batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 150 miliar. Uang itu disita berkaitan kasus dugaan korupsi kegiatan investasi PT Taspen tahun anggaran 2019, pada Senin (24/3).

“KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebesar Rp 150 miliar dari sebuah korporasi swasta (PT F). Uang yang disita penyidik tersebut diduga punya keterkaitan dengan perkara kegiatan investasi menyimpang di Taspen yang dilakukan oleh tersangka ANSK dkk,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu (25/3).

Juru bicara KPK bidang penindakan itu menekankan, pihaknya mengapresiasi terhadap PT F yang memiliki itikad baik untuk bekerja sama dengan penyidik KPK dalam penyitaan ini. Karena itu, KPK mengimbau pihak lainnya untuk bersikap kooperatif terkait dengan penyidikan perkara ini.

“Bagi pihak-pihak yang memilih untuk tidak bersikap kooperatif, tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal,” tegasnya.

Tak hanya uang Rp 150 miliar, KPK juga sebelumnya menyit 150 gram logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing (USD, SGD dan EURO) yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 2,5 miliar.

Penyitaan itu dilakukan setelah penyidik menggeledah terhadap Safe Deposit Box (SDB) milik mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius N.S. Kosasih di sebuah bank swasta nasional, pada Selasa (25/2).

Dalam penanganan kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Taspen (Persero) Antonius Kosasih dan Direktur Utama Insight Investment Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) sebagai tersangka.

Antonius Kosasih selaku direktur investasi PT Taspen dan EHP diduga melakukan korupsi terkait penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola manajer investasi.

KPK menduga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 200 miliar. Selain itu, dugaan tindak pidana ini juga menguntungkan sejumlah pihak.

Beberapa di antaranya, PT IIM sebesar Rp 78 miliar, PT VSI sebesar Rp 2,2 miliar, PT PS sekitar Rp 102 juta, dan PT SM sekitar Rp 44 juta serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka Antonius Kosasih dan tersangka EHP. (*)

Artikel KPK Sita Uang Rp 150 Miliar Terkait Kasus Korupsi PT Taspen pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto telah memegang kekuasaan sebagai kepala negara selama empat bulan. Namun, kebijakan yang dibuat dinilai tidak pernah dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati dalam diskusi terbatas para akademisi dan lembaga masyarakat, pada Senin (24/3). Sulistyowati menuturkan, banyak kebijakan pemerintah yang dibuat tanpa dilandasi dasar ilmiah dan data berbasis bukti dari berbagai penelitian dan kajian.

“Banyak program dan kebijakan yang kemudian dirumuskan dalam hukum agar mendapat legitimasi, yang proses pembuatannya terburu-buru, tanpa prosedur berdasarkan peraturan perundangan, dan tanpa partisipasi publik bermakna, serta tidak memikirkan dampaknya bagi rakyat,” kata Sulistyowati dalam keterangan tertulis.

Ia menegaskan, tujuan kebijakan yang dibuat lebih didasarkan pada ide-ide kepentingan kekuasaan, bersifat populis, dan tidak mengakomodasi kebutuhan, pengalaman dan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Tentu saja dari perspektif rule of law atau negara hukum, tindakan penyelenggara semacam ini tidak dapat dibenarkan.

“Dari berbagai kebijakan yang lahir dalam kerangka populisme itu, nampak ada jurang yang lebar antara kepentingan para elit pemegang kekuasaan dengan rakyat. Tindakan mengeluarkan kebijakan itu dilakukan terus menerus. Masyarakat belum selesai mencermati dan mendiskusikan suatu kebijakan, sudah ada kebijakan baru yang dikeluarkan, dan semuanya serba mengejutkan, dan menggelisahkan,” ucap Sulistyowati.

Tidak mengherankan, jika pasar dan para pelaku ekonomi merespon secara negatif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot tajam, nilai tukar rupiah yang sangat melemah, serta kesulitan rakyat dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok karena lonjakan harga.

Bahkan, ditambah lagi dengan investor yang menutup usahanya, diiringi oleh pemutusan hubungan kerja yang terus menerus terjadi. Namun, ia menyesalkan respons para pejabat publik dalam berbagai kesempatan terhadap kritik dari masyarakat dengan cara-cara yang tidak etis, tidak berempati, dan nampak tidak paham dengan kehidupan rakyat.

“Demikian pun terjadinya ancaman pers yang terus menerus terjadi, menunjukan bahwa kebebasan berekspresi dan pembungkaman telah terjadi. Padahal dalam situasi politik di mana hampir tidak ada oposisi dalam pemerintahan yang sehat, maka suara masyarakat dari media adalah penyeimbang kekuasaan,” pungkasnya. (*)

Artikel Kebijakan Presiden Prabowo Dinilai Meresahkan Rakyat pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti maraknya anggota Polri dan ASN yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke pihak swasta jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M. KPK mengingatkan bahwa pemberian THR hanya diberikan dari perusahaan atau majikan kepada pegawainya di luar upah yang sudah di berikan setiap bulan.

“Sehingga tidak ada kewajiban perusahaan/majikan memberikan THR kepada selain pegawainya. Kalaupun ada, hal itu sebatas pemberian saja diluar THR, apakah sebagai bentuk sodaqah, atau pemberian bantuan lainnya,” kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Depdikmas) KPK, Wawan Wardiana kepada wartawan, Selasa (25/3).

Wawan menegaskan, aparat pemerintah baik ASN maupun aparat penegak hukum (APH) sudah menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pegawai pemerintah. Sehingga tidak boleh lagi meminta THR kepada masyarakat atau perusahaan.

“Kalau ada, itu bukan THR tapi bisa disebut sebagai pungutan liar (pungli), dan kalau tindakan itu dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan orang-orang ini ke depan akan melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan, karena biasanya permintaan tersebut diiming imingi dengan kenyamanan dan keamanan berusaha di lingkungan setempat,” ucap Wawan.

Wawan menegaskan, pungli atau pemerasan menjelang Lebaran ini terjadi, karena tidak adanya nilai-nilai antikorupsi. Seperti nilai sederhana dan kerja keras pada oknum aparat tersebut, yang muncul justru nilai sebaliknya yakni sifat serakah ingin mendapatkan sesuatu barang atau uang yang lebih, tapi dengan cara yang mudah dan tidak sesuai aturan.

Wawan menegaskan, jika masyarakat melihat atau merasakan langsung adanya perlakuan dari ASN maupun APH meminta THR untuk segeta melaporkannya ke KPK maupun aparat terdekat.

“Kalau masyarakat melihat atau mendapatkan perlakuan seperti itu, sebaiknya melaporkan kepada inspektorat pemda setempat atau aparat penegak hukum terdekat atau ke KPK melalui kanal pengaduan, jika oknum tersebut adalah orang yang menjadi kewenangan KPK sebagaimana tercantum pada pasal 11 UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Wawan. (*)

Artikel KPK Soroti Maraknya Anggota Polri dan ASN Minta THR ke Swasta pertama kali tampil pada News.