batampos – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama dengan tim Satgas Formatur Sekolah Rakyat telah memulai seleksi penerimaan peserta didik untuk Sekolah Rakyat sejak 1 April 2025. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa rencana dimulainya proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat tetap sesuai jadwal, yaitu pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Oleh karena itu, seleksi penerimaan siswa dan rekrutmen tenaga pendidik dimulai pada bulan April 2025.

“Proses seleksi peserta didik dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang berasal dari keluarga di desil 1 dan 2 DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” kata Saifullah. Setelah itu, calon siswa akan menjalani serangkaian tes, termasuk tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah, wawancara dengan orang tua, dan pemeriksaan kesehatan.

Seleksi untuk calon siswa ini bersamaan dengan seleksi untuk calon guru. Meskipun telah tersedia guru dari Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan, proses seleksi tetap akan dilakukan kembali. “Untuk guru, dari 60 ribuan guru PPG, kami akan memilih sesuai dengan wilayah dan daerah mereka. Hal ini akan membuat rekrutmen guru lebih efisien, karena mereka tidak perlu jauh-jauh tinggal di luar daerah,” ujar Menteri yang akrab disapa Gus Ipul.

Seleksi Guru yang Ketat Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan bahwa meskipun guru sudah lulus PPG, mereka tetap akan diseleksi dengan ketat untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka, termasuk empati sosial. “Tidak hanya kompetensi akademik yang penting, tetapi juga empati sosial dan kemampuan untuk membangkitkan rasa percaya diri anak-anak,” tambah Nuh. Setelah lolos seleksi, para guru juga diwajibkan mengikuti pelatihan minimal selama satu bulan.

Terkait seleksi siswa, Nuh menambahkan bahwa jika kuota masih tersedia dan kriteria untuk desil 1 atau 2 sudah terpenuhi, maka seleksi akan dibuka untuk desil berikutnya. Para calon siswa akan mengikuti tes akademik, kesehatan, dan IQ untuk mendapatkan pemetaan kondisi mereka, sehingga proses pendidikan mereka di asrama dan sekolah dapat lebih terukur.

Menyediakan Keterampilan Digital Mantan Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh, juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan dalam memutus rantai kemiskinan. Para siswa diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi. Selain itu, mereka akan dilatih dengan keterampilan digital, seperti coding, cybersecurity, dan data sains.

“Siswa SMA atau SMP nantinya akan dikenalkan dengan keterampilan digital masa kini,” tutup Nuh. (*)

Artikel Calon Siswa Sekolah Rakyat Mulai Diseleksi pertama kali tampil pada News.

batampos – Serangan udara yang dilancarkan Israel makin menggila di Gaza, Palestina. Di saat yang sama, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan bahwa negara itu akan memperluas operasi militernya.

Dilansir dari The Guardian, Katz menyatakan pihaknya berencana merebut wilayah gaza lebih luas lagi. Wilayah itu akan ditambahkan ke zona keamanan Israel.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Katz juga mengatakan, perluasan serangan akan meningkatkan tekanan tidak hanya pada Hamas tetapi juga pada penduduk Gaza.

Selain itu, IDF juga telah mengerahkan divisi tambahan ke Gaza dan mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran kepada warga sipil di wilayah selatan Jalur Gaza.
Sementara itu, serangan yang terus dilancarkan zionis Israel ke tanah Gaza terus memakan korban jiwa. Sumber medis yang berada di Gaza mengungkapkan, sedikitnya 21 warga Palestina tewas sejak Israel kembali melanjutkan agresi pasca gencatan senjata.
Tak hanya itu, operasi keamanan Israel juga terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki, dengan beberapa warga Palestina dilaporkan ditangkap oleh pasukan Israel di berbagai wilayah seperti Nablus, Hebron, Tulkarm, dan Nour Shams.

Di tengah eskalasi ini, Forum Keluarga Sandera mengkritik keras pengumuman Katz tentang perluasan perang dan mempertanyakan prioritas pemerintah Israel dalam operasi tersebut.

Kelompok ini menuduh bahwa pemerintah Israel lebih fokus pada upaya merebut wilayah Gaza ketimbang upaya penyelamatan para sandera.

Hamas diyakini masih menahan 59 warga Israel, meskipun tidak semua diperkirakan masih hidup.

Forum Keluarga Sandera mendesak pemerintah Israel untuk menjelaskan bagaimana operasi ini akan mendukung pembebasan para sandera, tanpa membahayakan keselamatan mereka lebih lanjut. (*)

Artikel Israel Makin Menggila di Gaza pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara resmi diberhentikan dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan keputusan parlemen untuk memakzulkan dirinya pada Jumat (4/4). Pemakzulan ini dipicu oleh deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada Desember 2024, yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi dan ancaman terhadap demokrasi.

Dengan keputusan ini, Korea Selatan memasuki periode transisi politik yang besar. Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai presiden sementara, sementara konstitusi mengharuskan diadakannya pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. “Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan pemilu berjalan dengan damai dan teratur,” kata Han, seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada Jumat (4/4).

Dalam sidang pembacaan keputusan, Ketua Mahkamah Konstitusi Moon Hyung-bae menegaskan bahwa tindakan Yoon mengeluarkan deklarasi darurat militer adalah pelanggaran serius terhadap kewenangannya sebagai presiden. “(Yoon) telah mengkhianati kepercayaan rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan dalam republik demokratis,” ujar Moon.

Mahkamah juga menyatakan bahwa keputusan Yoon untuk mengerahkan militer dalam menekan parlemen tidak memiliki dasar hukum yang sah dan cacat secara prosedural. “Langkahnya menyebabkan kekacauan di berbagai aspek kehidupan berbangsa, termasuk ekonomi, kebijakan luar negeri, dan struktur sosial,” tambah Moon.

Yoon sebelumnya beralasan bahwa deklarasi darurat tersebut dikeluarkan untuk memberi peringatan atas dominasi partai oposisi di parlemen, namun Mahkamah menolak pembelaan tersebut. “Ada jalur hukum yang sah untuk menyelesaikan perbedaan politik,” kata Moon lebih lanjut.

Keputusan ini memicu reaksi yang terpolarisasi di masyarakat. Ribuan warga yang berkumpul di luar gedung pengadilan bersorak dan berteriak, “Kami menang!” saat putusan dibacakan. Sementara itu, para pendukung Yoon menunjukkan kemarahan, dan seorang pengunjuk rasa bahkan ditangkap setelah memecahkan kaca bus polisi.

Yoon kini juga menghadapi proses pidana terkait tuduhan makar, menjadi presiden pertama Korea Selatan yang pernah ditahan selama menjabat, meskipun ia kemudian dibebaskan oleh pengadilan.

Meskipun krisis politik tengah berlangsung, nilai tukar won tetap stabil dan pasar saham tidak mengalami gejolak besar, menunjukkan bahwa pelaku pasar telah memperkirakan keputusan ini.

Menanggapi perkembangan ini, Profesor Leif-Eric Easley dari Ewha University mengatakan bahwa putusan Mahkamah menghapuskan ketidakpastian besar dalam politik Korea Selatan. “Ini sangat penting karena pemerintahan berikutnya harus segera menghadapi ancaman militer dari Korea Utara, tekanan diplomatik dari Tiongkok, serta tarif dagang dari Trump,” ujarnya.

Krisis politik ini menjadi pengingat akan kerentanannya demokrasi, bahkan di negara yang tampak stabil. Korea Selatan kini berada di persimpangan sejarah, dan dunia menunggu bagaimana negara tersebut akan membangun kembali kepercayaan pada kepemimpinan dan konstitusinya. (*)

Artikel Presiden Korea Selatan Resmi Dimakzulkan pertama kali tampil pada News.