batampos– Bupati Karimun Iskandarsyah mengatakan, pihaknya siap membantu Badan Amil Zakat (Baznas) Karimun agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun supaya ASN bisa dipotong zakat profesinya langsung masuk ke rekening Baznas Karimun.

” Saya ucapkan terimakasih menjadi duta Baznas Karimun. Insyallah, kita akan bantu peningkatan pendapatan baznas karimun kedepannya,” terangnya, Selasa (25/3).

Saat ini pihaknya sedang menyusun anggaran, dimana sekarang untuk gaji dan THR ASN sudah dibayarkan. Kemudian, untuk non ASN juga segara dibayarkan termasuk THR. Sehingga, bisa membayar zakat dibulan suci ramadan 1446 H/2025 M.

BACA JUGA: Baznas Kepri Buka Layanan Bayar Zakat Buat Kepala Daerah hingga OPD Pemprov

” Mohon dukungannya, kepada bapak dan ibu gunakan sebaik mungkin pendistribusian zakat dari Baznas Karimun dalam bentuk uang tunai,” pesannya.

Sementara itu ketua Baznas Karimun H Nasrial mengatakan, pendistribusian zakat oleh Baznas Karimun dihadiri langsung bupati karimun dan tokoh masyarakat karimun H Nurdin Basirun. Dan, dirinya berharap kepada bupati karimun dapat memberikan motivasi kepada para ASN agar menunaikan zakatnya melalui Baznas Karimun.

” Kalau dapat sistem potong atas atau payroll, agar bisa meningkat mengumpulan zakat di baznas karimun,” ungkapnya.

Kenapa demikian, apabila diliat di baznas daerah lain pendapatan zakat baznas terjadi peningkatan dengan sistem payroll. Sedangkan, pendistribusian zakat untuk bulan januari dan februari 2025 ini mencapai Rp464.490 .000.

Mulai dari bantuan kemanusian Rp102.254.100 untuk975 orang, kesehatan Rp26.500.000 untuk 61 orang, pendidikan Rp34.600.000 untuk 53 orang dan dakwah-advokasi Rp13.836.000 untuk 35 orang. Sedangkan, penyaluran pada bulan suci ramadan 1445H/2025M, untuk 4 kecamatan mencapai 297.500.000 untuk 1.125 orang.

” Penerima zakat mencapai 2.249 orang, ada juga paket sembako kemenag sebanyak Rp20 juta untuk 200 orang,” tuturnya.

Sementara pantauan dilapangan, para penerima zakat secara antri dengan membawa kupon untuk menerima zakat sebesar Rp300 ribu per jiwa.

” Alhamdulillah, dapat buat beraye sama keluarga,” ucap Mega salah seorang warga Tebing.(*)

Rporter: Tri Haryono

Artikel Bupati Karimun Bantu Baznas Karimun untuk Potong Zakat Profesi ASN pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN dan pegawai berstatus non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dipastikan sedang dalam tahap pembayaran.

Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa pegawai non ASN tidak memperoleh THR, melainkan insentif hari raya yang nominalnya sebesar Rp2 juta. Sementara ASN dipastikan menerima THR dengan nilai satu bulan gaji.

“Yang non ASN kita kasih insentif, agar semuanya merasakan. Saat ini sedang dalam proses pembayaran,” kata Ansar Ahmad, Selasa (25/3).

BACA JUGA: Baznas Anambas Salurkan 4 Ton Beras ke Mantan Pegawai Honorer dan Warga Kurang Mampu

Ia menegaskan, para ASN dan pegawai Non ASN yang telah menerima THR ini, diharapkan dapat memanfaatkan tunjangan yang diberikan. “Kita ingin agar semuanya dapat merasakan porsinya masing-masing, demi memenuhi kebutuhan untuk hari raya nanti,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Venni Meitaria Detiwati mengatakan, Gubernur Kepri telah memberikan instruksi kepada TAPD untuk mencarikan solusi agar pegawai Non ASN dapat merasakan THR.

Kendati demikian, pegawai yang berstatus Non ASN tidak mendapatkan THR, dengan nilai satu bulan gaji. Melainkan, mereka mendapatkan insentif hari raya yang nilainya sebesar Rp2 juta. Tercatat, terdapat 5.870 pegawai non ASN yang dipastikan mendapat insentif hari raya tersebut.

“Karena tidak bisa diberikan dalam bentuk THR, maka pak gubernur memberikan insentif hari raya kepada Pegawai non ASN yang telah bekerja di lingkup pemprov Kepri,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan adanya insentif yang diberikan, dapat menjadi solusi bagi pegawai non ASN agar dapat merasakan THR, seperti yang dirasakan para pegawai ASN.

“Untuk besaran insentif ini disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kurang lebih 1 orang Rp2 juta dengan total penerima sekitar 5.870an,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel Gubernur Ansar Pastikan Insentif Hari Raya Pegawai Non ASN Sedang dalam Proses Pembayaran pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga Fidya Asrina, menggelar buka bersama dengan rekan-rekan media yang ada di Dabo Singkep. Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Tiga Berlian Dabo Singkep Kabupaten Lingga pada Senin sore (24/3).

Ketua Bawaslu Lingga, Fidya Asrina menyampaikan kegiatan ini merupakan silaturahmi antara Bawaslu Lingga dengan rekan-rekan media di momen Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025.

“Saya sengaja mengajak rekan-rekan media untuk melakukan buka puasa bersama di momen Bulan Suci Ramadan ini, kagitan ini juga menjadi momen silaturahmi kami karena memang beberapa waktu ini dengan kesibukan yang ada sulit untuk bertatap muka seperti ini,” ujar Fidya pada Senin (24/3).

BACA JUGA: Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024, Bawaslu Lingga Gelar Rapat Evaluasi Bersama Stakeholder Se-Kabupaten Lingga

Selanjutnya ketua Bawaslu Lingga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan media yang sudah membantu mereka dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lingga tahun 2024 kemarin dengan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat.

“Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan media yang ada di kabupaten lingga atas kerjasamanya selama pelaksanaan Pilkada Lingga Tahun 2024 kemarin. Semoga silaturahmi dan kerjasama ini dapat terus terjalin untuk kedepannya dalam memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Lingga berharap silaturahmi dan kerjasama dengan rekan-rekan media ini tidak terhenti sampai di sini saja. Namun kedepannya silaturahmi ini harus terus terjalin.

Selain kegiatan buka bersama dan silaturahmi, pada kesempatan ini ketua Bawaslu Lingga juga melakukan penyerahan piagam Penghargaan kepada rekan-rekan media atas dedikasi dan kerjasama mensukseskan Pilkada Lingga Tahun 2024 kemarin dengan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Lingga beserta staff dan rekan-rekan media yang ada di wilayah Dabo Singkep beserta tamu undangan. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Ketua Bawaslu Lingga Gelar Buka Bersama Insan Pers Dabo Singkep pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Tanbros mengandeng PWI Bintan menyalurkan bantuan 100 karung beras 5 kilogram (Kg) kepada warga di dua lokasi pada Senin (24/3/2025).

Ketua PWI Bintan, Harjo Waluyo mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur.

Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi organisasi lain untuk melakukan kegiatan yang positif.

Wakil Direktur Tanbros, M Kamarol mengatakan, pembagian bantuan 100 karung beras dilakukan di Kelurahan Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara dan Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong.

BACA JUGA: Stok Beras SPHP di Bulog Tinggal 1.100 Ton

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dari perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha, termasuk konstruksi tersebut.

“Semoga dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam menyambut lebaran,” harapnya.

Kades Sebong Perah, Bahari mengapresiasi perusahaan dan PWI Bintan yang peduli terhadap sesama.

Kegiatan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam menyambut lebaran.

“Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut ke depannya,” harapnya. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Tanbros Gandeng PWI Bintan Salurkan Bantuan Beras ke Warga pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kepri menerima aspirasi ratusan mahasiswa, yang melakukan aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) TNI, pada Senin (24/3). Aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan ke DPR RI.

Para massa tersebut ditemui oleh Anggota DPRD Kepri, Bobby Jayanto usai mereka melakukan aksi demonstrasi di depan pintu masuk kawasan Gedung DPRD Kepri, Dompak Tanjungpinang. Aspirasi soal penolakan UU TNI yang telah direvisi tersebut pun diterima.

“Sesuai dengan mekanismenya, semua aspirasi yang kita terima, harus dilaporkan dulu ke Pimpinan DPRD Kepri. Termasuk hasil dari pertemuan ini,” kata Boby Jayanto, usai menemui massa demonstrasi.

BACA JUGA: Aspirasi Pendemo soal Efesiensi-Pengangkatan Stafsus Bakal Ditindaklanjuti

Kendati demikian, ia berharap pimpinan DPRD Kepri dapat melakukan rapat, untuk menyikapi aspirasi masyarakat Kepri, yang disampaikan oleh ratusan mahasiswa tersebut. Yang terpenting, menurutnya aspirasi tersebut diterima oleh DPRD Kepri.

“Yang penting aspirasi dari masyarakat ini tersampaikan. Semoga bisa memberikan tanggapan yang terbaik,” pungkasnya.

Upaya pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini memang menjadi sorotan publik. Para pendemo menilai revisi ini berpotensi membuka kembali jalan bagi dwifungsi militer, konsep yang telah dihapus dalam reformasi 1998.

Mereka juga menolak UU TNI yang dianggap mengancam demokrasi, mendesak prioritas revisi terhadap UU Peradilan Militer, serta menolak pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel DPRD Kepri Bakal Teruskan Aspirasi Penolakan UU TNI ke DPR RI pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – PT Hermina Jaya (HJ) dinilai tidak menghargai putusan hukum pengadilan karena melakukan aktivitas loading terhadap stok bauksit sebanyak 180.000 ton yang berlokasi di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Saat ini, PT Hermina Jaya (HJ) tengah mengalami sengketa hukum dengan PT Karya Raya Adi Pratama (KRAP) terkait wanprestasi dalam pekerjaan tambang bauksit di Desa Marok Tua.

Berdasarkan Surat Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Batam dari Pengadilan Negeri Batam, gugatan PT KRAP telah dikabulkan. Selanjutnya, PT HJ mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dan hingga kini proses hukum masih berlangsung.

Kendati demikian, selama proses hukum berjalan, PT HJ tetap melakukan aktivitas loading dan pengangkutan stok bauksit menggunakan tongkang keluar dari lokasi tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pada 18 Maret 2025 lalu, PT HJ diduga melakukan aktivitas loading di Terminal Khusus (Tersus) PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) milik Pek Kuang, dengan mengatasnamakan Tersus PT Bintang Cipta Arta (BCA) yang berlokasi di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga.

Menurut informasi dari berbagai sumber yang diterima Batam Pos, Tersus PT TBJ di Desa Tanjung Irat saat ini masih dalam proses perpanjangan perizinan. Sementara itu, masyarakat setempat menyebut bahwa lokasi Tersus BCA belum memadai untuk aktivitas loading karena kondisinya yang rusak serta tidak memiliki akses keluar masuk bagi lori dan alat berat.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum PT KRAP, RJK & Partner, menegaskan agar PT HJ segera menghentikan segala bentuk aktivitas terhadap stok bauksit hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Kuasa hukum PT KRAP menilai PT HJ tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghimbau pihak PT HJ segera menghentikan segala bentuk aktivitas mereka di lokasi stok bauksit tersebut. Hal ini dikarenakan saat ini proses hukum sedang berjalan. Jika mereka tetap melakukan aktivitas di lokasi tersebut, berarti mereka tidak menghargai proses hukum yang sedang ditempuh,” ujar kuasa hukum PT KRAP saat dikonfirmasi Batam Pos, Senin (24/3).

Lebih lanjut, kuasa hukum PT KRAP menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan melaporkan aktivitas PT HJ kepada instansi terkait di Kabupaten Lingga yang berwenang menangani aktivitas tersebut.

“Kami sudah melaporkan aktivitas PT Hermina Jaya (HJ) kepada instansi yang ada di Kabupaten Lingga yang memiliki wewenang untuk menangani aktivitas dari PT HJ, yang kami anggap tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan hingga saat ini,” ungkapnya.

Dengan kejadian ini, kuasa hukum PT KRAP berharap Pemerintah Kabupaten Lingga bersama institusi berwenang dapat melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen PT HJ. Jika izin yang dimiliki PT HJ tidak jelas dan tidak transparan, diharapkan aktivitas tersebut dapat dihentikan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). (*)

Artikel Lakukan Aktivitas Loading Bauksit, PT Hermina Jaya Dianggap Tidak Menghargai Putusan Persidangan pertama kali tampil pada Kepri.