batampos — Upaya percepatan jaringan gas rumah tangga (jargas) di Kota Batam terus dilakukan. Tahun ini, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menargetkan pemasangan jargas untuk 4.045 rumah di tiga kecamatan, yakni Batu Aji, Sagulung, dan Batam Kota.

Langkah ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada gas LPG bersubsidi 3 kilogram. Dalam lima tahun ke depan (2030), seluruh rumah tangga di Batam ditargetkan sudah terpasang jargas.

Sales Head Area PGN Batam, Wendi Purwanto, mengatakan pihaknya telah mengajukan pemasangan jargas untuk 16 ribu rumah tangga di Batam. Namun, pemerintah pusat hanya menyetujui 4.025 rumah tangga yang mendapat jatah jargas di Batam, mengingat secara nasional hanya 14 ribu rumah tangga yang mendapat jargas.

“Di Batam tahun ini, 4.025 rumah tangga akan dipasang jargas, yang tersebar di tiga kecamatan: Batu Aji, Sagulung, dan Batam Kota,” ujar Wendi, Kamis (13/3) malam.

Menurutnya, saat ini sudah ada 5.000 rumah tangga (pelanggan lama) dari 12 perumahan di Batam yang tersambung dengan jargas. Lokasinya juga berada di tiga kecamatan tersebut. Artinya, jika ditambah dengan 4.025 pelanggan baru, maka tahun ini ada lebih dari 9.000 rumah tangga yang terpasang jargas.

“Kami akan berusaha menambah jaringan dan mengusulkan penambahan lagi. Paling tidak 10 ribu rumah tangga sudah terpasang tahun ini,” sebut Wendi.

Dikatakannya, proyek ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk mengurangi penggunaan LPG 3 kilogram, dengan Batam menjadi daerah percontohan. Batam dipilih karena lebih mudah dipantau, mengingat wilayahnya yang berupa kepulauan.

“Target kami dalam lima tahun ke depan, seluruh Batam sudah menggunakan jargas,” katanya.

Proses pemasangan jargas tahun ini ditargetkan selesai pada November 2025. Dengan laju pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 8,8 persen serta sektor investasi, listrik, dan gas yang terus berkembang, jargas diharapkan menjadi solusi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat Batam. Namun, diakui Wendi, tantangan utama proyek ini adalah jarak antarpemukiman yang cukup jauh.

“Kami sudah memasang pipa induk sepanjang 220 kilometer. Tahun ini, tambahan 28 kilometer lagi akan dipasang. Kendala terbesar adalah menjangkau perumahan yang terpisah-pisah, namun kami optimistis proyek ini rampung sesuai target,” jelasnya.

Tak hanya itu, Wendi juga menjelaskan proyek jargas ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penggunaan gas LPG bersubsidi. Selain lebih murah, jargas juga lebih praktis karena langsung terhubung ke rumah tanpa perlu repot mengganti tabung gas. Selain itu, penggunaan jargas lebih aman karena aliran gas dapat dikontrol secara langsung oleh PGN dan risiko kelangkaan dapat diminimalisir.

“Kami ingin masyarakat Batam menikmati energi yang lebih efisien dan aman. Dengan jargas, masyarakat tidak perlu lagi khawatir kehabisan gas di tengah malam atau saat memasak,” tambahnya.

Banyak masyarakat yang menyambut baik proyek ini, terutama mereka yang tinggal di perumahan yang akan segera terpasang jaringan gas. Salah satu warga Batam, Rahmat, mengaku antusias menantikan jargas di perumahannya.

“Ya, saya berharap rumah bisa tersambung jargas, karena kata teman yang sudah pakai lebih irit. Kita pun tak perlu khawatir lagi kehabisan gas, terutama gas melon. Jadi berharap bisa segera merata di Batam,” pungkas Rahmat. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Batam Percepat Pemasangan Jargas, Dukung Target Pengurangan Subsidi LPG 3 Kg pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan memberikan subsidi bunga atau margin kepada pelaku usaha mikro di Kota Batam. Saat ini, regulasi terkait pemberian subsidi ini tengah disusun dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin kepada Lembaga Keuangan Bank Daerah untuk Pelaku Usaha Mikro.

Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mengatakan kebijakan ini merupakan program prioritas Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Oleh karena itu, regulasi ini harus segera diselesaikan agar kebijakan dapat segera diterapkan dan memberi manfaat bagi pelaku usaha mikro.

“Pemberian bantuan subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro ini bertujuan untuk meningkatkan permodalan dan mengembangkan usaha mereka. Ini adalah bagian dari stimulus ekonomi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro,” kata dia, Jumat (14/3).

Subsidi yang diberikan akan menanggung bunga atau margin pinjaman yang biasanya menjadi beban pelaku usaha. Dengan begitu, pelaku usaha mikro dapat lebih mudah mendapatkan akses permodalan tanpa terbebani oleh bunga pinjaman yang tinggi.

Adapun besaran pinjaman yang diberikan dalam program ini memiliki plafon maksimal Rp20 juta dengan jangka waktu peminjaman paling lama dua tahun. Subsidi bunga ini cuma berlaku untuk pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan bank daerah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perwako.

Bagi pelaku usaha mikro ysng ingin mendapatkan subsidi bunga ini harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu syarat utama adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha mikro. Selain itu, pemohon haruslah ber-KTP Batam dan tidak berprofesi sebagai anggota TNI/Polri, ASN, pegawai BUMN/BUMD, maupun penyelenggara negara lainnya.

Pemko Batam pun berharap usaha mikro di kota ini dapat semakin maju dan berkembang. Bantuan subsidi bunga ini, katanya, dapat memperkuat daya saing pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor usaha mikro.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Maka mekanisme serta syarat yang diatur dalam Perwako akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan ini,” ujar Jefridin.

Ke depan, Pemko Batam juga akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program subsidi bunga ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro di Batam. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Dukung UMKM, Pemko Batam Siapkan Subsidi Bunga Pinjaman Hingga Rp20 Juta pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pengamat kebijakan publik dan dosen di Kota Batam, Rikson Tampubolon, menyoroti buruknya kondisi Pelabuhan Penumpang Pelni Batuampar yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT PELNI. Pelabuhan ini menjadi andalan masyarakat menengah ke bawah, tetapi fasilitasnya jauh dari kata layak.

Sejumlah keluhan masyarakat yang terus berulang meliputi kerusakan mesin tiket, tarif porter yang mahal tanpa regulasi, minimnya fasilitas publik, kapasitas terminal yang tidak memadai, serta kurangnya pengawasan terhadap pungutan liar dan percaloan tiket. Selain itu, akses transportasi umum dari dan ke pelabuhan juga sangat terbatas.

PT PELNI sebagai penyedia layanan transportasi laut juga perlu berbenah. Keterbatasan jumlah kapal dan jadwal keberangkatan, buruknya kualitas layanan kapal, serta minimnya transparansi dalam sistem penjualan tiket masih menjadi masalah utama. Sistem pemesanan tiket online pun kerap mengalami kendala teknis, menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang seharusnya lebih mudah dan terjangkau.

“Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah dan PT PELNI harus memastikan bahwa transportasi laut tetap aman, nyaman, dan terjangkau bagi semua kalangan. Kami juga menuntut transparansi dalam program mudik gratis agar tidak hanya menjadi ajang pencitraan semata. pemerintah harus memberi perhatian lebih terhadap fasilits publik pelabuhan penumpang kita ini. dari sini kita bisa melihak keberpihakan pemerintah kita, ujar Rikson Tampubolon, yang juga alumni program magister perencanan wilayah universitas sumatera utara ini.

Kami mendesak Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT PELNI segera melakukan perbaikan fasilitas, menertibkan tarif porter, meningkatkan pengawasan terhadap tiket dan pungli, serta memastikan layanan transportasi laut yang lebih manusiawi bagi masyarakat. Jangan sampai transportasi laut yang menjadi andalan rakyat kecil terus-menerus dianaktirikan tanpa kepedulian nyata. (*)

Artikel Moda Transportasi Laut Andalan Rakyat Kecil, Tapi Mengapa Terabaikan? pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau menggelar talkshow yang menghadirkan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Harris Patimura serta Wali Kota Batam sekaligus ex officio Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, pada Selasa (12/03). Acara ini membahas kontribusi HKI dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di Kepri, sekaligus diakhiri dengan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Umum (WKU) HKI Kepri, Peters Vincent, menyoroti peran strategis HKI dalam perekonomian daerah. Ia menekankan perlunya perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam percepatan perizinan di kawasan industri.

Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan HKI, Akhmad Maruf, menyoroti dampak persaingan global akibat trade war 2.0. Menurutnya, Kepri dan Batam harus memiliki strategi khusus untuk menarik relokasi industri agar tetap kompetitif di tengah dinamika ekonomi internasional.
Senada dengan itu, Ketua Bidang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas HKI Indonesia, Tjaw Hioeng, menegaskan bahwa kondisi geopolitik saat ini membuka peluang besar bagi Batam dan Kepri. Menurutnya, trade war 2.0 tidak hanya terjadi antara AS dan China, tetapi juga melibatkan negara-negara lain, sehingga relokasi industri dari China akan semakin masif.

“Batam dengan segala kelebihannya, baik dari sisi geografis maupun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), memiliki kesempatan emas dalam menggaet relokasi-relokasi tersebut. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemangku kebijakan, baik di Batam, Provinsi Kepri, maupun kementerian dan lembaga terkait,” ujar Tjaw Hioeng.

Ia menyoroti sejumlah tantangan mendesak, mulai dari percepatan birokrasi perizinan, ketersediaan lahan industri yang harus diperluas, hingga infrastruktur dasar seperti akses jalan menuju Rempang dan Galang, jaminan pasokan air dan listrik, harga gas yang kompetitif, serta efisiensi biaya logistik agar Batam bisa bersaing dengan Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ) lain di ASEAN.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Harris Patimura mengapresiasi peran HKI dan berharap masukan konstruktif dari para pengelola kawasan industri dalam mendukung program pemerintah. Keduanya sepakat mengalokasikan pertemuan rutin setiap dua bulan guna membahas perkembangan dan hambatan investasi di Kepri dan Batam.

Acara ini turut dihadiri Kepala Kanwil Pajak Kepri Imanul Hakim, Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Kepri Kombes Budi, Ketua Apindo Kepri Stanley, Ketua Apindo Batam Rafky, serta seluruh pimpinan pengelola kawasan industri dan anggota HKI di Kepulauan Riau. Selain diskusi strategis, kegiatan ini juga menjadi momentum berbagi dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu. (*)

Artikel HKI Kepri Gelar Talkshow Bersama Wagub dan Wali Kota Batam pertama kali tampil pada Metropolis.