batampos – Di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam, ada satu bangunan yang justru seolah ditinggalkan oleh waktu. Gedung Beringin di Sekupang, yang dahulu menjadi pusat kegiatan masyarakat, kini terbengkalai dalam kondisi memprihatinkan. Bangunan yang didirikan oleh Otorita Batam pada 1986 itu kini dipenuhi semak belukar, dengan dinding kusam, jendela pecah, dan atap yang mulai runtuh.

Dulunya, Gedung Beringin berperan sebagai pusat seni dan budaya, tempat berbagai acara pernikahan, pertemuan, serta pertunjukan seni. Bahkan, menurut beberapa warga, gedung ini pernah menjadi lokasi pertemuan penting pejabat di era Presiden Soeharto. Namun, setelah Batam masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada 2004, perannya mulai meredup hingga akhirnya benar-benar tak terurus.

Kini, masyarakat bertanya-tanya, apakah Gedung Beringin masih memiliki nilai bagi warga, atau lebih baik dirobohkan dan digantikan dengan pembangunan lain yang lebih bermanfaat?

Simanjuntak, warga Sekupang yang tinggal tak jauh dari lokasi, mengaku prihatin melihat kondisi gedung yang dulu megah kini menjadi pemandangan suram.

“Dulu gedung ini jadi tempat acara warga, sekarang kalau dilihat dari jauh, sudah tidak kelihatan lagi kalau ini gedung,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Yudi, warga lainnya. Ia menyesalkan minimnya perhatian pemerintah terhadap bangunan yang memiliki nilai sejarah ini. Menurutnya, jika gedung ini dibiarkan terus terbengkalai, akan berpotensi disalahgunakan.

“Kami khawatir kalau tempat ini dipakai untuk hal-hal negatif, seperti tempat nongkrong anak-anak muda atau bahkan jadi tempat tinggal gelandangan,” katanya.

Warga berharap ada tindakan nyata dari pemerintah, baik dalam bentuk renovasi maupun perubahan fungsi gedung. Apapun keputusannya, mereka menginginkan Gedung Beringin kembali memiliki manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar bangunan kosong yang menunggu roboh.

“Sayang sekali kalau dibiarkan begini terus. Kalau diperbaiki, bisa jadi tempat kegiatan warga atau pemerintah,” pungkas Yudi.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur Hutasoit, turut menyoroti kondisi Gedung Beringin yang dibiarkan rusak tanpa ada kejelasan. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan aset bersejarah ini.

“Gedung ini merupakan aset pemerintah, baik Pemkot Batam maupun BP Batam. Jangan dibiarkan rusak seperti ini. Jika perlu, kita jadikan sebagai gedung serbaguna untuk pertemuan atau kegiatan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, revitalisasi bisa menjadi solusi terbaik, terutama jika dilakukan dengan konsep yang jelas dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

“Daripada jadi tempat yang tidak jelas, lebih baik dimanfaatkan kembali. Bisa untuk gedung serbaguna, pusat kegiatan budaya, atau bahkan ruang bagi UMKM,” tambahnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Gedung Beringin Sekupang, Aset Bersejarah yang Terlantar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Batam sepanjang Januari hingga Februari 2025 mencapai 465 orang. TKA asal Cina mendominasi dengan jumlah mencapai 139 orang.

Kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan selain dari Cina, tenaga kerja asing di Batam juga berasal dari India, 75 orang, Malaysia 47, Vietnam 45, Singapura 30, Jepang 23, Kamboja 16, Filipina 15, Myanmar 12, Taiwan 9 orang, Bangladesh 7, Inggris 7, Belanda 6 orang, Korea Selatan 5, Filipina 4 orang, Kroasia 3, dan Australia 3 orang.

“Ini daftar TKA yang diterbitkan periode 1 Januari sampai Februari 2025,” ujarnya, Selasa (11/2).

Menurut Rudi, dominasi TKA asal Cina tak lepas dari banyaknya perusahaan asal negara tersebut yang beroperasi di Batam, serta penggunaan alat dan mesin buatan Cina dalam sejumlah industri di kota ini.

“Ada korelasinya. Banyak perusahaan asal Cina beroperasi di sini, dan mereka juga menggunakan peralatan dari negara mereka sendiri, sehingga untuk tenaga mekanik dan teknisi, mereka mendatangkan langsung dari sana,” jelas Rudi.

Dari sisi sektor usaha, TKA di Batam terbanyak bekerja di sektor jasa konstruksi, diikuti industri komponen elektronik dan industri elektronik. Selain itu, terdapat juga TKA yang bekerja di jasa pertambangan minyak dan gas bumi, jasa pendidikan swasta, serta industri peralatan komunikasi.

“Di sektor konstruksi dan elektronik, terutama yang menggunakan alat berat dan teknologi tinggi, mereka membutuhkan TKA dengan spesialisasi tertentu,” tambahnya.

Rudi mengungkapkan, TKA di Batam umumnya menempati posisi profesional dan teknisi. Jabatan terbanyak antara lain, Mechanical Engineer sebanyak 65 orang. Lalu Production Engineer 65 orang, Production Manager 29 orang, Electrical Engineer sebanyak 24 orang, Quality Control Advisor sebanyak 15 orang, Quality Assurance Advisor sebanyak 14 orang, Technical Manager 13 orang, Direktur 11 orang, Commissioning Engineer sebanyak 10 orang dan System Engineer sebanyak 9 orang.

Rudi menambahkan bahwa untuk bekerja di Indonesia, TKA harus memiliki latar belakang pendidikan sarjana, kompetensi yang sesuai, dan menduduki level jabatan tertentu.

“Jika melihat level jabatannya, TKA paling banyak menempati posisi profesional atau teknisi, yang memang membutuhkan keterampilan khusus dan pengalaman,” ungkapnya.

Beberapa perusahaan yang tercatat sebagai pengguna TKA terbanyak di Batam antara lain PT MSUN Solar Indonesia sebanyak 24 orang, PT Pegaunihan Technology Indonesia sebanyak 20 orang, PT Thornova Solar Indonesia 20 orang, PT Mega Solar Indonesia 17 orang, PT Yisheng Photovoltaic New Materials 13 orang, PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia 13 orang, PT TJK Power 11 orang, PT Profab Indonesia 10 orang, PT McDermott Indonesia 10 orang serta PT Wasco Engineering Indonesia sebanyak 8 orang.

Rudi menjelaskan bahwa pengajuan awal izin kerja TKA dilakukan di tingkat pusat, sedangkan perpanjangan izin dilakukan di daerah tempat perusahaan beroperasi.

“Jika perusahaan berbasis di Batam, perpanjangan izinnya dilakukan di sini, sehingga retribusi masuk ke kas daerah. Namun, jika perusahaan memiliki kantor cabang di daerah lain, perpanjangan izin bisa dilakukan di tingkat provinsi atau pusat, tergantung lokasi perusahaan,” jelasnya.

Dengan jumlah TKA yang cukup signifikan, Rudi berharap kehadiran mereka dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Batam, terutama di sektor yang membutuhkan keahlian teknis tinggi. Selain itu, diharapkan terjadi transfer ilmu dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 465 TKA Bekerja di Batam, Paling Banyak dari Cina pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polemik terkait pemanfaatan lahan fasilitas umum (fasum) untuk pembangunan masjid di Perumahan Central Hills, Batamcenter, masih menjadi perhatian publik.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, menegaskan keputusan terkait pemanfaatan fasum seharusnya kembali kepada warga yang tinggal di perumahan tersebut.

Menurutnya, tugas developer perumahan hanya sebatas menyediakan dan menyerahkan lahan fasum atau fasilitas sosial (fasos) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan (Perkimtan). Setelah penyerahan, hak pengelolaan lahan tersebut sepenuhnya berada di tangan masyarakat setempat.

Baca Juga: Hibah Lahan Masjid di Central Hills Tak Jelas, Warga Ajukan RDP ke DPRD Batam

“Developer itu pada umumnya cuma menyediakan lokasi fasum atau fasos, lalu menyerahkannya ke Pemko Batam lewat Dinas Perkimtan. Setelah itu, warga yang menentukan apakah di situ mau dibangun rumah ibadah atau yang lain,” katanya, Selasa (11/2).

Ia juga menyoroti tindakan developer yang terkesan menarik ulur proses pembangunan rumah ibadah di lokasi fasum. Menurutnya, hal semacam itu tidak tepat, karena lahan fasum adalah hak masyarakat yang membeli rumah di perumahan tersebut.

“Kalau ada statement dari developer yang melarang, menurut saya itu tidak pas. Fasum itu kan punya masyarakat yang beli rumah di situ,” ujar Suryanto.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa persoalan pembangunan masjid tergantung pada janji awal developer kepada pembeli. Jika pembangunan masjid sudah dijanjikan, maka kewajiban developer untuk merealisasikannya. Tetapi, apabila tidak ada janji semacam itu, keputusan sepenuhnya diserahkan kepada warga.

“Yang harus ditanya itu, pembangunan masjid itu dijanjikan oleh developer atau tidak? Kalau dijanjikan, ya harus ditepati. Tapi kalau tidak ada, itu kembali ke masyarakat yang tinggal di situ,” kata dia.

Ia menekankan pentingnya musyawarah warga untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pemanfaatan lahan fasum. Jika warga sepakat untuk membangun masjid, langkah selanjutnya tinggal mengurus izin dan pelaksanaan pembangunan.

“Semua itu kembali ke warganya. Artinya, ada rapat warga untuk menemukan kesepakatan,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Polemik Pembangunan Masjid di Central Hills, DPRD Batam: Pemanfaatan Fasum Hak Warga, Bukan Developer pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus dugaan penipuan terhadap orang tua calon siswa (casis) Polri tahun 2024 yang diduga melibatkan oknum anggota Polda Kepri dipastikan tetap berlanjut. Oknum tersebut berinisial GT berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda). Eks personel Subbagrenmin Ditbinmas Polda Kepri.

Orang tua korban secara resmi telah melaporkan kejadian tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan bahwa kasusnya sedang ditindaklanjuti.

“Laporan sudah diterima pada Jumat kemarin. Saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik untuk menentukan apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Yang jelas, laporan ini sudah ditindaklanjuti,”ujar Pandra, Selasa (11/2).

Orang tua korban, Simatupang, menjelaskan dirinya awalnya dikenalkan kepada terduga pelaku oleh seorang kerabat. Ia mengaku tidak berniat menempuh jalur tidak resmi, namun tergiur setelah ditawarkan bantuan untuk meloloskan anaknya dalam seleksi.

“Kami mulai berkomunikasi sejak pengumuman penerimaan casis 2024. Namun, menjelang pengumuman akhir, nomor handphone yang bersangkutan tiba-tiba tidak bisa dihubungi,” ujarnya.

Menyadari adanya indikasi penipuan, Simatupang akhirnya melaporkan kasus ini ke Propam Polda Kepri. Ia mengungkapkan total kerugian yang dialami mencapai Rp310 juta, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap, baik tunai maupun melalui transfer atas nama terduga pelaku.

“Kami hanya ingin perkara ini ditangani dengan transparan dan tuntas. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Kepri untuk memproses kasus ini lebih lanjut,” katanya .

Hingga saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap kebenaran dugaan penipuan tersebut. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Tipu Casis Polri, Oknum Polda Kepri Dilaporkan ke Propam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pasar WAN Sri Beni di Marina, Kota Batam, hingga kini belum beroperasi meski telah selesai dibangun sejak tahun 2019 oleh Kementerian Perdagangan RI. Kondisi pasar yang tidak terawat dan minim aktivitas membuatnya terkesan mangkrak. Pemerintah Kota Batam masih mencari solusi agar pasar ini dapat difungsikan sesuai dengan tujuan awal pembangunannya.

Amad Elfasi, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang menjadi pertimbangan dalam mengoperasikan pasar tersebut. Salah satu masalah utama adalah kondisi lahan sekitar yang belum terbangun sepenuhnya. “Kami khawatir fasilitas penunjang nantinya akan terbentur dengan bangunan selanjutnya,” ujarnya.

Selain itu, lokasi pasar yang berada di tengah hutan menjadi tantangan tersendiri. Letaknya yang sedikit lebih dalam, sekitar 200 meter dari pemukiman warga Perumahan Marina Kota Mas, membuat pasar ini kurang strategis untuk menarik pedagang maupun pembeli. “Pasar ini jauh dari cerminan cikal bakal pasar yang hidup. Ini yang masih kami pertimbangkan dalam merumuskan formulasi ke depan,” tambah Amad Elfasi.

Upaya untuk mencari pihak ketiga sebagai mitra kerja sama juga belum membuahkan hasil. Menurut Amad, hingga saat ini belum ada investor atau pihak swasta yang tertarik untuk mengelola dan mengembangkan pasar tersebut. Akibatnya, Pemkot Batam masih berupaya merawat bangunan yang sudah ada sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Dari pantauan di lapangan, kondisi pasar memang cukup memprihatinkan. Bangunan pasar yang berpagar tembok tampak tidak terawat, dengan banyak bagian yang rusak akibat aksi pencurian. Besi-besi di lapak pasar banyak yang dipotong, sementara fasilitas lainnya juga mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat pasar terlihat sepi dan menyeramkan, bahkan di siang hari.

Kehadiran pasar yang tidak berfungsi ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Beberapa di antara mereka merasa bahwa keberadaan pasar seharusnya bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik. Namun, karena tidak ada aktivitas dan minim fasilitas pendukung, warga lebih memilih berbelanja di pasar lain yang sudah berkembang.

Menurut Amad Elfasi, pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah agar pasar ini tidak bernasib sama dengan beberapa pasar lain di Batam yang juga kurang berkembang. “Kami ingin memastikan bahwa langkah yang diambil nantinya tepat sehingga saat pasar digunakan, bisa benar-benar hidup dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, beberapa pihak menyarankan agar lokasi pasar ini dijadikan sebagai pusat kegiatan lain yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Misalnya, sebagai pusat kuliner atau tempat usaha berbasis komunitas agar tetap memberikan manfaat bagi warga Marina dan sekitarnya.

Pemko Batam sendiri belum memberikan keputusan akhir terkait masa depan Pasar WAN Sri Beni. Namun, mereka memastikan akan terus mencari solusi terbaik agar aset yang sudah dibangun dengan dana negara ini tidak sia-sia.

Untuk saat ini, langkah perawatan menjadi fokus utama sambil menunggu kebijakan lebih lanjut. Pemko berharap adanya kerja sama dengan pihak swasta atau investor yang bisa membantu menghidupkan kembali pasar ini agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Pemko Batam Masih Cari Solusi untuk Hidupkan Pasar Wan Sri Beni di Marina pertama kali tampil pada Metropolis.