal 112 ayat 2 UU narkotika jo 132 jo pasal 64 UU narkotika. Atau pasal 114 ayat 2 Jo 132 Jo 64 UU narkotika. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Saksi Keuangan Polres Barelang, Akui Ada Bayaran untuk Informan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Batam masih menghadapi permasalahan serius terkait sampah. Di berbagai sudut kota, tumpukan sampah masih sering terlihat, terutama di pinggir jalan dan drainase. Kondisi ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga memicu berbagai permasalahan lain, termasuk banjir saat musim hujan tiba.

Salah satu lokasi yang terdampak adalah drainase induk di pinggir Jalan S Parman, Seibeduk, tepat sebelum Simpang Kampung Bagan. Saat hujan mengguyur Batam pada Senin (24/3) siang, drainase ini tampak dipenuhi oleh sampah rumah tangga yang hanyut terbawa aliran air. Sampah-sampah tersebut tersangkut di sekitar instalasi jaringan pipa dan kabel yang melintang di drainase, menyebabkan aliran air menjadi tersendat.

Akibat tersumbatnya drainase, banjir pun kerap terjadi di kawasan ini. Warga sekitar mengeluhkan kondisi tersebut yang telah menjadi permasalahan rutin setiap kali hujan deras turun. “Sudah jadi langganan banjir di sini kalau hujan deras. Ini lah masalah yang dihadapi. Sampah banyak di drainase. Drainase pun tidak berfungsi normal,” ujar Agus, seorang warga yang ditemui di Simpang Kampung Bagan.

Masalah serupa juga terjadi di wilayah lain, seperti Batuaji dan Sagulung. Setelah hujan deras, sampah yang terbawa air cenderung menumpuk di titik-titik sumbatan drainase, menyebabkan aliran air terganggu. Selain sampah rumah tangga, material bekas bangunan juga memperparah kondisi drainase di sejumlah wilayah.

Banjir yang sering terjadi di Batam sebagian besar disebabkan oleh buruknya sistem drainase yang tersumbat sampah. Aliran air yang tidak lancar membuat genangan air mudah terbentuk di berbagai kawasan, terutama di daerah yang memiliki elevasi rendah. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan dapat semakin parah di masa mendatang.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyadari urgensi permasalahan ini dan tengah berupaya keras untuk mengatasinya. Sejumlah program telah dicanangkan untuk menangani persoalan sampah dan normalisasi drainase guna mengurangi risiko banjir di kota tersebut.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, telah menginstruksikan agar program normalisasi drainase segera dilaksanakan. Selain itu, Pemko Batam juga mengagendakan berbagai proyek penanganan sampah sebagai langkah preventif untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan.

Namun, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani permasalahan sampah dan banjir. Kesadaran dan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya ini. Disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kebersihan lingkungan adalah langkah penting yang harus diterapkan oleh setiap warga.

Tanpa dukungan masyarakat, berbagai upaya pemerintah dalam menangani sampah dan banjir tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari ancaman banjir.

Ke depan, diharapkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat membawa perubahan positif bagi kondisi lingkungan di Batam. Dengan komitmen bersama, permasalahan sampah dan banjir dapat diminimalkan sehingga kota ini menjadi lebih nyaman dan layak huni bagi seluruh warganya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Sampah Masih Jadi Masalah Serius di Batam, Drainase Tersumbat dan Banjir Mengancam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polsek Seibeduk tangkap seorang pria pelaku pencurian dengan modus membobol rumah warga di Perumahan Bukit Kemuning Blok EE I No. 25, RT 008 RW 016, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Seibeduk. Kejadian ini terjadi pada Kamis (20/3) saat pemilik rumah sedang melaksanakan salat subuh.

Pelaku diketahui bernama Riski Kurniade, kelahiran tahun 1998, dan merupakan warga Sagulung. Ia berhasil diamankan setelah polisi menerima laporan dari korban, Ahmad Kurniawan, yang kehilangan sejumlah barang berharga dari dalam rumahnya.

Kapolsek Seibeduk, AKP Buhedi Sinaga, menjelaskan bahwa pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui jendela depan dan mengambil tas yang berada di dapur. Di dalam tas tersebut terdapat satu unit laptop merk Asus warna silver, uang tunai sebesar Rp7.200.000, serta beberapa dokumen penting seperti KTP, SIM A, SIM C, dan STNK sepeda motor.

Korban baru menyadari kehilangan tersebut ketika hendak berangkat kerja dan melihat tasnya sudah tidak ada. Ia kemudian memeriksa rekaman CCTV rumahnya dan mendapati aksi pencurian yang terjadi saat ia sedang salat. “Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000, ” kata Kapolsek.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kanit Reskrim Polsek Seibeduk, Ipda Alex, bersama tim Opsnal melakukan penyelidikan. Pada Kamis (2/3) pukul 23.00 WIB, tim mendapat informasi bahwa pelaku berada di sebuah rumah di belakang Gros Mart, Kelurahan Duriangkang. Namun, saat tim tiba di lokasi, pelaku tidak ditemukan di dalam rumah tersebut.

Polisi kemudian meminta bantuan salah satu penghuni rumah untuk memancing pelaku kembali dengan alasan membawa makanan. Strategi ini berhasil, dan ketika pelaku tiba di rumah tersebut, polisi langsung mengamankannya. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan kemudian dibawa ke Polsek Seibeduk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses penyidikan, polisi mengamankan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini. Barang bukti yang disita antara lain satu unit handphone merk Vivo warna biru, satu unit laptop merk Asus warna silver, satu unit charger laptop Asus warna hitam, dan satu unit charger handphone iPhone warna putih.

Selain itu, polisi juga menyita uang tunai yang diduga hasil pencurian, yaitu 79 lembar uang pecahan Rp20.000, 300 lembar uang pecahan Rp5.000, dan dua lembar uang pecahan Rp10.000. Selain uang tunai, ditemukan juga saldo e-money sebesar Rp300.000 di aplikasi DANA milik pelaku.

Tak hanya itu, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda GL 150 (Megapro) warna putih yang digunakan pelaku dalam aksinya. Sepasang pakaian yang dipakai pelaku saat melakukan pencurian juga disita sebagai barang bukti. Selain itu, polisi memiliki rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.

Dengan tertangkapnya pelaku, Polsek Seibeduk mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Warga diminta untuk memastikan rumah dalam keadaan terkunci dengan baik, terutama saat beristirahat atau meninggalkan rumah. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib agar tindakan cepat dapat dilakukan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Polsek Seibeduk Tangkap Pelaku Pencurian di Perumahan Bukit Kemuning pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rencana lelang kapal super tangker MT Arman 114 masih dalam proses. Saat ini, proses lelang Kapal berbendera Iran ini ditangani oleh Pusat Pengelolaan Aset (PPA) Kejaksaan Agung.

Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi mengatakan terkait barang bukti kapal MT Arman 114 memang akan masuk dalam proses lelang. “Iya sedang proses, tapi kewenangan diambil oleh Pusat Pengelolaan Aset Kejagung,” ujar Kasna, Senin (24/3)

Menurut dia, tim dari Badan Pemulihan Aset (BPA) telah turun langsung untuk memastikan kondisi kapal sebelum proses lebih lanjut. Dimana kapal tersebut masih berada di Batam. “Barang bukti kapal MT Arman masih berada di Batam dalam kondisi aman, dijaga oleh instansi terkait,” ujarnya.

Baca Juga: Lokasinya Membahayakan Pipa Gas, Super Tangker MT Arman 114 Akan Dipindah

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap nahkoda MT Arman 114, Mahmoud Abdelazis Mohammed, warga negara Irak. Ia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Vonis ini berkekuatan hukum tetap tujuh hari setelah putusan dijatuhkan.

Kapal MT Arman 114 yang bernilai triliunan rupiah, beserta barang bukti lainnya berupa minyak bernilai miliaran rupiah, telah dirampas untuk negara. Lelang kapal ini menjadi perhatian besar mengingat nilai aset yang sangat tinggi serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaannya.

Proses lelang ini masih menunggu langkah lanjutan dari PPA Kejaksaan Agung, yang kini bertanggung jawab penuh atas pengalihan aset tersebut. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Proses Lelang Kapal Super Tangker MT Arman 114 Terus Berlanjut, Kini di Bawah Kejaksaan Agung pertama kali tampil pada Metropolis.