batampos – Polemik mengenai pemanfaatan lahan fasilitas umum (fasum) di Perumahan Central Hills, Batamcenter, untuk pembangunan masjid oleh warga setempat belum menemukan titik terang. Masalah ini dibahas dalam RDP di DPRD Batam bersama jajaran Komisi I dan Komisi III, Rabu (12/2).

Namun, dalam rapat tersebut, pihak-pihak yang dianggap memiliki kewenangan atas lahan, seperti BP Batam, pengembang, dan pemilik lahan; Central Group serta PT Menteng Griya Lestari (MGL), tidak hadir. Padahal, mereka telah diundang secara resmi oleh DPRD Batam.

Sekretaris Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono, menyayangkan ketidakhadiran para pemangku kepentingan. Menurutnya, tanpa kehadiran mereka, permasalahan tidak bisa diselesaikan secara tuntas.

“Tadi sudah kita putuskan. Memang dengan ketidakhadiran developer dan BP Batam tentunya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ibaratnya bertepuk sebelah tangan, tidak bunyi,” kata dia.

Baca Juga: Piutang Pajak di Batam Capai Rp570 Miliar, Bapenda Fokus Penagihan dan Cleansing Data

Meski demikian, DPRD Batam tetap menampung keluhan masyarakat dan masukan dari berbagai pihak, termasuk Dinas Perkimtan. Hasil dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan sidak dan survei bersama di lokasi.

“Nanti dalam join survey dapat ditentukan letak titik-titiknya (fasum), apakah sesuai dengan fatwa planologi dan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Langkah ini akan dilakukan secara arif dan bijaksana, dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada. Ia mengingatkan keberadaan fasum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008.

“Kalau sampai lari dari regulasi, maka sudah kewajiban kami mengingatkan sesuai dengan fungsi pengawasan ke OPD terkait yang membidangi masalah ini,” kata Djoko.

Sidak dan survei bersama di lapangan dapat mengungkap kondisi sebenarnya, serta memastikan kesesuaian lahan fasum dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga: 38.510 Siswa di Batam Terima Bantuan Pendidikan PIP, Bantuan Langsung Masuk ke Rekening Siswa

Selain masalah lahan fasum, muncul pula dugaan bahwa Central Group belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Perumahan Central Hills.

Menanggapi hal ini, Djoko mengatakan bahwa persoalan tersebut akan diklasifikasi lebih lanjut. Pihaknya bakalan menelusuri apakah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan tersebut sudah diterbitkan, dan apakah pengembang telah memenuhi kewajiban mereka.

“Kalau PBG, kami tanya rekomendasi teknis dari Dinas CKTR (Cipta Karya dan Tata Ruang), informasinya sudah keluar, cuma tinggal di PTSP,” kata dia.

Djoko menegaskan, semua dugaan harus dibuktikan dengan dokumen otentik. Apabila PBG sudah terbit tetapi pajaknya belum dibayar, maka itu termasuk pelanggaran yang memiliki sanksi tersendiri.

“Kalau nanti secara otentik PBG-nya sudah ada, berarti, kan, sudah ada nomornya. Kalau sudah ada nomor tapi belum bayar, itu termasuk pelanggaran,” katanya.

DPRD Batam akan terus menelusuri persoalan ini bersama pihak terkait. Sementara itu, jajaran legislator mendorong agar pemerintah daerah segera melengkapi regulasi terkait fasum. Djoko mencontohkan beberapa daerah lain sudah memiliki Perda tentang Sarana dan Prasarana Umum.

“Dengan adanya Perda, pengembang yang mengajukan PBG wajib menyerahkan fasum dan fasosnya kepada pemerintah sebelum izin mereka disahkan,” katanya.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi meminta-minta kepada pengembang untuk menyerahkan fasilitas umum yang seharusnya menjadi hak mereka.

“Jadi tidak ada lagi sekarang warga yang mengemis-ngemis kepada developer,” ujar Djoko. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel RDP DPRD Batam Bahas Lahan Fasum Central Hills, Developer Mangkir pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Harga LPG 3 kilogram di Batam menjadi sorotan DPRD dan Ombudsman Kepri menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam distribusinya.

Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda, mengatakan, harga yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam adalah Rp21 ribu per tabung. Namun, jika ada kebijakan penyesuaian harga dari pemerintah pusat, maka harga di Batam juga harus ikut menyesuaikan.

“Kalau ada penyesuaian harga dari pusat, tentu harus diturunkan harganya. Karena tidak boleh lebih dari Rp20 ribu,” katanya.

DPRD Batam akan mengawal persoalan ini dan berencana memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat selanjutnya. Jika ditemukan penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kilogram, dewan tak menutup kemungkinan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidikinya lebih lanjut.

Baca Juga: Pemko Batam Akan Menata Pedagang Pasar Kaget

Menurut dia, kondisi di Batam berbeda dengan daerah lain. Masyarakat secara umum masih mampu membeli LPG 3 kilogram karena kondisi ekonomi yang relatif baik. Namun, subsidi haruslah tepat sasaran.

“Kita mau efisiensi anggaran, supaya dana subsidi itu tepat sasaran. Yang miskin haknya mendapatkan LPG 3 kilogram, bagi yang tidak miskin itu berdosa kalau memakai LPG 3 kilogram itu karena bukan haknya,” kata Yunus.

Sementara itu, Ombudsman RI perwakilan Kepri mendukung rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menata ulang sistem distribusi LPG 3 kilogram. Langkah ini dinilai perlu untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang menyebabkan harga melonjak di masyarakat.

“Kami mendukung penuh rencana perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kilogram. Sudah menjadi keniscayaan mengingat banyaknya penyimpangan yang selama ini terjadi,” kata Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari.

Menurutnya, selama ini distribusi gas melon dimonopoli oleh agen-agen tertentu yang bekerja sama dengan Pertamina daerah. Pemerintah pusat berencana mengubah pola distribusi dengan meningkatkan status pangkalan menjadi sub-agen, yang nantinya akan mendistribusikan langsung ke pengecer.

Baca Juga: Batam Darurat Sampah, Penumpukan di Pinggir Jalan Kian Parah

Dalam skema baru, pembelian LPG 3 kilogram akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat secara digital melalui aplikasi MAP. Meski demikian, pembelian tidak akan dibatasi.

Ombudsman Kepri juga mengungkapkan sejumlah penyimpangan yang terjadi dalam distribusi LPG 3 kilogram di Batam dan wilayah lain di Kepri. Salah satunya adalah kenaikan harga yang signifikan di tingkat masyarakat.

“Harga sering tidak stabil. Dari HET Rp21 ribu, mark-up harga di lapangan bisa mencapai Rp26 ribu hingga Rp28 ribu. Kenaikannya berkisar Rp5 ribu hingga Rp7 ribu, bahkan lebih,” ujarnya.

Menurutnya, penataan distribusi ini bertujuan agar subsidi yang mencapai Rp87 triliun dalam APBN 2025 dapat tepat sasaran. Penyimpangan distribusi yang terjadi selama ini dinilai membuat subsidi menjadi kurang efektif.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ombudsman Kepri memberikan beberapa rekomendasi kepada Pertamina daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Pertamina diminta memastikan pasokan LPG 3 kilogram ke pangkalan sesuai dengan jumlah dan jadwal pengiriman yang telah ditentukan.

Baca Juga: Serentak di Jakarta, Amsakar-Li Claudia Dilantik 20 Februari

Selain itu, pengawasan terhadap agen dan pangkalan harus dioptimalkan guna mencegah penyalahgunaan distribusi. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah melakukan razia terhadap pengecer liar yang menjual LPG 3 kilogram tanpa izin dan dengan harga di atas HET.

Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Batam menunjukkan bahwa inflasi dari sektor bahan bakar rumah tangga turut berkontribusi terhadap kenaikan inflasi umum. Pada tahun 2024, inflasi sektor ini mencapai 8,49 persen, dengan andil sebesar 0,08 persen terhadap total inflasi tahunan yang tercatat sebesar 2,24 persen.

“Lonjakan harga gas yang bersubsidi telah memberikan dampak pada kenaikan inflasi di Batam. Penataan distribusi yang lebih baik bisa menekan dampak inflasi ini,” kata Lagat. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPRD Batam dan Ombudsman Kepri Soroti Penyimpangan Distribusi LPG 3 Kg pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang hingga saat ini belum merampungkan penyelidikan kasus pengalokasian lahan dan praktik cut and fill yang dilakukan PT Karlina Cahaya Loka di area hutan lindung di kawasan Tiban McDermott, Sekupang.

“Masih penyelidikan, kasus masih berjalan di Polres,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debby Tri Andrestian di Mapolresta Barelang.

Diketahui, dalam kasus ini polisi telah memeriksa puluhan saksi dan dokumen secara maraton. Saksi tersebut terdiri dari staf BP Batam dan pihak perusahaan.

“Untuk tersangka belum bisa kita tentukan ada atau tidak. Namanya masih penyelidikan,” katanya.

Baca Juga: Ribuan Warga Kepri Bekerja di Kamboja, Jadi Scammer dan Operator Judi Online

Sebelumnya, Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu mengatakan dalam kasus ini, pihaknya sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

“Pemeriksaan sudah full semua saksi, sehingga ada pasal-pasal yang dilanggar,” ujarnya.

Selain sudah memeriksa seluruh saksi, kata Heribertus, pihaknya juga mendatangi saksi ahli. “Tinggal satu langkah lagi menuju ahli pidana, saksi ahli. Sehingga nanti mereka bisa beragumen akan berhadapan dengan saksi ahli,” katanya.

Heribertus juga memastikan dalam kasus ini akan membidik tersangka. “Seperti saya sampaikan sebelumnya (akan ada tersangka),” ungkapnya.

Baca Juga: Lewat Grup Telegram, 15 CPMI Ilegal Nyaris Diselundupkan ke Myanmar dan Malaysia

Diberitakan sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang menggeledah Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (21/8/2024), sekitar pukul 15.00 WIB. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam, dan polisi menyita 1 box plastik yang berisikan berkas.

Penggeledahan ini dipimpin langsung Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu di ruang arsip lahan BP Batam. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Soal Kasus Pengalokasian Lahan dan Cut and Fill di Tiban, Kasat Reskrim: Penyelidikan Masih Berjalan pertama kali tampil pada Metropolis.